BAB XI

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

 

Pasal 1307

 

 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang.

Pasal 1308

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1307, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan di bidang pengelolaan utang;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang;

c.

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan utang;

d.

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan utang; dan

e.

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

 

Bagian Kedua


Susunan Organisasi

Pasal 1309

 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang terdiri dari:

a.

Sekretariat Direktorat Jenderal;

b.

Direktorat Pinjaman dan Hibah;

c.

Direktorat Surat Utang Negara;

d.

Direktorat Pembiayaan Syariah;

e.

Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; dan

f.

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.

 

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1310

 

 

 

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1311

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1310, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.

koordinasi kegiatan direktorat jenderal;

 

 

b.

penyelenggaraan pengelolaan urusan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pengembangan pegawai, serta administrasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;

c.

penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan;

d.

pengembangan dan pelayanan bidang teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal;

 

 

e.

pelaksanaan fungsi kepatuhan internal, pengelolaan kinerja, penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal, dan harmonisasi peraturan di lingkungan direktorat jenderal; dan

 

 

f.

pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1312

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a.

Bagian Organisasi dan Kepegawaian;

b.

Bagian Keuangan;

c.

Bagian Teknologi Informasi;

d.

Bagian Kepatuhan Internal;

e.

Bagian Umum; dan

f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1313

 

 

Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pengembangan pegawai, serta administrasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1314

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313, Bagian Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

 

 

a.

penataan organisasi, penyusunan, penelaahan dan evaluasi uraian jabatan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi, serta penyusunan, penelaahan dan evaluasi jabatan fungsional Direktorat Jenderal;

 

 

b.

ketatalaksanaan, penyusunan standar operasi dan prosedur kerja, analisis beban kerja, serta penyiapan bahan penyusunan jawaban atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat;

 

 

c.

identifikasi kebutuhan diklat, penyelenggaraan diklat, assessment center, serta pola mutasi di lingkungan Direktorat Jenderal; dan

 

 

d.

penyiapan bahan formasi dan perencanaan pegawai, pelaksanaan urusan pengangkatan pegawai, gaji berkala, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan administrasi mutasi pegawai, pelaksanaan administrasi cuti pegawai, penyiapan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai, serta melakukan dokumentasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1315

Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas:

a.

Subbagian Organisasi;

b.

Subbagian Tata Laksana;

c.

Subbagian Pengembangan Pegawai; dan

d.

Subbagian Administrasi Kepegawaian.

Pasal 1316

 

 

(1)

Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, penyusunan, penelaahan dan evaluasi uraian jabatan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi, serta penyusunan, penelaahan dan evaluasi jabatan fungsional Direktorat Jenderal.

 

 

(2)

Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan ketatalaksanaan, penyusunan standar operasi dan prosedur kerja, analisis beban kerja, serta penyiapan bahan penyusunan jawaban atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat.

 

 

(3)

Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat, penyelenggaraan diklat; assessment center, serta pola mutasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

 

 

(4)

Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi dan perencanaan pegawai, urusan pengangkatan pegawai, gaji berkala, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan administrasi mutasi pegawai, pelaksanaan administrasi cuti pegawai, penyiapan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai, serta melakukan dokumentasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1317

 

 

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1318

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1317, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;

 

 

b.

pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerbitan surat perintah pembayaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan

c.

akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 1319

Bagian Keuangan terdiri atas:

a.

Subbagian Penyusunan Anggaran;

b.

Subbagian Perbendaharaan; dan

c.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 1320

 

 

(1)

Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal.

 

 

(2)

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan penerbitan surat perintah pembayaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

 

 

(3)

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 1321

 

 

Bagian Teknologi Informasi mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi, melaksanakan analisis, perancangan dan pengembangan serta implementasi sistem, dan melaksanakan operasional layanan teknologi informasi.

Pasal 1322

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321, Bagian Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

 

 

a.

Penyusunan dan evaluasi rencana dan program kegiatan strategis teknologi informasi, kebijakan dan standar tatakelola teknologi informasi, dan internal control pelaksananaan program kegiatan teknologi informasi;

b.

Penyusunan dan perumusan kebijakan, standarisasi dan rencana strategis teknologi informasi;

c.

Pengumpulan, analisis, dan penyusunan dokumentasi proses bisnis dan sistem;

d.

Perancangan, pengembangan, pengendalian mutu, dan implementasi sistem; dan

e.

Pengelolaan operasional layanan teknologi informasi.

Pasal 1323

Bagian Teknologi Informasi terdiri atas:

a.

Subbagian Perancangan Sistem Teknologi Informasi;

b.

Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I;

c.

Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II; dan

d.

Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi.

Pasal 1324

 

 

(1)

Subbagian Perancangan Sistem Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pemeliharaan, dan pengevaluasian rencana strategi teknologi informasi, standar keamanan dan kebijakan serta tatakelola teknologi informasi, pengawasan internal pelaksanaan program kegiatan teknologi informasi, pembangunan dan penetapan data/informasi serta pembuatan dan pemeliharaan data dictionary dan skema klasifikasi data, penyusunan rancangan aplikasi, rancangan infrastruktur, dan rancangan keamanan informasi, penyusunan spesifikasi kebutuhan user dan spesifikasi kebutuhan sistem, serta analisis risiko bisnis, teknologi, dan proyek.

 

 

(2)

Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan sistem, perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan basis data, pengujian system, penyusunan rencana dan implementasi system, penyusunan, dan penentuan standar pengelolaan dokumentasi sistem, penyusunan dokumen analisis, perancangan sistem, dan implementasi sistem sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

 

 

(3)

Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian layanan teknologi informasi, pelaksanaan kegiatan operasional teknologi informasi, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, fasilitas Data Center, dan Disaster Recovery Center, manajemen user dan akses layanan teknologi informasi, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak computer, pengelolaan layanan e-mail dan portal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, serta pengelolaan Configuration Management Database.

