PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2010


TENTANG


PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN
KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

I.

UMUM

 

Ombudsman Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

 

Ombudsman terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orang Anggota. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota perlu diatur mengenai penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada para Anggota Ombudsman sesuai dengan tugas dan kewenangannya tersebut. Hal ini sesuai dengan kedudukan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara.

 

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman diberikan penghasilan setiap bulan dan uang kehormatan jika yang bersangkutan berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia. Selain penghasilan dan uang kehormatan tersebut, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman juga mendapat hak-hak lain berupa tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa. Perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman sesuai dengan perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman yang berasal dari Pegawai Negeri, dengan ketentuan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dan diberikan haknya sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Sebagai penghargaan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang tetap menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, berhak atas penghasilan dan uang kehormatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mulai berlaku.

II.

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

 

 

Cukup jelas.

 

Pasal 2

 

 

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara, sudah selayaknya mendapatkan jaminan oleh negara sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman untuk mendapatkan penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain.

 

Pasal 3

 

 

Ketentuan mengenai besaran penghasilan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman dapat berubah atau disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, beban tugas, dan tanggung jawab Ombudsman Republik Indonesia.

 

Pasal 4

 

 

Ayat (1)

 

 

 

Cukup jelas.

 

 

Ayat (2)

 

 

 

Yang dimaksud dengan "setiap bulan" misalnya, Ketua mendapat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) x 6 (enam) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Wakil Ombudsman mendapat Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) x 6 (enam) = Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), dan Anggota Ombudsman mendapat Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) x 6 (enam) = Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).

 

Pasal 5

 

 

Hak-hak lain dalam ketentuan ini disetarakan dengan kedudukan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara.

 

Pasal 6

 

 

Cukup jelas.

 

Pasal 7

 

 

Cukup jelas.

 

Pasal 8

 

 

Ketentuan ini sesuai dengan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

 

Pasal 9

 

 

Cukup jelas.

 

Pasal 10

 

 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak penghasilan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Ombudsman Nasional sejak mereka dinyatakan sebagai Anggota Ombudsman berdasarkan Pasal 45 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

 

Pasal 11

 

 

Cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5128