MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189/PMK.07/2012

TENTANG

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

 

 

b.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 telah diatur bahwa penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahap II dan/atau Tahap III dilaksanakan setelah adanya Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahap I dan/atau Tahap II yang penggunaan Dana Alokasi Khusus telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penyaluran Dana Alokasi Khusus sampai dengan tahap sebelumnya;

 

 

c.

bahwa dalam rangka pencapaian target nasional penyaluran dan penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012, perlu mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 dengan tidak memperhitungkan porsi dan penyerapan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012.

 

 

Pasal 1

 

 

(1)

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 Tahap II dan Tahap III dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 yang penggunaan DAK telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan DAK Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahap sebelumnya.

 

 

(2)

Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012.

 

 

(3)

Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah.

 

 

Pasal 2

 

 

(1)

Contoh perhitungan penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 Tahap I dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

   

(2)

Contoh perhitungan penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 Tahap II dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

Pasal 3

 

 

Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 Tahap I atau Tahap II disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

 

 

Pasal 4

 

 

Kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012 tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 5

 

 

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 6

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

   

 

             

Ditetapkan di Jakarta

             

pada tanggal 26 November 2012

             

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

             

                                  ttd.

             

              AGUS D.W. MARTOWARDOJO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                 REPUBLIK INDONESIA,

                                ttd.

                    AMIR SYAMSUDIN

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1184

Lampiran............................