Pasal 1325

 

 

Bagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan atas kepatuhan, pengelolaan kinerja, serta penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal.

Pasal 1326

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1325, Bagian Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

 

 

a.

pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, dan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang;

 

 

b.

pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pinjaman dan Hibah, dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, serta monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal;

 

 

c.

penyusunan, penelaahan, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama, serta evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan

 

 

d.

penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal dan harmonisasi serta dokumentasi peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1327

Bagian Kepatuhan Internal terdiri atas:

a.

Subbagian Kepatuhan Internal I;

b.

Subbagian Kepatuhan Internal II;

c.

Subbagian Pengelolaan Kinerja; dan

d.

Subbagian Harmonisasi Peraturan.

Pasal 1328

 

 

(1)

Subbagian Kepatuhan Internal I mempunyai tugas melakukan pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, dan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang.

 

 

(2)

Subbagian Kepatuhan Internal II mempunyai tugas melakukan pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pinjaman dan Hibah, dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, serta monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal.

 

 

(3)

Subbagian Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyusunan, penelaahan, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama, serta evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal.

 

 

(4)

Subbagian Harmonisasi Peraturan mempunyai tugas melakukan penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal dan harmonisasi serta dokumentasi peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1329

 

 

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat dinas, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, kesejahteraan pegawai, dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 1330

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

 

 

a.

pelaksanaan urusan administrasi surat dinas, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, penggandaan, pengurusan pelayanan pimpinan, administrasi penunjukan pejabat pengganti/pejabat sementara, serta penyusunan rekap daftar hadir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;

 

 

b.

pelaksanaan urusan dalam, penyediaan kendaraan dinas operasional dan koordinasi penyiapan dokumen perjalanan dinas dalam dan luar negeri, keprotokolan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara, penyiapan kelengkapan dokumen dan pengajuan permintaan pembayaran di lingkungan Direktorat Jenderal;

 

 

c.

pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai, mengajukan permintaan pembayaran, pembuatan daftar gaji dan tunjangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta pertanggungjawabannya di lingkungan Direktorat Jenderal; dan

 

 

d.

penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, urusan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang perlengkapan, pemeliharaan barang perlengkapan yang belum didistribusikan, serta inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1331

Bagian Umum terdiri atas:

a.

Subbagian Tata Usaha;

b.

Subbagian Rumah Tangga;

c.

Subbagian Gaji; dan

d.

Subbagian Perlengkapan.

Pasal 1332

(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi surat dinas, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, penggandaan, pengurusan pelayanan pimpinan, administrasi penunjukan pejabat pengganti/pejabat sementara, serta penyusunan rekap daftar hadir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

(2)

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, penyediaan kendaraan dinas operasional dan koordinasi penyiapan dokumen perjalanan dinas dalam dan luar negeri, keprotokolan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara, penyiapan kelengkapan dokumen dan pengajuan permintaan pembayaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

(3)

Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai, mengajukan permintaan pembayaran, pembuatan daftar gaji dan tunjangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta pertanggungjawabannya.

(4)

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, urusan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang perlengkapan, pemeliharaan barang perlengkapan yang belum didistribusikan, serta inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Pinjaman dan Hibah

Pasal 1333

Direktorat Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pinjaman dan hibah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1333, Direktorat Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah;

b.

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah;

c.

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pinjaman dan hibah;

d.

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah; dan

e.

pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1335

Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah terdiri atas:

a.

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I;

b.

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II;

c.

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III;

d.

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV;

e.

Subbagian Tata Usaha; dan

f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1336

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, serta penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah dari Asian Development Bank, IFAD, dan Islamic Development Bank.

Pasal 1337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1336, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;

b.

evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman;

c.

penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah;

d.

pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah;

e.

penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah;

f.

penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah; dan

g.

penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah.

Pasal 1338

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I terdiri dari:

a.

Seksi Pinjaman dan Hibah IA;

b.

Seksi Pinjaman dan Hibah IB;

c.

Seksi Pinjaman dan Hibah IC; dan

d.

Seksi Pinjaman dan Hibah ID.

Pasal 1339

Seksi Pinjaman dan Hibah IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, serta penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1340

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah dari World Bank, European Investment Bank (EIB), UN Institution, dan multilateral lainnya, serta penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat.

Pasal 1341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;

b.

evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman;

c.

penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah;

d.

pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah;

e.

penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah;

f.

penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah;

g.

penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah;

h.

penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Direktorat; dan

i.

penyiapan bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja Direktorat.

Pasal 1342

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II terdiri dari:

a.

Seksi Pinjaman dan Hibah IIA;

b.

Seksi Pinjaman dan Hibah IIB;

c.

Seksi Pinjaman dan Hibah IIC; dan

d.

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja.

Pasal 1343

(1)

Seksi Pinjaman dan Hibah IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, serta penyiapan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

(2)

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat meliputi perencanaan organisasi dan ketatalaksanaan, prosedur operasi standar, penganggaran, analisis beban kerja, serta evaluasi kinerja.

Pasal 1344

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, serta penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah dari negara Singapura, Cina, Inggris, Jerman, Perancis, Belgia, Belanda, Finlandia, Denmark, Austria, Swedia, Swiss, Italia, Norwegia dan Negara Eropa Barat lainnya, Slovakia, Rusia, Australia, dan Selandia Baru.

Pasal 1345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1344, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;

b.

evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman;

c.

penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah;

d.

pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah;

e.

penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah;

f.

penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah; dan

g.

penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah.

Pasal 1346

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III terdiri dari:

a.

