MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN


NOMOR 133/PMK.05/2008


TENTANG


PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT/ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA/ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

:

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selama ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), perlu dialihkan kepada Kementerian Negara/Lembaga;

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

 

 

5.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

 

 

6.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN - MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

 

 

1.

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

2.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

 

 

3.

Pegawai Negeri Sipil Pusat, yang selanjutnya disebut PNS Pusat, adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di pemerintahan pusat.

 

 

4.

Anggota Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota TNI, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

 

 

5.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota Polri, adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

 

6.

Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

 

 

7.

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

 

 

8.

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

 

 

9.

Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan tugas, fungsi, program, dan tujuan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan penggunaan anggaran.

 

 

Pasal 2

 

 

(1)

Pengelolaan administrasi belanja pegawai untuk PNS Pusat/Anggota TNI/Anggota Polri dialihkan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada Kementerian Negara/Lembaga.

 

 

(2)

Pengelolaan administrasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

 

a.

penatausahaan;

 

 

 

b.

pelaporan; dan

 

 

 

c.

pertanggungjawaban

 

 

Pasal 3

 

 

(1)

Dalam rangka pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Kuasa PA menunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

 

 

(2)

PPABP merupakan pembantu Kuasa PA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai.

 

 

(3)

Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab PPABP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

 

Pasal 4

 

 

(1)

Pengalihan pengelolaan administrasi Belanja Pegawai untuk PNS Pusat, Anggota TNI/Anggota Polri, PNS Departemen Pertahanan, dan PNS Polri, serta Pegawai Negeri yang ditugaskan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan setiap satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

 

 

(2)

Ketentuan mengenai tahapan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembayaran Belanja Pegawai diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

 

Pasal 5

 

 

Dalam hal pengelolaan administrasi Belanja Pegawai telah dialihkan, PA/Kuasa PA/Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab terhadap:

 

 

a.

pengujian, pembebanan pada mata anggaran yang disediakan, dan perintah pembayaran tagihan-tagihan atas beban belanja pegawai dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

 

 

b.

penyelenggaraan pengelolaan administrasi belanja pegawai;

 

 

c.

pengawasan pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan

 

 

d.

kerugian negara yang timbul sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan dan administrasi belanja pegawai.

 

 

Pasal 6

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2008.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

pada tanggal l5 September 2008

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI