PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2005


TENTANG


PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

 

I.

UMUM

 

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggungjawab menurut prakarsa sendiri serta berdasai-kan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Diantara Pemerintahan Daerah tersebut mempunyai hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan, yaitu antara pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

 

Pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, ditekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

 

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

 

Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah.

 

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat.

 

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

 

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.

 

Disamping pengawasan tersebut di atas pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari, korupsi, kolusi serta nepotisme,

 

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah memberi penghargaan kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menunjukkan prestasi tertentu. Sebaliknya Pemerintah memberikan sanksi kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

 

 

 

 

Yang dimaksud dengan "susunan pemerintahan" meliputi : Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

 

 

 

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali. Apabila dipandang perlu dalam keadaan mendesak sewaktu-waktu dapat dilakukan koordinasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

 

 

 

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali. Apabila dipandang perlu dalam keadaan mendesak sewaktu-waktu dapat dilakukan koordinasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

 

 

 

Rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif Pemerintahan Daerah adalah sekumpulan jenis pendidikan dan pelatihan yang mempunyai karateristik tertentu, antara lain rumpun pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Pemerintahan Daerah, manajemen keuangan daerah, manajemen pemerintahan, manajemen pembangunan daerah, manajemen kependudukan dan pemberdayaan masyarakat.

 

 

 

Pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan-jabatan fungsional binaan Departemen Dalam Negeri antara lain jabatan fungsional Polisi Pamong Praja, Pengasuh Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Pengawas Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

 

 

 

Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

 

 

 

Standarisasi dalam penyusunan pedoman, pengembangan kurikulum, bimbingan penyelenggaraan, dan evaluasi pendidikan dan latihan dikoordinasikan dengan instansi pembina pendidikan dan latihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Ukuran, jenis, warna kertas dan penandatanganan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

 

 

 

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan wajib dipertimbangkan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

 

 

 

Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan lembaga lainnya adalah badan hukum yang sudah terakreditasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" di daerah yang bersifat wajib adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" di daerah yang bersifat pilihan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dekonsentrasi dan tugas pembantuan" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" di daerah yang bersifat wajib adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" di daerah yang bersifat pilihan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tugas pembantuan"sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unit pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen yaitu Inspektur Utama, Deputi Bidang Pengawasan pada Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Ayat (3)

Pejabat pengawas pemerintah adalah pegawai negeri sipil pusat/daerah yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagai wakil pemerintah atas pelaksanaan dekonsentrasi dilaksanakan oleh perangkat pusat di daerah dan/ atau oleh perangkat pemerintah daerah atas pelimpahan kewenangan yang telah dilakukan oleh Menteri/Menteri Negara/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Gubernur. Dalam pelaksanaannya Gubernur menugaskan Inspektorat Provinsi dan/atau aparat pengawas lainnya;

Ayat (2)

Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan oleh Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan pengelolaan pinjaman/hibah luar negeri di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri terhadap Gubernur dan oleh Inspektorat Provinsi terhadap Bupati/Walikota 2 (dua) minggu sebelum dan/atau sesudah berakhirnya masa bakti.

Huruf b

Pemeriksaan berkala dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati /Walikota.

Pemeriksaan sewaktu-waktu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota atas adanya surat pengaduan masyarakat, perintah khusus untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan terpadu dilakukan oleh tim gabungan antar Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota atau dengan pihak lain (lembaga pemerintah/pemerintah daerah/lembaga profesional yang independen) terhadap suatu program/kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau pemeriksaan pengaduan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Rencana pengawasan meliputi program kerja pengawasan, rencana kerja pemeriksaan, rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rencana pelaporan hasil pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4593