MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 216/PMK.07/2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,
 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);

 

 

5.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

 

 

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Koreksi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 untuk Kabupaten Indramayu;

 

 

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011.

 

 

BAB I
RUANG LINGKUP

 

 

Pasal 1

 

 

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, sarana dan prasarana perdesaan, listrik perdesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan.

 

 

BAB II
ALOKASI

 

 

Pasal 2

 

 

1.

Alokasi DAK untuk Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar Rp25.232.800.000.000,00 (dua puluh lima triliun dua ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).

 

 

2.

Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:

 

 

 

a.

Bidang Pendidikan sebesar Rp10.041.300.000.000,00 (sepuluh triliun empat puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) terdiri atas:

 

 

 

 

1.

Untuk Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp8.033.040.000.000,00 (delapan triliun tiga puluh tiga miliar empat puluh juta rupiah); dan

 

 

 

 

2.

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp2.008.260.000.000,00 (dua triliun delapan miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).

 

 

 

b.

Bidang Kesehatan sebesar Rp3.000.800.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus juta rupiah) terdiri atas:

 

 

 

 

1.

Pelayanan kesehatan dasar sebesar Rp1.150.859.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah);

 

 

 

 

2.

Pelayanan Kesehatan rujukan sebesar Rp749.256.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah); dan

 

 

 

 

3.

Pelayanan Farmasi sebesar Rp1.100.685.000.000,00 (satu triliun seratus miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).

c.

Bidang Jalan sebesar Rp3.900.000.000.000,00 (tiga triliun sembilan ratus miliar rupiah) terdiri atas:

 

 

 

 

1.

Bidang Jalan untuk Provinsi sebesar Rp585.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar rupiah); dan

 

 

 

 

2.

Bidang Jalan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp3.315.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus lima belas miliar rupiah).

 

 

 

d.

Bidang Irigasi sebesar Rp1.311.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sebelas miliar delapan ratus juta rupiah) terdiri atas:

 

 

 

 

1.

Bidang Irigasi Provinsi sebesar Rp393.540.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah); dan

 

 

 

 

2.

Bidang Irigasi Kabupaten/Kota sebesar Rp918.260.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).

 

 

 

e.

Bidang Air Minum sebesar Rp419.600.000.000,00 (empat ratus sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah);

 

 

 

f.

Bidang Sanitasi sebesar Rp419.600.000.000,00 (empat ratus sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah);

 

 

 

g.

Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);

 

 

 

h.

Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) terdiri atas:

 

 

 

 

1.

Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Provinsi sebesar Rp187.500.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan

 

 

 

 

2.

Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp1.312.500.000.000,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

 

 

 

i.

Bidang Pertanian sebesar Rp1.806.100.000.000,00 (satu triliun delapan ratus enam miliar seratus juta rupiah);

 

 

 

j.

Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

 

 

 

k.

Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp368.100.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus juta rupiah);

 

 

 

l.

Bidang Kehutanan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) terdiri atas:

 

 

 

 

1.

Bidang Kehutanan untuk Provinsi sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah); dan

 

 

 

 

2.

Bidang Kehutanan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp378.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah).

 

 

 

m.

Bidang Perdagangan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

 

 

 

n.

Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan sebesar Rp315.500.000.000,00 (tiga ratus lima belas miliar lima ratus juta rupiah);

 

 

 

o.

Bidang Listrik Perdesaan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

 

 

 

p.

Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

 

 

 

q.

Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

 

 

 

r.

Bidang Transportasi Perdesaan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah); dan

 

 

 

s.

Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

 

 

BAB III
PENETAPAN ALOKASI

 

 

Bagian Pertama
Kriteria

 

 

Pasal 3

 

 

(1)

Besaran Alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan penghitungan indeks Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis.

 

 

(2)

Kriteria Umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikurangi belanja pegawai.

 

 

(3)

Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karakteristik daerah.

 

 

(4)

Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:

 

 

 

a.

Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK;

 

 

 

b.

Karakteristik Daerah untuk kabupaten/kota meliputi daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata; dan

 

 

 

c.

Karakteristik Daerah untuk provinsi meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

 

 

(5)

Kriteria Teknis kegiatan DAK per bidang dirumuskan oleh menteri-menteri atau kepala badan sebagai berikut:

 

 

 

a.

Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional;

 

 

 

b.

Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan;

 

 

 

c.

Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum;

 

 

 

d.

Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah, Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, dan Bidang Transportasi Perdesaan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri;

 

 

 

e.

Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;

 

 

 

f.

Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian;

 

 

 

g.

Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup;

 

 

 

h.

Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

 

 

 

i.

Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan;

 

 

 

j.

Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan dirumuskan oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;

 

 

 

k.

Bidang Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan;

 

 

 

l.

Bidang Listrik Perdesaan dirumuskan oleh Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral;

 

 

 

m.

Bidang Perumahan dan Permukiman dirumuskan oleh Menteri Perumahan Rakyat; dan

 

 

 

n.

Bidang Keselamatan Transportasi Darat dirumuskan oleh Menteri Perhubungan.

 

 

Bagian Kedua
Penetapan Alokasi

 

 

Pasal 4

 

 

Alokasi DAK Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

Bagian Ketiga
Arah Kegiatan

 

 

Pasal 5

 

 

(1)

DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan merata untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut:

 

 

 

a.

Untuk Sekolah Dasar (SD) dengan lingkup kegiatan:

 

 

 

 

1.

pembangunan ruang perpustakaan/pusat sumber belajar SD/SDLB;

 

 

 

 

2.

perabot pendukung perpustakaan; dan

 

 

 

 

3.

pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB, meliputi alat peraga dan kit multimedia, buku pengayaan, buku referensi, ICT pendidikan dan alat elektronik pendidikan.

 

 

 

b.

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP):

 

 

 

 

1.

pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk menampung siswa-siswa SMP yang belum tertampung dan rasionalisasi jumlah siswa per kelas;

 

 

 

 

2.

pembangunan ruang perpustakaan atau pusat sumber belajar untuk SMP beserta perabotnya;

 

 

 

 

3.

Pemenuhan kebutuhan buku referensi, pengayaan dan panduan sesuai standar BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan); dan

 

 

 

 

4.

Pemenuhan kebutuhan alat-alat peraga dan pembelajaran bagi sekolah yang belum mempunyai alat tersebut yaitu alat laboratorium Bahasa, alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Alat Matematika.

 

 

(2)

DAK Bidang Kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan melalui peningkatan sarana prasarana di Puskesmas dan jaringannya termasuk poskesdes, rumah sakit dan laboratorium kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta penyediaan dan pengelolaan obat generik dan perbekalan kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.

 

 

(3)

Lingkup kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar, Rujukan dan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

 

 

 

a.

Kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

pembangunan, peningkatan dan perbaikan puskesmas dan jaringannya;

 

 

 

 

2.

pembangunan Pos Kesehatan Desa;

 

 

 

 

3.

pengadaan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya; dan

 

 

 

 

4.

pengadaan peralatan promosi kesehatan.

 

 

 

b.

Kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III rumah sakit;

 

 

 

 

2.

pembangunan, perbaikan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD);

 

 

 

 

3.

pembangunan dan pengadaan peralatan IGDRS;

 

 

 

 

4.

pembangunan dan pengadaan Peralatan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) rumah sakit;

 

 

 

 

5.

pemenuhan peralatan di laboratorium kesehatan daerah dan rumah sakit provinsi dan kabupaten/kota; dan

 

 

 

 

6.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

 

 

 

c.

Kegiatan Bidang Kesehatan Farmasi terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

penyediaan obat generik dan perbekalan kesehatan;

 

 

 

 

2.

pembangunan dan perbaikan instalasi farmasi di provinsi dan kabupaten/kota; dan

 

 

 

 

3.

pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di provinsi dan kabupaten/kota.

 

 

(4)

DAK Bidang Jalan dialokasikan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau sedang dalam rangka mendanai kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota yang telah menjadi urusan daerah, mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional, dan menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan.

 

 

(5)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kegiatan pemeliharaan berkala/periodik jalan dan jembatan provinsi dan kabupaten/kota dan peningkatan prasana jalan dan jembatan provinsi dan kabupaten/kota, penyelesaian pembangunan jalan dan penggantian jembatan provinsi dan kabupaten/kota.

 

 

(6)

DAK Bidang Irigasi dialokasikan untuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan provinsi khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang ketahanan pangan.

 

 

(7)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas kegiatan peningkatan, rehabilitasi dan pembangungan jaringan irigasi, sedangkan dana untuk Operasional dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing pemerintah daerah penerima DAK Bidang Irigasi.

 

 

(8)

DAK Bidang Air Minum dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan memenuhi SPM penyediaan air minum.

 

 

(9)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas kegiatan pembangunan baru dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

 

 

(10)

DAK Bidang Sanitasi dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan sanitasi.

 

 

(11)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas:

 

 

 

a.

pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal;

 

 

 

b.

pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle); dan

 

 

 

c.

pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan.

 

 

(12)

DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak dengan prioritas diberikan kepada daerah pemekaran tahun 2007 sampai dengan 2009.

 

 

(13)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdiri atas kegiatan pembangunan/perluasan/rehabilitasi kantor Bupati dan/atau Walikota, kantor DPRD, gedung kantor SKPD di daerah otonom baru/pemekaran dan yang mengalami dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009, serta pada daerah-daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya seperti kantor Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD dan kantor SKPD-nya sudah tidak layak lagi, khususnya pada daerah-daerah yang belum mendapat alokasi DAK Prasarana Pemerintahan pada tahun sebelumnya.

 

 

(14)

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, pengawasan perikanan, serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah yang memiliki potensi dan sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan perikanan (minapolitan), yang didukung dengan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dan penguatan statistik perikanan.

 

 

(15)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terdiri atas:

 

 

 

a.

penyediaan sarana dan rehabilitasi prasarana produksi perikanan tangkap;

 

 

 

b.

penyediaan sarana dan rehabilitasi prasarana produksi perikanan budidaya;

 

 

 

c.

penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan;

d.

penyediaan dan rehabilitasi infrastruktur dasar dan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan konservasi perairan, yang terkait dengan wisata bahari dan pengembangan perikanan;

 

 

 

e.

penyediaan dan rehabilitasi prasarana Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN);

 

 

 

f.

penyediaan sarana dan prasarana pengawasan;

 

 

 

g.

penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan;

 

 

 

h.

penyediaan sarana dan prasarana pengembangan statistik perikanan; dan

 

 

 

i.

untuk Provinsi berupa penyediaan sarana produksi perikanan tangkap berupa pengadaan kapal penangkapan ikan.

 

 

(16)

DAK Bidang Pertanian dialokasikan untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung pencapaian prioritas nasional ketahanan pangan melalui perluasan areal pertanian dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani dan perdesaan.

 

 

(17)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (16) terdiri atas:

 

 

 

a.

perluasan areal pertanian, meliputi: pencetakan sawah, pembukaan lahan kering/perluasan areal untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;

 

 

 

b.

penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air, antara lain: pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi tersier desa, tata air mikro, irigasi air permukaan, irigasi tanah dangkal, irigasi tanah dalam, pompanisasi, dam parit dan embung;

 

 

 

c.

pengelolaan lahan melalui pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani dan jalan produksi, optimasi lahan, peningkatan kesuburan tanah, konservasi lahan, serta penyediaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO);

 

 

 

d.

pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan;

 

 

 

e.

penyediaan lumbung/gudang pangan masyarakat/ pemerintah;

 

 

 

f.

penyediaan sarana dan prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Kabupaten untuk tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/ peternakan; dan

 

 

 

g.

pembangunan/rehabilitasi pusat/pos pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan.

 

 

(18)

DAK Bidang Lingkungan Hidup dialokasikan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional yaitu penurunan beban pencemaran dan penurunan tingkat polusi sebesar 50% (lima puluh persen) dengan mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat di daerah serta memperkuat pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup daerah serta mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

 

 

(19)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:

 

 

 

a.

Pemantauan kualitas air melalui kegiatan:

 

 

 

 

1.

pembangunan gedung laboratorium;

 

 

 

 

2.

penyediaan sarana prasarana pemantauan kualitas air; dan

 

 

 

 

3.

pembangunan laboratorium lingkungan bergerak.

 

 

 

b.

Pengendalian pencemaran air melalui kegiatan penerapan teknologi sederhana untuk pengurangan limbah (seperti biogas, 3R, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Particulate Matter (PM10), taman kahati, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) medik dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

 

 

 

c.

Pengendalian polusi udara melalui kegiatan:

 

 

 

 

1.

pengadaan alat pemantau kualitas udara; dan

 

 

 

 

2.

penerapan teknologi tepat guna/sederhana untuk mengurangi polusi udara (alat pembuatan asap cair, briket arang, dan lain-lain).

 

 

(20)

DAK Bidang Keluarga Berencana dialokasikan untuk:

 

 

 

1.

membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari program prioritas nasional yang telah menjadi urusan daerah dan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dalam rangka meningkatkan komitmen pemerintah daerah tentang pentingnya keluarga berencana;

 

 

 

2.

membantu pemerintah daerah dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB kepada masyarakat;

 

 

 

3.

meneguhkan kembali pelaksanaan Program KB Nasional beserta sarana dan prasarana fisik pendukungnya dalam rangka pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

 

 

 

4.

meningkatkan akses dan kualitas informasi dan pelayanan kontrasepsi, terutama bagi keluarga prasejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera I (KS-I); dan

 

 

 

5.

menunjang percepatan pencapaian program KB di daerah dengan tingkat fertilitas masih tinggi, angka pemakaian kontrasepsi/contraceptive prevalence rate (CPR) masih rendah, serta proporsi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I yang masih besar.

 

 

(21)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (20) terdiri atas:

 

 

 

a.

penyediaan kendaraan bermotor roda dua dan sarana kerja bagi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB);

 

 

 

b.

penyediaan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis) berupa Intra Uterine Device (IUD) kit/sterilisator, obgyn bed, dan implant kit;

 

 

 

c.

pembangunan/renovasi balai penyuluhan KB kecamatan;

 

 

 

d.

pembangunan gudang penyimpanan alokon di kab/kota;

 

 

 

e.

penyediaan Laparascopy; (6) penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) kit;

 

 

 

f.

penyediaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB, pengadaan public address, serta pengadaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kit; dan

 

 

 

g.

penyediaan mobil unit pelayanan (MUYAN) KB keliling.

 

 

(22)

DAK Bidang Kehutanan dialokasikan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, tanah dan air, serta mendukung mitigasi perubahan iklim. Kebijakan tersebut dicapai dengan mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap sumber daya hutan, tanah air yang berada dalam DAS dengan melaksanakan rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan kawasan hutan yang menjadi urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pengembangan kebun bibit desa dan konservasi lahan gambut.

 

 

(23)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) terdiri atas:

 

 

 

a.

kegiatan RHL yang terdiri dari kegiatan vegetatif dan konservasi tanah dan air;

 

 

 

b.

pengembangan sarana prasarana keamanan hutan; dan

 

 

 

c.

pengembangan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.

 

 

(24)

DAK Bidang Sarana Perdagangan dialokasikan untuk meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan untuk memperlancar arus barang antar wilayah dan meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, meningkatkan tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen di daerah serta memberikan alternatif pembiayaan bagi petani dan UKM melalui Sistem Resi Gudang.

 

 

(25)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) terdiri atas:

 

 

 

a.

pembangunan dan pengembangan pasar tradisional;

 

 

 

b.

pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal; dan

 

 

 

c.

pembangunan gudang komoditas pertanian dalam rangka penerapan Sistem Resi Gudang.

 

 

(26)

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan dialokasikan untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju.

 

 

(27)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) terdiri atas:

 

 

 

a.

penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan;

 

 

 

b.

penyediaan moda transportasi darat;

 

 

 

c.

pembangunan dan rehabilitasi jalan di luar jalan provinsi dan kabupaten/kota;

 

 

 

d.

pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan; dan

 

 

 

e.

penyediaan/pembangunan pembangkit energi listrik perdesaan yang memanfaatkan sumber energi mikrohidro dan pikohidro.

 

 

(28)

DAK Bidang Listrik Perdesaan dialokasikan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dengan memberikan prioritas pada pemanfaatan energi terbarukan setempat untuk memperluas jangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi alternatif selain BBM (terutama energi terbarukan) serta memanfaatkan sebesar-besarnya tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri untuk memberikan nilai tambah (value added) bagi perekonomian dalam negeri terutama mendorong pengembangan industri dan teknologi dalam negeri untuk daerah yang tidak termasuk daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

 

 

(29)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Listrik Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) terdiri atas kegiatan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan untuk penyediaan energi listrik dengan memanfaatkan potensi energi lokal yang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) yaitu konstruksi pembangkit skala kecil EBT berbasis surya (solar cell), mikro hidro, atau pembangkit EBT lainnya.

 

 

(30)

DAK Bidang Perumahan dan Permukiman dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan perumahan dan permukiman sebagai stimulan untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah.

 

 

(31)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (30) terdiri atas kegiatan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan perumahan dan permukiman terdiri atas:

 

 

 

a.

penyediaan jaringan pipa air minum;

 

 

 

b.

septik tank komunal;

 

 

 

c.

jaringan distribusi listrik; dan

 

 

 

d.

penerangan jalan umum.

