PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG


TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

a.

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

 

 

1.

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

 

 

2.

Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

 

 

3.

Pemberi Pinjaman Luar Negeri adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

 

 

4.

Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.

 

 

5.

Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah Pemerintah Daerah dan BUMN.

 

 

6.

Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

 

 

7.

Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

8.

Perjanjian Pinjaman yang bersumber dari Hibah, yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman Hibah, adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan penerima pinjaman Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.

   

9.

Perjanjian Penerusan Hibah adalah dokumen perjanjian untuk penerusan Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Hibah.

   

10.

Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri.

   

11.

Perjanjian Hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri, adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan penerima Hibah mengenai Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.

   

12.

Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat DRPLN-JM, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk periode jangka menengah.

   

13.

Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat DRPPLN, adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk jangka tahunan.

   

14.

Daftar Rencana Kegiatan Hibah, yang selanjutnya disingkat DRKH, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah.

   

15.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

   

16.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

   

17.

Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

   

18.

Pinjaman Tunai adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.

   

19.

Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu.

   

20.

Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

   

21.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

   

22.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian/lembaga yang bersangkutan.

   

23.

Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

   

24.

Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

   

25.

Kreditor Bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

   

26.

Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

   

27.

Lembaga Penjamin Kredit Ekspor adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

   

28.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   

29.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   

30.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

 

 

Pasal 2

 

 

Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip:

 

 

a.

transparan;

 

 

b.

akuntabel;

 

 

c.

efisien dan efektif;

 

 

d.

kehati-hatian;

 

 

e.

tidak disertai ikatan politik; dan

 

 

f.

tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.

 

 

Pasal 3

 

 

(1)

Menteri berwenang melakukan Pinjaman Luar Negeri dan/atau menerima Hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri.

 

 

(2)

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan.

 

 

(3)

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterushibahkan dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN.

 

 

Pasal 4

 

 

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan Pinjaman Luar Negeri.

 

 

BAB II

PINJAMAN LUAR NEGERI

 

 

Bagian Kesatu

Jenis dan Sumber Pinjaman Luar Negeri

   

Pasal 5

 

 

Pinjaman Luar Negeri menurut jenisnya terdiri atas:

 

 

a.

Pinjaman Tunai; dan

 

 

b.

Pinjaman Kegiatan.

 

 

Pasal 6

 

 

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari:

 

 

a.

Kreditor Multilateral;

 

 

b.

Kreditor Bilateral;

 

 

c.

Kreditor Swasta Asing; dan

 

 

d.

Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

 

 

Bagian Kedua

Penggunaan Pinjaman Luar Negeri

 

 

Pasal 7

 

 

(1)

Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk:

 

 

 

a.

membiayai defisit APBN;

 

 

 

b.

membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga;

 

 

 

c.

mengelola portofolio utang.

 

 

 

d.

diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah;

 

 

 

e.

diteruspinjamkan kepada BUMN; dan/atau

 

 

 

f.

dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

 

 

(2)

Pemerintah Daerah dapat meneruspinjamkan dan/atau menerushibahkan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Bagian Ketiga
Perencanaan Pinjaman Luar Negeri

 

 

Paragraf 1
Perencanaan Pembiayaan

 

 

Pasal 8

 

 

(1)

Pinjaman Luar Negeri merupakan bagian dari Nilai Bersih Pinjaman yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

 

 

(2)

Perubahan pinjaman yang tidak menambah selisih lebih dari Nilai Bersih Pinjaman, tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

 

 

(3)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari persetujuan APBN.

 

 

Pasal 9

 

 

(1)

Menteri menyusun rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri yang ditinjau setiap tahun.

 

 

(2)

Rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

 

 

 

a.

kebutuhan riil pembiayaan;

 

 

 

b.

kemampuan membayar kembali;

 

 

 

c.

batas maksimal kumulatif utang;

 

 

 

d.

kapasitas sumber Pinjaman Luar Negeri; dan

 

 

 

e.

risiko utang.

