MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/KMK.01/2013

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

a.

bahwa sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;

   

b.

bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;

   

c.

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan;

   

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

   

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

   

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);

   

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

   

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH KEMENTERIAN KEUANGAN.

 

PERTAMA

:

Menunjuk Kepala Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.

 

KEDUA

:

Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat kekosongan jabatan, Kepala Divisi Portofolio Investasi I Pusat Investasi Pemerintah ditetapkan sebagai Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran.

 

KETIGA

:

Tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dilaksanakan oleh Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir apabila jabatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah terisi kembali.

 

KEEMPAT

:

Pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki kewenangan yang sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran.

 

KELIMA

:

Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran.

 

KEENAM

:

Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai tata cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

 

KETUJUH

:

Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

KEDELAPAN

:

Ketentuan dalam Keputusan Menteri ini mulai berlaku untuk penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2013.

 

KESEMBILAN

:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

   

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

   

1.

Sekretaris Jenderal;

   

2.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

 

        Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
             
            ttd.
             
          AGUS D.W. MARTOWARDOJO