MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15/KMK.01/UP.6/1985

TENTANG

PENENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM HUBUNGAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN
NEGARA KEPADA PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka ketentuan penegakan disiplin kerja dalam hubungan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai dalam lingkungan Departemen Keuangan, sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :KEP-290/MK/11/4/1971 tanggal 30 April 1971 dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan ;

 

 

b.

bahwa pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada pegawai dalam lingkungan Departemen Keuangan didasarkan pada partisipasi kegiatan masing-masing pegawai ;

 

 

c.

bahwa pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara tersebut diatas, merupakan usaha-usaha preventif dan sekaligus sebagai imbangan atas tindakan-tindakan yang akan diambil guna menertibkan dan mendisiplinkan pegawai-pegawai yang bersangkutan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin ;

 

 

d.

bahwa dengan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara tersebut, para pegawai Departemen Keuangan diharapkan dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan keinsyafan yang sedalam-dalamnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1971;

4.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983;

5.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor : KEP - 192/MK/11/4/1971;

6.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor : KEP - 194/MK/11/4/1971;

7.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia   Nomor : KEP -  487/MK/8/5/1975.

Memperhatikan

:

1.

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980;

2.

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : B-65/SJ/3/I/1975 tanggal 17 Juni 1975;

MEMUTUSKAN:

 

 

Dengan Mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-290/MK/11/4/1971 tanggal 30 April 1971 dan Nomor : KEP-66/MK/2/2/1972 tanggal  9 Pebruari 1972;

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM HUBUNGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

 

 

BAB I

PENGERTIAN - PENGERTIAN

Pasal 1

 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

(1)

Pegawai adalah :

a.

Pegawai Harian yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;

b.

Calon Pegawai Negeri Sipil;

c.

Pegawai Negeri Sipil;

d.

Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan;

e.

Anggota dan Purnawirawan ABRI yang dikaryakan;

f .

Pegawai bulanan disamping pensiun;

dilingkungan Departemen Keuangan.

(2)

Pejabat yang berwenang menghukum peringatan tertulis adalah :

 

 

 

Pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural dan berwenang memberikan hukuman disiplin berupa peringatan tertulis menurut Keputusan ini.

(3)

Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara adalah :

 

 

 

Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1971 jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-192/MK/11/4/1971 tanggal 1 April 1971 yang terdiri dari :

a.

Tunjangan pokok.

b.

Tunjangan Tambahan/Kegiatan.

Pasal 2

 

 

Pegawai yang berhak mendapat Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara adalah pegawai tersebut dalam Pasal l ayat (1) Keputusan ini yang bekerja secara penuh dalam segala kegiatan pelaksanaan tugas Departemen Keuangan dan berpartisipasi sepenuhnya dalam menjalankan tugas jabatan/pekerjaan berdasarkan penilaian yang obyektif mengenai kerajinan serta ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan kepegawaian yang berlaku dilingkungan Departemen Keuangan, yang disimpulkan dan dinyatakan dalam catatan tata usaha Kepegawaian menurut ketentuan yang berlaku untuk itu.

Pasal 3

 

 

(1)

Pegawai dianggap tidak mentaati ketentuan kepegawaian yang berlaku dan ia tidak berpartisipasi penuh, jika ia telah mendapat peringatan tertulis berdasarkan Keputusan ini.

 

 

(2)

Kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sebagian dari Tunjangan Khusus yang besarnya dinyatakan dalam % (per seratus).

 

 

BAB II
PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS

Pasal 4

(1)

Peringatan tertulis menurut Keputusan ini diberikan jika pegawai tanpa ijin atau alasan sah :

 

 

 

a.

Terlambat masuk bekerja/kuliah/belajar dan atau meninggalkan tempat pekerjaan/kuliah/belajar pada waktu jam kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya, atau

b.

Tidak masuk bekerja/kuliah/belajar, atau

 

 

 

c.

Tidak menyelesaikan pekerjaan/pelajarannya dengan sebaik-baiknya dan pada waktunya.

 

 

(2)

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pasal ini dapat diberikan untuk setiap satu hari tidak masuk bekerja/kuliah/belajar tanpa ijin/alasan yang sah atau setiap terlambat masuk bekerja/kuliah/belajar atau meninggalkan tempat pekerjaan/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya atau tidak menyelesaikan pekerjaan/pelajarannya sebaik-baiknya dan pada waktunya.

 

 

(3)

Tingkat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah : peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga/ terakhir.

 

 

Pasal 5
Peringatan Tertulis Pertama

 

 

(1)

Setiap kali pegawai ternyata melakukan salah satu hal termaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberi peringatan tertulis pertama oleh Pejabat yang berwenang dalam lingkungannya dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

 

 

(2)

Sebelum memberi peringatan tertulis pertama karena hal termaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pejabat termaksud dapat memanggil pegawai yang bersangkutan untuk diberi nasehat seperlunya.

 

 

(3)

Atasan langsung dari pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis pertama, wajib meminta pertanggung jawaban dalam hal pejabat yang berwenang itu tidak atau belum memberikan peringatan tertulis pertama terhadap seseorang pegawai yang telah lebih tiga kali melakukan hal yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Peringatan Tertulis Kedua

(1)

Pegawai yang telah mendapat peringatan tertulis pertama, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peringatan tertulis pertama ternyata melakukan lagi salah satu perbuatan termaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan peringatan tertulis kedua oleh pejabat yang berwenang, atas usul pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis pertama dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua.

(2)

Pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua dapat memanggil pegawai yang bersangkutan untuk didengar keterangannya guna melengkapi bahan pertimbangan sebelum memberikan peringatan tertulis  kedua.

(3)

Atasan langsung dari pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua, wajib meminta pertangung jawaban dalam hal pejabat yang berwenang itu tidak atau belum memberikan peringatan tertulis kedua.

Pasal 7
Peringatan Tertulis Ketiga

(1)

Pegawai yang telah mendapat peringatan tertulis kedua, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peringatan tertulis kedua ternyata melakukan lagi salah satu perbuatan termaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan peringatan tertulis ketiga oleh pejabat yang berwenang, atas usul pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis ketiga.

(2)

Pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis ketiga, bila dipandang perlu dapat memanggil pegawai yang bersangkutan untuk didengar keterangannya dan meneliti peringatan-peringatan tertulis sebelumnya guna melengkapi bahan pertimbangan sebelum memberikan peringatan tertulis ketiga.

Pasal 8

Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, pegawai tersebut menerima peringatan tertulis kedua dalam masa 6(enam) bulan pertama dan kemudian dalam masa 6 (enam) bulan berikutnya, terhadapnya akan diberi peringatan tertulis kedua lagi, maka peringatan tertulis tersebut diberikan sebagai peringatan tertulis ketiga.

Pasal 9

Pemberian peringatan tertulis ketiga/terakhir dapat merupakan salah satu alasan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberian tegoran lisan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Pasal 10

(1)

Peringatan tertulis dibedakan warnanya masing-masing :

a.

Peringatan Pertama   : K u n i n g

b.

Peringatan Kedua      : Biru muda

c.

Peringatan Ketiga      : M e r a h

(2)

Peringatan tertulis disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan menurut tata cara pengiriman surat yang lazim berlaku yang diterima sendiri oleh yang bersangkutan dengan tanda bukti penerimaan.

Pasal 11

Kepada pejabat yang berwenang yang karena kelalaiannya meminta pertanggung jawaban atau tidak memberikan peringatan tertulis sesuai ketentuan yang dimaksud Pasal 5, 6 dan 7 adalah kelalaian melakukan pengawasan terhadap bawahan dan termasuk hal yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) sub c bagi masing-masing pejabat yang bersangkutan, diberikan peringatan tertulis sebagai berikut :

a.

Peringatan tertulis pertama, untuk setiap 1 kali kelalaian memberikan peringatan tertulis kepada pegawai.

b.

Peringatan tertulis kedua, untuk setiap 2 kali kelalaian memberikan peringatan tertulis terhadap pegawai yang sama.

c.

Peringatan tertulis ketiga, untuk setiap 3 kali kelalaian memberikan peringatan tertulis terhadap pegawai yang sama.

BAB III
BESARNYA TUNJANGAN KHUSUS
PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA YANG DIBAYARKAN
 

Pasal 12

(1)

Kepada pegawai yang mendapat peringatan tertulis pertama dibayarkan 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan.

(2)

Kepada pegawai yang mendapat peringatan tertulis kedua dibayarkan 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan selama satu bulan.

Bila batas waktu antara hal yang menyebabkan diberikannya peringatan tertulis kedua dengan hal yang menyebabkan dikeluarkannya peringatan tertulis pertama kurang dari 31 (tiga puluh satu) hari, maka kepada pegawai dibayarkan 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah tunjangan selama satu bulan.

