MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 72 /KMK.05/2009

TENTANG

PROGRAM REFORMASI PENGANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN NEGARA


MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu adanya penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah;

 

 

b.

bahwa penyempurnaan pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan melalui perbaikan proses penganggaran, modernisasi sistem pembayaran, optimalisasi pengelolaan kas, peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kekayaan Negara, serta peningkatan layanan publik;

 

 

c.

bahwa penyempurnaan pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui penyempurnaan secara menyeluruh pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

 

 

4.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PROGRAM REFORMASI PENGANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN NEGARA.

PERTAMA

:

Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara dilaksanakan melalui:

 

 

1.

Reformasi Proses Bisnis;

 

 

2.

Reformasi Sistem Teknologi Informasi; dan

 

 

3.

Tata Kelola Perubahan.

KEDUA

:

Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara diselenggarakan secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta pengelolaan keuangan yang modern dan terintegrasi.

KETIGA

:

Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara dilakukan oleh seluruh jajaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran, dengan melibatkan unit Eselon I yang terkait di lingkungan Departemen Keuangan, serta Kementerian/Lembaga lainnya yang ikut serta sebagai "pilot agencies".

KEEMPAT

:

Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara dilaksanakan dengan tujuan, prinsip, dan rencana kerja sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KELIMA

:

Pelaksanaan Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara dilaksanakan oleh Tim Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan.

KEENAM

:

Tim Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara mempunyai tugas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara.

KETUJUH

:

Ketua Tim Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Keuangan.

KEDELAPAN

:

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran di lingkungan kerja masing-masing membentuk tim pendamping yang terdiri dari pejabat dan staf yang memiliki kompetensi dan kewenangan, yang akan bekerja sama dengan kontraktor, konsultan, dan penasihat lainnya yang terlibat.

KESEMBILAN

:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

 

 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

 

 

1.

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;.

 

 

2.

Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

 

 

3.

Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

 

 

4.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;

 

 

5.

Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;

 

 

6.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;

 

 

7.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

               

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

pada  tanggal  10 Maret   2009

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

               
               

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI



 Lampiran.............