PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK

UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Penyesuaian dimaksud diperlukan antara lain karena berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha bank yang semula ada pada Menteri Keuangan dialihkan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Di samping penyesuaian ketentuan-ketentuan karena adanya perubahan Undang-undang dimaksud, agar pelaksanaan likuidasi bank dapat berjalan secara lebih efisien, diperlukan penyempurnaan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

Mengingat bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, maka kelangsungan hidup bank sangat tergantung pada dana masyarakat yang dititipkan kepadanya. Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila terhadap bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi diwajibkan untuk mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya.

Penjelmaan dari maksud untuk mengutamakan kepentingan nasabah penyimpan dana dan menjaga kestabilan moneter menyebabkan bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa bank pada umumnya berbentuk perseroan terbatas, maka Peraturan Pemerintah ini memakai istilah Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan komisaris bagi penyebutan organ badan hukum bank. Sekalipun demikian, norma yang berlaku bagi organ-organ tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya harus diartikan berlaku pula bagi lembaga setara dalam badan hukum bank lainnya yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aset adalah aktiva atau kekayaan bank.

Ayat (2)

 

 

Mengingat bank dalam kegiatan usahanya pada umumnya menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, maka dalam memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib melakukannya secara profesional dan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian agar dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank dapat dikelola dengan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

 

 

Pencabutan izin usaha dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan atau Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
Pencabutan izin usaha tersebut diikuti dengan pembubaran badan hukum bank oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau melalui penetapan pengadilan, dan untuk selanjutnya dilikuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

 

 

Pembubaran badan hukum bank dimaksud dilakukan oleh lembaga tertinggi dalam badan hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh, lembaga tertinggi untuk Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan untuk badan hukum Koperasi, lembaga tertinggi adalah Rapat Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

 

Pihak lain yang ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dapat merupakan akuntan, ahli hukum, ahli komputer dan atau ahli di bidang lainnya yang erat kaitannya dengan pelaksanaan likuidasi bank.
Pembatasan jumlah anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham yang boleh menjadi anggota Tim Likuidasi, dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas pelaksanaan likuidasi.

Pasal 8

Ayat (1)

 

 

Kewajiban pengumuman pada Bank Perkreditan Rakyat dapat pula dilakukan dengan cara lain yang memungkinkan masyarakat setempat dapat mengetahui pencabutan izin usaha tersebut, seperti penempatan pengumuman pada kantor kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

 

Fungsi pengawasan likuidasi oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan likuidasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

 

 

Setelah Tim Likuidasi terbentuk, anggota direksi dan anggota dewan komisaris tidak lagi menjalankan fungsinya sesuai dengan jabatannya tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

 

 

Yang dimaksud dengan lelang adalah lelang yang diselenggarakan melalui kantor lelang atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Ayat (1)

 

 

Salah satu bentuk melaksanakan tugas dengan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri adalah membeli harta kekayaan bank dalam likuidasi untuk kepentingan sendiri, keluarganya, dan atau kelompoknya.
Dalam pengertian memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, termasuk juga apabila anggota Tim Likuidasi melakukan transaksi yang didalamnya terdapat benturan kepentingan (conflict of interest) antara bank dalam Likuidasi dan anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

 

 

Pertanggungjawaban Tim Likuidasi secara pribadi dapat diminta dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia selaku pengawas terdapat pelanggaran terhadap larangan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Untuk itu diperlukan bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan pelanggaran atau penyimpangan oleh Tim Likuidasi yang bersangkutan.
Pertanggungjawaban secara pribadi tersebut antara lain berupa pengembalian seluruh keuntungan yang telah diperolehnya kepada bank dalam likuidasi.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

 

 

Yang dimaksud dengan "pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan" dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.

Ayat (3)

 

 

Perbuatan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang misalnya kewajiban pembayaran pajak.

Pasal 15

 

Kewenangan Bank Indonesia untuk memberhentikan dan mengganti anggota Tim Likuidasi diberikan dalam kedudukannya selaku pengawas likuidasi.

 

Apabila dalam pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh anggota Tim Likuidasi tersebut terdapat dugaan adanya unsur tindak pidana, maka akan diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

 

 

Pajak yang terutang dalam hal ini hanya meliputi pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank yang bersangkutan dalam kedudukannya selaku pemungut pajak dan atau pemotong pajak. Dalam kelompok ini tidak termasuk dana Negara yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi.

 

 

Yang dimaksud dengan biaya lelang yang terutang adalah biaya lelang yang terjadi sebelum pencabutan izin usaha bank.
Yang dimaksud dengan biaya kantor antara lain adalah biaya listrik, air, sewa gedung dan biaya pemeliharaan gedung.

Ayat (2)

 

 

Termasuk dalam nasabah penyimpan dana adalah deposan, giran, penabung, bank, dan negara dalam kaitan dengan dana yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi.

 

 

Penetapan jumlah pembayaran kepada nasabah oleh Tim Likuidasi, dapat dilakukan atas dasar jumlah yang sama untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional.

