UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2006


TENTANG


PEMERINTAHAN ACEH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

a.

bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;

 

 

b.

bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi;

 

 

c.

bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 

 

d.

bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik;

 

 

e.

bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 

 

f.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh;

Mengingat

:

1.

Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 03);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 525, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

 

 

5.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

 

 

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

 

 

7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara,Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 

 

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

 

 

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN ACEH.

 

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

 

 

1.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

 

2.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

 

 

3.

Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.

 

 

4.

Pemerintahan Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

 

 

5.

Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

 

 

6.

Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

 

 

7.

Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

 

 

8.

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.

 

 

9.

Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

 

 

10.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

 

 

11.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

 

 

12.

Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden; anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

 

 

13.

Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

 

 

14.

Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

 

 

15.

Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.

 

 

16.

Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.

 

 

17.

Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.

 

 

18.

Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

 

 

19.

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.

 

 

20.

Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

 

 

21.

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

 

 

22.

Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

 

 

23.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

 

 

24.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota.

 

BAB II
PEMBAGIAN DAERAH ACEH DAN KAWASAN KHUSUS


Pasal 2

(1)

Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota.

(2)

Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan.

(3)

Kecamatan dibagi atas mukim.

(4)

Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong.

Pasal 3

Daerah Aceh mempunyai batas-batas :

a.

sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;

b.

sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;

c.

sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan

d.

sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Pasal 4

(1)

Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di Aceh dan/atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus.

(2)

Dalam pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah wajib mengikutsertakan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(3)

Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan DPRA/DPRK.

(4)

Kawasan khusus untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas diatur dengan undang-undang.

(5)

Kawasan khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Aceh/kabupaten/kota dan badan pengelola kawasan khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(6)

Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KAWASAN PERKOTAAN


Pasal 6

(1)

Kawasan perkotaan dapat berbentuk :

a.

kota sebagai daerah otonom;

b.

bagian kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; dan

 

 

 

c.

bagian dari dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

(2)

Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh pemerintah kota.

(3)

Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh pemerintah kabupaten.

(4)

Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten/kota terkait.

(5)

Pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk badan pengelolaan pembangunan di kawasan gampong yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan

(6)

Pemerintah kabupaten/kota mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kawasan perkotaan.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan qanun.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAHAN ACEH
DAN KABUPATEN/KOTA


Pasal 7

(1)

Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.

(2)

Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan urusan tertentu dalam bidang agama.

(3)

Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat :

a.

melaksanakan sendiri;

b.

menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.,

c.

melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dan/atau instansi Pemerintah; dan

d.

menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 8

(1)

Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

(2)

Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

(3)

Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 9

(1)

Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.

(2)

Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional.

(3)

Dalam hal diadakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan frasa Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 10

(1)

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut Undang-Undang ini dengan persetujuan DPRA/DPRK kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, badan dan/atau komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN

 

Pasal 11

(1)

Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.

(2)

Norma, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(3)

Dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat :

a.

melaksanakan sendiri; dan/atau

b.

melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kabupaten/kota.

Pasal 12

(1)

Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 13

(1)

Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh.

(2)

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah.

Pasal 14

(1)

Pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, baik pada Pemerintahan di Aceh maupun pemerintahan di kabupaten/kota dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarpemerintahan di Aceh.

(2)

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

(3)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dilakukan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 15

(1)

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/ kota disertai pendanaan, pengalihan sarana, dan prasarana serta kepegawaian yang dilakukan sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

(2)

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

(3)

Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan gampong disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan asas tugas pembantuan.

Pasal 16

(1)

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan urusan dalam Skala Aceh yang meliputi :

a.

perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

b.

perencanaan dan pengendalian pembangunan;

c.

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d.

penyediaan sarana dan prasarana umum;

e.

penanganan bidang kesehatan;

f.

penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

g.

penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h.

pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

i.

fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/ kota;

j.

pengendalian lingkungan hidup;

k.

pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota-,

l.

pelayanan kependudukan dan cacatan sipil;

m.

pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n.

pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kola; dan

o.

penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(2)

Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi :

a.

penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;

b.

penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;

c.

penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;

d.

peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan

e.

penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)

Urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh.

(4)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1)

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

a.

perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

b.

perencanaan dan pengendalian pembangunan;

c.

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d.

penyediaan sarana dan prasarana umum;

e.

penanganan bidang kesehatan;

f.

penyelenggaraan pendidikan;

g.

penanggulangan masalah sosial;

h.

pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan;

i.

fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;

j.

pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;

k.

pelayanan pertanahan;

l.

pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

m.

pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan

n.

pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.

(2)

Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi :

a.

penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;

b.

penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;

c.

penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; dan

d.

peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota.

(3)

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pemulihan psikososial sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam qanun kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1)

Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengelola pelabuhan dan bandar udara umum.

(2)

Pelabuhan dan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelabuhan dan bandar udara umum yang dikelola oleh Pemerintah sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

(3)

Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kola dalam pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha milik daerah.

BAB VI
ASAS SERTA BENTUK DAN SUSUNAN

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN


Pasal 20

Penyelenggara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas :

a.

asas ke-Islaman;

b.

asas kepastian hukum;

c.

asas kepentingan umum;

d.

asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;

e.

asas keterbukaan;

f.

asas proporsionalitas;

g.

asas profesionalitas;

h.

asas akuntabilitas;

i.

asas efisiensi;

j.

asas efektivitas; dan

k.

asas kesetaraan.

Pasal 21

(1)

Penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan DPRA.

(2)

Penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota terdiri atas pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.

(3)

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam qanun.

BAB VII
DPRA DAN DPRK


Bagian Kesatu
Umum

 

Pasal 22

(1)

DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

(2)

DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh.

(3)

Jumlah anggota DPRA paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang


Pasal 23

(1)

DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a.

membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;

b.

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain;

c.

melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;

d.

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;

e.

memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;

f.

memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur.

g.

memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh;

h.

memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh;

i.

memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh;

j.

memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

k.

meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;

l.

mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan; dan

m.

melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

(2)

DPRA melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3)

Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1)

DPRK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a.

membentuk qanun kabupaten/kota yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama;

b.

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan lain;

c.

melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program pembangunan kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;

d.

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

e.

memberitahukan kepada bupati/walikota dan KIP kabupaten/kota mengenai akan berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;

f.

memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;

g.

memberikan pendapat, pertimbangan, dan persetujuan kepada pemerintah kabupaten/kota terhadap rencana kerja sama internasional di kabupaten/kota yang bersangkutan;

h.

memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan kabupaten/kota;

i.

mengusulkan pembentukan KIP kabupaten/kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;

j.

melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota; dan

k.

meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.

(2)

DPRK melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3)

Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban, dan Kode Etik

Pasal 25

(1)

DPRA/DPRK mempunyai hak :

a.

interpelasi;

b.

angket;

c.

mengajukan pernyataan pendapat;

d.

mengajukan rancangan qanun;

e.

mengadakan perubahan atas rancangan qanun;

f.

membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota dengan Gubernur dan/atau bupati/walikota;

g.

menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan tugas DPRA/DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota dengan menggunakan standar harga yang disepakati Gubernur dengan DPRA dan bupati/walikota dengan DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan bupati/walikota;

h.

menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA/APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

i.

menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRA/DPRK.

(2)

Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan yang diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir.

(3)

Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas unsur DPRA/DPRK yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRA/DPRK.

(4)

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki, serta meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(5)

Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali panggila alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

(6)

Dalam hal seseorang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7)

Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.

(8)

Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.

(9)

Peraturan tats tertib sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf h, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1)

Anggota DPRA/DPRK mempunyai hak :

a.

mengajukan usul rancangan qanun;

b.

mengajukan pertanyaan;

c.

menyampaikan usul dan pendapat;

d.

protokoler;

e.

keuangan dan administratif;

f.

memilih dan dipilih;

g.

membela diri; dan

h.

imunitas.

(2)

Anggota DPRA/DPRK mempunyai kewajiban :

a.

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

b.

membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota;

c.

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

d.

memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;

e.

menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRA/DPRK;

f.

mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

g.

memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRA/DPRK sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya; dan

h.

menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

(3)

Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1)

DPRA/DPRK wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRA/DPRK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

(2)

Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :

a.

pengertian kode etik;

b.

tujuan kode etik;

c.

pengaturan sikap, tata kerja dan hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antaranggota serta antara anggota DPRA/DPRK serta pihak lain;

d.

hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRA/DPRK;

e.

etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; dan

f.

sanksi dan rehabilitasi.

Bagian Keempat
Penyidikan dan Penuntutan


Pasal 28

(1)

Anggota DPRA/DPRK tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRA/DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA/DPRK.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.

(3)

Anggota DPRA/DPRK tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRA/DPRK.

Pasal 29

(1)

Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRA dilaksanakan setelah dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden atau persetujuan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRK.

(2)

Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.

(3)

Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4)

Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b.

disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(5)

Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Bagian Kelima
Alat Kelengkapan DPRA/DPRK

Pasal 30

(1)

Alat kelengkapan DPRA/DPRK terdiri atas :

a.

pimpinan;

b.

komisi;

c.

panitia musyawarah;

d.

panitia anggaran;

e.

badan kehormatan;

f.

panitia legislasi; dan

g.

alat kelengkapan lain yang diperlukan.

(2)

Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.

Pasal 31

(1)

DPRA dapat membentuk paling sedikit 5 (lima) komisi dan paling banyak 8 (delapan) komisi.

(2)

DPRK yang beranggotakan 20 (dua puluh) sesuai dengan 34 (tiga puluh empat) orang membentuk 4 (empat) komisi, dan yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang atau lebih membentuk 5 (lima) komisi.

Pasal 32

(1)

Badan Kehormatan DPRA/DPRK dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK.

(2)

Anggota Badan Kehormatan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota DPRA/DPRK dengan ketentuan :

a.

untuk DPRA berjumlah 5 (lima) orang; dan

b.

untuk DPRK yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang berjumlah 3 (tiga) orang dan untuk DPRK yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang atau lebih berjumlah 5 (lima) orang.

(3)

Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh DPRA/DPRK.

(4)

Pimpinan Badan Kehormatan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

(5)

Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA/DPRK.

(6)

Pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.

Pasal 33

(1)

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

a.

mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRA/DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRA/DPRK;

b.

meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRA/DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA/DPRK serta sumpah/janji;

c.

melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan dan anggota DPRA/DPRK, masyarakat dan/atau pemilih; dan

d.

menyampaikan simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRA/DPRK.

(2)

Mekanisme kerja Badan Kehormatan disusun oleh Badan Kehormatan dan disetujui oleh pimpinan DPRA/DPRK.

Pasal 34

(1)

Panitia Legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun.

(2)

Panitia Legislasi pada DPRA dibentuk oleh DPRA dan Panitia Legislasi pada DPRK dibentuk oleh DPRK.

(3)

Panitia Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat tetap.

Pasal 35

Tugas Panitia Legislasi sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun adalah :

a.

menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK;

b.

menyiapkan rancangan qanun usul inisiatif DPRA/DPRK berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

c.

melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan;

d.

memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi di luar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan qanun tahun berjalan;

e.

melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Panitia Musyawarah;

f.

melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;

g.

mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi qanun melalui koordinasi dengan komisi;

h.

menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;

i.

memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Gubernur dan DPRA serta bupati/walikota dan DPRK; dan

j.

menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRA/DPRK untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Fraksi


Pasal 36

(1)

Setiap anggota DPRA/DPRK wajib berhimpun dalam fraksi.

(2)

Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah minimal komisi di DPRA/DPRK.

(3)

Anggota DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari partai politik/partai politik lokal yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.

(4)

Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRA/DPRK dari partai politik/partai politik lokal lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi.

(5)

Dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.

(6)

Partai politik/partai politik lokal yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk 1 (satu) fraksi.

(7)

Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik/partai politik lokal dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

Bagian Ketujuh
Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRA/DPRK


Pasal 37

(1)

Anggota DPRA/DPRK dilarang merangkap jabatan sebagai :

a.

pejabat negara;

b.

hakim pada badan peradilan;

c.

Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA/APBK.

(2)

Anggota DPRA/DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan negeri dan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik, jurnalis, dan pengelola media massa serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRA/DPRK.

(3)

Anggota DPRA/DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

(4)

Anggota DPRA/DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRA/DPRK.

(5)

Anggota DPRA/DPRK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan pemberhentiannya berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRA/DPRK.

