PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2000


TENTANG


TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

 

 

b.

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur tatacara pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;

 

 

2.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

 

 

3.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101);

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

 ;

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH.

 

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

 

 

1.

Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

 

 

2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

 

 

3.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

 

4.

Rencana stratejik atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.

 

 

5.

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Renstra.

 

 

6.

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan adalah pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra.

 

 

7.

Pertanggungjawaban untuk hal tertentu adalah pertanggungjawaban atas perbuatan pribadi Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang diduga mengandung unsur tindak pidana sewaktu waktu selama masa jabatan.

 

 

8.

Komisi Penyelidik Independen yang selanjutnya disebut Komisi, adalah suatu panitia independen yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden atau oleh

 

 

9.

Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang bertugas menyelidiki alasan dan penyebab penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

 

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH


BagianPertama
Umum


Pasal 2

 

 

(1)

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD.

 

 

(2)

Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

a.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah terdiri dari;

b.

pertanggungjawaban akhir tahun anggaran;

c.

pertanggungjawaban akhir masa jabatan;

d.

pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

Pasal 4

(1)

Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra.

 

 

(2)

Setiap daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

(3)

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran


Pasal 5

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra.

Pasal 6

(1)

Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripuma DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2)

Dokumen pertanggung jawaban akhir tahun angggaran yang telah dibacakan oleh Kepala Daerah, kemudian diserahkankepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

(3)

Penilaian olehDPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah paling lambat selesai 1(satu) bulan setelah dokumen pertanggung jawaban akhir tahun anggaran diserahkan.

(4)

Apabila sampai dengan 1(satu) bulan sejakpenyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.

Pasal 7

(1)

Pertanggungjawaban Kepata Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat diper tanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.

(2)

Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

(3)

Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 8

(1)

Apabila pertanggungjawaban ditolak, Kepala Daerah harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari.

(2)

Apabila Kepala Daerah tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota.

Pasal 9

(1)

DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diserahkan.

(2)

Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.

(3)

Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

(4)

Penolakan DPRD atas laporan yang telah disempurnakan hanya dapat diputuskan atas persetujuan sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 10

(1)

Apabila laporan pertangungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur ditolak untuk keduakalinya, DPRD mengusulkan pemberhentian Gubemur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

(2)

Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota ditolak untuk keduakalinya, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur.

Pasal 11

Dalam hal  pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ditolak untuk kedua kalinya :

a.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membentuk Komisi Penyelidik Independen untuk Propinsi;

b.

Gubernur membentuk Komisi Penyelidik Independen untuk Kabupaten/Kota.

Pasal 12

(1)

Anggota Komisi terdiri dari para ahli yang berkompeten, independen, non partisan yang kredibilitasnya diakui oleh masyarakat, dan berdomisili di wilayah Indonesia bagi Propinsi atau berdomisili di Propinsi setempat bagi Kabupaten/Kota.

(2)

Jumlah anggota Komisi paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 13

(1)

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas membantu Pemerintah untuk menilai kesesuaian keputusan penolakan DPRD dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Hasil penilaian atas keputusan penolakan pertanggungjawaban Gubernur oleh Komisi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada Presiden.

(3)

Hasil penilaian atas keputusan penolakan pertanggungjawaban Bupati/Walikota oleh Komisi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

(4)

Masa tugas Komisi berakhir setelah proses pertanggungjawaban Kepala Daerah dinyatakan selesai.

Pasal 14

(1)

Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubemur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diteruskan kepada Presiden untuk disahkan.

(2)

Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk disahkan.

Pasal 15

(1)

Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas  penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Presiden membatalkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(2)

Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membatalkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 16

Dengan dibatalkannya keputusan DPRD atas penolakan pertangung jawaban akhir tahun Gubernur atau Bupati/Walikota :

a.

usul pemberhentian sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan ditolak;

b.

DPRD merehabilitasi nama baik Gubernur atau Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan


Pasal 17

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Kepala Daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra.

Pasal 18

(1)

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

(2)

Setelah dibacakan Kepala Daerah, dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diserahkan kepada DPRD, untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

(3)

Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungj awaban akhir masa jabatan diterima oleh DPRD.

(4)

Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah diterimanya dokumen oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum dapat memutuskan penilaiannya, pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut dianggap diterima.

Pasal 19

(1)

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.

(2)

Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

(3)

Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, yang terdiri dari seluruh Fraksi.

Pasal 20

Apabila pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah ditolak, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Karena Hal Tertentu


Pasal 21

Pertanggungjawaban karena hal tertentu merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.

Pasal 22

(1)

Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat dipanggil oleh DPRD atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2)

Pemanggilan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pemintaan sekurang kurangnya 1/3 (sepertiga) dari seluruh anggota.

Pasal 23

DPRD mengadakan Sidang Paripurna untuk membahas keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah memberikan keterangan.

Pasal 24

(1)

DPRD dapat membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki kebenaran keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.

(2)

Berdasarkan hasil penyelidikan Panitia Khusus, DPRD dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak keterangan Kepala Daerah untuk hal tertentu.

Pasal 25

(1)

Apabila DPRD menolak pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(2)

Penyidikan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Presiden bagi Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Bupati/Walikota.

(3)

Apabila Gubernur dan atau Wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Gubernur dan atau Wakil Gubernur dari jabatannya.

(4)

Apabila Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memberhentikan sementara Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota dari j abatannya.

Pasal 26

(1)

Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

(2)

Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur dan atau Wakil Gubernur tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Gubernur dan Wakil Gubernur.

(3)

Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota tidak bersalah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 27

Apabila masa jabatan Kepala Daerah berakhir tidak bertepatan dengan waktu akhir tahun anggaran dan tidak lebih atau kurang dari 3 (tiga) bulan, pertanggungjawaban akhir masa jabatan mencakup pertanggungjawaban akhir tahun.

Pasal 28

(1)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

(2)

Materi yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 29

Gubernur dan atau Wakil Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat diberhentikan oleh Presiden apabila Gubernur dan atau Wakil Gubernur memperoleh penugasan lain dari Presiden.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 30

(1)

Bagi Kepala Daerah yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, penilaian pertanggungjawabannya didasarkan kepada :

a.

Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah apabila sisa masa jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun;

b.

Renstra apabila sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun.

(2)

Khusus untuk pertanggungjawaban akhir tahun anggaran pertama dari sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang Renstranya belum ditetapkan didasarkan kepada Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.

Pasal 31

Peraturan tata tertib DPRD tentang pertanggungjawaban Kepala Daerah yang telah ada, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Sekretaris Negara Republiklndonesia,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggaL 30 November 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggaL 30 November 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 209