 

 

(3)

Rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat pengendali Pinjaman Luar Negeri.

 

 

(4)

Menteri dapat berkonsultasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka penyusunan rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

Paragraf 2
Perencanaan Pinjaman Kegiatan

 

 

Pasal 10

 

 

Menteri Perencanaan menyusun rencana pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri untuk Pinjaman Kegiatan jangka menengah dan tahunan untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f yang dituangkan dalam dokumen:

 

 

a.

Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri;

 

 

b.

DRPLN-JM;

 

 

c.

DRPPLN; dan

 

 

d.

Daftar Kegiatan.

 

 

Pasal 11

 

 

(1)

Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) disusun dengan berpedoman pada RPJM dan memperhatikan rencana batas maksimal pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

 

 

(2)

Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri memuat indikasi kebutuhan dan rencana penggunaan Pinjaman Luar Negeri dalam jangka menengah.

 

 

Pasal 12

 

 

(1)

Kementerian/Lembaga dan BUMN menyampaikan usulan kegiatan yang dapat dibiayai Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada RPJM dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri.

 

 

(2)

Usulan kegiatan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

 

 

(3)

Dalam hal Kementerian/Lembaga akan mengusulkan pinjaman luar negeri untuk penyertaan modal negara, usulan harus disampaikan melalui Kementerian Keuangan.

 

 

(4)

Pemerintah Daerah menyampaikan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri.

 

 

Pasal 13

 

 

(1)

Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan mempertimbangkan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

 

 

(2)

Menteri Perencanaan dapat meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan penilaian usulan kegiatan yang diajukan Pemerintah Daerah.

 

 

(3)

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DRPLN-JM.

 

 

(4)

DRPLN-JM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperbarui dan disempurnakan sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan perekonomian nasional.

 

 

Pasal 14

 

 

(1)

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN harus melakukan peningkatan kesiapan kegiatan untuk rencana kegiatan yang telah tercantum dalam DRPLNČJM sesuai dengan kriteria kesiapan kegiatan yang meliputi:

 

 

 

a.

rencana pelaksanaan kegiatan;

 

 

 

b.

indikator kinerja pemantauan dan evaluasi;

 

 

 

c.

organisasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan; dan

 

 

 

d.

rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, dalam hal kegiatan memerlukan lahan.

 

 

(2)

Menteri Perencanaan melakukan penilaian pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

   

(3)

Berdasarkan penilaian pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Perencanaan menyusun DRPPLN.

   

(4)

Dalam penyusunan DRPPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Perencanaan dapat melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri serta instansi terkait.

 

 

Pasal 15

 

 

(1)

Berdasarkan DRPPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Menteri Perencanaan menyampaikan Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri.

 

 

(2)

Daftar Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi usulan kegiatan yang telah memenuhi kriteria kesiapan dan siap dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

 

 

Pasal 16

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengajuan usulan, dan penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan.

 

 

Pasal 17

 

 

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN mencantumkan kegiatan prioritas yang telah tercantum dalam DRPPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, atau Rencana Kerja BUMN.

 

 

Bagian Keempat
Perencanaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri

 

 

Paragraf 1
Umum

 

 

Pasal 18

 

 

Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Menteri.

 

 

Paragraf 2

Pengusulan, Penilaian,
dan Penetapan Pembiayaan

 

 

Pasal 19

 

 

(1)

Usulan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diajukan Pemerintah Daerah kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

 

 

(2)

Pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD dengan ketentuan usulan BUMD diajukan melalui Pemerintah Daerah kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

 

 

(3)

Usulan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e diajukan oleh BUMN kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 20

 

 

Usulan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga teknis terkait kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

 

 

Pasal 21

 

 

(1)

Menteri melakukan penilaian kelayakan pembiayaan atas usulan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

 

 

(2)

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memperhatikan:

 

 

 

a.

kebutuhan riil pembiayaan luar negeri;

 

 

 

b.

kemampuan membayar kembali;

 

 

