LAMPIRAN

 

KEPUTUSAN      MENTERI       KEUANGAN

 

NOMOR     860/KMK.01/2006     TENTANG

 

PELIMPAHAN     WEWENANG     KEPADA

 

DIREKTUR    JENDERAL    PERIMBANGAN

 

KEUANGAN  UNTUK  DAN  ATAS  NAMA

 

MENTERI        KEUANGAN       MENANDA-

 

TANGANI  SURAT DAN  ATAU KEPUTUS-

 

AN MENTERI KEUANGAN


PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN
KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

NO.

MATERI YANG DILIMPAHKAN

1.

Penandatanganan surat persetujuan/penolakan alokasi Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian.

2.

 

Penandatanganan surat permintaan data keuangan dan non keuangan kepada Kementerian/Lembaga yang terkait dengan dana perimbangan, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

 

3.

Penandatanganan surat persetujuan/penolakan atas usulan pinjaman yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri kecuali Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD).

4.

 

Penandatanganan surat penetapan peta kapasitas Fiskal Daerah.

 

5.

 

Penandatanganan surat permintaan data APBD dan Laporan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

 

6.

 

Penandatanganan Naskah Penerusan Pinjaman (NPP/SLA) kepada Daerah.

 

7.

 

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH/Grant) dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah.

 

8.

 

Penandatanganan Dokumen Transfer Ketetapan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian.

 

9.

 

Penandatanganan Surat Keputusan tentang Penetapan Sanksi bagi daerah yang tidak menyampaikan informasi keuangan daerah, yang mencakup:

 

 

 

a.

APBD, Perubahan APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

 

 

 

b.

Neraca daerah.

 

 

 

c.

Laporan arus kas.

 

 

 

d.

Catatan atas laporan keuangan daerah.

 

 

 

e.

Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

 

 

 

f.

Laporan keuangan Perusahaan daerah, dan;

 

 

 

g.

data yang berkaitan dengan perhitungan Dana Perimbangan seperti data pegawai dan data lainnya.

 

10.

 

Penetapan kumulatif pinjaman daerah dan defisit APBD.

 

11.

 

Penandatanganan surat dalam rangka pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 

12.

 

Penandatanganan surat dalam rangka memberikan pertimbangan pembatalan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 

13.

 

Penandatanganan surat dalam rangka menjawab surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan yang berkaitan dengan Pungutan Daerah.

 
         



                                                                                                                           MENTERI KEUANGAN,
 

                   

                                                                                                                          SRI MULYANI INDRAWATI