PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG
PRAKTIK KEDOKTERAN

 

I. UMUM
 

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Doktor dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.

 

Landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

 

Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

 

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan dokter gigi, maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter dan dokter gigi. Sebaliknya apabila tindakan medis yang dilakukan dapat berhasil, dianggap berlebihan, padahal dokter dan dokter gigi dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya berupaya untuk menyembuhkan, dan kegagalan penerapan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi tidak selalu identik dengan kegagalan dalam tindakan.

 

Berbagai upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakal sebagai penerima pelayanan, dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum.

 

Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi dirasakan belum memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masih sangat kurang.

 

Oleh karena itu untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak serta untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan obyektif seorang dokter dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

 

Konsil Kedokteran Indonesia merupakan suatu badan yang independen yang akan menjalankan fungsi regulator, yang terkait dengan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Disamping itu, peran dari berbagai organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan yang ada saat ini juga perlu diberdayakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter atau dokter gigi.

 

Dengan demikian, dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran selain tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, juga harus menaati ketentuan kode etik yang disusun oleh organisasi profesi dan didasarkan pada disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

 

Dalam menjalankan fungsinya Konsil Kedokteran Indonesia bertugas melakukan registrasi terhadap semua dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan bersama lembaga terkait lainnya terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran.

 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk meningkatkun, mengarahkan dan memberi landasan hukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlu diatur praktik kedokteran dalam suatu undang-undang. Untuk itu, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

 

Dalam Undang-Undang ini diatur:

 

1.

Asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien:

 

2.

Pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi disertai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan kewenangan;

 

3.

Registrasi dokter dan dokter gigi;

 

4.

Penyusunan, penetapan, dan pengesahan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi;

 

5.

Penyelenggaraan praktik kedokteran:

 

6.

Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

 

7.

Pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran; dan

 

8.

Pengaturan ketentuan pidana.

II.

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

   

Cukup jelas.

 

Pasal 2

   

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

   

a.

nilai ilmiah adalah bahwa praktik kedokteran harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik dalam pendidikan termasuk pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi;

   

b.

manfaat adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

   

c.

keadilan adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu:

   

d.

kemanusiaan adalah hahwa dalam penyelenggaraan praktik kedokteran memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras;

   

e.

keseimbangan adalah bahwa dalam penyelenggaraan praktik kedokteran tetap menjaga keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat;

   

f.

perlindungan dan keselamatan pasien adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.

 

Pasal 3

   

Cukup jelas.

 

Pasal 4

   

Cukup jelas.

 

Pasal 5

   

Cukup jelas.

 

Pasal 6

   

Cukup jelas.

 

Pasal 7

   

Ayat (1)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (2)

     

Yang dimaksud dengan "standar pcndidikan profcsi doktcr dan dokter gigi" adalah pendidikan prolesi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dcngan sistcm pendidikan nasional.

     

Penyusunan standar pendidikan profesi bagi dokter dan dokter gigi dilakukan oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi dengan mengikutsertakan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

     

Penyusunan standar pendidikan profesi bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dilakukan oleh kolegium kedokteran dan kolegium kedokteran gigi dengan mengikutsertakan asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi dan rumah sakit pendidikan.

     

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan standar pendidikan profesi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang telah ditetapkan tersebut diatas.

     

Yang dimaksud dengan "asosiasi institusi pendidikan kedokteran" adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran.

     

Yang dimaksud dengan "asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi" adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran gigi yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran gigi yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran gigi.

     

Yang dimaksud dengan "asosiasi rumah sakit pendidikan" adalah himpunan rumah sakit pendidikan dokter atau dokter gigi (teaching hospital).

 

Pasal 8

   

Huruf a

     

Cukup jelas.

   

Huruf b

     

Cukup jelas.

   

Huruf c

     

Standar kompetensi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi serta kolegium kedokteran dan kolegium kedokteran gigi.

   

Huruf d

     

Cukup jelas.

   

Huruf e

     

Penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi yang disahkan, terlebih dahulu ditetapkan bersama kolegium terkait.

   

Huruf f

     

Etika profesi adalah kode etik dokter dan kode etik dokter gigi yang disusun oleh lkatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

   

Huruf g

     

Pencatatan dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi dalam registrasi ulang.

 

Pasal 9

   

Cukup jelas.

 

Pasal 10

   

Cukup jelas.

 

Pasal 11

   

Cukup jelas.

 

Pasal 12

   

Cukup jelas.

 

Pasal 13

   

Cukup jelas.

 

Pasal 14

   

Ayat (1)

     

Unsur dari asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional yang masing-masing 2 (dua) orang terdiri atas 1I (satu) orang berlatar belakang pendidikan profesi dokter dan 1 (satu) orang dokter gigi.

     

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah orang yang peduli dan mempunyai komitmen tinggi untuk kepentingan pasien. Tokoh tersebut mempunyai wawasan nasional dan memahami masalah kesehatan tetapi bukan dokter atau dokter gigi.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (4)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (5)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 15

   

Cukup jelas.

 

Pasal 16

   

Cukup jelas.