 

c.

batas maksimal kumulatif utang;

 

 

 

d.

persyaratan dan risiko penerusan pinjaman; dan

 

 

 

e.

kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 22

 

 

(1)

Berdasarkan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri menetapkan Pinjaman Luar Negeri yang akan:

 

 

 

a.

diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN; dan

 

 

 

b.

dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

 

 

(2)

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

 

 

Pasal 23

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan, penilaian, dan penetapan penerusan Pinjaman Luar Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

Bagian Kelima
Pinjaman Tunai dan Pinjaman Kegiatan

 

 

Paragraf 1
Pinjaman Tunai

 

 

Pasal 24

 

 

(1)

Menteri mengajukan usulan Pinjaman Tunai kepada calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dengan memperhatikan rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri untuk mendapat komitmen pembiayaan.

 

 

(2)

Dalam hal calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri mempersyaratkan kebijakan tertentu dalam Pinjaman Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan tersebut harus mendapat persetujuan dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kebijakan tertentu tersebut.

 

 

(3)

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi urusan yang terkait dengan substansi pinjaman dengan melibatkan Menteri dan Menteri Perencanaan.

 

 

Paragraf 2

Pinjaman Kegiatan

 

 

Pasal 25

 

 

Menteri mengajukan usulan Pinjaman Kegiatan kepada calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang bersumber dari Kreditor Multilateral dan/atau Kreditor Bilateral dengan memperhatikan rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan Daftar Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) untuk mendapat komitmen pembiayaan.

 

 

Pasal 26

 

 

(1)

Menteri menetapkan salah satu sumber pembiayaan dalam hal Daftar Kegiatan menyebutkan indikasi pembiayaan bersumber dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

 

 

(2)

Penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, yang mengusulkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 19 sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

 

 

Pasal 27

 

 

Dalam hal Menteri menetapkan sumber pembiayaan dari Kreditor Swasta Asing, pengadaan pembiayaan dilaksanakan secara terpisah dengan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan:

 

 

a.

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, melakukan pengadaan barang/jasa setelah menerima penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); dan

 

 

b.

Menteri melakukan pengadaan pembiayaan setelah sumber pembiayaan ditetapkan.

 

 

Pasal 28

 

 

Dalam hal Menteri menetapkan sumber pembiayaan berasal dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, pengadaan pembiayaan dilaksanakan satu paket dengan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan:

 

 

a.

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah menerima penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);

 

 

b.

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah mendapatkan pertimbangan Menteri yang terkait dengan persyaratan pembiayaan.

 

 

c.

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, menyampaikan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri sesuai dengan hasil proses pengadaan barang/jasa kepada Menteri untuk perundingan Pinjaman Luar Negeri.

 

 

Pasal 29

 

 

Dalam hal pelaksanaan pemilihan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 telah dilakukan tetapi tidak mendapatkan pendanaan dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, Menteri dapat mencari sumber pembiayaan alternatif.

 

 

Pasal 30

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sumber pembiayaan, pengadaan pembiayaan, dan pencarian sumber pembiayaan alternatif diatur dengan Peraturan Menteri.

   

Bagian Keenam
Perundingan dan Perjanjian

   

Paragraf 1
Pelaksanaan Perundingan Pinjaman Luar Negeri

   

Pasal 31

 

 

(1)

Menteri atau pejabat yang diberi kuasa melakukan perundingan mengenai ketentuan dan persyaratan pinjaman Luar Negeri.

 

 

(2)

Dalam hal Pinjaman Kegiatan, perundingan dilakukan dengan:

 

 

 

a.

Kreditor Multilateral sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan;

 

 

 

b.

Kreditor Bilateral sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan atau setelah kontrak pengadaan barang/jasa;

 

 

 

c.

Kreditor Swasta Asing secara bersamaan atau setelah kontrak pengadaan barang/jasa; atau

 

 

 

d.

Lembaga Penjamin Kredit Ekspor setelah kontrak pengadaan barang/jasa.

