MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 38/PMK.01/2011

 

TENTANG


PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA

 

MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 996/KMK.01/2006 tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

 

 

b.

bahwa dalam pelaksanaannya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 996/KMK.01/2006 belum menampung pengaturan secara spesifik terkait dengan kebutuhan dalam pelaporan, sehingga dipandang perlu melakukan pengaturan kembali kewajiban penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

 

 

4.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

Memperhatikan

:

1.

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

 

 

2.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

PERTAMA

:

Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

 

 

a.

menduduki jabatan untuk pertama kalinya;

 

 

b.

mengalami promosi/mutasi; dan

 

 

c.

pensiun.

KEDUA

:

1.

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-A.

 

 

2.

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menyampaikan kembali laporan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-B apabila:

 

 

 

a)

selama 2 tahun menduduki jabatan yang sama;

 

 

 

b)

mengalami promosi/mutasi; dan

 

 

 

c)

pensiun.

KETIGA

:

Nama jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEEMPAT

:

Copy Tanda Terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada:

 

 

a.

Sekretaris unit eselon I masing-masing, dengan ketentuan khusus untuk Penyelenggara Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

 

 

b.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia selaku Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kementerian Keuangan; dan

 

 

c.

Inspektur Jenderal.

KELIMA

:

Dalam hal sewaktu-waktu diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib melaporkan harta kekayaannya, dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-B

KEENAM

:

Pimpinan masing-masing unit Eselon I menetapkan Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing unitnya untuk mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, agar segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

KETUJUH

:

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya sesuai tenggat waktu yang ditentukan, dianggap melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga dijatuhi hukuman disiplin ringan.

KEDELAPAN

:

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, wajib mengisi dan menyampaikan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-A, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini.

KESEMBILAN

:

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 996/KMK.01/2006 tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH

:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku terhitung mulai 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

 

 

1.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

 

 

2.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

 

 

3.

Sekretaris Jenderal/Para Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Para Kepala Badan /Ketua Badan di lingkungan Kementerian Keuangan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

pada tanggal 25 Januari 2011

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

           
          ttd.
           
          AGUS D.W. MARTOWARDOJO

 

 

  LAMPIRAN
  KEPUTUSAN            MENTERI            KEUANGAN
  NOMOR           38/PMK.01/2011      TENTANG
  PENYELENGGARANEGARA  DI LINGKUNGAN
  KEMENTERIAN    KEUANGAN    YANG    WAJIB
  MENYAMPAIKAN           LAPORAN           HARTA
  KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

 

 

NAMA JABATAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA

 

1.

Pejabat Eselon I

2.

Staf Khusus Menteri Keuangan

3.

Pejabat Eselon II

4.

Kepala Bagian Keuangan

5.

Kepala Bagian Umum

6.

Pejabat Pembuat Komitmen

7.

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

8.

Bendahara

9.

Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal:

 

a.

Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Penganggaran, dan Bagian Perbendaharaan pada Biro Perencanaan dan Keuangan;

 

b.

Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Perencanaan Barang Milik Negara, Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan, dan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada Biro Perlengkapan;

 

c.

Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum;

 

d.

Pejabat Eselon III yang terkait dengan penerbitan perizinan dan pengawasan penilai publik pada Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;

 

e.

Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Investasi Pemerintah;

 

f.

Kepala Divisi Keuangan dan Umum, dan Pejabat Penilai Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah;

 

g.

Sekretaris Pengganti pada Sekretariat Pengadilan Pajak;

 

h.

Pembantu Sekretaris Pengganti pada Sekretariat Pengadilan Pajak;

 

i.

Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara; dan

 

j.

Kepala Subbagian Keuangan pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

10.

Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran:

 

a.

Pejabat Eselon III dan IV pada Direktorat Anggaran I, II, III; dan

 

b.

Pejabat Eselon III dan IV pada Direktorat PNBP.

11.

Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak:

 

a.

Pejabat Eselon III dan IV;

 

b.

Account Representative (AR);

 

c.

Penelaah Keberatan (PK);

 

d.

Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (Penilai PBB);

 

e.

Fungsional Pemeriksa Pajak; dan

 

f.

Juru Sita Pajak.

12.

Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

 

a.

Pejabat Eselon III dan IV;

 

b.

Pelaksana Auditor Bea dan Cukai (Golongan III/a ke atas);

 

c.

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

 

d.

Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat/Bidang/Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) (Golongan III/a ke atas); dan

 

e.

Pelaksana Pemeriksa Barang.

13.

Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan:

 

-

Pejabat Eselon III

14.

Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:

 

a.

Kepala Kantor Pelayanan;

 

b.

Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain;

 

c.

Kepala Bagian Perlengkapan;

 

d.

Kepala Subbagian Keuangan;

 

e.

Kepala Subbagian Umum pada Kantor Pelayanan;

 

f.

Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan; dan

 

g.

Juru Sita Piutang Negara pada Kantor Pelayanan.

15.

Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan:

 

a.

Pejabat Eselon III dan IV di seluruh Direktorat; dan

 

b.

Kepala Subbagian Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal.

16.

Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang:

 

a.

Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah; 

 

b.

Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Surat Utang Negara;

 

c.

Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Pembiayaan Syariah;

 

d.

Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, kecuali Pejabat Eselon III yang terkait dengan Kepatuhan Internal;

 

e.

Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen;

 

f.

Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah yang terkait dengan Pinjaman Komersial dan Kredit Ekspor;

 

g.

Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang yang terlibat dalam penyusunan Harga (Pricing) Kewajiban Kontinjensi dan Pinjaman;

 

h.

Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi pada Sub Direktorat Pengelolaan Transaksi, Direktorat Pembiayaan Syariah; dan

 

i.

Kepala Seksi Analisis Harga pada Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah.

17.

Pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal:

 

a.

Pejabat Fungsional Auditor; dan

 

b.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

18.

Pejabat di lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan:

 

a.

Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pembuat/revisi regulasi;

 

b.

Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian izin;

 

c.

Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian persetujuan;

 

d.

Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian Surat Tanda Ter-Daftar (STTD);

 

e.

Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pengawasan; dan

 

f.

Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemeriksaan dan penyidikan.

19.

Pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal:

 

-

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

20.

Pejabat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:

 

a.

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

 

b.

Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan;

 

c.

Kepala Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; dan

 

d.

Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

       
      MENTERI KEUANGAN
       
      ttd.
       
      AGUS D.W. MARTOWARDOJO