MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 402/KMK.01/2010

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

PERIMBANGAN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN

MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG BERTUGAS

MELAKUKAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA, PEJABAT YANG MELAKUKAN

TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA,

BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.01/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.01/2009, Menteri Keuangan telah melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

 

 

b.

bahwa sehubungan dengan belum ditunjuknya Pejabat definitif Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dipandang perlu melimpahkan wewenang kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

 

 

4.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

 

 

5.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

 

 

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

 

 

7.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.01/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.01/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN.

PERTAMA

:

Memberikan pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

KEDUA

:

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

    Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
    1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
    2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
    3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
    4. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
    5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
    6. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;
    7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan;
    8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
         

Ditetapkan di Jakarta

        pada tanggal 30 September 2010

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

          ttd.
         
         
        AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
  u.b.      
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN
       
       
       
GIARTO
NIP 195904201984021001