 

 

(32)

DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di kabupaten/kota guna menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu lintas angkutan jalan dalam rangka melaksanakan rencana aksi road map to zero accident.

 

 

(33)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (30) terdiri atas kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan terdiri atas:

 

 

 

a.

rambu jalan;

 

 

 

b.

marka jalan; dan

 

 

 

c.

pagar pengaman jalan.

 

 

(34)

DAK Bidang Transportasi Perdesaan dialokasikan untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi, serta pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan yang diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan.

 

 

(35)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) terdiri atas:

 

 

 

a.

pembangunan jalan poros desa; dan

 

 

 

b.

penyediaan angkutan perdesaan (pemberian bantuan sarana transportasi angkutan barang yang sesuai dengan karakteristik daerah).

 

 

(36)

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan dialokasikan untuk mengurangi keterisolasian kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang aktivitas ekonomi-perdagangan dengan negara tetangga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional.

 

 

(37)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (36) terdiri atas:

 

 

 

a.

pembangunan/rehabilitasi jaringan jalan di luar jalan provinsi dan kabupaten/kota;

 

 

 

b.

pembangunan/rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu di kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk; dan

 

 

 

c.

moda transportasi perairan/kepulauan untuk mendukung mobilisasi angkutan orang dan barang.

 

 

BAB IV
PETUNJUK TEKNIS

 

 

Pasal 6

 

 

(1)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, Menteri/Kepala Badan menetapkan Petunjuk Teknis DAK untuk masing-masing bidang.

 

 

(2)

Petunjuk Teknis DAK hanya mengatur penggunaan teknis masing-masing bidang DAK.

 

 

(3)

Petunjuk Teknis yang menjadi dasar pelaksanaan DAK di daerah merupakan Petunjuk Teknis DAK yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan.

 

 

BAB IV
DANA PENDAMPING

 

 

Pasal 7

 

 

(1)

Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping paling kurang 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK masing-masing bidang.

 

 

(2)

Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

 

 

(3)

Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas digunakan untuk kegiatan fisik.

 

 

(4)

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.

 

 

BAB V
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

 

 

Pasal 8

 

 

(1)

Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan terkait.

 

 

(2)

Petunjuk Teknis ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu sesudah Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan.

 

 

Pasal 9

 

 

(1)

Pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

 

 

(2)

Hasil dari kegiatan yang didanai DAK harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun 2011.

 

 

Pasal 10

 

 

(1)

Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran DAK yang diterimanya.

 

 

(2)

Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama pada tahun anggaran berjalan.

 

 

BAB VI
PERENCANAAN

 

 

Pasal 11

 

 

(1)

Daerah wajib menyampaikan rencana penggunaan DAK kepada Menteri/Kepala Badan terkait dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

 

 

(2)

Rencana penggunaan DAK memuat bidang-bidang yang didanai, pilihan-pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah, volume kegiatan yang dipilih, besaran nilai kegiatan yang dipilih, dana pendamping.

 

 

(3)

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan DAK didaerah, daerah wajib menyampaikan perubahan rencana penggunaan DAK kepada Menteri/Kepala Badan terkait dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

 

 

(4)

Tembusan rencana penggunaan DAK yang disampaikan oleh daerah kepada Menteri Keuangan merupakan rangkuman/ringkasan dari bidang-bidang yang mendapat alokasi DAK Tahun Anggaran 2011.

 

 

BAB VI
PELAPORAN

 

 

Pasal 12

 

 

(1)

Daerah menyampaikan laporan triwulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri/Kepala Badan dan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

 

 

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi gambaran, rencana kegiatan/program kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.

 

 

(3)

Menteri/Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta Menteri Dalam Negeri.

 

 

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

 

 

Pasal 13

 

 

(1)

Menteri/Kepala Badan melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

 

 

(2)

Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan DAK.

 

 

(3)

Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

BAB VIII
PENYALURAN

 

 

Pasal 14

 

 

(1)

Penyaluran DAK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

 

 

(2)

Penyaluran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah.

 

 

BAB IX
LAIN-LAIN

 

 

Pasal 15

 

 

(1)

Koreksi DAK Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2010, untuk kabupaten/kota lainnya diperhitungkan dalam penyaluran DAK Tahun Anggaran 2011.

 

 

(2)

Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

 

 

Pasal 16

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 3 Desember 2010

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ttd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

 

pada tanggal 3 Desember 2010

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
 

 

 

 

 

 

PATRIALIS AKBAR

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 590

Lampiran...............