MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 55/KMK.01/2012

TENTANG

REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan kepada masyarakat perlu diwujudkan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

b.

bahwa untuk mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan, perlu melakukan percepatan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, di lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 

 

2.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

 

 

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;

 

 

4.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

 

 

6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

 

 

7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;

 

 

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.01/2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012.

PERTAMA

:

Menetapkan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut Program Reformasi Tahun 2012, yang mencakup bidang-bidang:

    1. Manajemen Perubahan;
    2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
    3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
    4. Penataan Tata Laksana;
    5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
    6. Penguatan Pengawasan;
    7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
    9. Monitoring dan Evaluasi.

KEDUA

:

Program Reformasi Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan pada seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

KETIGA

:

Dalam rangka memberikan arahan, kesatuan gerak, koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja Program Reformasi Tahun 2012 dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT

:

Guna mendukung program kerja Program Reformasi Tahun 2012, masing-masing pimpinan unit esdon I membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit di lingkungan unit eselon I yang bersangkutan.

KELIMA

:

Dalam pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja pada masing-masing unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pimpinan unit eselon I wajib berkoordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KEENAM

:

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat membentuk kelompok kerja untuk bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

 

 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

    1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
    2. Sekretaris Jenderal/Para Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Para Kepala Badan/Ketua Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
    3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
    4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
    5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.
         

Ditetapkan di Jakarta

        pada tanggal 24 Februari 2012
Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN,

KEPALA BIRO UMUM   ttd,
  u.b.        
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN  
    AGUS D.W. MARTOWARDOJO
   
   
GIARTO
NIP 195904201984021001