LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR                  118/PMK.07/2005
TENTANG         BALAI        LELANG

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

 

 

Contoh Pemberian Izin Balai Lelang

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /KM.7/200..

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PT. BALAI LELANG …………………
(NPWP : ………………………..)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa Saudara ………………., Direktur Utama PT Balai Lelang …………….. dengan surat Nomor : ………………tanggal ………….. mengajukan permohonan izin operasional Balai Lelang;
    b. bahwa permohonan izin operasional Balai Lelang sebagaimana dimaksud butir a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga kepada Perseroan Terbatas tersebut dapat diberikan izin operasional Balai Lelang;
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.06/2003;
    2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor …../PMK……/2005 tentang Balai Lelang;
   

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PT BALAI LELANG ……………………… (NPWP :………………………….).
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Balai Lelang kepada PT. Balai Lelang …………… (NPWP :……………..) yang berkedudukan di …………… dengan alamat ………………, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor ………tanggal…………… yang dibuat oleh Notaris…………….., yang telah disahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :……………….. tanggal …………….
KEDUA : Ruang lingkup usaha PT. Balai Lelang………….. adalah terbatas pada penyelenggaraan lelang non eksekusi sukarela; lelang aset BUMN/D berbentuk Persero; dan lelang aset milik bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, yang sudah dapat dilakukan terhitung sejak terbitnya Keputusan Menteri Keuangan ini.
KETIGA : Apabila dalam melaksanakan kegiatan usahanya Balai Lelang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku akan dicabut Izin Operasionalnya.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
    Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
    1. Menteri Keuangan;
    2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    3. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan;
    4. Direktur Lelang Negara, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;
    5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
    6. Kepala Kantor Wilayah ……. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara…………;
    7. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ………………….
    8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
         
        Ditetapkan di Jakarta
        pada tanggal
     

a.n.

MENTERI KEUANGAN
        DIREKTUR JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA,
         
        (Tanda tangan dan cap jabatan)
         
        NAMA LENGKAP
        NIP.

 

                                                                                                                        MENTERI KEUANGAN,

 

                                                                                                                        JUSUF ANWAR

  

Lampiran II...................