 

Pasal 17

   

Cukup jelas.

 

Pasal 18

   

Huruf a

     

Cukup jelas.

   

Huruf b

     

Cukup jelas.

   

Huruf c

     

Cukup jelas.

   

Huruf d

     

Cukup jelas.

   

Huruf e

     

Cukup jelas.

   

Huruf f

     

Cukup jelas.

   

Huruf g

     

Cukup jelas.

   

Huruf h

     

Tidak menutup kemungkinan bagi dokter dan dokter gigi untuk tetap dapat menjalankan praktik kedokterannya. Hal ini dimaksudkan agar tetap dapat meningkatkan kemampuan profesinya.

 

Pasal 19

   

Cukup jelas.

 

Pasal 20

   

Cukup jelas.

 

Pasal 21

   

Cukup jelas.

 

Pasal 22

   

Cukup jelas.

 

Pasal 23

   

Cukup jelas.

 

Pasal 24

   

Dalam ketentuan ini diatur pula mengenai penggantian antarwaktu anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

 

Pasal 25

   

Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam ketentuan ini antara lain biaya registrasi dan sumber dana lain yang sah yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.

 

Pasal 26

   

Cukup jelas.

 

Pasal 27

   

Cukup jelas.

 

Pasal 28

   

Cukup jelas.

 

Pasal 29

   

Ayat (1)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (2)

     

Surat tanda registrasi dokter ditandatangani oleh Ketua Konsil Kedokteran dan surat tanda registrasi dokter gigi ditandatangani oleh Ketua Konsil Kedokteran Gigi. Dengan demikian, Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi tersebut juga registrar.

   

Ayat (3)

     

Huruf a

       

Cukup jelas.

     

Huruf b

       

Cukup jelas.

     

Huruf c

       

Surat keterangan sehat fisik dan mental adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dokter yang memiliki surat izin praktik.

     

Huruf d

       

Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan.

     

Huruf e

       

Cukup jelas.

   

Ayat (4)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (5)

     

Pertimbangan dimaksud dalam ayat ini untuk melihat apakah dokter atau dokter gigi tersebut selama menjalankan praktik kedokteran telah dikenakan sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, atau putusan hakim.

   

Ayat (6)

     

Memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi dilakukan dengan membuat daftar yang memuat nama dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan hal lain yang terkait dengan ketentuan tentang registrasi dokter atau dokter gigi.

 

Pasal 30

   

Ayat (1)

     

Evaluasi dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia meminta pengujian setelah dilakukan evaluasi terhadap kesahan ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

   

Ayat (4)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 31

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "surat tanda registrasi sementara dokter dan dokter gigi" adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi kepada dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan di bidang kedokteran.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 32

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "surat tanda registrasi bersyarat dokter dan dokter gigi" adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi di Indonesia bagi dokter atau dokter gigi warga negara asing.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (4)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 33

   

Cukup jelas.

 

Pasal 34

   

Cukup jelas.

 

Pasal 35

   

Ayat (1)

     

Huruf a

       

Cukup jelas.

     

Huruf b

       

Cukup jelas.

     

Huruf c

       

Cukup jelas.

     

Huruf d

       

Cukup jelas.

     

Huruf e

       

Cukup jelas.

     

Huruf f

       

Cukup jelas.

     

Huruf g

       

Cukup jelas.

     

Huruf h

       

Cukup jelas.

     

Huruf i

       

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan bagi dokter dan dokter gigi untuk menyimpan obat selain obat suntik sebagai upaya untuk menyelamatkan pasien.

       

Obat tersebut diperoleh dokter atau dokter gigi dari apoteker yang memiliki izin untuk mengelola apotek.

       

Jumlah obat yang disediakan terbatas pada kehutuhan pelayanan.

     

Huruf j

       

Cukup jelas.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 36

   

Cukup jelas.

 

Pasal 37

   

Ayat (1)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (2)

     

Dokter atau dokter gigi yang diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, atau tugas kenegaraan yang bersifat insidentil tidak memerlukan surat izin prakrik, tetapi harus memberitahukan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan.

   

Ayat (3)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 38

   

Cukup jelas.

 

Pasal 39

   

Cukup jelas.

 

Pasal 40

   

Ayat (1)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (2)

     

Dalam hal dokter atau dokter gigi pengganti bukan dari keahlian yang sama, dokter atau dokter gigi tersebut harus menginformasikan kepada pasien yang bersangkutan.

 

Pasal 41

   

Cukup jelas.

 

Pasal 42

   

Cukup jelas.

 

Pasal 43

   

Cukup jelas.

 

Pasal 44

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "standar pelayanan" adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.

   

Ayat (2)

     

Yang dimaksud dengan "strata sarana pelayanan" adalah tingkatan pelayanan yang standar tenaga dan peralatannya sesuai dengan kemampuan yang diberikan.

   

Ayat (3)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 45

   

Ayat (1)

     

Pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Namun, apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah pengampuan (under curatele) persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara lain suami/isteri/, ayah/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung.

     

Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persctujuan. Namun, setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan, segera diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan.