 

 

(3)

Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau instansi terkait lainnya.

 

 

(4)

Perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dilakukan setelah kriteria kesiapan kegiatan dipenuhi.

 

 

(5)

Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta dokumen kesiapan perundingan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

 

 

Paragraf 2

Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan
Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri

 

 

Pasal 32

 

 

(1)

Hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

 

 

(2)

Perjanjian Pinjaman Luar Negeri memuat paling sedikit:

 

 

 

a.

jumlah;

 

 

 

b.

peruntukan;

 

 

 

c.

hak dan kewajiban; dan

 

 

 

d.

ketentuan dan persyaratan.

 

 

(3)

Dalam hal sumber pembiayaan berasal dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, Perjanjian Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani, apabila kontrak pengadaan barang/jasa telah ditandatangani oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN.

 

 

(4)

Salinan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.

 

 

Pasal 33

 

 

(1)

Perjanjian untuk Pinjaman Luar Negeri yang bersumber dari Kreditor Multilateral dan Kreditor Bilateral dapat didahului dengan perjanjian induk.

 

 

(2)

Perjanjian induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum internasional.

 

 

(3)

Perjanjian induk memuat persyaratan yang tidak mengakibatkan beban APBN atau hanya terbatas pada persyaratan yang bersifat indikatif, kecuali:

 

 

 

a.

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang terkait dengan indikasi persyaratan keuangan yang mengikat dan mengakibatkan beban APBN; dan/atau

 

 

 

b.

mendapat persetujuan tertulis Menteri Perencanaan yang terkait dengan indikasi persyaratan penggunaan dana untuk pembiayaan kegiatan dan/atau kelompok kegiatan tertentu.

 

 

Pasal 34

 

 

(1)

Pinjaman Luar Negeri yang dipinjamkan, dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

 

 

(2)

Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan dituangkan dalam Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri.

 

 

(3)

Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri memuat paling sedikit:

 

 

 

a.

jumlah;

 

 

 

b.

peruntukan;

 

 

 

c.

hak dan kewajiban; dan

 

 

 

d.

ketentuan dan persyaratan yang mengacu pada Perjanjian Pinjaman Luar Negeri.

 

 

(4)

Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur, Bupati/Walikota atau Direksi BUMN.

 

 

(5)

Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur, Bupati/Walikota.

 

 

Pasal 35

 

 

(1)

Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri wajib melakukan pembayaran kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

 

 

(2)

Pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya dari Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri.

 

 

(3)

Penerimaan pembayaran cicilan pokok dicatat sebagai pembiayaan, serta penerimaan bunga dan kewajiban lainnya dicatat sebagai pendapatan.

 

 

Pasal 36

 

 

(1)

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), kewajiban pembayaran tersebut diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

(2)

Dalam hal BUMN tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), BUMN dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

   

Pasal 37

   

Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, atau direksi BUMN untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan dan persyaratan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan/atau Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

 

 

Paragraf 3

Perubahan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri

 

 

Pasal 38

 

 

(1)

Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri dalam hal:

 

 

 

a.

Menteri menganggap perlu untuk dilakukan perubahan;

 

 

 

b.

terdapat usulan perubahan perjanjian pinjaman dari Menteri/Pimpinan Lembaga; dan/atau

 

 

 

c.

terdapat usulan perubahan dari Pemerintah Daerah atau BUMN, terhadap Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

 

 

(2)

Dalam hal usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan, pengajuan usulan perubahan dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Perencanaan.

 

 

Bagian Ketujuh
Penganggaran, Penarikan Pinjaman,
dan Pembayaran Kewajiban

 

 

Paragraf 1
Penganggaran

 

 

Pasal 39

 

 

(1)

Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pinjaman Luar Negeri sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

 

 

(2)

Menteri menyusun rencana pembiayaan atas Pinjaman Luar Negeri yang:

 

 

 

a.

diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau BUMN; atau

 

 

 

b.

dihibahkan kepada Pemerintah Daerah,

 

 

 

sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

 

 

Paragraf 2

Penarikan Pinjaman

 

 

Pasal 40

 

 

(1)

Penarikan Pinjaman Luar Negeri dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri dilakukan melalui:

 

 

 

a.

transfer ke Rekening Kas Umum Negara;

 

 

 

b.

pembayaran langsung;

 

 

 

c.

rekening khusus;

 

 

 

d.

