MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 58/KMK.06/2013


TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PEMBERESAN ADMINISTRASI LIKUIDASI
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

a.

bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Tim Likuidasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan pemberesan administrasi;

   

b.

bahwa agar pemberesan administrasi tersebut pada huruf a dapat berjalan secara efektif dan optimal, diperlukan koordinasi yang terpadu dalam suatu wadah Tim;

   

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Tim Pemberesan Administrasi Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

   

2.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

   

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;

   

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Penutup Dan Laporan Keuangan Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

   

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERESAN ADMINISTRASI LIKUIDASI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

PERTAMA

:

Membentuk Tim Pemberesan Administrasi Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Tim Pemberesan, yang terdiri dari Tim Pelaksana dan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

:

I.

Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

     

1.

Menerima, melakukan verifikasi, dan menandatangani Berita Acara Serah Terima atas berkas data dan dokumen dari Tim Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias).

     

2.

Melakukan pemberesan/tindak lanjut atas Laporan Keuangan Penutup BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008.

     

3.

Melakukan pemberesan penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias).

     

4.

Melakukan pemberesan hasil inventarisasi dan serah terima Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias.

     

5.

Melakukan konfirmasi kepada Kementerian, Lembaga dan/atau pemerintah provinsi/kabupaten/kota atas Barang Milik Negara eks BRR NAD-Nias yang belum ditemukan.

     

6.

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, Lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau pihak terkait lainnya.

     

7.

Melakukan tugas lainnya yang diperlukan guna menunjang pemberesan administrasi likuidasi BRR NAD-Nias.

   

II.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan administratif yang terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Pemberesan.

KETIGA

:

Tim Pemberesan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan.

KEEMPAT

:

Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Pelaksana dapat menunjuk narasumber, pengemudi, satuan pengawasan dan/atau pramubakti.

KELIMA

:

Masa kerja Tim Pemberesan ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013.

KEENAM

:

Kepada para anggota Tim Pemberesan diberikan honorarium setiap bulannya dengan besaran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN

:

Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

   

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

   

1.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

   

2.

Presiden Republik Indonesia;

   

3.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

   

4.

Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;

   

5.

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

   

6.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

   

7.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;

   

8.

Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;

   

9.

Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

   

10.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

   

11.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;

   

12.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

         
           

Ditetapkan di Jakarta

           

Pada tanggal 8 Februari 2013

           

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

             
           

                   ttd.

             
           

AGUS D.W. MARTOWARDOJO


 

 

LAMPIRAN I

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.06/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERESAN ADMINISTRASI LIKUIDASI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBERESAN ADMINISTRASI LIKUIDASI
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATRA UTARA

I.

Tim Pelaksana

 

1.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  (Kanwil DJPB) Provinsi Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Ketua

 

2.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  Negara (Kanwil DJKN) Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Wakil Ketua

 

3.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  (KPKNL) Banda Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Sekretaris

 

4.

Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN),  Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

5.

Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan,  Informasi (KIHI), Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

6.

Kepala Bidang Penilaian, Kanwil DJKN Aceh  Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

7.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan,  Kanwil DJPB Provinsi Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

8.

Kepala Seksi Pelaporan Keuangan Bidang Akuntansi dan  Pelaporan, Kanwil DJPB Provinsi Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

9.

Kepala Seksi PKN I, Kanwil DJKN Aceh,  Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

10.

Kepala Seksi PKN II, Kanwil DJKN Aceh,  Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

11.

Kepala Seksi PKN III, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

12.

Kepala Seksi Penilaian I, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan 

sebagai Anggota

 

13.

Kepala Seksi Penilaian II, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

14.

Kepala Seksi Hukum, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

15.

Kepala Seksi PKN, KPKNL Banda Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

16.

Kepala Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Banda Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

17.

Kepala Seksi Pelayanan Penilaian, KPKNL Banda Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

18.

Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kanwil DJPB Provinsi Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

19.

Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kanwil DJPB Provinsi Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

20.

