KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER - 38/PB/2011


TENTANG


PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA,
DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN


DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

 

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, perlu memberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/ Tunjangan;

 

 

b.

bahwa untuk kelancaran pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan petunjuk teknis pemberian gaji/ pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dimaksud;

 

 

c.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Namar 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan diberi kewenangan untuk menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/ Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011 kepada pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

 

 

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

 

 

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan;

 

 

7.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

 

 

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

 

 

9.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

 

 

10.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN.

 

BABI
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

 

 

1.

Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

2.

Pejabat Negara adalah:

a.

Presiden dan Wakil Presiden;

b.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

d.

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi;

e.

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;

 

 

 

f.

Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial);

g.

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak;

h.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

i.

Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

j.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;

k.

Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;

 

 

 

l.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

m.

Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

n.

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakii Walikota.

3.

Penerima pensiun adalah:

a.

Pensiunan Pegawai Negeri;

b.

Pensiunan Pejabat Negara;

 

 

 

c.

Penerima Pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan

d.

Penerima Pensiun Orang Tua dari PNS yang tewas.

4.

Penerima tunjangan adalah:

a.

Penerima Tunjangan Veteran;

b.

Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;

c.

Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;

 

 

 

d.

Penerima Tunjangan Janda/Duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;

 

 

 

e.

Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM);

f.

Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI;

 

 

 

g.

Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;

 

 

 

h.

Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima beles) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;

i.

Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan

j.

Penerima Tunjangan Cacat.

 

 

5.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

6.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SP2D berkenaan.

 

BAB II
PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS


Pasal 2

 

 

(1)

Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2011.

(2)

Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

a.

Pegawai Negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;

 

 

 

b.

Pegawai Negeri yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;

c.

Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara;

d.

Pegawai Negeri penerima uang tunggu; dan

e.

Calon Pegawai Negeri.

 

 

(3)

Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 3

 

 

(1)

Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2011.

(2)

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:

 

 

 

a.

Pegawai Negeri dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ tunjangan umum, dan tunjangan khusus/tunjangan khusus kinerja/tunjangan kinerja/insentif khusus;

 

 

 

b.

Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga. dan tunjangan tambahan penghasilan; dan

c.

Penerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

(3)

Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis-jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi/tunjangan khusus Guru dan Dosen/tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan serta
tunjangan/insentif yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(4)

Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:

1.

Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

2.

Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

3.

Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi;

4.

Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;

5.

Tunjangan Pengamanan Persandian;

 

 

 

6.

Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional;

 

 

 

7.

Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

8.

Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS;

9.

Tunjangan Khusus Provinsi Papua; dan

 

 

 

10.

Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil; dan

 

 

 

11.

Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan.

(5)

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:

a.

tunjangan jabatan struktural;

b.

tunjangan jabatan fungsional; dan

c.

tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

 

 

(6)

Tunjangan khusus/tunjangan khusus kinerja/tunjangan kinerja/insentif khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Negara yang merupakan penghasilan tetap dan/atau ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

(7)

Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah:

1.

Tunjangan Tenaga Kependidikan;

2.

Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran;

3.

Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan;

4.

Tunjangan Hakim;

5.

Tunjangan Panitera;

6.

Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;

7.

Tunjangan Pengamat Gunung Api bagi PNS golongan I dan II;

8.

Tunjangan Petugas Pemasyarakatan; dan

 

 

 

9.

Tunjangan jabatan lain yang diberikan kepada PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

(8)

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dikenakan potongan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

(9)

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 10 % (sepuluh persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

 

 

(1)

Dalam hal Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan yang berupa gaji dengan pensiun/tunjangan atau beberapa jenis pensiun/ tunjangan, maka gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas hanya diberikan untuk salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.

 

 

(2)

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/ Tunjangan yang terlanjur menerima lebih dari satu penghasilan yang berupa gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

(3)

Apabila Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun/Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga sebagai penerima pensiun/tunjangan janda/duda, maka kepada yang bersangkutan diberikan pula pensiun/tunjangan janda/duda bulan ketiga belas.

Pasal 5

 

 

(1)

Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2011.

 

 

(2)

Penerima gaji dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2011.

 

 

(3)

Pembayaran gaji bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat Pegawai Negeri/Pejabat Negara bekerja,

Pasal 6

 

 

(1)

Penerima pensiun terusan dari pensiunan Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pensiun terusan yang diterima pada bulan Juni 2011.

 

 

(2)

Penerima pensiun dari pensiunan Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pensiun yang diterima pada bulan Juni 2011.

