MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN


NOMOR 71/KMK.05/2008


TENTANG


PENETAPAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
PADA DEPARTEMEN KEUANGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM


MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;

 

 

b.

bahwa Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: SR-76/MK.1/2007 tanggal 5 Februari 2007 telah mengajukan permohonan agar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Departemen Keuangan dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;

 

 

c.

bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Penerapan PK-BLU Tahun 2008 yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Penilai Usulan Penerapan PK-BLU Tahun 2008 Nomor: BA-03/Tim-Penilai/2008 tanggal 27 Februari 2008, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Departemen Keuangan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Departemen Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

 

 

4.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

 

 

6.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KM.1/2008 tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Dewan Pengawas Instansi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2008;

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA PADA DEPARTEMEN KEUANGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

PERTAMA

:

Menetapkan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Departemen Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh).

KEDUA

:

Status BLU secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Departemen Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

KETIGA

:

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Departemen Keuangan yang telah berstatus BLU secara Penuh wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Departemen Keuangan ditetapkan menjadi BLU.

KEEMPAT

:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

 

 

1.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

 

 

2.

Menteri Keuangan;

 

 

3.

Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan;

 

 

4.

Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

 

 

5.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;

 

 

6.

Inspektur Jenderal, Departemen Keuangan;

 

 

7.

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Departemen Keuangan;

 

 

8.

Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;

 

 

9.

Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta;

 

 

10.

Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Departemen Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

pada tanggal 31 Maret 2008

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

                   ttd.

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI