PENJELASAN


ATAS


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2012


TENTANG


SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI

 

I.

UMUM

 

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Terwujudnya pelayanan transportasi yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaksananya.

 

Menyadari hal tersebut maka untuk mewujudkan sumber daya manusia di bidang transportasi yang prima, profesional, dan beretika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang Transportasi yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu mengatur sumber daya manusia di bidang transportasi.

 

Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah, yang di dalam penerapannya harus senantiasa diselenggarakan dengan berpedoman pada azas-azas umum pemerintahan yang baik serta mengedepankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Pemerintah dan pemerintah daerah, dengan sektor pembangunan lainnya, dan seluruh pemangku kepentingan di dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

 

Pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah dan pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan dituntut peranannya untuk menyadarkan para pelaku kegiatan transportasi mengenai pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi.

 

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai sumber daya manusia di bidang transportasi yang wajib memiliki dan harus menjaga kompetensinya selama yang bersangkutan masih menjalankan profesinya di bidang transportasi. Dalam hal ini peranan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi sangat penting dan menentukan, sehingga setiap lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi dituntut untuk memenuhi persyaratan. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang transportasi juga harus dilakukan secara terpadu, efektif dan efisien, serta senantiasa menjaga keserasian dengan kebutuhan nyata di dunia kerja.

 

Di samping itu, perlindungan kerja dan pengaturan waktu kerja bagi sumber daya manusia di bidang transportasi harus terjaga dengan baik agar dalam melaksanakan tugasnya sumber daya manusia di bidang transportasi selalu dalam kondisi bugar, mampu berkonsentrasi penuh, serta selalu waspada menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang terburuk.

 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara lengkap, menyeluruh, dan komprehensif mengenai sumber daya manusia yang dimulai dari penelitian dan pengembangan, perencanaan, pendidikan dan pelatihan, penempatan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, waktu kerja, kontribusi penyedia jasa, pembinaan, serta sanksi administratif.

   

II.

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

   

Cukup jelas.

 

Pasal 2

   

Ayat (1)

     

Huruf a

       

Cukup jelas.

     

Huruf b

       

Cukup jelas.

     

Huruf c

       

Cukup jelas.

     

Huruf d

       

Cukup jelas.

     

Huruf e

       

Yang dimaksud dengan "sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi" adalah sumber daya manusia yang menangani kegiatan pengiriman barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda, dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 3

   

Ayat (1)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (2)

     

Huruf a

       

Yang dimaksud dengan "sumber daya manusia subbidang sarana kereta api" meliputi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, dan petugas pengoperasian sarana kereta api.

     

Huruf b

       

Yang dimaksud dengan "sumber daya manusia  subbidang prasarana kereta api" meliputi tenaga  penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, dan awak prasarana kereta api.

   

Ayat (3)

     

Huruf a

       

Yang dimaksud dengan "sumber daya manusia subbidang angkutan di perairan" meliputi sumber daya manusia yang melaksanakan jenis kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.

     

Huruf b

       

Cukup jelas.

     

Huruf c

       

Cukup jelas.

     

Huruf d

       

Cukup jelas.

   

Ayat (4)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (5)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 4

   

Huruf a

     

Cukup jelas.

   

Huruf b

     

Cukup jelas.

   

Huruf c

     

Cukup jelas.

   

Huruf d

     

Cukup jelas.

   

Huruf e

     

Perluasan Kesempatan Kerja dimaksudkan sebagai upaya penyediaan informasi lapangan kerja yang terbuka di bidang transportasi, pelaksanaan kerja sama dengan Penyedia Jasa, dan penciptaan lapangan kerja baru di bidang transportasi.

   

Huruf f

     

Cukup jelas.

   

Huruf g

     

Cukup jelas.

   

Huruf h

     

Cukup jelas.

 

Pasal 5

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "menteri/pimpinan lembaga terkait" antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (4)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 6

   

Cukup jelas.

 

Pasal 7

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "perencanaan" adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Huruf a

       

Yang dimaksud dengan "penyebaran sumber daya manusia di bidang transportasi" adalah gambaran data kekuatan sumber daya manusia beserta sebarannya.

