MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 174/KMK.01/2011

TENTANG

PENUNJUKAN INSPEKTUR JENDERAL

SEBAGAI PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MEMBENTUK TIM PEMERIKSA

DALAM RANGKA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG DAN BERAT

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

:

a.

bahwa sesuai Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang dan tingkat berat Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang bersifat temporer (Ad Hoc), yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

 

 

b.

bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang dan tingkat berat di Lingkungan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Keuangan memandang perlu menunjuk pejabat yang berwenang untuk membentuk tim pemeriksa dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat di Lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

c.

bahwa sesuai Pasal 1436 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan, dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Inspektur Jenderal sebagai Pejabat Yang Berwenang Untuk Membentuk Tim Pemeriksa Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

 

 

3.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

Memperhatikan

:

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN INSPEKTUR JENDERAL SEBAGAI PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MEMBENTUK TIM PEMERIKSA DALAM RANGKA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG DAN BERAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

PERTAMA

:

Menunjuk Inspektur Jenderal sebagi pejabat yang berwenang untuk membentuk Tim Pemeriksa dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat di Lingkungan Kementerian Keuangan.

KEDUA

:

Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari:

 

 

a.

atasan langsung;

 

 

b.

unsur pengawasan, yaitu Auditor pada Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal; dan

 

 

c.

unsur kepegawaian, yaitu Pejabat Eselon II/ Eselon III/ Eselon IV yang membidangi kepegawaian.

KETIGA

:

Inspektur Jenderal tidak dapat mendelegasikan wewenang maupun memberikan kuasa kepada pejabat lain dibawahnya untuk atas namanya membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEEMPAT

:

Ketentuan, tata cara dan prosedur yang terkait dengan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

KELIMA

:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

 

 

1.

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

 

 

2.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

 

 

3.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;

 

 

4.

Para Direktur Jenderal dan para Kepala/Ketua Badan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

5.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

 

 

6.

Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

pada tanggal 13 Juni 2011

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ttd,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUS D.W. MARTOWARDOJO