Letter of Credit (L/C); atau

     

e.

pembiayaan pendahuluan.

   

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

Paragraf 3

Pembayaran Kewajiban

 

 

Pasal 41

 

 

(1)

Menteri wajib membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sampai berakhirnya masa pinjaman melalui Bank Indonesia.

 

 

(2)

Menteri mengalokasikan dana dalam APBN untuk membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

 

 

(3)

Dalam hal dana untuk membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi perkiraan dana yang disediakan dalam APBN, Menteri wajib melakukan pembayaran.

 

 

(4)

Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam perubahan APBN atau dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

 

 

BAB III
HIBAH

 

 

Bagian Kesatu

Bentuk, Jenis, dan Sumber Hibah

 

 

Paragraf 1

Bentuk dan Jenis Hibah

 

 

Pasal 42

 

 

(1)

Hibah yang diterima Pemerintah berbentuk:

 

 

 

a.

uang tunai;

 

 

 

b.

uang untuk membiayai kegiatan;

 

 

 

c.

barang/jasa; dan/atau

 

 

 

d.

surat berharga.

 

 

(2)

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari APBN.

 

 

Pasal 43

 

 

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditentukan oleh Menteri sebagai bagian dari Penerimaan APBN.

 

 

Pasal 44

 

 

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

 

 

Pasal 45

 

 

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

 

 

Pasal 46

 

 

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

 

 

Pasal 47

 

 

(1)

Pemerintah dapat menerima Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b melalui Dana Perwalian.

 

 

(2)

Ketentuan mengenai Dana Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

 

 

Pasal 48

 

 

(1)

Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri atas:

 

 

 

a.

Hibah yang direncanakan; dan/atau

 

 

 

b.

Hibah langsung.

 

 

(2)

Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.

 

 

(3)

Hibah langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

 

 

Paragraf 2

Sumber Hibah

 

 

Pasal 49

 

 

Hibah bersumber dari:

 

 

a.

dalam negeri; dan

 

 

b.

 luar negeri

 

 

Pasal 50

 

 

(1)

Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a berasal dari:

 

 

 

a.

lembaga keuangan dalam negeri;

 

 

 

b.

lembaga non keuangan dalam negeri;

 

 

 

c.

Pemerintah Daerah;

 

 

 

d.

perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;

 

 

 

e.

lembaga lainnya; dan

     

f.

perorangan.

   

(2)

Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berasal dari:

 

 

 

a.

negara asing;

 

 

 

b.

lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;

 

 

 

c.

 lembaga multilateral;

 

 

 

d.

lembaga keuangan asing;

 

 

 

e.

lembaga non keuangan asing;

 

 

 

f.

lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan

 

 

 

g.

perorangan.

 

 

Bagian Kedua

Penggunaan Hibah

 

 

Pasal 51

 

 

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 digunakan untuk:

 

 

a.

mendukung program pembangunan nasional; dan/atau

 

 

b.

mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

 

 

Bagian Ketiga

Perencanaan Hibah

 

 

Paragraf 1

Perencanaan Penerimaan Hibah yang Direncanakan

 

 

Pasal 52

 

 

(1)

Menteri Perencanaan menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari Hibah dengan berpedoman pada RPJM.

 

 

(2)

Rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

 

 

 

a.

rencana pemanfaatan Hibah; dan

 

 

 

b.

DRKH.

 

 

Pasal 53

 

 

(1)

Rencana pemanfaatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional.

 

 

(2)

DRKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b memuat rencana tahunan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN
yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah.

 

 

(3)

DRKH digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

 

 

Pasal 54

 

 

(1)

Menteri/Pimpinan Lembaga mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai dengan Hibah kepada Menteri Perencanaan.

 

 

(2)

Menteri Perencanaan melakukan penilaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada RPJM serta memperhatikan rencana pemanfaatan Hibah.

 

 

(3)

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam DRKH dan disampaikan kepada Menteri.

 

 

(4)

Berdasarkan DRKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengusulkan kegiatan yang dibiayai dengan Hibah kepada calon Pemberi Hibah.

 

 

Pasal 55

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kegiatan, pengajuan usulan, dan penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

 

 

Paragraf 2

Penerimaan Hibah Langsung

 

 

Pasal 56

 

 

(1)

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah Langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

 

 

(2)

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengkaji maksud dan tujuan Hibah dan bertanggung jawab terhadap Hibah yang akan diterima tersebut.

 

 

(3)

Menteri/Pimpinan Lembaga mengkonsultasikan rencana penerimaan Hibah Langsung pada tahun berjalan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.

 

 

(4)

Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya dapat memberikan tanggapan tertulis atas rencana penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

Bagian Keempat

Penerusan Hibah

 

 

Pasal 57

 

 

(1)

Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat:

 

 

 

a.

diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah; atau

 

 

 

b.

dipinjamkan kepada BUMN; sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah.

 

 

(2)

Hibah yang bersumber dari luar negeri yang diterushibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota.

 

 

(3)

Hibah yang bersumber dari luar negeri yang dipinjamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur, Bupati/Walikota atau direksi BUMN.

 

 

(4)

Perjanjian Penerusan Hibah atau Perjanjian Pinjaman Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

 

 

 

a.

jumlah;

 

 

 

b.

peruntukan; dan

 

 

 

c.

ketentuan dan persyaratan.

 

 

(5)

Kementerian Keuangan menyampaikan salinan Perjanjian Penerusan Hibah dan salinan Perjanjian Pinjaman Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.

 

 

Pasal 58

 

 

(1)

Hibah yang diterushibahkan dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah wajib dicatat dalam APBN dan APBD.

 

 

(2)

Hibah dan/atau Pinjaman Hibah kepada BUMD dilakukan melalui Pemerintah Daerah.

 

 

Bagian Kelima
Perundingan Hibah

 

 

Pasal 59

 

 

(1)

Perundingan Hibah yang direncanakan dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa.

 

 

(2)

Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, dan/atau Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya.

 

 

Pasal 60

 

 

Perundingan Hibah langsung dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.

 

 

Bagian Keenam
Perjanjian Hibah

 

 

Paragraf 1
Hibah yang Direncanakan

 

 

Pasal 61

 

 

(1)

Perjanjian Hibah ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri.

 

 

(2)

Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

 

 

 

a.

jumlah;

 

 

 

b.

peruntukan; dan

 

 

 

c.

ketentuan dan persyaratan.

 

 

(3)

Menteri menyampaikan salinan Perjanjian Hibah kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan instansi terkait lainnya.

 

 

Pasal 62

 

 

(1)

Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah dalam hal:

 

 

 

a.

Menteri menganggap perlu untuk dilakukan perubahan;

 

 

 

b.

terdapat usulan perubahan Perjanjian Hibah dari Menteri/Pimpinan Lembaga penerima Hibah; dan/atau

 

 

 

c.

terdapat usulan perubahan dari Pemerintah Daerah terhadap Perjanjian Hibah.

 

 

(2)

Pengajuan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Perencanaan.

 

 

Paragraf 2
Hibah Langsung

 

 

Pasal 63

   

(1)

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.

   

(2)

Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

     

a.

jumlah;

     

b.

peruntukan; dan

     

c.

ketentuan dan persyaratan.

 

 

Pasal 64

 

 

Menteri/Pimpinan Lembaga  menyampaikan  salinan  Perjanjian  Hibah  yang  telah  ditandatangani  kepada  Menteri, Badan  Pemeriksa Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

 

 

Pasal 65

 

 

(1)

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah.