Pelaksana pada Bidang PKN, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

21.

Pelaksana pada Bidang PKN, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan 

sebagai Anggota

 

22.

Pelaksana pada Bidang PKN, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

23.

Pelaksana pada Bidang KIHI, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

24.

Pelaksana pada Bidang KIHI, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

25.

Pelaksana pada Bidang Penilaian, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

26.

Pelaksana pada Bidang Penilaian, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

27.

Pelaksana pada Subbagian Umum, KPKNL Banda Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

28.

Pelaksana pada Seksi PKN, KPKNL Banda Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

29.

Pelaksana pada Seksi PKN, KPKNL Banda Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

30.

Pelaksana pada Seksi PKN, KPKNL Banda Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

31.

Pelaksana pada Seksi Pelayanan Penilaian, KPKNL Banda Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

32.

Yustra Iwata Alsa

sebagai Anggota

 

33.

Sarma Marpaung

sebagai Anggota

 

34.

Pejabat eks BRR yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana

sebagai Anggota

 

35.

Pejabat eks BRR yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana

sebagai Anggota

 

36.

Pejabat eks BRR yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana

sebagai Anggota

 

37.

Pejabat eks BRR yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana

sebagai Anggota

 

38.

Pejabat eks BRR yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana

sebagai Anggota

 

39.

Pejabat eks BRR yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana

sebagai Anggota

 

40.

Pejabat eks BRR yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana

sebagai Anggota

 

41.

Pejabat eks BRR yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana

sebagai Anggota

 

42.

Pejabat eks BRR yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana

sebagai Anggota

 

43.

Pejabat eks BRR yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana

sebagai Anggota

 

44.

Pejabat eks BRR yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana

sebagai Anggota

 

45.

Pejabat eks BRR yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana

sebagai Anggota

 

46.

Pejabat eks BRR yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana

sebagai Anggota

II.

Sekretariat

 

 

1.

Kepala Bagian Umum, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Koordinator I

 

2.

Kepala Bagian Umum, Kanwil DJPB Provinsi Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Koordinator II

 

3.

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

4.

Kepala Subbagian Umum, KPKNL Banda Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

5.

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kanwil DJPB Provinsi Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

6.

Pelaksana pada Bagian Umum, Kanwil DJKN Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

 

7.

Pelaksana pada Bagian Umum Kanwil DJPB Provinsi Aceh, Kementerian Keuangan

sebagai Anggota

       

 

 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

 

 

 

 

                        ttd.

 

 

 

 

     

    AGUS D.W. MARTOWARDOJO

 

 

 

LAMPIRAN II

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.06/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERESAN ADMINISTRASI LIKUIDASI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

BESARAN HONORARIUM
TIM PEMBERESAN ADMINISTRASI LIKUIDASI
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

I.

Besaran Honorarium per bulan

NO

JABATAN

BESARAN TARIF HONOR

(Dalam Rupiah)

PNS

NON PNS

A

B

C

D

1.

Ketua Tim Pelaksana

1.250.000

-

2.

Wakil Ketua Tim Pelaksana

1.100.000

-

3.

Sekretaris Tim Pelaksana

1.000.000

-

4.

Anggota Tim Pelaksana

750.000

12.000.000  (Anggota Utama)

 

 

 

9.000.000 (Anggota Madya)

 

 

 

6.000.000  (Anggota Muda)

5.

Koordinator Sekretariat

250.000

-

6.

Anggota Sekretariat

220.000

-

7.

Pengemudi/ Satuan Pengamanan

-

2.200.000

8.

Pramubakti

-

2.000.000

       

II.

Terhadap anggota Tim Pelaksana Non PNS, pengkategorian sebagai Anggota Utama, Anggota Madya, dan Anggota Muda ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pelaksana.

                                                                                                                                                      

  MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
   
                             ttd.
   
          AGUS D.W. MARTOWARDOJO