(6)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1)

Anggota DPRA/DPRK berhenti antarwaktu sebagai anggota karena :

a.

meninggal dunia; atau

b.

mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

(2)

Anggota DPRA/DPRK diberhentikan antarwaktu karena :

a.

diusulkan oleh partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan;

b.

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau beflWangan tetap secara boutrut-turut selama 6 (enam) bulan;

c.

tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRA/DPRK;

d.

dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau melanggar kode etik DPRA/DPRK;

e.

tidak melaksanakan-kewajiban anggota DPRA/DPRK;

f.

melanggar larangan bagi anggota DPRA/DPRK; atau

g.

dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

(3)

Pemberhentian anggota DPRA/DPRK yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRA atau oleh pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui bupati/ walikota bagianuota DPRK untuk diresmikan pemberhentiannya.

(4)

Pemberhentian anggota DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, humf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan setelah ada keputusan DPRA/DPRK berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRA/DPRK.

(5)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 39

(1)

Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Aceh dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.

(2)

Gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah Aceh.

(3)

Gubernur bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh pada semua sektor pemerintahan termasuk pelayanan masyarakat dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1)

Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah.

(2)

Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 41

(1)

Pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota.

(2)

Bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kabupaten/kota.

(3)

Bupati/walikota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam qanun kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

 

Pasal 42

(1)

Gubernur atau bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang :

a.

memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Gubernur dan DPRA atau bupati/walikota dan DPRK;

b.

mengajukan rancangan qanun;

c.

menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA,  atau bupati/walikota dan DPRK;

d.

menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA dan kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama;

e.

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh;

f.

memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA atau DPRK;

g.

memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Pemerintah;

h.

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;

i.

menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota kepada masyarakat;

j.

mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan;

k.

mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menguasakan kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

l.

melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2)

Gubernur melakukan konsultasi dan memberikan penimbangan terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 43

(1)

Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan :

a.

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;

b.

penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota;

c.

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Aceh dan kabupaten/kota;

d.

pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh; dan

e.

pengusahaan dan penjagaan keseimbangan pembangunan antarkabupaten/kota di Aceh;

(2)

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat menugaskan perangkat daerah Aceh.

(3)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berhak untuk memberikan penghargaan dan/atau sanksi administratif kepada bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.

(5)

Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 44

(1)

Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

a.

penyelenggaraan pemerintahan;

b.

pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;

c.

penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;

d.

pemberdayaan perempuan dan pemuda;

e.

pemberdayaan adat;

f.

pengupayaan pengembangan kebudayaan;

g.

pelestarian lingkungan hidup;

h.

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;

i.

pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur berhalangan; dan

j.

pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.

(3)

Wakil Gubernur menggantikan Gubernur sampai habis masa jabatannya apabila Gubernur meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 45

(1)

Wakil bupati/wakil walikota mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam :

a.

penyelenggaraan pemerintahan;

b.

pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;

c.

penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;

d.

pemberdayaan perempuan dan pemuda;

e.

pemberdayaan adat;

f.

pengupayaan pengembangan kebudayaan;

g.

pelestarian lingkungan hidup;

h.

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim, dan gampong;

i.

pelaksanaan tugas dan wewenang bupati/walikota apabila bupati/walikota berhalangan; dan

j.

pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh bupati/ walikota.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil bupati/walikota bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

(3)

Wakil bupati/walikota menggantikan bupati/walikota sampai habis masa jabatannya apabila bupati/walikota meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam ) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan

 

Pasal 46

(1)

Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 mempunyai kewajiban :

a.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan kedaulatan, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.

menjalankan syari'at agamanya;

c.

meningkatkan kesejahteraan rakyat;

d.

memelihara ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat;

e.

melaksanakan kehidupan demokrasi;

f.

melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan yang bersih, baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

g.

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Aceh dan kabupaten/kota secara transparan;

h.

menyampaikan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di hadapan paripurna DPRA/DPRK; dan

i.

menjalin hubungan kerja dengan instansi pemerintah.

(2)

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRA/DPRK, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota kepada masyarakat.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilarang :

a.

membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;

b.

turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik negara, milik swasta maupun milik pemerintah Aceh, atau dalam yayasan bidang apa pun;

c.

melakukan pekerjaan lain yang berhubungan dengan jabatan yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung;

d.

melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

e.

menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf k.

f.

menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan; dan

g.

merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberhentian

 

Pasal 48

(1)

Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berhenti karena :

a.

meninggal dunia;

b.

permintaan sendiri; atau

c.

diberhentikan.

(2)

Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :

a.

berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.

b.

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c.

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

d.

dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

e.

tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; atau

f.

melanggar larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

(3)

Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf a dan b, diberitahukan oleh pimpinan DPRA/DPRK untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRA/DPRK.

(4)

Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan :

a.

Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRA/DPRK, bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

b.

Pendapat DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir;

c.

Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPRA/DPRK paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRA/DPRK itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;

d.

Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRA/DPRK menyelenggarakan rapat paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir untuk memutuskan usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota kepada Presiden; dan

e.

Presiden wajib memproses usul pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak DPRA/DPRK menyampaikan usul.

Pasal 49

(1)

Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/DPRK, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

(2)

Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/DPRK, apabila terbukti melakukan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

(1)

Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/DPRK karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2)

Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/DPRK karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau tindak pidana lain yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

(1)

Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRA/DPRK menggunakan hak angket untuk menanggapinya.

(2)

Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

(3)

Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRA/DPRK menyerahkan proses penyelesaian kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRA/DPRK mengusulkan pemberhentian sementara dengan keputusan DPRA/DPRK.

(5)

Berdasarkan keputusan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden menetapkan pemberhentian sementara Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

(6)

Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRA/DPRK mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRA/DPRK dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir.

(7)

Berdasarkan keputusan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1)

Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2)

Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden merehabilitasikan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali.

Pasal 53

(1)

Apabila Gubernur/bupati/walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5), Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/bupati/walikota sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2)

Apabila Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5), tugas dan kewajiban Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota dilaksanakan oleh Gubemur/bupati/walikota sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3)

Apabila Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat Gubernur/bupati/walikota dengan pertimbangan DPRA melalui Menteri Dalam Negeri dan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dengan pertimbangan DPRK melalui Gubernur sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(4)

Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

(1)

Apabila Gubernur/bupati/walikota diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden.

(2)

Apabila Gubernur/bupati/walikota berhenti karena meninggal dunia, Presiden menetapkan dan mengesahkan Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota untuk mengisi jabatan kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya.

(3)

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur/bupati/walikota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

(4)

Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRA atau DPRK memutuskan dan menugaskan KIP untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat Gubernur/bupati/walikota.

(5)

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah Aceh dan sekretaris daerah kabupaten/kota melaksanakan tugas sehan-hari Gubernur/bupati/walikota sampai dengan Presiden mengangkat penjabat Gubernur/bupati/walikota.

(6)

Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 55

(1)

Penyelidikan dan penyidikan terhadap Gubernur/wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.

(2)

Apabila persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.

(3)

Penyidikan yang dilanjutkan dengan tindakan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4)

Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :

a.

tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b.

disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(5)

Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

BAB IX
PENYELENGGARA PEMILIHAN


Bagian Kesatu
Komisi Independen Pemilihan


Pasal 56

(1)

KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan gubernur/wakil gubernur.

(2)

KIP kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, DPRK, dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

(3)

Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP kabupaten/kota merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

(4)

Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur.

(5)

Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota.

(6)

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP.

(7)

Ketentuaniebihianjutmengenai tats Cara pembentukan,mekanismekerja, dan mass kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan qanun.

Pasal 57

(1)

Anggota, KIPAceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/ kola berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

(2)

Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban


Pasal 58

(1)

Tugas dan wewenang KIP :

a.

merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;

b.

menetapkan tata Cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakit walikota;

c.

mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

d.

menetapkan tanggal dan tata Cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;

e.

menerima pendaftaran pasangan calon sebagai peserta pemilihan;

f.

meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang diusulkan;

g.

menetapkan pasanan calon yang telah memenuhi persyaratan;

h.

menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;

i.

melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

j.

menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota melalui rapat pleno;

k.

melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA/DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; dan

l.

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2)

Untuk membantu KIP dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat KIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

KIP berkewajiban :

a.

memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;

b.

menetapkan standardisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c.

menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA untuk KIP Aceh dan DPRK untuk KIP kabupaten/kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;

d.

memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris KIP berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e.

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

f.

melaksanakan semua tahap pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota secara tepat waktu.

Bagian Ketiga
Panitia Pengawas Pemilihan


Pasal 60

(1)

Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.

(2)

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

(3)

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.

(4)

Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan


Pasal 61

(1)

Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan :

a.

melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; dan

b.

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2)

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui :

a.

pengawasan semua tahap penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;

b.

penyelesaian sengketa yang timbul dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;

c.

penerusan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan

d.

pengaturan hubungan koordinasi antara panitia pengawas pada semua tingkatan.

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini mengenai pengawasan pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemantauan
Pasal 64

(1)

Pemantauan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dapat dilakukan oleh pemantau lokal, pemantau nasional dan pemantau asing.

(2)

Pemantau pemlihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :

a.

bersifat independent; dan

b.

mempunyai sumber dana yang jelas.

(3)

Pemantau asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(4)

Pemantau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus terdaftar di KIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,
BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA/WAKILWALIKOTA


Bagian Kesatu
Umum


Pasal 65

(1)

Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

(2)

Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(3)

Biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA.

(4)

Biaya untuk pemilihan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dibebankan pada APBK dan APBA.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan


Pasal 66

(1)

Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota ditetapkan oleh KIP.

(2)

Proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dilakukan melalui tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.

(3)

Tahap persiapan pemilihan meliputi :

a.

pembentukan dan pengesahan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota;

b.

pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/ Wakil Gubernur;

c.

pemberitahuan DPRK kepada KIP kabupaten/kota mengenai berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;

d.

perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/ wakil walikota;

e.

pembentukan Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Gampong, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; dan

f.

pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

(4)

Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a.

pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;

b.

pendaftaran dan penetapan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;

c.

kampanye;

d.

pemungutan suara;

e.

penghitungan suara; dan

f.

penetapan pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota terpilih, pengesahan dan pelantikan.

(5)

Pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi :

a.

pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon oleh KIP;

b.

penetapan pasangan calon oleh KIP; dan

c.

pemaparan visi dan misi pasangan calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK.

(6)

Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada qanun.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Pasal 67

(1)

Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan. oleh :

a.

partai politik atau gabungan partai politik;

b.

partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal;

c.

gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau

d.

perseorangan.

(2)

Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.

warga negara Republik Indonesia;

b.

menjalankan syari'at agamanya;

c.

taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.

berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;

e.

berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

f.

sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

g.

tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;

h.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

i.

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

j.

mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

k.

menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

l.

tidak dalam status sebagai penjabat Gubernur/bupati/walikota; dan

m.

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Pasal 68

(1)

Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

(2)

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas bukti diri dan disertai dengan pernyataan tertulis.

Pasal 69

Tahap pengesahan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih meliputi :

a.

penyerahan hasil pemilihan oleh KIP Aceh kepada DPRA dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden;

b.

pengesahan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden; dan

c.

pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur/Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam rapat paripurna DPRA.

Pasal 70

Tahapan pengesahan dan pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih meliputi :

a.

penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kabupaten/kota kepada DPRK dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur;

b.

pengesahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden; dan

c.

pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna DPRK.

Bagian Keempat
Pemilih dan Hak Pemilih
 

Pasal 71

(1)

Pemilih untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/ wakil walikota adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh atau kabupaten/kota yang pada tanggal pemungutan suara memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.

berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;

b.

tidak sedang terganggu jiwanya;

c.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

d.

terdaftar sebagai pemilih.

(2)

Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 72

Pemilih di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 mempunyai hak :

a.

memilih Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;

b.

mengawasi proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;

c.

mengajukan usulan kebijakan pelaksanaan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/ kota;

d.

mengajukan usulan penyempurnaan dan perubahan qanun; dan

e.

mengawasi penggunaan anggaran.

Pasal 73

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyelesaian Sengketa alas Hasil Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
dan Walikota/Wakil Walikota
 

Pasal 74

(1)

Peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP.

(2)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan.

(3)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

(4)

Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.

(5)

Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada :

a.

KIP;

b.

pasangan calon;

c.

DPRA/DPRK;

d.

Gubernur/bupati/walikota; dan

e.

partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon.

