MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6/KMK.01/2013

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN

DAN BENDAHARA PENGELUARAN BAGIAN ANGGARAN 015 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

a.

bahwa sesuai Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Diktum KESEMBILAN Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran;

 

 

b.

bahwa sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Pimpinan Kementerian Keuangan berwenang mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;

 

 

c.

bahwa sesuai Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Pimpinan Kementerian berwenang mengangkat Bendahara Pengeluaran, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

d.

bahwa dalam rangka penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di lingkungan Kementerian Keuangan perlu menetapakan ketentuan mengenai penetapan Pejabat dimaksud;

 

 

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Membayar, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

 

 

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN BAGIAN ANGGARAN 015 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

 

PERTAMA

:

Kuasa Pengguna Anggaran untuk dan atas nama Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar.

 

KEDUA

:

Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

a.

Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat struktural pada Satuan Kerja berkenaan yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa;

 

 

b.

Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak memerlukan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa;

 

 

c.

Dalam hal tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pegawai dengan jabatan pelaksana berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa sampai dengan tersedianya pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a;

 

 

d.

Kuasa Pengguna Anggaran harus mengusahakan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 6 (enam) bulan sejak Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

 

 

e.

Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pegawai pada Satuan Kerja setingkat eselon IV dan Satuan Kerja Sementara, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pegawai dengan jabatan pelaksana berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

 

 

f.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar adalah Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi/Kepala Subbagian Perbendaharan/ Kepala Subbagian Verifikasi/Kepala Subbagian Keuangan/Kepala Subbagian Rumah Tangga/Kepala Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga/Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan/Kepala Subbagian Umum/Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal/Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis;

 

 

g.

Dalam hal pada Satuan Kerja setingkat eselon IV dan Satuan Kerja Sementara tidak terdapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan Pejabat/Pegawai lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja berkenaan sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;

 

 

h.

Dalam hal Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar menjadi pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran harus menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pengganti; dan

 

 

i.

Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang tercantum dalam Surat Keputusan dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pengganti dan/atau Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pengganti.

 

KETIGA

:

Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA serta Pejabat Pembuat Komitmen pengganti dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

 

KEEMPAT

:

Terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

 

a.

tidak terikat periode tahun anggaran;

 

 

b.

mencantumkan jangka waktu masa jabatan Pejabat Pembuat Komitmen pengganti dan/atau Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pengganti yang berlaku sejak serah terima jabatan sampai dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar bertugas kembali;

 

 

c.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan disampaikan kepada:

 

 

 

1.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;

 

 

 

2.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja berkenaan;

 

 

 

3.

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja berkenaan; dan

 

 

 

4.

Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal.

 

 

d.

dalam hal pada awal tahun anggaran tidak terdapat penggantian Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf c.

 

KELIMA

:

Kepala Satuan Kerja untuk dan atas nama Menteri Keuangan mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dengan Keputusan Menteri Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

 

KEENAM

:

Dalam hal Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Kepala Satuan Kerja untuk dan atas nama Menteri Keuangan mengangkat Bendahara Penerimaan pengganti dan/atau Bendahara Pengeluaran pengganti.

 

KETUJUH

:

Terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

 

a.

tidak terikat periode tahun anggaran;

 

 

b.

mencantumkan jangka waktu masa jabatan Bendahara Penerimaan pengganti dan/atau Bendahara Pengeluaran pengganti yang berlaku sejak serah terima jabatan sampai dengan Bendahara Penerimaan dan/ atau Bendahara Pengeluaran bertugas kembali;

 

 

c.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan disampaikan kepada:

 

 

 

1.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;

 

 

 

2.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja berkenaan;

 

 

 

3.

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja berkenaan; dan

 

 

 

4.

Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal.

 

 

d.

dalam hal pada awal tahun anggaran tidak terdapat penggantian Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran, Kepala Satuan Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf c.

 

KEDELAPAN

:

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

KESEMBILAN

:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini digunakan untuk penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kernenterian Keuangan mulai Tahun Anggaran 2013.

 

KESEPULUH

:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

 

 

1.

Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

2.

Para Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

3.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan;

 

 

4.

Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;

 

 

5.

Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

               
              ttd.
             
            AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Lampiran.................