Pasal 7

 

 

Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pejabat lain yang hak keuangan/administratifnya disetarakan/setingkat Menteri.

Pasal 8

 

 

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dibebankan pada :

a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:

1.

PNS Pusat;

2.

Anggota TNI;

3.

Anggota POLRI;

4.

Penerima pensiun;

5.

Penerima tunjangan;

 

 

 

6.

Pejabat negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

7.

Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan

8.

Pejabat lain yang hak keuangan/administratifnya disetarakan/setingkat Menteri.

b.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi :

1.

PNS Daerah;

2.

Gubernur dan Wakil Gubernur;

3.

Bupati/Walikota; dan

4.

Wakil Bupati/Wakil Walikota.

 

BAB III
PEMBAYARAN GAJI BULAN KETIGA BELAS UNTUK PEGAWAI NEGERI
SIPIL PUSAT, ANGGOTA TNI/POLRI, DAN PEJABAT NEGARA


Pasal 9

(1)

Gaji bulan ketiga belas untuk PNS Pusat, Anggota TNI/POLRI, dan Pejabat Negara, dibayarkan pada bulan Juli 2011.

(2)

Dalam hal pemberian gaji bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2011 maka pembayarannya dapat dilakukan setelah bulan Juli 2011.

(3)

Dalam hal pemberian gaji bulan ketiga belas belum dibayarkan sebesar yang semestinya diterima, maka kepada yang bersangkutan diberikan selisih kekurangan gaji bulan ketiga belas.

Pasal 10

Pembayaran gaji bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (satker) berkenaan Tahun Anggaran 2011.

Pasal 11

(1)

Penerima gaji/pensiun/tunjangan yang menerima penghasilan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, pajak penghasilannya ditanggung pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

(2)

Pencantuman pembulatan atas penghasilan dilakukan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

(1)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM gaji/kekurangan gaji/susulan gaji bulan ketiga belas kepada KPPN.

(2)

Bagi satker yang telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP), pengajuan SPM gaji/kekurangan gaji/susulan gaji bulan ketiga belas kepada KPPN disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi GPP versi terbaru.

(3)

SPM gaji/kekurangan gaji/susulan gaji bulan ketiga belas dibuat tersendiri dan terpisah dengan SPM Gaji bulanan.

(4)

Berdasarkan SPM gaji/kekurangan gaji/susulan gaji bulan ketiga belas, KPPN menerbitkan SP2D pembayaran gaji/kekurangan gaji/susulan gaji bulan ketiga belas.

Pasal 13

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS dan/atau Anggota TNI/POLRI yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji bulan ketiga belas.

BAB IV
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA


Pasal 14

(1)

Gaji bulan ketiga belas untuk PNS Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dibayarkan pada bulan Juli 2011.

(2)

Dalam hal pemberian gaji bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2011 maka pembayarannya dapat dilakukan setelah bulan Juli 2011.

(3)

Dalam hal pemberian gaji bulan ketiga belas belum dibayarkan sebesar yang semestinya diterima, maka kepada yang bersangkutan diberikan selisih kekurangan gaji bulan ketiga belas.

Pasal 15

Pembayaran gaji bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah berkenaan.

BABV
PEMBAYARAN PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS


Pasal 16

(1)

Pembayaran pensiun/tunjangan bulan ketiga belas Tahun Anggaran 2011 oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dilaksanakan pada bulan Juli 2011.

(2)

Kepada penerima pensiun diberikan pensiun bulan ketiga belas sebesar pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga dan tambahan penghasilan serta tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan.

(3)

Kepada penerima tunjangan diberikan tunjangan bulan ketiga belas sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan.

(4)

Dalam hal pemberian pensiun/tunjangan bulan ketiga belas belum dapat dilaksanakan pada bulan Juli 2011, maka pembayarannya dapat dilakukan setelah bulan Juli 2011.

(5)

Dalam hal pensiun/tunjangan bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan sebesar yang semestinya diterima, maka kepada yang bersangkutan diberikan selisih kekurangan pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.

Pasal 17

Surat Pertanggungjawaban Pembayaran (SPJP) Pensiun bulan ketiga belas dibuat terpisah dengan SPJP Pensiun bulanan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta 

padatanggal 1 Juli 2011

DIREKTUR JENDERAL

ttd.
AGUS SUPRIJANTO
19530814 197507 1 1001