MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 357/KMK.01/2011

TENTANG

PERINGKAT JABATAN PEGAWAI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

:

a.

bahwa ketentuan mengenai peringkat jabatan pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/2008 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.01/2010 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali peringkat jabatan pegawai pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana Di Lingkungan Kementerian keuangan.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 

 

2.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

 

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

 

 

4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja balai Pengujian Dai Identifikasi Barang;

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan;

 

 

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas KMK Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak;

 

 

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

 

 

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

 

 

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

10.

Keputusan Menteri keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009;

 

 

11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan;

 

 

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan;

 

 

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011;

 

 

14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan;

 

 

15.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERINGKAT JABATAN PEGAWAI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

PERTAMA

:

Menetapkan peringkat jabatan bagi pegawai pelaksana di lingkungan Kantor Pusat, Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA

:

Peringkat jabatan pegawai pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri dari peringkat, jabatan pelaksana, dan syarat minimal golongan/ruang, pada:

    1. Sekretariat Jenderal;
    2. Direktorat Jenderal Anggaran;
    3. Direktorat Jenderal Pajak;
    4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
    6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
    7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
    8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
    9. Inspektorat Jenderal;
    10. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
    11. Badan Kebijakan Fiskal;
    12. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
    13. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;
    14. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
    15. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan;
    16. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
    17. Sekretariat Pengadilan Pajak;
    18. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

KETIGA

:

Peringkat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 tidak termasuk peringkat jabatan pegawai pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

KEEMPAT

:

Dalam hal terjadi penataan organisasi, baik sebagian maupun keseluruhan pada jabatan struktural, sebelum peringkat jabatannya ditetapkan, maka pegawai pelaksana masih menggunakan peringkat jabatan yang lama.

KELIMA

:

1.

Penentuan jabatan dan peringkat pegawai pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini didasarkan atas peringkat jabatan pada jabatan yang lama berdasarkan Surat Keputusan terakhir penetapan peringkat jabatannya;

    2. Penetapan jabatan dan peringkat pegawai pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan mulai tanggal 1 Januari 2012;
    3. Penetapan jabatan dan peringkat pegawai pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh pimpinan unit Eselon II masing-masing atas nama pejabat Eselon I paling lambat 15 Januari 2012 dan diberlakukan surut sejak 1 Januari 2012.

KEENAM

:

Pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, peringkat jabatan, skor, nama-nama jabatan pelaksana, dan keterangan sebagaimana tercantum dalam matrik pada halaman 109 sampai dengan halaman 113 lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/2008 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.01/2010 dinyatakan tidak berlaku pada 1 Januari 2012;

KETUJUH

:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

         

Ditetapkan di Jakarta

        pada tanggal 31 Oktober 2011
         
Salinan sesuai dengan aslinya, MENTERI KEUANGAN,
KEPALA BIRO UMUM    
  u.b.         ttd,
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN    
        AGUS D.W. MARTOWARDOJO
         
         
GIARTO
NIP 195904201984021001

 

Lampiran SETJEN...................

Lampiran DJA.........................

Lampiran DJP.........................

Lampiran DJP2.......................

Lampiran DJBC......................

Lampiran DJPbn.....................

Lampiran DJKN......................

Lampiran DJPK......................

Lampiran DJPU......................

Lampiran ITJEN.....................

Lampiran BAPEPAM LK.........

Lampiran BKF........................

Lampiran BPPK......................