 

 

(2)

Dalam mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga mengoordinasikan rencana usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Menteri Perencanaan, Menteri, dan pimpinan instansi terkait lainnya.

 

 

(3)

Setelah usulan perubahan Perjanjian Hibah disetujui oleh Pemberi Hibah, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan dokumen perubahan kepada Menteri Perencanaan, Menteri, dan pimpinan instansi terkait lainnya.

 

 

Bagian Ketujuh
Penganggaran dan Pelaksanaan Hibah

 

 

Pasal 66

 

 

(1)

Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

 

 

(2)

Dalam hal Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN, Menteri menyusun dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

 

 

(3)

Hibah dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 45.

 

 

(4)

Hibah dalam bentuk surat berharga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 46.

 

 

Pasal 67

 

 

Kementerian/Lembaga pelaksana Kegiatan wajib menyediakan dana pendamping, dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah.

 

 

Pasal 68

 

 

Pemerintah Daerah dan BUMN pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana pendamping, dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah, Perjanjian Penerusan Hibah, dan Perjanjian Pinjaman Hibah.

 

 

Pasal 69

 

 

Dana Hibah untuk kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

 

 

Pasal 70

 

 

(1)

Dalam hal Hibah diterima setelah pagu APBN ditetapkan, dokumen pelaksanaan anggaran Hibah dapat diterbitkan setelah Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan kepada Menteri.

 

 

(2)

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri dalam perubahan APBN.

 

 

Pasal 71

 

 

(1)

Dalam keadaan darurat, Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.

 

 

(2)

Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme APBN.

 

 

Pasal 72

 

 

(1)

Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dapat dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga.

 

 

(2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.

 

 

(3)

Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme APBN.

 

 

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Pasal 73

 

 

(1)

Penarikan Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dilakukan melalui:

 

 

 

a.

transfer ke rekening Kas Umum Negara;

 

 

 

b.

pembayaran langsung;

 

 

 

c.

rekening khusus;

 

 

 

d.

letter of credit (L/C); atau

 

 

 

e.

pembiayaan pendahuluan.

 

 

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

BAB IV
PENATAUSAHAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH

 

 

Pasal 74

 

 

(1)

Menteri melaksanakan penatausahaan atas Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.

 

 

(2)

Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah mencakup kegiatan:

 

 

 

a,

administrasi pengelolaan; dan

 

 

 

b.

akuntansi pengelolaan.

 

 

(3)

Setiap Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan.

 

 

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

BAB V
PENGADAAN BARANG DAN JASA

 

 

Pasal 75

 

 

(1)

Pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri atau Hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

 

 

(2)

Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Hibah, para pihak dapat menyepakati ketentuan pengadaan barang/jasa yang akan dipergunakan.

 

 

(3)

Pengadaan barang/jasa kegiatan yang direncanakan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor dilakukan setelah dikeluarkan penetapan sumber pembiayaan oleh Menteri.

 

 

(4)

Kontrak pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri atau Hibah dilakukan setelah berlakunya perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Hibah atau setelah adanya perjanjian induk Pinjaman Luar Negeri.

 

 

(5)

Ketentuan mengenai kontrak pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa kegiatan yang direncanakan dibiayai Pinjaman Luar Negeri dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit.

 

 

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN
PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH

 

 

Pasal 76

 

 

Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota atau direksi BUMN, selaku pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah, masing-masing harus menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri dan Menteri Perencanaan paling sedikit mengenai:

 

 

a.

pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

 

 

b.

kemajuan fisik kegiatan;

 

 

c.

realisasi penyerapan;

 

 

d.

permasalahan dalam pelaksanaan; dan

 

 

e.

rencana tindak lanjut penyelesaian masalah.

 

 

Pasal 77

 

 

(1)

Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan triwulanan mengenai realisasi penyerapan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri dan aspek keuangan lainnya.

 

 

(2)

Menteri Perencanaan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan triwulanan mengenai kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri.

 

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan realisasi penyerapan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri dan aspek keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri sebagaimna dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

 

 

Pasal 78

 

 

Menteri dan Menteri Perencanaan dapat melakukan evaluasi bersama secara semesteran mengenai pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

 

 

Pasal 79

 

 

(1)

Menteri mengambil langkah penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang lambat atau penyerapan yang rendah dan/atau tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk pengusulan pembatalan sebagian atau seluruh Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah.

 

 

(2)

Langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Menteri Perencanaan.

 

 

(3)

Menteri mengajukan usulan perubahan dan/atau pembatalan sebagian atau seluruh Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pemberi Hibah.

 

 

Pasal 80

 

 

(1)

Dalam hal Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah menetapkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Perjanjian Hibah dan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Perjanjian Hibah tersebut mewajibkan Pemerintah mengembalikan sebagian atau seluruh Pinjaman Luar Negeri atau Hibah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN pelaksana kegiatan harus menyediakan dana pengembalian.

 

 

(2)

Ketentuan mengenai penyediaan dan pengembalian dana diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

Pasal 81

 

 

Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Pinjaman Luar Negeri atau Hibah dilakukan oleh Instansi pengawas internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

BAB VII
PUBLIKASI

 

 

Pasal 82

 

 

(1)

Menteri menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Pinjaman Luar Negeri dan Hibah secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

 

 

(2)

Publikasi informasi mengenai Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

 

a.

kebijakan tentang Pinjaman Luar Negeri;

 

 

 

b.

posisi Pinjaman Luar Negeri termasuk struktur jatuh tempo dan komposisi suku bunga;

 

 

 

c.

sumber Pinjaman Luar Negeri;

 

 

 

d.

realisasi penyerapan Pinjaman Luar Negeri; dan

 

 

 

e.

pemenuhan kewajiban Pinjaman Luar Negeri.

 

 

(3)

Publikasi informasi mengenai Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

 

 

 

a.

kebijakan tentang Hibah;

 

 

 

b.

jumlah, posisi, dan komposisi jenis mata uang Hibah;

 

 

 

c.

sumber dan penerima Hibah; dan

 

 

 

d.

jenis Hibah.

 

 

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

 

 

Pasal 83

 

 

Menteri menyusun pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

 

 

BAB IX
PAJAK DAN BEA MASUK

 

 

Pasal 84

 

 

(1)

Perlakuan pajak atas Pinjaman Luar Negeri atau penerimaan Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

   

(2)

Perlakuan Bea Masuk atas Pinjaman Luar Negeri atau penerimaan Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

 

 

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

 

 

Pasal 85

 

 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

 

 

1.

Pelaksanaan pengadaan Pinjaman Luar Negeri serta penerusan Pinjaman Luar Negeri, yang berasal dari:

 

 

 

a.

Pinjaman Bilateral dan Pinjaman Multilateral yang Daftar Kegiatannya telah disampaikan oleh Menteri Perencanaan kepada Menteri;

 

 

 

b.

Kreditur Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor yang telah diterbitkan alokasi pinjaman pemerintah atau kredit ekspornya,

 

 

 

tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sampai dengan pengadaan Pinjaman Luar Negeri serta penerusan Pinjaman Luar Negeri selesai dilaksanakan.

 

 

2.

Perjanjian Hibah yang sudah ditandatangani, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri tetap berlaku sampai dengan Perjanjian Hibah tersebut berakhir.

 

 

3.

Dana Perwalian yang dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan mandat berakhir.

 

 

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

 

 

Pasal 86

 

 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

 

 

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

 

 

2.

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

 

 

Pasal 87

 

 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

           

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

           
         

Ditetapkan di Jakarta

         

pada tanggal 12 Februari 2011

         

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

           
           

 

 

 

 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

 

pada tanggal 12 Februari 2011

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

 
           
           

PATRIALIS AKBAR

 
           
           

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 23