     

Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, maka penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar. Apabila tidak ada yang mengantar dan tidak ada keluarganya sedangkan tindakan medis harus dilakukan maka penjelasan diberikan kepada anak yang bersangkutan atau pada kesempatan pertama pasien sudah sadar.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Penjelasan hendaknya diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti karena penjelasan merupakan landasan untuk memberikan persetujuan. Aspek lain yang juga sebaiknya diberikan penjelasan yaitu yang berkaitan dengan pembiayaan.

   

Ayat (4)

     

Persetujuan lisan dalam ayat ini adalah persetujuan yang dibrikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang diartikan sebagai ucapan setuju.

   

Ayat (5)

     

Yang dimaksud dengan "tindakan medis berisiko tinggi" adalah seperti tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya.

   

Ayat (6)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 46

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "rekam medis" adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

   

Ayat (2)

     

Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis, berkas dan catatan tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun. Perubahan catatan atau kesalahan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan dibubuhi paraf petugas yang bersangkutan.

   

Ayat (3)

     

Yang dimaksud dengan "petugas" adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi (personal identification number).

 

Pasal 47

   

Cukup jelas.

 

Pasal 48

   

Cukup jelas.

 

Pasal 49

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "kendali mutu" adalah suatu sistem pemberian pelayanan yang efisien, efektif, dan berkualitas yang memenuhi kebutuhan pasien.

     

Yang dimaksud dengan "kendali biaya' adalah pembiayaan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien didasarkan pola tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

   

Ayat (2)

     

Yang dimaksud dengan "audit medis'' adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.

   

Ayat (3)

     

Cukup jelas.

 

Pasal 50

   

Yang dimaksud dengan "standar profesi' adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

   

Yang dimaksud dengan "standar prosedur operasional" adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

 

Pasal 51

   

Cukup jelas.

 

Pasal 52

   

Cukup jelas.

 

Pasal 53

   

Cukup jelas.

 

Pasal 54

   

Cukup jelas.

 

Pasal 55

   

Ayat (1)

     

Yang dimaksud dengan "penegakan disiplin" dalam ayat ini adalah penegakan aturan-aruran dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Yang dimaksud dengan "independen" dalam ayat ini adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya tidak terpengaruh oleh siapa pun atau lembaga lainnya.

 

Pasal 56

   

Tanggung jawab dimaksud meliputi tanggung jawab administratif, sedangkan dalam pelaksanaan teknis Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah otonom dan mandiri.

 

Pasal 57

   

Ayat (1)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (2)

     

Yang dimaksud dengan kata "dapat" dalam ayat ini dilakukan dengan memperhatikan pengaduan terhadap dokter atau dokter gigi yang praktik, dan luas wilayah kerja.

 

Pasal 58

   

Cukup jelas.

 

Pasal 59

   

Ayat (1)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (2)

     

Huruf a

       

Cukup jelas.

     

Huruf b

       

Cukup jelas.

     

Huruf c

       

Cukup jelas.

     

Huruf d

       

Cukup jelas.

     

Huruf e

       

Cukup jelas.

     

Huruf f

       

Cukup jelas.

     

Huruf g

       

Pengetahuan di bidang hukum kesehatan diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan yang menyangkut aspek hukum dalam bidang kesehatan baik yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan maupun lembaga lainnya yang terakreditasi.

     

Huruf h

       

Cukup jelas.

 

Pasal 60

   

Cukup jelas.

 

Pasal 61

   

Cukup jelas.

 

Pasal 62

   

Cukup jelas.

 

Pasal 63

   

Cukup jelas.

 

Pasal 64

   

Cukup jelas.

 

Pasal 65

   

Cukup jelas.

 

Pasal 66

   

Ayat (1)

     

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, tetapi tidak mampu mengadukan secara tertulis, dapat mengadukan secara lisan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang yang secara langsung mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran. Termasuk juga dalam pengertian "orang" adalah korporasi (badan) yang dirugikan kepentingannya.

 

Pasal 67

   

Cukup jelas.

 

Pasal 68

   

Cukup jelas.

 

Pasal 69

   

Cukup jelas.

 

Pasal 70

   

Cukup jelas.

 

Pasal 71

   

Cukup jelas.

 

Pasal 72

   

Cukup jelas.

 

Pasal 73

   

Ayat (1)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (2)

     

Cukup jelas.

   

Ayat (3)

     

Tenaga kesehatan dimaksud antara lain bidan dan perawat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 74

   

Lihat penjelasan Pasal 49 ayat (2).

 

Pasal 75

   

Cukup jelas.

 

Pasal 76

   

Cukup jelas.

 

Pasal 77

   

Cukup jelas.

 

Pasal 78

   

Cukup jelas.

 

Pasal 79

   

Cukup jelas.

 

Pasal 80

   

Cukup jelas.

 

Pasal 81

   

Cukup jelas.

 

Pasal 82

   

Cukup jelas.

 

Pasal 83

   

Cukup jelas.

 

Pasal 84

   

Cukup jelas.

 

Pasal 85

   

Cukup jelas.

 

Pasal 86

   

Cukup jelas.

 

Pasal 87

   

Cukup jelas.

 

Pasal 88

   

Cukup jelas.

         
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4431