(3)

Kepada pegawai yang mendapat peringatan tertulis ketiga dibayarkan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Tunjangan selama satu bulan.

Pasal 13

Kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dibayarkan secara proposional dari jumlah Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara selama :

1)

a.

2 (dua) bulan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus), jika dijatuhi hukuman tegoran lisan yang telah diberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang menangani kepegawaian.

b.

3 (tiga) bulan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) jika dijatuhi hukuman berupa tegoran tertulis.

c.

6 (enam) bulan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus), jika dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

2)

a.

Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan sebesar 10% (sepuluh per seratus), jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala.

b.

Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) jika dijatuhi hukuman berupa penurunan gaji sebesar 1(satu) kali kenaikan gaji berkala.

c.

Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat.

3)

a.

Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan sebesar 5% (lima per seratus) jika dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah.

b.

12 (dua belas) bulan sebesar 5% (lima per seratus) dari Tunjangan pokok dan Tunjangan kegiatan jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan terhitung mulai akhir bulan dijatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 14

(1)

Kepada pegawai yang tidak masuk bekerja/kuliah/belajar dibayarkan tunjangan berbanding dengan perhitungan dikurangi 4% (empat per seratus) untuk tiap satu hari tidak masuk bekerja/kuliah/belajar dengan tidak memperhatikan dalam hubungan apa atau karena alasan apa, kecuali karena ditugaskan secara kedinasan atau menjalankan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Kepada pegawai yang terlambat masuk bekerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya dibayarkan tunjangan berbanding dengan perhitungan dikurangi 1% (satu per seratus) untuk tiap kali terlambat masuk bekerja/ kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya dengan tidak memperhatikan dalam hubungan apa atau karena alasan apa, kecuali karena dinas yang menyebabkan ia terlambat masuk atau meninggalkan tempat kerja/kuliah/belajar sebelum waktunya.

BAB IV
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM PERINGATAN
TERTULIS
Pasal 15
(1) Pejabat-pejabat yang berwenang menghukum peringatan tertulis adalah :

a.

Peringatan tertulis pertama, oleh pejabat atasan langsung serendah-rendahnya pejabat eselon IV bagi para pegawai dilingkungan masing-masing.

b.

Peringatan tertulis kedua, oleh atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis pertama.

c.

Peringatan tertulis ketiga, oleh atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kedua.

(2)

Bagi para pejabat eselon I dan pegawai-pegawai yang menurut tugas dan tanggung jawabnya langsung dibawah Menteri Keuangan, peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga diberikan oleh Menteri Keuangan.

(3)

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat-pejabat yang telah mendapat pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.01/UP.11/1982 tentang pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai negeri Sipil dilingkungan Departemen Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Terhadap peringatan tertulis dan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Keputusan ini dan sedang dijalani oleh pegawai yang bersangkutan tetap berlaku, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Setiap peringatan tertulis yang diberikan kepada pegawai, tembusannya supaya dikirimkan kepada :

a.

Pejabat atasan langsung dari pejabat yang berwenang memberikan peringatan.

b.

Sekretaris Inspektorat Jenderal.

c.

Biro Kepegawaian Departemen Keuangan.

d.

Biro Keuangan Departemen Keuangan.

e.

Direktur Jenderal atau Kepala Badan atau Unit lain dilingkungan Departemen Keuangan yang bersangkutan, dan

f.

Pejabat lain yang dianggap perlu,

Pasal 18

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan dilingkungan Departemen Keuangan wajib melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan keputusan ini dilingkungan masing-masing kepada Menteri Keuangan dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 19

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.

Bapak Presiden Republik Indonesia ;

2.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;

3.

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;

4.

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Ketua Badan dilingkungan Departemen Keuangan ;

5.

Staf Ahli Menteri Keuangan ;

6.

Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan, para Kepala Kantor Wilayah/para Koordinator pada Kantor Wilayah dilingkungan Departemen Keuangan ;

7.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat ;

8.

Para Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Inspektur Pembantu/Kepala Bidang/Kepala Terminal Komputer/Kepala Kantor dilingkungan Departemen Keuangan ;

9.

Para Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Pemeriksa/Kepala Seksi/Kepala Kantor dilingkungan Departemen Keuangan.

Ditetapkan di   : Jakarta

Pada Tanggal   : 7 Januari 1985

MENTERI KEUANGAN,

 

 

RADIUS PRAWIRO