MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 161 / PMK.010/ 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
140/PMK.010/2009 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan terkait ekspor, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

 

 

2.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

 

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.010/2009 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

 

 

Pasal I

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/ PMK.010/ 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diubah sebagai berikut:

 

 

1.

Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

Pasal 64

 

 

 

(1)

Dalam melakukan kegiatan Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko.

 

 

 

(2)

Retensi sendiri untuk setiap penutupan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal untuk setiap:

 

 

 

 

a.

investor untuk Asuransi atas investasi yang dilakukan di luar negeri; atau

 

 

 

 

b.

lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung.

 

 

 

(3)

Retensi sendiri untuk setiap penutupan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal untuk setiap terjamin.

 

 

 

(4)

Jumlah retensi sendiri untuk seluruh penutupan Asuransi dan Penjaminan LPEI ditetapkan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali Modal.

 

 

2.

Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

Pasal 65

 

 

 

(1)

Batas maksimum retensi sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan untuk setiap lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung atau setiap investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan/atau setiap terjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a.

sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal jika lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, dan/atau terjamin merupakan pihak terkait;

 

 

 

 

b.

sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal jika lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, dan/ atau terjamin merupakan pihak tidak terkait individual; atau

 

 

 

 

c.

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal jika lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, dan/atau terjamin merupakan 1 (satu) kelompok pihak tidak terkait, BUMN, atau BUMD.

 

 

 

(2)

Batas maksimum retensi sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai retensi sendiri yang masih berjalan (outstanding).

 

 

 

(3)

Dalam hal terjamin atau lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung juga memperoleh fasilitas Pembiayaan dari LPEI, batas maksimum retensi sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan jumlah outstanding Pembiayaan yang diberikan kepada terjamin atau lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung tersebut.

 

 

 

(4)

Lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok pihak tidak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:

 

 

 

 

a.

merupakan pengendali lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin lain;

 

 

 

 

b.

1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali beberapa lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin;

 

 

 

 

c.

memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin lain; atau

 

 

 

 

d.

memiliki direksi, komisaris, dan/atau pejabat eksekutif yang menjadi direksi dan/atau komisaris pada lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin lain.

 

 

 

(5)

Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

 

 

 

(6)

Direktur Eksekutif wajib menyampaikan laporan retensi sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan secara bulanan kepada Menteri c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

 

 

3.

Ditambahkan 1 (satu) Bagian baru pada BAB X, yakni Bagian Ketiga yang terdiri atas Pasal 66A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Asuransi dan Penjaminan

 

 

Pasal 66A

 

 

 

(1)

Dalam melaksanakan kegiatan Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki:

 

 

 

 

a.

kebijakan, manual, dan standard operating procedures (SOP) untuk setiap produk Asuransi dan Penjaminan; dan

 

 

 

 

b.

sistem informasi akuntansi untuk kegiatan Asuransi dan Penjaminan.

 

 

 

(2)

LPEI harus melakukan penilaian kelayakan terhadap, tertanggung, lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin, antara lain meliputi:

 

 

 

 

a.

prospek usaha;

 

 

 

 

b.

kinerja usaha; dan

 

 

 

 

c.

kemampuan membayar.

 

 

 

(3)

Dalam hal tempat kedudukan tertanggung, lawan transaksi (counterparty) dari pihak tertanggung, investor, terjamin, atau lokasi obyek pertanggungan atau penjaminan berada di luar wilayah Indonesia, LPEI harus bekerja sama dengan partner internasional yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Asuransi dan/atau Penjaminan.

 

 

 

(4)

Perjanjian penutupan Asuransi atau Penjaminan harus memuat ketentuan paling kurang sebagai berikut:

 

 

 

 

a.

saat berlakunya pertanggungan atau Penjaminan;

 

 

 

 

b.

uraian manfaat yang diperjanjikan;

 

 

 

 

c.

cara pembayaran premi atau imbal jasa Penjaminan;

 

 

 

 

d.

jumlah pertanggungan atau Penjaminan;

 

 

 

 

e.

hak dan kewajiban para pihak;

 

 

 

 

f.

timbulnya hak klaim;

 

 

 

 

g.

syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam pengajuan klaim;

 

 

 

 

h.

tata cara penyelesaian klaim; dan

 

 

 

 

i.

nilai maksimum klaim.

 

 

4.

Mengubah Pasal 67, sehingga  Pasal 67 menjadi berbunyi sebagai berikut:

 

 

Pasal 67

 

 

 

(1)

LPEI wajib menyampaikan kepada Menteri:

 

 

 

 

a.

Laporan Keuangan Bulanan;

 

 

 

 

b.

Laporan Kegiatan Usaha Semesteran;

 

 

 

 

c.

Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik; dan

 

 

 

 

d.

Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau keadaan keuangan LPEI.

 

 

 

(2)

Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

 

 

 

(3)

Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

 

 

 

(4)

Laporan kegiatan usaha semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode semester berakhir.

 

 

 

(5)

Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disampaikan paling lama 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir.

 

 

 

(6)

Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

 

 

 

(7)

Unit kerja syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d secara terpisah.

 

 

 

(8)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku.

 

 

 

(9)

Hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hal-hal lain tersebut ditemukan.

 

 

 

(10)

Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

 

 

 

(11)

Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

 

 

 

(12)

Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah 1 (satu) bulan sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

 

 

 

(13)

Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

 

 

 

(14)

Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah 4 (empat) bulan sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

 

 

 

(15)

Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

 

 

 

(16)

Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melampaui batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak hal-hal lain tersebut ditemukan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan  ayat (4).

 

 

5.

Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 67A yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

Pasal 67A

 

 

 

(1)

LPEI dapat melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum mengenai Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan  cadangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

 

 

 

(2)

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk Pembiayaan yang dikategorikan dalam pinjaman yang diberikan dan piutang yang dihitung atas dasar biaya perolehan diamortisasi.

 

 

 

(3)

Ketentuan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai tanggal 31 Desember 2011.

 

 

 

(4)

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif setelah tanggal 31 Desember 2011 dilakukan dengan mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum mengenai Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan

 

 

Pasal II

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

               

 

 

Agar setiap, orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

               
             

Ditetapkan di Jakarta

             

pada tanggal 1 September 2010

             

MENTERI KEUANGAN,

               
               
             

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

               

Diundangkan di Jakarta

 

pada tanggal 1 September 2010

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

 
               
               

PATRIALIS AKBAR

 
               
               

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 434