(6)

Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.

BAB XI
PARTAI POLITIK LOKAL


Bagian Kesatu
Pembentukan


Paul 75

(1)

Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.

(2)

Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

(3)

Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusannya.

(4)

Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibukota Aceh.

(5)

Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

(6)

Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokokhya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.

(7)

Partai politik lokal mempunyai kantor tetap.

(8)

Untuk dapat didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di kabupaten/kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 76

(1)

Partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh kantor wilayah departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, melalui pelimpahan kewenangan dari Menteri yang berwenang.

(2)

Pengesahan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara.

(3)

Perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nama, lambang, tanda gambar, dan kepengurusan partai politik lokal didaftarkan pada kantor wilayah departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Kedua
Asas, Tujuan, dan Fungsi
 

Pasal 77

(1)

Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945.

(2)

Partai Politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

Pasal 78

(1)

Tujuan umum partai politik lokal adalah :

a.

mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

c.

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.

(2)

Tujuan khusus partai politik lokal adalah :

a.

meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

b.

memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.

(3)

Tujuan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 79

Partai politik lokal berfungsi sebagai sarana :

a.

pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat;

b.

penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat;

c.

penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik rakyat; dan

d.

partisipasi politik rakyat.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
 

Pasal 80

(1)

Partai politik lokal berhak :

a.

memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota;

b.

mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;

c.

memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai dari departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia;

d.

ikut serta dalam pemilihan umum untuk memiliki anggota DPRA dan DPRK;

e.

mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK;

f.

mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPRA dan DPRK;

g.

mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di DPRA dan DPRK;

h.

mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh; dan

i.

melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain dengan sesama partai politik lokal atau partai politik nasional.

(2)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 81

Partai politik lokal berkewajiban :

a.

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;

b.

mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.

berpartisipasi dalam pemnbangunan Aceh dan pembangunan nasional;

d.

menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;

e.

melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;

f.

menyukseskan pemilihan umum pada tingkat daerah dan nasional;

g.

melakukan pendataan dan memelihara data anggotanya;

h.

membuat pembukuan, daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;

i.

membuat laporan keuangan secara berkala; dan

j.

memiliki rekening khusus dana partai.

Bagian Keempat
Larangan
 

Pasal 82

(1)

Partai politik lokal dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan :

a.

bendera atau lambang negara Republik Indonesia;

b.

lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;

c.

lambang daerah Aceh;

d.

nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;

e.

nama dan gambar seseorang; atau

f.

yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan partai politik atau partai politik lokal lainnya.

(2)

Partai politik lokal dilarang :

a.

melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau peraturan perundang-undangan lain;

b.

melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.

menerima atau memberikan sumbangan kepada pihak asing dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

d.

menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;

e.

menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau

f.

meminta dan menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan.

(3)

Partai politik lokal dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saharn suatu badan usaha.

(4)

Partai politik lokal dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme dan marxisme-leninisme.

Bagian Kelima
Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota
 

Pasal 83

(1)

Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh dapat menjadi anggota partai politik lokal, apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.

(2)

Keanggotaan partai politik lokal bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif pada setiap warga negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik lokal yang bersangkutan.

(3)

Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merangkap keanggotaan salah satu partai politik.

(4)

Keanggotaan, kedaulatan anggota, dan kepengurusan partai politik lokal diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai politik lokal.

Bagian Keenam
Keuangan


Pasal 84

(1)

Keuangan partai politik lokal bersumber dari :

a.

iuran anggota;

b.

sumbangan yang sah menurut hukum; dan

c.

bantuan dari APBA dan APBK.

(2)

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.

(3)

Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga yang perwakilan masyarakat Aceh dan kabupaten/kota.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan qanun.

Pasal 85

Partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dapat menerima sumbangan yang berasal dari :

a.

anggota dan bukan anggota paling banyak senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.

b.

perusahaan, dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh
Sanksi


Pasal 86

(1)

Setiap orang dan/atau badan usaha yang memberikan sumbangan kepada partai politik lokal melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(2)

Setiap orang yang mempengaruhi atau memaksa sehingga seseorang dan/atau perusahaan/badan usaha memberikan sumbangan kepada partai politik lokal melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3)

Pengurus partai politik lokal yang :

a.

menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

b.

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d dan huruf f diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c.

menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dituntut karena kejahatan terhadap keamanan negara berdasarkan Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta partainya dapat dibubarkan.

(4)

Sumbangan yang diterima partai politik lokal dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 disita untuk negara.

(5)

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

a.

Pasal 75 dan Pasal 77 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran sebagai partai politik lokal oleh kantor wilayah departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

b.

Pasal 81 huruf h, dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh KIP Aceh.

c.

Pasal 81 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan dari APBA dan APB K.

Pasal 87

(1)

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik lokal oleh kantor wilayah departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2)

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara partai politik lokal paling lama 1 (satu) tahun oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan partai politik lokal.

(3)

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh KIP Aceh.

(4)

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa larangan mengikuti pemilihan umum berikutnya oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

Sebelum dikenai sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pengurus partai politik yang bersangkutan terlebih dahulu didengar keterangannya.

Pasal 88

(1)

Partai politik lokal yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 82 ayat (4), dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

(2)

Partai politik lokal yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dan huruf b, dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Mengikuti Pemilu Anggota DPRA/DPRK,
Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
dan Walikota/Wakil Walikota
 

Pasal 89

(1)

Untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA/DPRK, partai politik lokal harus memenuhi persyaratan :

a.

telah disahkan sebagai badan hukum;

b.

memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;

c.

memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d.

memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik lokal;

e.

pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap;

f.

mengajukan nama dan tanda gambar kepada KIP.

(2)

Partai politik lokal yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta pemilu DPRA/DPRK.

(3)

KIP Aceh menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan keabsahan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KIP Aceh dan bersifat final.

Pasal 90

Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik lokal peserta pemilu harus :

a.

memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRA; atau

b.

memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kola di Aceh.

Pasal 91

(1)

Partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mengajukan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

(2)

Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRA di daerah yang bersangkutan.

(3)

Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).

(4)

Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal, pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan :

a.

surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik lokal atau pimpinan partai politik lokal yang bergabung;

b.

kesepakatan tertulis antarpartai politik lokal yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;

c.

surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik lokal atau para pimpinan partai politik lokal yang bergabung;

d.

surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota secara berpasangan;

e.

surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;

f.

surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g.

surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h.

surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRA/DPRK tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;

i.

surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRA/DPRK yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;

j.

kelengkapan persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan;

k.

naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

(5)

Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal lain.

(6)

Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

(7)

Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran pasangan calon.

Bagian Kesembilan
Pengawasan


Pasal 92

Pengawasan terhadap partai politik lokal meliputi hal-hal sebagai berikut :

a.

 melakukan penelitian secara administratif dan substantif terhadap akta pendirian dan syarat pendirian partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 77;

b.

melakukan pengecekan terhadap kepengurusan partai politik lokal yang tercantum dalam akta pendirian partai politik dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75;

c.

melakukan pengecekan terhadap nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1);

d.

menerima laporan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik lokal;

e.

meminta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik lokal dan hasil audit laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h, huruf i, huruf j; Berta

f.

melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya pelanggaran terhadap larangan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 93

(1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan oleh :

a.

Kantor wilayah departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

b.

Komisi Independen Pemilihan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e; dan

c.

Gubernur selaku wakil pemerintah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f.

(2)

Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pemerintah, Pemerintah Aceh/kabupaten dan kota tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan hak partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai partai politik lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X11
LEMBAGA WALI NANGGROE


Pasal 96

(1)

Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembag-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya;

(2)

Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.

(3)

Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 97

Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

BAB XIII
LEMBAGA ADAT


Pasal 98

(1)

Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

(2)

Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

(3)

Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

a.

Majelis Adat Aceh;

b.

imeum mukim atau nama lain;

c.

imeum chik atau nama lain;

d.

keuchik atau nama lain;

e.

tuha peut atau nama lain;

f.

tuha lapan atau nama lain;

g.

imeum meunasah atau nama lain;

h.

keujreun blang atau nama lain;

i.

panglima laot atau nama lain;

j.

pawang glee atau nama lain;

k.

peutua seuneubok atau nama lain;

l.

haria peukan atau nama lain; dan

m.

syahbanda atau nama lain.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 99

(1)

Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe.

(2)

Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.

BAB XIV
PERANGKAT DAERAH ACEH DAN KABUPATEN/KOTA


Bagian Kesatu
Umum


Pasal 100

(1)

Perangkat daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh, dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh.

(2)

Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah kabupaten/kota, Sekretariat DPRK, dinas kabupaten/kota, lembaga teknis kabupaten/kota, kecamatan yang diatur dengan qanun kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Sekretariat Daerah Aceh


Pasal 101

(1)

Sekretariat Daerah Aceh dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh.

(2)

Sekretaris Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang :

a.

membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan;

b.

mengoordinasikan dinas lembaga, dan badan Provinsi Aceh; dan

c.

membina Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah Aceh.

(3)

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur.

(4)

Dalam hal Sekretaris Daerah Aceh berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Daerah Aceh diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

(1)

Sekretaris Daerah Aceh diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(2)

Gubernur berkonsultasi dengan Presiden sebelum menetapkan seorang calon Sekretaris Daerah Aceh.

(3)

Gubernur menetapkan seorang calon Sekretaris Daerah Aceh dan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

(4)

Presiden menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Sekretaris Daerah Aceh dengan Keputusan Presiden.

Pasal 103

(1)

Gubernur berkonsultasi dengan Presiden sebelum Sekretaris Daerah Aceh diberhentikan.

(2)

Gubernur menetapkan Sekretaris Daerah Aceh untuk diberhentikan dan disampaikan kepada Presiden.

(3)

Presiden menetapkan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota


Pasal 104

(1)

Sekretariat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.

(2)

Sekretaris daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang :

a.

membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan;

b.

mengoordinasikan dinas, lembaga, dan badan kabupaten/kota;

c.

membina Pegawai Negeri Sipil dalam kabupaten/kota.

(3)

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

(4)

Dalam hal sekretaris daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk bupati/walikota.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat daerah kabupaten/kota diatur dalam qanun kabupaten/kota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

(1)

Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(2)

Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum menetapkan seorang calon sekretaris daerah kabupaten/kota.

(3)

Bupati/walikota menetapkan seorang calon sekretaris daerah kabupaten/kota dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

(4)

Gubernur menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi sekretaris daerah kabupaten/kota dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 106

(1)

Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum sekretaris daerah kabupaten/kota diberhentikan.

(2)

Bupati/walikota menetapkan sekretaris dearah kabupaten/kota untuk diberhentikan dan disampaikan kepada Gubernur.

(3)

Gubernur menetapkan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan sekretaris daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Sekretariat DPRA


Pasal 108

(1)

Sekretariat DPRA dipimpin oleh Sekretaris DPRA.

(2)

Sekretaris DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRA.

(3)

Sekretaris DPRA mempunyai tugas :

a.

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRA;

b.

menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan;

c.

melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA;

d.

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA; dan

e.

menyediakan dan mengk(x)rdinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4)

Sekretaris DPRA dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pads ayat (3) huruf e wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRA.

(5)

Sekretaris DPRA dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan, DPRA dan secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Aceh.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRA diatur dalam Qanun Aceh.

Bagian Kelima
Sekretariat DPRK


Pasal 109

(1)

Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris DPRK.

(2)

Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRK.

(3)

Sekretaris DPRK mempunyai tugas :

a.

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK;

b.

menyusun rencana anggaran sekretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan;

c.

melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRK;

d.

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK; dan

e.

menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten/kota.

(4)

Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRK.

(5)

Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif berada di bawah koordinasi sekretaris daerah kabupaten/kota.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi sekretariat DPRK diatur dalam qanun kabupaten/kota.

Bagian Keenam
Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis Aceh, Kabupaten/Kota


Pasal 110

(1)

Dinas Aceh dan kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.

(2)

Dinas Aceh dan kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)

Kepala Dinas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Aceh.

(4)

Kepala dinas kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota.

(5)

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

(6)

Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pasal 111

(1)

Lembaga Teknis Aceh merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Aceh yang bersifat spesifik dapat berbentuk badan atau kantor.

(2)

Lembaga teknis kabupaten/kota merupakan unsur pendukung tugas bupati/walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota yang bersifat spesifik dapat berbentuk badan atau kantor.