     

Huruf b

       

Yang dimaksud dengan "kebutuhan sumber daya manusia di bidang transportasi" adalah kebutuhan ideal yang harus dipenuhi sesuai dengan standar yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

Huruf c

       

Cukup jelas.

     

Huruf d

       

Cukup jelas.

   

Ayat (4)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (5)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (6)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (7)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (8)

     

Pemangku kepentingan dalam ketentuan ini misalnya asosiasi Penyedia Jasa transportasi, organisasi profesi, kementerian lain/lembaga pemerintah non kementerian.

   

Ayat (9)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 8

   

Cukup jelas.

 

Pasal 9

   

Cukup jelas.

 

Pasal 10

   

Ayat (1)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan Diklat Transportasi secara terpadu dan merata" adalah terpadu antar Pemerintah dan pemerintah daerah dengan sektor pembangunan terkait dan seluruh pemangku kepentingan, sedangkan merata dimaksudkan untuk mendekatkan Diklat Transportasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh kemudahan untuk mengikuti Diklat Transportasi yang dibutuhkan.

     

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan, kelompok orang, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan.

   

Ayat (4)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 11

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "Kompetensi" meliputi hard competency dan soft skill competency.

     

Yang dimaksud dengan "Hard Competency" adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis.

     

Yang dimaksud dengan "Soft Skill Competency" adalah keterampilan seseorang dalam mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skills) dan dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skills).

   

Ayat (2)

     

Diklat Transportasi dalam ketentuan ini tidak termasuk pendidikan kedinasan.

   

Ayat (3)

     

Penetapan jenis Kompetensi oleh Menteri memuat:

     

a.

jenis Kompetensi;

     

b.

standar Kompetensi; dan

     

c.

lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat Kompetensi.

 

Pasal 12

   

Ayat (1)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (2)

     

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kewenangannya" yaitu mengacu pada peraturan pemerintah mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

   

Ayat (3)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (4)

     

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain ketentuan internasional yang mengatur mengenai pelayaran, penerbangan, perkeretapian, dan multimoda.

 

Pasal 13

   

Cukup jelas.

 

Pasal 14

   

Ayat (1)

     

Huruf a

       

Yang dimaksud dengan "diklat pembentukan" adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk membentuk dan mengembangkan potensi peserta diklat sehingga memiliki Kompetensi yang dipersyaratkan (hard skill dan soft skill competency) untuk jabatan dan/atau bidang pekerjaan tertentu di bidang transportasi, didukung moral, disiplin, integritas, dan karakter yang baik serta fisik yang prima.

     

Huruf b

       

Yang dimaksud dengan "diklat peningkatan Kompetensi" adalah diklat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta diklat pada jenjang Kompetensi yang lebih tinggi yang dipersyaratkan pada jabatan dan/atau bidang pekerjaan tertentu di bidang transportasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan penekanan kepada pemenuhan standar Kompetensi (hard skill dan soft skill competency).

     

Huruf c

       

Yang dimaksud dengan "diklat teknis lainnya" yaitu selain diklat pembentukan dan diklat penjenjangan dengan tujuan untuk memberikan penyegaran, mempertahankan kecakapan atau penyesuaian kecakapan sehingga tetap memenuhi persyaratan Kompetensi (hard skill dan soft skill competency) yang telah ditetapkan untuk jabatan atau bidang pekerjaan tertentu di bidang transportasi.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 15

   

Cukup jelas.

 

Pasal 16

   

Cukup jelas.

 

Pasal 17

   

Cukup jelas.

 

Pasal 18

   

Cukup jelas.

 

Pasal 19

   

Cukup jelas.

 

Pasal 20

   

Cukup jelas.

 

Pasal 21

   

Cukup jelas.

 

Pasal 22

   

Cukup jelas.

 

Pasal 23

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "andragogi" adalah metode pembelajaran bagi orang dewasa.

     

Yang dimaksud dengan "pedagogi" adalah metode pembelajaran bagi anak-anak atau remaja.

   

Ayat (2)

     

Yang dimaksud dengan "klasikal" adalah penyelenggaraan diklat yang dilakukan dengan tatap muka di dalam ruang atau kelas.

     

Yang dimaksud dengan "non klasikal" adalah penyelenggaraan diklat yang dilakukan di luar ruang atau di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.

   

Ayat (3)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (4)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 24

   

Cukup jelas.

 

Pasal 25

   

Cukup jelas.

 

Pasal 26

   

Cukup jelas.

 

Pasal 27

   

Cukup jelas.

 

Pasal 28

   

Cukup jelas.

 

Pasal 29

   

Cukup jelas.

 

Pasal 30

   

Cukup jelas.

 

Pasal 31

   

Ayat (1)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan misalnya peraturan perundang-undangan di bidang transportasi dan peraturan perundang-undangan di bidang sertifikasi profesi.

   

Ayat (4)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 32

   

Cukup jelas.

 

Pasal 33

   

Cukup jelas.

 

Pasal 34

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" adalah menteri yang memimpin kementerian yang lingkup tugasnya terkait dengan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang transportasi, misalnya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kelautan dan perikanan mengoperasikan kapal pengawas perikanan, pada kementerian yang mengoperasikan kapal patroli bea cukai.

     

Yang dimaksud dengan "pimpinan lembaga terkait" adalah pimpinan pada lembaga pemerintah yang lingkup tugasnya terkait dengan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang transportasi, misalnya Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengoperasikan kapal riset kelautan.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Yang dimaksud dengan "mempertahankan Kompetensi" adalah Kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia di bidang transportasi harus tetap berlaku.

 

Pasal 35

   

Cukup jelas.

 

Pasal 36

   

Cukup jelas.

 

Pasal 37

   

Cukup jelas.

 

Pasal 38

   

Cukup jelas.

 

Pasal 39

   

Cukup jelas.

 

Pasal 40

   

Cukup jelas.

 

Pasal 41

   

Ayat (1)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (2)

     

Memfasilitasi pemberian jaminan Perlindungan Kerja dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal ini tetap terjaganya keselamatan transportasi dan kesinambungan pelayanan umum.

   

Ayat (3)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 42

   

Cukup jelas.

 

Pasal 43

   

Ayat (1)

     

Waktu kerja ditetapkan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan keandalan dalam penyelenggaraan transportasi.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 44

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "organisasi" misalnya Federasi Aerosport Seluruh Indonesia (FASI).

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 45

   

Cukup jelas.

 

Pasal 46

   

Cukup jelas.

 

Pasal 47

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 48

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "penetapan kebijakan umum dan teknis" antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (4)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (5)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (6)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 49

   

Cukup jelas.

 

Pasal 50

   

Cukup jelas.

 

Pasal 51

   

Yang dimaksud dengan "sistem informasi manajemen" adalah satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa dan memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi berdasar pada sistem informasi perhubungan.

   

Tujuan dilaksanakannya sistem informasi manajemen dalam rangka untuk memperoleh hasil pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi yang optimal dan memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai sumber daya manusia di bidang transportasi.

 

Pasal 52

   

Cukup jelas.

 

Pasal 53

   

Cukup jelas.

 

Pasal 54

   

Cukup jelas.

 

Pasal 55

   

Ayat (1)

     

Pendidikan berlalulintas dilakukan dalam rangka:

     

a.

menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki Kompetensi di bidang lalu lintas;

     

b.

membangun budaya masyarakat yang tertib berlalu lintas.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (4)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 56

   

Cukup jelas.

 

Pasal 57

   

Cukup jelas.

 

Pasal 58

   

Cukup jelas.

 

Pasal 59

   

Cukup jelas.

 

Pasal 60

   

Cukup jelas.

 

Pasal 61

   

Cukup jelas.

 

Pasal 62

   

Cukup jelas.

 

Pasal 63

   

Cukup jelas.

 

Pasal 64

   

Cukup jelas.

 

Pasal 65

   

Cukup jelas.

         

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5310