Seksi Pinjaman dan Hibah IIIA;

b.

Seksi Pinjaman dan Hibah IIIB;

c.

Seksi Pinjaman dan Hibah IIIC; dan

d.

Seksi Pinjaman dan Hibah IIID.

Pasal 1347

Seksi Pinjaman dan Hibah IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, serta penyiapan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1348

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, serta penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah dari negara Jepang, Korea, Malaysia, Brunei Darussalam dan negara Asia lainnya, Spanyol, Polandia, Rumania, Hungaria dan Negara Eropa Timur lainnya, Amerika Serikat, Canada, dan negara Amerika lainnya negara-negara Timur Tengah/Islamic lainnya, Afrika Selatan dan negara Afrika lainnya, dan dari dalam negeri, serta penyiapan dan pelaksanaan seleksi pemberi pinjaman dalam negeri.

Pasal 1349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1348, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;

b.

evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman;

c.

penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah;

d.

pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah;

e.

penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah;

f.

penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah;

g.

penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah; dan

h.

penyiapan dan pelaksanaan seleksi pemberi pinjaman dalam negeri.

Pasal 1350

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV terdiri dari:

a.

Seksi Pinjaman dan Hibah IVA;

b.

Seksi Pinjaman dan Hibah IVB;

c.

Seksi Pinjaman dan Hibah IVC; dan

d.

Seksi Pinjaman dan Hibah IVD.

Pasal 1351

Seksi Pinjaman dan Hibah IVA, IVB, IVC, dan IVD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah, serta penyiapan bahan pelaksanaan seleksi pemberi pinjaman dalam negeri, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1352

(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan bantuan teknis Direktorat.

(2)

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV.

Bagian Kelima

Direktorat Surat Utang Negara

Pasal 1353

 

Direktorat Surat Utang Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang surat utang negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1353, Direktorat Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang surat utang negara;

b.

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang surat utang negara;

c.

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surat utang negara;

d.

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surat utang negara; dan

e.

pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1355

Direktorat Surat Utang Negara terdiri atas:

a.

Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara;

b.

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara;

c.

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara;

d.

Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja;

e.

Subbagian Tata Usaha; dan

f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1356

Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan, perencanaan, penyiapan, monitoring dan evaluasi infrastruktur transaksi Surat Utang Negara dan derivatif, perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan derivatif, perencanaan dan monitoring program penerbitan Surat Utang Negara dan derivatif, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi transaksi Surat Utang Negara dan derivatif, serta pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan dokumen transaksi Surat Utang Negara dan derivatif.

Pasal 1357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1356, Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan dan analisis kebutuhan pengembangan infrastruktur transaksi Surat Utang Negara dan derivatif;

b.

koordinasi penyiapan infrastruktur transaksi Surat Utang Negara dan derivatif beserta sistem pendukungnya;

c.

monitoring dan evaluasi infrastruktur transaksi Surat Utang Negara dan derivatif;

d.

perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan derivatif;

e.

perencanaan dan monitoring program penerbitan Surat Utang Negara dan derivatif;

f.

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain penerbitan, penjualan, pembelian kembali, penukaran dan peminjaman Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder;

g.

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi transaksi derivatif;

h.

pengumpulan dan pengolahan data Surat Utang Negara dan derivatif; dan

i.

penyiapan dokumen terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif.

Pasal 1358

Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara terdiri atas:

a.

Seksi Infrastruktur Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif;

b.

Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif I; dan

c.

Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif II.

Pasal 1359

(1)

Seksi Infrastruktur Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan program aplikasi, analisis kebutuhan sistem transaksi terkait pengelolaan Surat Utang Negara dan derivatif, serta penyiapan, monitoring, dan evaluasi infrastruktur Surat Utang Negara dan derivatif.

(2)

Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif I mempunyai tugas melakukan perencanaan penerbitan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan derivatif, melakukan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain penerbitan dan penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder, melakukan perencanaan dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain pembelian kembali, penukaran, dan peminjaman Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder, melakukan perencanaan dan pelaksanaan transaksi derivatif, serta melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif.

(3)

Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif II mempunyai tugas melakukan perencanaan dan monitoring program penerbitan Surat Utang Negara dan derivatif, melakukan perencanaan dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain penerbitan dan penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder, melakukan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain pembelian kembali, penukaran, dan peminjaman Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder, melakukan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi derivatif, serta melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif.

Pasal 1360

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan para pelaku pasar, instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengelolaan portofolio dan pengembangan pasar Surat Utang Negara baik domestik maupun internasional, perumusan dan pengembangan instrumen Surat Utang Negara, penyiapan dan pemutakhiran basis data dan potensi investor, serta penyiapan dan pelaksanaan layanan publik terkait pengelolaan Surat Utang Negara.

Pasal 1361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1360, Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

koordinasi dengan para pelaku pasar, instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengelolaan portofolio dan pengembangan pasar Surat Utang Negara baik domestik maupun internasional termasuk lembaga pemeringkat;

b.

penyiapan bahan dalam rangka perumusan dan pengembangan instrumen Surat Utang Negara;

c.

penyiapan dan pemutakhiran data investor Surat Utang Negara;

d.

penyiapan dan pengembangan potensi basis investor Surat Utang Negara;

e.

penyiapan dan pelaksanaan layanan publik terkait pengelolaan Surat Utang Negara, termasuk menganalisis opini publik terkait pengelolaan Surat Utang Negara; dan

f.

penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka peningkatan hubungan dengan investor Surat Utang Negara.

Pasal 1362

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara terdiri atas:

a.

Seksi Hubungan Kelembagaan;

b.

Seksi Pengembangan Instrumen dan Basis Investor; dan

c.

Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor.

Pasal 1363

(1)

Seksi Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait baik domestik maupun internasional dalam rangka pengembangan pasar Surat Utang Negara termasuk dengan lembaga pemeringkat.

(2)

Seksi Pengembangan Instrumen dan Basis Investor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengembangan instrumen Surat Utang Negara, penyiapan bahan perumusan ketentuan dan persyaratan instrumen Surat Utang Negara baru, penyiapan dan pemutakhiran basis data, serta pengembangan potensi investor Surat Utang Negara.

(3)

Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan teknik, metode, dan materi dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan komunikasi dengan publik, penyiapan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan hubungan dengan investor terkait pengelolaan Surat Utang Negara, serta menganalisis opini publik terkait pengelolaan Surat Utang Negara yang dimuat dalam media massa.

Pasal 1364

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembuatan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas dalam pengelolaan Surat Utang Negara, pemantauan dan analisis kinerja potensi pasar Surat Utang Negara, serta perumusan rekomendasi harga/yield Surat Utang Negara.

Pasal 1365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1364, Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

analisis pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b.

pembuatan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas terkait pengelolaan Surat Utang Negara;

c.

pemantauan dan analisis kinerja serta potensi pasar Surat Utang Negara;

d.

penyiapan bahan perumusan rekomendasi harga/yield Surat Utang Negara; dan

e.

pemantauan dan analisis pasar uang dan derivatif terkait pengelolaan Surat Utang Negara.

Pasal 1366

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara terdiri atas:

a.

Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal;

b.

Seksi Analisis Pasar Surat Utang Negara; dan

c.

Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif.

Pasal 1367

(1)

Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian yang terkait dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pembuatan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas dalam pengelolaan Surat Utang Negara.

(2)

Seksi Analisis Pasar Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis kinerja, dan potensi dan kajian yang terkait dengan pasar Surat Utang Negara; serta penyiapan rekomendasi harga/yield Obligasi Negara.

(3)

Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan kajian yang terkait dengan pasar uang dan derivatif, serta menyiapkan rekomendasi harga/yield Surat Perbendaharaan Negara dan derivatif.

Pasal 1368

Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum; penyiapan dan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat, evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur standar dalam transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara; serta monitoring evaluasi kewajiban institusi terkait pelaksanaan transaksi.

Pasal 1369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1368, Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang terkait;

b.

penyiapan dokumen hukum transaksi;

c.

penyiapan dan penyusunan dokumen perencanaan Direktorat;

d.

penyiapan dan penyusunan dokumen evaluasi kinerja Direktorat;

e.

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan prosedur standar dalam kegiatan transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara;

f.

monitoring dan evaluasi kewajiban serta penelitian kelengkapan administrasi institusi terkait pelaksanaan transaksi; dan

g.

koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat.

Pasal 1370

Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja terdiri atas:

a.

Seksi Peraturan Surat Utang Negara;

b.

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja; dan

c.

Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi.

Pasal 1371

(1)

Seksi Peraturan Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan, pengkajian peraturan yang terkait, serta penyiapan dokumen hukum.

(2)

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat meliputi perencanaan organisasi dan ketatalaksanaan, prosedur operasi standar, penganggaran, analisis beban kerja, serta evaluasi kinerja.

(3)

Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan prosedur standar dalam kegiatan transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara, monitoring dan evaluasi kewajiban serta kelengkapan administrasi institusi terkait pelaksanaan transaksi, penyiapan bahan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat.

Pasal 1372

(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, serta memberikan bantuan teknis Direktorat.

(2)

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Kebijakan Operasional.

Bagian Keenam


Direktorat Pembiayaan Syariah


Pasal 1373

Direktorat Pembiayaan Syariah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembiayaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1373, Direktorat Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;

b.

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;

c.

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan syariah;

d.

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah; dan

e.

pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1375

Direktorat Pembiayaan Syariah terdiri atas:

a.

Subdirektorat Pengelolaan Transaksi;

b.

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara;

c.

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara;

d.

Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Evaluasi Kinerja;

e.

Subbagian Tata Usaha; dan

f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1376

Subdirektorat Pengelolaan Transaksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, penyiapan infrastruktur, pelaksanaan, dan penatausahaan transaksi; menyusun rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara; menyusun rekomendasi dan penyiapan Barang Milik Negara dan/atau Objek Pembiayaan yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara; serta pelaksanaan koordinasi dalam rangka penatausahaan dan pengawasan Aset Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1376, Subdirektorat Pengelolaan Transaksi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan rencana program transaksi termasuk penyusunan jadwal penerbitan (calendar of issuance) Surat Berharga Syariah Negara;

b.

penyusunan rekomendasi dan penyiapan Barang Milik Negara dan/atau Objek Pembiayaan yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara;

c.

penyiapan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara;

d.

pelaksanaan transaksi yang meliputi kegiatan penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara;

e.

penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara;

f.

penyusunan dokumen transaksi selain dokumen hukum;

g.

koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara;

h.

pelaksanaan koordinasi dalam rangka penatausahaan dan pengawasan Aset Surat Berharga Syariah Negara; dan

i.

penatausahaan transaksi dan Aset Surat Berharga Syariah Negara;

Pasal 1378

Subdirektorat Pengelolaan Transaksi terdiri atas:

a.

Seksi Perencanaan Transaksi;

b.

Seksi Pelaksanaan Transaksi; dan

c.

Seksi Penatausahaan Transaksi.

Pasal 1379

(1)

Seksi Perencanaan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program transaksi dan jadwal penerbitan (calendar of issuance) Surat Berharga Syariah Negara, menyusun rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara serta melakukan penyiapan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara.

(2)

Seksi Pelaksanaan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan transaksi, yang meliputi kegiatan penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara, melakukan penyiapan dan pengolahan data transaksi, penyusunan dokumen transaksi selain dokumen hukum, melakukan pemantauan penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah Negara, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara.