(3)

Badan atau Kantor Aceh dan kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan atau kantor yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Kepala Badan atau Kantor Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Aceh.

(5)

Kepala badan atau kantor kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota.

(6)

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan atau Kantor Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

(7)

Dalam melaksanakan tugasnya kepala badan atau kantor kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh
Kecamatan


Pasal 112

(1)

Kecamatan dipimpin oleh camat.

(2)

Dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ walikota untuk menangani urusan pemerintahan kabupaten/kota.

(3)

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

a.

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada tingkat kecamatan;

b.

membina penyelenggaraan pemerintahan mukim, kelurahan, dan gampong;

c.

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan mukim, kelurahan, dan gampong;

d.

mengoordinasikan :

1)

kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2)

upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

3)

penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan

4)

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

(4)

Pengangkatan dan pemberhentian camat dilakukan oleh bupati/walikota.

(5)

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6)

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

(7)

Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat.

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada qanun kabupaten/kota.

Bagian Kedelapan
Kelurahan
 

Pasal 113

(1)

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan qanun kabupaten/kota dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(2)

Kelurahan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota.

(3)

Selain tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (2) lurah mempunyai tugas :

a.

melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b.

memberdayakan masyarakat;

c.

memberikan pelayanan kepada masyarakat;

d.

membina terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum; dan

e.

membangun Berta memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

(4)

Lurah sebagaimana dimaksud pads ayat (2) diangkat oleh bupati/walikota alas usul carnal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (3), lurah bertanggung jawab kepada camas.

(6)

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (3) dibantu oleh perangkat kelurahan,

(7)

Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pads ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada lurah.

(8)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah sebagaimana, dimaksud pads ayat (2) dan ayat (3), dapat dibentuk lembaga lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pads ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan peraturan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
MUKIM DAN GAMPONG


Bagian Kesatu
Mukim


Pasal 114

(1)

Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong.

(2)

Mukim dipimpin oleh imeum mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuha peuet mukim atau nama lain.

(3)

Imeum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan imeum mukim diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Kedua
Gampong


Pasal 115

(1)

Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain.

(2)

Pemerintahan gampong terdiri atas keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut tuha peuet atau nama lain.

(3)

Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 116

(1)

Dalam melaksanakan tugasnya keuchik dibantu perangkat gampong yang terdiri atas sekretaris gampong dan perangkat gampong lainnya.

(2)

Sekretaris gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris gampong dan perangkat gampong lainnya bertanggung jawab kepada keuchik.

Pasal 117

(1)

Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan gampong dilakukan dengan memperhatikan asal-usul dan prakarsa masyarakat.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi perangkat pemerintahan gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan keuchik diatur dengan Qanun Aceh.

BAB XVI

KEPEGAWAIAN

 

Pasal 118

(1)

Pegawai Negeri Sipil di Aceh merupakan satu kesatuan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional.

(2)

Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.

(3)

Pengelolaan manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.

Pasal 119

(1)

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur.

(2)

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 120

(1)

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antarkabupaten/kota dalam Aceh ditetapkan oleh Gubernur.

(2)

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antarkabupaten/kota antarprovinsi dan antarprovinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3)

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Aceh/kabupaten/kota ke departemen/lembaga pemerintah non-departemen atau sebaliknya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(4)

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 121

Penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil daerah setiap tahun anggaran diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 122

Pengembangan karir Pegawai Negeri, Sipil Aceh/kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antardaerah, dan kompetensi.

Pasal 123

(1)

Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di daerah dibebankan pada APBA/APBK yang bersumber dari alokasi dasar dalam dana alokasi umum.

(2)

Penghitungan dan penyesuaian besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pemindahan Pegawai Negeri Sipil di daerah dilaksanakan setiap tahun.

(3)

Penghitungan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(4)

Untuk penghitungan penyesuaian alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan pemutakhiran data pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Aceh/kabupaten/kota.

Pasal 124

(1)

Pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil Aceh/kabupaten/kota pada tingkat nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat Aceh/kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.

(2)

Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil Aceh/ kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVII
SYARI'AT ISLAM DAN PELAKSANAANNYA


Pasal 125

(1)

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'iyah dan akhlak.

(2)

Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 126

(1)

Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam.

(2)

Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 127

(1)

Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraah pelaksanaan syari'at Islam.

(2)

Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

(3)

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam.

(4)

Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
MAHKAMAH SYAR'IYAH
 

Pasal 128

(1)

Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.

(2)

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

(3)

Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 129

(1)

Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.

(2)

Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.

(3)

Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 130

Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) terdiri atas Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding.

Pasal 131

(1)

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(2)

Perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut nikah, talak, cerai, dan rujuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung.

(3)

Terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(4)

Perkara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyangkut nikah, talak, cerai, dan rujuk diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pasal 132

(1)

Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh.

(2)

Sebelum Qanun Aceh tentang hukum acara pada ayat (1) dibentuk :

a.

hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai ahwal al-syakhsiyah dan muamalah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

b.

hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Pasal 133

Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari'at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 134

(1)

Perencanaan, pengadaan, pendidikan, dan pelatihan serta pembinaan teknis terhadap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 difasilitasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, persyaratan, dan pendidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 135

(1)

Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

(2)

Dalam hal adanya perkara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua Mahkamah Agung dapat mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc pada Mahkamah Syar'iyah kepada, Presiden.

(3)

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dengan memperhatikan pengalamannya sebagai hakim tinggi di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

(4)

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar' iyah kabupaten/kota diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pasal 136

(1)

Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Syar'iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2)

Penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan kegiatan Mahkamah Syar'iyah dibiayai dari APBN, APBA, dan APBK.

Pasal 137

Sengketa wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir.

BAB XIX
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA


Pasal 138

(1)

MPU dibentuk diAceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

(2)

MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.

(3)

MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 139

(1)

MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 140

(1)

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a.

memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan

b.

memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

BAB XX
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG


Pasal 141

(1)

Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

a.

nilai-nilai Islam;

b.

sosial budaya;

c.

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

d.

keadilan dan pemerataan; dan

e.

kebutuhan.

(2)

Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3)

Masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota melalui penjaringan aspirasi dari bawah.

Pasal 142

(1)

Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2)

Perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota.

(3)

Kewenangan pemerintah Aceh dalam perencanaan, pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh bersifat lintas kabupaten/kota.

(4)

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang kabupaten/kota memperhatikan :

a.

adat budaya setempat;

b.

penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan, pengairan, dan utilitas;

c.

keberpihakan kepada masyarakat miskin;

d.

daerah-daerah rawan bencana;

e.

penyediaan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau serta untuk pelestarian taman nasional;

f.

pemberian insentif dan disinsentif;

g.

pemberian sanksi; dan

h.

pengendalian pemanfaatan ruang.

(5)

Masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang Aceh dan kabupaten/kota.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan qanun.

Pasal 143

(1)

Pembangunan Aceh dan kabupaten/kota dilaksanakan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat.

(2)

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan berkewajiban memperhatikan, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan hak-hak masyarakat Aceh.

(3)

Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

(4)

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.

(5)

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memasyarakatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh diatur dengan qanun.

Pasal 144

(1)

Dalam hal penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan serta pengairan dan utilitas, pelepasan hak atas tanah dilakukan menurut Undang-Undang ini.

(2)

Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memberikan penggantian yang layak yang disepakati bersama sebagai imbalan atas pencabutan hak.

(3)

Untuk melaksanakan pelepasan, Gubernur membentuk Tim Penilai Pencabutan Hak dan Penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelepasan hak atas tanah dan besarnya penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan,Qanun Aceh.

Pasal 145

Segala kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 harus memenuhi persyaratan :

a.

sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b.

bebas dari segala sengketa hak perseorangan dan komunitas sosial atas tanah; dan

c.

bebas dari status tanah yang peruntukannya digunakan untuk kepentingan agama.

Pasal 146

(1)

Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan tanah untuk pembangunan pemerintahan dan fasilitas umum lain.

(2)

Untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memiliki aset berupa tanah yang hak pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Pelaksanaan pembangunan di Aceh dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang nasional yang berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan, dan keadilan.

Pasal 148

(1)

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi serta menegakkan hak masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan.

(2)

Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam qanun.

Pasal 149

(1)

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.

(2)

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara, dan melestarikan Taman Nasional dan kawasan lindung.

(3)

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi.

(4)

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

(5)

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.

(6)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

(1)

Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.

(2)

Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lain.

(4)

Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pads ayat (1), Pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran, sarana clan prasarana.

BAB XXI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Pasal 151

(1)

Dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, pemerintah kabupaten/kota berwenang melaksanakan urusan bidang pos yang meliputi :

a.

pemberian izin pembentukan usaha jasa titipan;

b.

pemberian izin usaha jasa titipan untuk kantor cabang; dan

c.

penerbitan usaha jasa titipan untuk kantor cabang.

(2)

Pemerintah Aceh berwenang melaksanakan urusan bidang telekomunikasi yang meliputi :

a.

pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus, dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;

b.

pemberian izin untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum di wilayah Aceh sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;

c.

pengawasan terhadap layanan jasa telekomunikasi;

d.

pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis kabel cakupan provinsi;

e.

koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;

f.

pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah Aceh; dan

g.

pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.

(3)

Pemerintah Aceh berwenang menetapkan pedoman pembuatan menara dan pemberian izin galian untuk keperluan penarikan kabel telekomunikasi lintas kabupaten/jalan provinsi.

(4)

Kewenangan lain di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

(1)

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi perdesaan di Aceh.

(2)

Pendanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bersumber dari pendapatan negara bukan pajak sektor telekomunikasi.

Pasal 153

(1)

Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam.

(2)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh menetapkan pedoman etika penyiaran dan standar program siaran.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

(4)

Kewenangan lain di bidang pers dan penyiaran bagi Pemerintah Aceh, selain yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
PEREKONOMIAN


Bagian Kesatu
Prinsip Dasar


Pasal 154

(1)

Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.

(2)

Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Aceh.

(3)

Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja.

Bagian Kedua
Arah Perekonomian


Pasal 155

(1)

Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

(2)

Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.

(3)

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sumber Daya Alam


Pasal 156

(1)

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.

(2)

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.

(3)

Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

(4)

dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemerintah Aceh dapat :

a.

membentuk badan usaha milik daerah; dan

b.

melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara.

(5)

Kegiatan usaha sebagaimaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun asing.

(6)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.

(7)

Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), pelaksana kegiatan usaha wajib mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Aceh.

Pasal 157

(1)

Setiap pelaku kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.

(2)

Sebelum melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi yang besarnya akan diperhitungkan pada waktu pembicaraan kontrak kerja eksplorasi dan eksploitasi.

Pasal 158

Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Pasal 159

(1)

Setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Aceh berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat.

(2)

Dana pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1 % (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.

(3)

Rencana penggunaan dana pengembangan masyarakat guna membiayai program yang disusun bersama dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar kegiatan usaha dan masyarakat di tempat lain serta mengikutsertakan pelaku usaha yang bersangkutan diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.

(4)

Pembiayaan program pengembangan masyarakat dengan dana pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola sendiri oleh pelaku usaha yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya Alam
Minyak dan Gas Bumi
 

Pasal 160

(1)

Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.

(2)

Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.

(3)

Kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.

(4)

Sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan DPRA.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 161

Perjanjian kontrak kerja sama antara Pemerintah dan pihak lain yang ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan dapat diperpanjang setelah mendapat kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3).

Bagian Kelima
Perikanan dan Kelautan


Pasal 162

(1)

Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh.

(2)

Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut;

b.

pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan;

c.

pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

d.

penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya;

e.

pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan

f.

keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3)

Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut sekitar Aceh sesuai dengan kewenangannya.

(4)

Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Keenam
Perdagangan dan Investasi
 

Pasal 163

(1)

Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah kabupaten/kota menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas dari hambatan.

(2)

Penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan secara bebas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, laut dan udara tanpa hambatan pajak, bea, atau hambatan perdagangan lainnya, kecuali perdagangan dari daerah yang terpisah dari daerah pabean Indonesia.

Pasal 164

Setiap pelaku usaha di Aceh dapat membentuk organisasi, asosiasi profesi, dan asosiasi bisnis yang berbasis lokal dan mandiri.

Pasal 165

(1)

Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.

(3)

Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan,prosedur yang berlaku nasional berhak memberikan :

a.

izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum;

b.

izin konversi kawasan hutan;

c.

izin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan situ per tiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota;

d.

izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis dan ukuran;