MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 1047 /KMK.01/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN UNIT AKUNTANSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

 

MENTERI KEUANGAN,
 

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Keuangan perlu membentuk dan menunjuk. Unit Akuntansi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan dan Penunjukan Unit Akuntansi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

 

 

4.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

 

 

5.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

 

 

7.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.01/ 2006;

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN UNIT AKUNTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

PERTAMA

:

Membentuk dan menunjuk Unit Akuntansi Keuangan (UAK) di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri dari Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Keuangan dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini, dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA

:

Membentuk dan menunjuk Unit Akuntansi Barang Milik Negara (UABMN) di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri dari Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Kementerian Keuangan dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran HI Keputusan Menteri Keuangan ini, dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA

:

UAK dan UABMN menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan/ Barang Kementerian Keuangan yang mencakup Bagian Anggaran 15 dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh kantor/satker di lingkungan Kementerian Keuangan.

KEEMPAT

:

Dalam menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan/barang, UAK dan UABMN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KELIMA

:

Memerintahkan pimpinan unit organisasi Eselon I agar segera menunjuk UAK dan UABMN tingkat wilayah dan tingkat kantor/satuan kerja pada unit organisasi eselon I masing-masing dengan struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang masing-masing tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEENAM

:

Menugaskan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal untuk segera mengakomodasikan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Keputusan Menteri Keuangan ini dalam Struktur Organisasi dan Tata  Kerja Departemen Keuangan.

KETUJUH

:

Bagi unit-unit organisasi yang telah membentuk unit akuntansi agar menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDELAPAN

:

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Menteri  Keuangan ini, Instruksi Menteri Keuangan Nomor 1/IMK.01/1999 tentang Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Di Lingkungan Departemen Keuangan dan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 3/IMK/2002 tentang Pelaksanaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Dalam Rangka Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN

:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

               

 

 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.

 

 

1.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

 

 

2.

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

 

 

3.

Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

 

 

4.

Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;

 

 

5.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;

 

 

6.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;

 

 

7.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan;

 

 

8.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;

 

 

9.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan;

 

 

10.

Inspektorat Jenderal, Departemen Keuangan;

 

 

11.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;

 

 

12.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan;

 

 

13.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan;

 

 

14.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Departemen Keuangan;

 

 

15.

Direktur Anggaran III, Departemen Keuangan;

 

 

16.

Kepala Biro Perencanaan dan  Keuangan, Departemen Keuangan;

 

 

17.

Kepala  Biro Perlengkapan, Departemen Keuangan;

 

 

18.

Kepala Biro Umum, Departemen Keuangan;

 

 

19.

Kepala  Biro Hukum, Departemen Keuangan; dan

 

 

20.

Kepala  Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Departemen Keuangan

               
             

Ditetapkan di Jakarta

             

pada tanggal 28 Desember 2006

             

MENTERI KEUANGAN

               
               

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI

 Lampiran................................