MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 91/KMK.05/2009


TENTANG


PENETAPAN PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
PADA DEPARTEMEN KEUANGAN
SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM


MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;

 

 

b.

bahwa Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-608/MK.01/2008 tanggal 19 November 2008 telah mengajukan permohonan agar Pusat Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU Penuh;

 

 

c.

bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara  Nomor:  BA-06/Tim-Penilai/2009 tanggal 3 Maret 2009, Pusat Investasi Pemerintah telah memenuhi persyaratari untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU Penuh:

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pusat Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Penuh;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

 

 

4.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;;

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA DEPARTEMEN KEUANGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

PERTAMA

:

Menetapkan Pusat Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh).

KEDUA

:

Status BLU secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Pusat Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

KETIGA

:

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.05/2006 tentang Penetapan Badan Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 497/KMK.05/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

 

 

1.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

 

 

2.

Menteri Keuangan;

 

 

3.

Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan;

 

 

4.

Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

 

 

5.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;

 

 

6.

Inspektur Jenderal, Departemen Keuangan;

 

 

7.

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Departemen Keuangan;

 

 

8.

Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta:

 

 

9.

Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;

 

 

10.

Kepala Pusat Investasi Pemerintah, Departemen Keuangan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

pada tanggal 27 Maret 2009

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

         
        ttd.
         
        SRI MULYANI INDRAWATI