 

 

Dalam rangka pembayaran kewajiban kepada para kreditur, kreditur pemegang hak gadai dan hak tanggungan memiliki preferensi atau hak didahulukan khusus terhadap harta bank dalam likuidasi yang dibebani hak gadai atau hak tanggungan dimaksud.

Ayat (3)

 

 

Pihak yang dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu ini antara lain adalah lembaga penjamin simpanan yang dibentuk berdasarkan Pasal 37B Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, namun tidak termasuk lembaga penjamin simpanan yang menggunakan skim asuransi.

Ayat (4)

 

 

Pembagian dimaksud termasuk pula terhadap pemegang saham yang memperoleh kepemilikan melalui bursa efek.

Ayat (5)

 

 

Tagihan seperti ini dapat timbul apabila di kemudian hari ada kreditur yang tidak tercatat nama dan alamatnya pada saat pemanggilan, tetapi dapat membuktikan haknya melalui proses pengadilan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

 

 

Selama proses likuidasi berlangsung, apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat mengubah besarnya honor Tim Likuidasi dengan memperhatikan kondisi aset-aset bank yang dilikuidasi.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

 

 

Yang dimaksud dengan izin usaha bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah izin pembukaan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

 

 

Harta kantor cabang dalam hal ini meliputi seluruh harta, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.
Pemenuhan kewajiban kantor cabang bank dimaksud merupakan tanggung jawab utama dari kantor pusat cabang bank yang bersangkutan.

 

 

Sejak tanggal pencabutan izin pembukaan kantor cabang yang bersangkutan, tidak diperbolehkan adanya pemindahan dana ke kantor pusatnya dan atau ke kantor cabang yang lain di luar negeri. Harta bank hanya dapat ditarik ke kantor pusat apabila seluruh kewajiban kepada kreditur di Indonesia telah terpenuhi.

 

 

Dalam hal kantor pusat bank yang bersangkutan dilikuidasi maka harta kekayaan kantor pusat tetap menjadi jaminan pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

Ayat (4)

 

 

Tim Penyelesai dalam hal ini adalah tim yang dibentuk di Indonesia untuk pemenuhan kewajiban bank tersebut di Indonesia.
Tugas Tim ini antara lain mengurus harta kekayaan kantor cabang yang dicabut izin usahanya.

Ayat (5)

 

 

Hak, kewajiban dan kewenangan yang sama dengan yang dimiliki oleh Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diperlukan bagi Tim Penyelesai terutama untuk keberhasilan tugasnya dalam pelaksanaan ketentuan ayat (3) dalam proses penyelesaian seluruh kewajiban bank yang bersangkutan di Indonesia.

Ayat (6)

 

Huruf a

 

 

 

Penetapan jangka waktu disesuaikan dengan keadaan bank dan kepentingan kreditur serta nasabah penyimpan dana.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 23

 

Dalam pengertian pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya serta pegawai bank, termasuk pula mantan pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya serta pegawai dari bank yang telah dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung prinsip kehati-hatian yang wajib dilaksanakan oleh bank.
Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi turut serta memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah dan kreditur lainnya. Gugatan atau tuntutan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham tersebut dapat diajukan oleh Tim Likuidasi, atau pemegang saham yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewakili bank.

Seluruh perolehan dari gugatan atau tuntutan Tim Likuidasi atau pemegang saham terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan atau kegagalan bank menjadi milik bank dalam likuidasi dan digunakan untuk memenuhi kewajiban bank dalam likuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Direksi dianggap tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi yang bersangkutan tidak menunjukkan upaya yang berarti untuk mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya, seperti penyusunan neraca penutupan, mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, pelaksanaan pembayaran kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana dari lembaga penjamin simpanan.

Yang dimaksud dengan keadaan tidak hadir adalah apabila direksi bank yang bersangkutan tidak aktif lagi menjalankan fungsinya atau keberadaannya tidak diketahui.

Pasal 25

Ayat (1)

Untuk saat ini, badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.

Kriteria untuk penetapan bank-bank yang diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN antara lain bank yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, atau bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas sehingga memperoleh fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia dan atau Pemerintah, atau dengan berdasarkan rekomendasi Komite Pengarah Rekapitalisasi Bank Umum sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, yang pada gilirannya dapat membahayakan perekonomian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan memiliki kewenangan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan kewenangan pemegang saham termasuk hak dan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 26

Ayat (1)

Pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia dalam Pasal ini dilakukan berdasarkan permohonan para pemegang saham.
Dalam hal ini para pemegang saham harus menyampaikan bukti-bukti bahwa seluruh kewajiban bank kepada kreditur sudah diselesaikan.

Ayat (2)

Pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia dalam Pasal ini dilakukan berdasarkan permohonan para pemegang saham.
Dalam hal ini para pemegang saham harus menyampaikan bukti-bukti bahwa seluruh kewajiban bank kepada kreditur sudah diselesaikan.

Ayat (3)

Pembubaran badan hukum atas keinginan sendiri para pemegang saham ini harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas