MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 296/KMK.09/2010


TENTANG


PEMBERIAN DATA DAN INFORMASI DALAM RANGKA PENGAWASAN OLEH

INSPEKTORAT JENDERAL TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

 

MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, diperlukan adanya pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

b.

bahwa Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen ,Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009, memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Keuangan;

 

 

c.

bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal diperlukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan Menteri Keuangan di bidang penerimaan negara, pengeluaran negara, dan kekayaan negara;

 

 

d.

bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan, Inspektorat Jenderal memerlukan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Data dan Informasi Dalam Rangka Pengawasan Oleh Inspektorat Jenderal Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Eselon I Di lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat

:

1.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

 

 

2.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

 

 

3.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN DATA DAN INFORMASI DALAM RANGKA PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT JENDERAL TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

PERTAMA

:

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, memerlukan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

KEDUA

:

Menteri Keuangan memerintahkan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan mewajibkan pejabat dan/atau pegawai yang berwenang pada unit kerja di lingkungan unit Eselon I Kementerian Keuangan untuk memberikan data dan informasi kepada pejabat/auditor Inspektorat Jenderal.

KETIGA

:

Pejabat/auditor Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melakukan pengawasan berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

KEEMPAT

:

Pejabat dan/atau pegawai Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang terbukti menghambat dan/atau tidak memberikan data dan informasi kepada pejabat/auditor Inspektorat Jenderal, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA

:

Data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dijaga kerahasiaannya oleh pejabat, auditor, dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal.

KEENAM

:

Pejabat, auditor, dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal yang terbukti melanggar kewajiban untuk merahasiakan data dan informasi yang diperolehnya, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

:

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini, Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan, sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.   

KEDELAPAN

:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

 

 

1.

Wakil Menteri Keuangan;

 

 

2.

Sekretaris Jenderal;

 

 

3.

Inspektur Jenderal;

 

 

4.

Para Direktur Jenderal/Kepala Badan/Ketua Badan di lingkungan Kementerian Keuangan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

pada tanggal 26 Juli 2010

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

         
        ttd.
         
        AGUS D.W. MARTOWARDOJO