(3)

Seksi Penatausahaan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan transaksi, menyusun rekomendasi dan penyiapan BMN dan/atau obyek pembiayaan yang akan dijadikan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara, serta melakukan koordinasi dalam rangka penatausahaan dan pengawasan Aset Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1380

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengembangan, dan rekomendasi instrumen pembiayaan syariah, melakukan koordinasi dengan para pelaku pasar, instansi atau lembaga dalam rangka pengembangan pasar dan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Peserta Lelang/Dealer Utama dan Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara, melakukan penyiapan dan pelaksanaan layanan informasi dan komunikasi dengan publik dan investor, menganalisis opini publik terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara, serta melakukan koordinasi dalam rangka membantu fungsi Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1380, Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengembangan instrumen pembiayaan syariah;

b.

penyusunan rekomendasi mengenai instrumen pembiayaan syariah;

c.

pemantauan dan evaluasi kinerja Peserta Lelang/Dealer Utama dan Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara;

d.

penyiapan bahan serta mengembangkan teknik, metode, dan materi layanan informasi dan komunikasi dengan publik dan investor terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara;

 

 

e.

pelaksanaan analisis opini publik terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara yang dimuat dalam media massa.

f.

penyiapan bahan koordinasi dengan para pelaku pasar, instansi atau lembaga terkait baik domestik maupun internasional dalam rangka pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara; dan

g.

pengoordinasian dalam rangka membantu fungsi Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1382

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara terdiri atas:

a.

Seksi Pengembangan Instrumen;

b.

Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor; dan

c.

Seksi Hubungan Kelembagaan.

Pasal 1383

(1)

Seksi Pengembangan Instrumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengembangan instrumen pembiayaan syariah; melakukan penyusunan rekomendasi mengenai instrumen pembiayaan syariah, serta pengoordinasian/penyiapan penerbitan fatwa dan opini syariah oleh lembaga yang berwenang.

(2)

Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan serta mengembangkan teknik, metode, dan materi layanan informasi dan komunikasi dengan publik dan investor terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara, menganalisis opini publik terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara yang dimuat dalam media massa.

(3)

Seksi Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan para pelaku pasar, instansi atau lembaga terkait baik domestik maupun internasional dalam rangka pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara; melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Peserta Lelang/Dealer Utama dan Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara; serta melakukan koordinasi dalam rangka membantu fungsi Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1384

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar keuangan, analisis kinerja, dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1384, Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, termasuk analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara;

b.

penyusunan strategi dalam rangka peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara;

c.

pemantauan dan analisis perkembangan harga instrumen keuangan;

d.

penyusunan rekomendasi mengenai harga acuan (benchmark atau owner estimate) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara;

e.

penyusunan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara; dan

f.

pelaksanaan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar uang dan instrumen derivatif dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1386

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara terdiri atas:

a.

Seksi Analisis Pasar Surat Berharga Syariah Negara;

b.

Seksi Analisis Harga Surat Berharga Syariah Negara; dan

c.

Seksi Analisis Fiskal, Pasar Uang, dan Derivatif.

Pasal 1387

(1)

Seksi Analisis Pasar Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara, serta melakukan penyusunan strategi dalam rangka peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara.

(2)

Seksi Analisis Harga Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis perkembangan harga instrumen keuangan, serta melakukan penyusunan rekomendasi mengenai harga acuan (benchmark atau owner estimate) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara.

(3)

Seksi Analisis Fiskal, Pasar Uang, dan Derivatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara, serta melaksanakan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar uang dan instrumen derivatif dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1388

Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah, melakukan penyiapan dokumen hukum dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran instrumen pembiayaan syariah; melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat; serta melaksanakan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur standar terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1388, Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah;

b.

penyiapan dokumen hukum dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran instrumen pembiayaan syariah;

c.

penyiapan dan penyusunan dokumen perencanaan Direktorat;

d.

penyiapan dan penyusunan dokumen evaluasi kinerja Direktorat;

e.

pelaksanaan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur standar dalam kegiatan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara; dan

f.

koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat.

Pasal 1390

Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Evaluasi Kinerja terdiri atas:

a.

Seksi Peraturan Pembiayaan Syariah;

b.

Seksi Dokumen Hukum; dan

c.

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja.

Pasal 1391

(1)

Seksi Peraturan Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah.

(2)

Seksi Dokumen Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumen hukum dan perjanjian dalam rangka penerbitan, pembelian kembali (buy-back), dan penukaran (switching) instrumen pembiayaan syariah serta evaluasi kinerja konsultan hukum.

(3)

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat meliputi perencanaan organisasi dan ketatalaksanaan, prosedur operasi standar, penganggaran, analisis beban kerja, serta evaluasi kinerja.

Pasal 1392

(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, serta memberikan bantuan teknis Direktorat.

(2)

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara.

Bagian Ketujuh

Direktorat Strategi dan Portofolio Utang

Pasal 1393

Direktorat Strategi dan Portofolio Utang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang strategi dan portofolio utang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1393, Direktorat Strategi dan Portofolio Utang menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi dan portofolio utang;

b.

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan portofolio utang;

c.

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan portofolio utang;

d.

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi dan portofolio utang; dan

e.

pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1395

Direktorat Strategi dan Portofolio Utang terdiri atas:

a.

Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang;

b.

Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang;

c.

Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi;

d.

Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang;

e.

Subbagian Tata Usaha; dan

f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1396

Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, evaluasi, analisis, dan rekomendasi strategi pengelolaan utang jangka menengah, penyusunan rekomendasi perencanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui utang dan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan utang.

Pasal 1397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1396, Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan, evaluasi, analisis dan rekomendasi strategi pengelolaan pinjaman dan Surat Berharga Negara jangka menengah;

b.

penyusunan rekomendasi perencanaan pembiayaan dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui utang;

c.

pelaksanaan analisis dan penyusunan proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan rencana dan review strategi pengelolaan utang jangka menengah;

d.

penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan pengelolaan utang dalam upaya peningkatan peringkat kredit dan penurunan country risk;

e.

pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan dan review kebijakan pengelolaan utang;

Pasal 1398

Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang terdiri atas:

a.

Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman;

b.

Seksi Perencanaan dan Strategi Surat Berharga Negara; dan

c.

Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang.

Pasal 1399

(1)

Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman mempunyai tugas melakukan perumusan, evaluasi, analisis dan rekomendasi strategi pengelolaan pinjaman dan batas maksimum pinjaman jangka menengah, melaksanakan analisis dan penyusunan proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan rencana dan review strategi pengelolaan pinjaman jangka menengah, penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan pengelolaan utang dalam upaya penurunan country risk, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan pinjaman.

(2)

Seksi Perencanaan dan Strategi Surat Berharga Negara mempunyai tugas melakukan perumusan, evaluasi, analisis dan rekomendasi strategi pengelolaan Surat Berharga Negara dan kapasitas penerbitan Surat Berharga Negara jangka menengah, melaksanakan analisis dan penyusunan proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan rencana dan review strategi pengelolaan Surat Berharga Negara jangka menengah, penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan pengelolaan utang dalam upaya peningkatan peringkat kredit, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan Surat Berharga Negara.

(3)

Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan analisis rekomendasi perencanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui utang, melakukan evaluasi pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui utang, melaksanakan analisis dan penyusunan proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui utang, melakukan kompilasi dalam rangka penyusunan strategi dan review strategi pengelolaan utang jangka menengah, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan perencanaan pembiayaan utang.

Pasal 1400

Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan, evaluasi, analisis dan rekomendasi strategi pembiayaan tahunan melalui utang, penyusunan rekomendasi portofolio benchmark, termasuk struktur portofolio, biaya dan risiko dan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan utang.

Pasal 1401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1400, Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang menyelenggarakan fungsi:

a.

Perumusan, evaluasi, dan analisis strategi pembiayaan tahunan melalui utang;

b.

Penyusunan rekomendasi portofolio benchmark utang termasuk struktur portofolio, biaya dan risiko;

c.

Penyusunan rekomendasi batas maksimum pinjaman tahunan;

d.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan strategi pembiayaan tahunan;

e.

Penyusunan analisis dan rekomendasi terkait operasional pengelolaan pembiayaan dan portofolio utang;

f.

Penyusunan analisis dan rekomendasi mitigasi risiko melalui instrumen derivatif; dan

g.

Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan portofolio utang.

Pasal 1402

Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang terdiri atas:

a.

Seksi Portofolio dan Risiko Pinjaman;

b.

Seksi Portofolio dan Risiko Surat Utang Negara; dan

c.

Seksi Portofolio dan Risiko Pembiayaan Syariah.

Pasal 1403

(1)

Seksi Portofolio dan Risiko Pinjaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, evaluasi, dan analisis strategi pembiayaan tahunan melalui pinjaman, melaksanakan penyusunan rekomendasi portofolio benchmark pinjaman termasuk struktur portofolio, biaya dan risiko, melakukan penyiapan rekomendasi batas maksimum pinjaman tahunan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan strategi pembiayaan tahunan terkait pinjaman, melakukan penyusunan analisis dan rekomendasi terkait operasional pengelolaan pembiayaan dan portofolio pinjaman, melakukan penyusunan analisis dan rekomendasi mitigasi risiko pinjaman melalui instrumen derivatif, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengkajian dan pengelolaan portofolio pinjaman.

(2)

 Seksi Portofolio dan Risiko Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, evaluasi, dan analisis strategi pembiayaan tahunan melalui Surat Utang Negara, melaksanakan penyusunan rekomendasi portofolio benchmark Surat Utang Negara termasuk struktur portofolio, biaya dan risiko, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan strategi pembiayaan tahunan terkait Surat Berharga Negara, melakukan penyusunan analisis dan rekomendasi terkait operasional pengelolaan pembiayaan dan portofolio Surat Berharga Negara, melakukan penyusunan analisis dan rekomendasi mitigasi risiko Surat Berharga Negara melalui instrumen derivatif, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengkajian dan pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.

(3)

Seksi Portofolio dan Risiko Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, evaluasi, dan analisis strategi pembiayaan tahunan melalui Pembiayaan Syariah, melaksanakan penyusunan rekomendasi portofolio benchmark Pembiayaan Syariah termasuk struktur portofolio, biaya dan risiko, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan strategi pembiayaan tahunan terkait Pembiayaan Syariah, melakukan penyusunan analisis dan rekomendasi terkait operasional pengelolaan pembiayaan dan portofolio Pembiayaan Syariah, melakukan penyusunan analisis dan rekomendasi mitigasi risiko Pembiayaan Syariah melalui instrumen derivatif, melakukan kompilasi dalam rangka penyusunan strategi dan monitoring strategi pembiayaan tahunan melalui utang, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengkajian dan pengelolaan portofolio Pembiayaan Syariah.

Pasal 1404

Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemantauan kewajiban kontinjensi, serta melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan kewajiban kontinjensi.

Pasal 1405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 1404, Subdirektorat Kewajiban Kontijensi menyelenggarakan fungsi:

a.

Pemetaan kewajiban kontinjensi sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan;

b.

Penyusunan rekomendasi kebijakan, pengelolaan transaksi, dan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi;

c.

Pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kewajiban kontinjensi, analisis dan mitigasi risiko gagal bayar;

d.

Penyusunan rekomendasi alokasi dana penjaminan Pemerintah untuk bahan penyusunan APBN, penyiapan dokumen anggaran, penyelesaian pembayaran, akuntansi, pelaporan dan dokumentasi kewajiban kontinjensi;

e.

penyiapan, perumusan, review dan penyusunan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi; dan

f.

Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan kewajiban kontinjensi.

Pasal 1406

Subdirektorat Kewajiban Kontijensi terdiri atas:

a.

Seksi Risiko Kewajiban Kontinjensi;

b.

Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi; dan

c.

Seksi Peraturan dan Perjanjian Kewajiban Kontinjensi.

Pasal 1407

(1)

Seksi Risiko Kewajiban Kontinjensi mempunyai tugas melakukan pemetaan kewajiban kontinjensi sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan, melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan, pengelolaan transaksi, dan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi.

(2)

Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kewajiban kontinjensi, melakukan analisis dan mitigasi risiko gagal bayar, melakukan penyusunan rekomendasi alokasi dana penjaminan Pemerintah untuk bahan penyusunan APBN, penyiapan dokumen anggaran, penyelesaian pembayaran, akuntansi, pelaporan dan dokumentasi kewajiban kontinjensi, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pemantauan kewajiban kontinjensi.

(3)

Seksi Peraturan dan Perjanjian Kewajiban Kontinjensi mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan, review dan penyusunan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi, melakukan analisis/telaah dampak hukum dan sosial atas kegiatan yang terkait dengan kewajiban kontijensi dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan rekomendasi peraturan, kebijakan dan perjanjian/kontrak kewajiban kontinjensi.

Pasal 1408

Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisis untuk mendukung pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi, serta penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja.

Pasal 1409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1408, Subdirektorat Riset Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan identifikasi kebutuhan dan perencanaan analisis untuk mendukung pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi;

b.

pelaksanaan kegiatan analisis dan penyusunan laporan dalam mendukung pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi;

c.

pelaksanaan evaluasi hasil analisis dalam mendukung pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi;

d.

pengumpulan, penyusunan, dan pemeliharaan database yang mendukung analisis pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi;

e.

pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan diseminasi dengan pihak terkait dalam rangka analisis pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi;

f.

penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Direktorat; dan

g.

penyiapan bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja Direktorat.

Pasal 1410

Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang terdiri atas:

a.

Seksi Analisis Makro;

b.

Seksi Analisis Mikro;

c.

Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; dan

d.

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja.

Pasal 1411

(1)

Seksi Analisis Makro mempunyai tugas melakukan penyusunan identifikasi kebutuhan penelitian dan penelaahan, melaksanakan kegiatan penelitian dan penelaahan, dan penyusunan rekomendasi serta pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan desiminasi dengan pihak terkait dalam rangka penelitian dan penelaahan terkait dengan analisis makro untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi.

(2)

Seksi Analisis Mikro mempunyai tugas melakukan penyusunan identifikasi kebutuhan penelitian dan penelaahan, melaksanakan kegiatan penelitian dan penelaahan, dan penyusunan rekomendasi serta pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan desiminasi dengan pihak terkait dalam rangka penelitian dan penelaahan terkait dengan analisis mikro untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang.

(3)

Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan, pemeliharaan data base; melakukan penyajian data yang mendukung riset dan penyusunan kebijakan pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi; dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan data utang dan kewajiban kontinjensi.

(4)

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat meliputi perencanaan organisasi dan ketatalaksanaan, prosedur operasi standar, penganggaran, analisis beban kerja, serta evaluasi kinerja.

Pasal 1412

(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, serta memberikan bantuan teknis Direktorat.

(2)

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi.

Bagian Kedelapan
Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

Pasal 1413

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 1414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1413, Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen;

b.

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen;

c.

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen;

d.

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen; dan

e.

pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1415

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen terdiri atas:

a.

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi;

b.

Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi;

c.

Subdirektorat Setelmen Transaksi;

d.

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan;

e.

Subbagian Tata Usaha; dan

f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1416

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi sehubungan dengan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga, melaksanakan analisis kinerja perkembangan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga, menyiapkan rekomendasi action plan terhadap percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga, serta menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat.

Pasal 1417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1416, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi sehubungan dengan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga;

b.

b. pelaksanaan analisis kinerja perkembangan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga;

c.

penyiapan rekomendasi action plan terhadap percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga;

d.

penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Direktorat; dan

e.

penyiapan bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja Direktorat.

Pasal 1418

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

a.

Seksi Monitoring dan Evaluasi I;

b.

Seksi Monitoring dan Evaluasi II;

c.

Seksi Monitoring dan Evaluasi III; dan

d.

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja.

Pasal 1419

(1)

Seksi Monitoring dan Evaluasi I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi, analisis perkembangan dan penyiapan bahan rekomendasi rencana tindak (action plan) terhadap percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

(2)

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat meliputi perencanaan organisasi dan ketatalaksanaan, prosedur operasi standar, penganggaran, analisis beban kerja, serta evaluasi kinerja.

Pasal 1420

Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penerbitan nomor registrasi dokumen perjanjian pinjaman dan hibah, pemutakhiran data pinjaman dan hibah, penatausahaan dokumen perjanjian, dokumen penarikan, dan dokumen pembayaran; standardisasi pengkodean dan pengentrian data referensi, serta verifikasi keabsahan dan kebenaran dokumen, kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan terms, kebenaran pencatatan/data entry pinjaman dan hibah, realisasi penarikan pinjaman dan hibah, realisasi pembayaran kewajiban berkaitan dengan pinjaman, hibah, dan Surat Berharga Negara.

Pasal 1421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1420, Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

a.

penatausahaan dokumen perjanjian, dokumen penarikan, dan dokumen pembayaran berkaitan dengan pinjaman, hibah, serta dokumen transaksi Surat Berharga Negara;

b.

pemutakhiran data, standarisasi pengkodean dan pengentrian data referensi berkaitan dengan pinjaman dan hibah;

c.

verifikasi keabsahan dan kebenaran dokumen, kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan terms, kebenaran pencatatan/data entry pinjaman dan hibah, realisasi penarikan pinjaman dan hibah, realisasi pembayaran kewajiban, berkaitan dengan pinjaman, hibah, dan Surat Berharga Negara;

d.

pengesahan/persetujuan (approval) keabsahan dokumen-dokumen berkaitan dengan pinjaman, hibah, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah; dan

e.

penerbitan nomor registrasi dokumen perjanjian pinjaman dan hibah.

Pasal 1422

Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi terdiri atas:

a.

Seksi Administrasi Utang dan Hibah;

b.

Seksi Verifikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri I;

c.

Seksi Verifikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri II; dan

d.

Seksi Verifikasi Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri dan Surat Berharga Negara.

Pasal 1423

(1)

Seksi Administrasi Utang dan Hibah mempunyai tugas melakukan penerbitan nomor registrasi dokumen perjanjian pinjaman dan hibah, pemutakhiran data, standardisasi pengkodean dan pengentrian data referensi berkaitan dengan pinjaman dan hibah, serta penatausahaan dokumen perjanjian, dokumen penarikan, dan dokumen pembayaran pinjaman, hibah, dan Surat Berharga Negara sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

(2)

Seksi Verifikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi keabsahan dan kebenaran dokumen, kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan terms, kebenaran pencatatan/data entry, realisasi penarikan, realisasi pembayaran kewajiban, berkaitan dengan pinjaman dan hibah luar negeri sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

(3)

Seksi Verifikasi Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri dan Surat Berharga Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi keabsahan dan kebenaran dokumen; kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan terms, kebenaran pencatatan/data entry, realisasi penarikan, realisasi pembayaran kewajiban berkaitan dengan pinjaman dan hibah dalam negeri serta penyiapan bahan verifikasi keabsahan dan kebenaran antara dokumen transaksi pembayaran/ Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen permintaan pembayaran yang berkaitan dengan Surat Berharga Negara sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1424

Subdirektorat Setelmen Transaksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, pengesahan dokumen Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa (SPHBJ), penerbitan Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah (SP4H), rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang; penyiapan data pelaksanaan dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi, serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan penyelesaian pengelolaan transaksi pinjaman, hibah, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah.

Pasal 1425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1424, Subdirektorat Setelmen Transaksi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, pengesahan dokumen Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa (SPHBJ), penerbitan Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/ atau Hibah (SP4H), rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang, penyiapan data penarikan dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi, serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan penyelesaian pengelolaan transaksi pinjaman dan hibah;

b.

penyiapan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang, penyiapan data hasil penjualan, pembelian, peminjaman dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi, serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan penyelesaian pengelolaan transaksi Surat Utang Negara;

c.

penyiapan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang, penyiapan data hasil penjualan, pembelian, peminjaman dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi; serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan penyelesaian pengelolaan transaksi instrumen pembiayaan syariah, serta tugas lain yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 1426

Subdirektorat Setelmen Transaksi terdiri atas:

a.

Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I;

b.

Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah II;

c.

Seksi Setelmen Transaksi Surat Utang Negara; dan

d.

Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah.

Pasal 1427

(1)

Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I dan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, pengesahan dokumen Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa (SPHBJ), penerbitan Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/ atau Hibah (SP4H), rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang; penyiapan data penarikan dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi, serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan pengelolaan pinjaman dan hibah sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

(2)

Seksi Setelmen Transaksi Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang; serta penyiapan data hasil penjualan, pembelian, peminjaman, dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara.

(3)

Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang; penyiapan data hasil penjualan, pembelian, peminjaman, dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi terkait dengan pengelolaan instrumen pembiayaan syariah, serta tugas lain yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 1428

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan konsolidasi data pinjaman dan hibah, rekonsiliasi realisasi data terkait pinjaman, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah serta hibah, verifikasi data akuntansi, pencatatan basis data akuntansi; penyajian laporan, diseminasi laporan, dan publikasi laporan terkait pengelolaan pinjaman, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah serta hibah.

Pasal 1429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1428, Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan akuntansi pengelolaan pinjaman, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah serta hibah;

b.

pelaksanaan rekonsiliasi realisasi data pinjaman, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah serta hibah;

c.

pelaksanaan konsolidasi data pinjaman dan hibah;

d.

pelaksanaan diseminasi laporan terkait dengan pengelolaan pinjaman, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah serta hibah; dan

e.

penyiapan, penyajian, dan publikasi laporan pinjaman, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah serta hibah.

Pasal 1430

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

a.

Seksi Akuntansi Pinjaman dan Hibah;

b.

Seksi Akuntansi Surat Berharga Negara;

c.

Seksi Konsolidasi Data; dan

d.

Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi.

Pasal 1431

(1)

Seksi Akuntansi Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi dan rekonsiliasi data akuntansi terkait dengan pengelolaan pinjaman dan hibah.

(2)

Seksi Akuntansi Surat Berharga Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi dan rekonsiliasi data akuntansi terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah.

(3)

Seksi Konsolidasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsolidasi data pinjaman dan hibah, menyusun data, dan mengembangkan data pinjaman dan hibah.

(4)

Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian data statistik, penyiapan materi publikasi dan pelaksanaan diseminasi laporan terkait dengan pengelolaan pinjaman, Surat Utang Negara, instrumen pembiayaan syariah serta hibah.

Pasal 1432

(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, serta memberikan bantuan teknis Direktorat.

(2)

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1433

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1434

(1)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)

Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

(3)

Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Lanjutan BAB XII.....................