KETENTUAN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

I. KETENTUAN UMUM

  1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui :

       a. pelelangan umum;
       b. pelelangan terbatas;
       c. pemilihan langsung;
       d. pengadaan langsung.
          1) Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman               secara luas melalui media massa, media cetak, dan pada papan pengumuman fesmi untuk               penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi               kualifikasi dapat mengikutinya.
         2) Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh              sekurang-kurangnya lima rekanan yang tercantum dalam daftar rekanan terseleksi (DRT)              yang dipilih di antara rekanan yang tercatat dalam daftar rekanan mampu (DRM) sesuai              dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya atau kualifilrasi kemampuannya, dengan              pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak, dan papan pengumuman resmi              untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha dapat mengetahuinya.
             
        3) Pemilihan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan             umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-             kurangnya tiga penawar dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga             diperoleh harga yang wajar dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dari rekanan             yang tercatat dalam daftar rekanan mampu (DRM) sesuai bidang usaha, ruang lingkupnya,             atau kualifikasi kemampuannya.
        4) Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di             antara rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan             terbatas atau pemilihan langsung.
   2.  Dalam persiapan dan penyelenggaraan pelelangan, pemilihan langsung, atau pengadaan         langsung harus diperhatikan :
        a. pembuatan dokumen lelang secara lengkap, jelas, dan tegas sehingga dapat diikuti dan             dimengerti oleh para peserta rekanan;
        b. daftar rekanan mampu (DRM) dari para rekanan;
        c. penggunaan kriteria dalam dokumen lelang atau persyaratan pengadaan secara rinci dan             jelas dan diberitahukan kcpada peserta/rekanan;
        d. adanya analisis biaya yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional)atau harga pasar             yang berlaku sebagai acuan dalam evaluasi kewajaran harga;
        e. tata cara evaluasi penawaran rekanan peserta;
        f.  penggunaan hasil produksi dalam negeri dan rancang bangun rekayasa nasional;
        g. pengutamaan rekanan golongan ekonomi lemah;
        h. pengutamaan rekanan setempat;
        i.  ketentuan mengenai tempat penyelenggaraan pelelangan.
 3. Dalam daftar rekanan mampu (DRM) dimuat rekanan yang telah lulus dalam prakualifikasi :
     a. Penetapan lulus prakualifikasi didasarkan antara lain atas hal-hal sebagai berikut :
         1)  akta pendirian perusahaan;
         2)  surat izin usaha yang masih berlaku;
         3)  nomor pokok wajib pajak (NPWP);
         4)  alamat yang sah, jelas, dan nyata;
         5)  referensi bank;
         6)  kemampuan modal usaha;
         7)  mampu dan tidak dinyatakan pailit;
         8)  referensi pengalaman pekerjaan untuk bidang usaha yang di prakualifikasikan;
         9)  pimpinan perusahaan tidak berstatus pegawai negeri;
        10) syarat mengenai kecakapan/keahliannya;
         1l) kelonggaran bagi rekanan golongan ekonomi lemah berupa pemberian bobot yang lebih               tinggi dalam penilaian kriteria prakualifikasi;
        12) bagi konsultan perseorangan, butir 1), 2), dan 6) tidak merupakan dasar prakualifikasi,               tetapi digantikan dengan akreditasi dari asosiasi/kelompok profesi yang bersangkutan.
    
    b. DRM sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai data setiap rekanan sebagai berikut :
        1)   nama;
        2)   nomor pokok wajib pajak (NPWP);
        3)   alamat;
        4)   izin usaha, akta pendirian perusahaan, dan rekening bank;
        5)   besarnya kekayaan perusahaan;
        6)   susunan modal;
        7)   bidang usaha;
        8)   daerah/tempat usaha;
        9)   golongan rekanan (golongan ekonomi lemah dan bukan golongan ekonomi lemah serta               kuaiifikasi kemampuannya);
        10) nama pengurus perusahaan;
        11) nama karyawan/pengurus ahli dan bidang keahliannya;
        12) pengalaman kerja;
        13) ketentuan bulir 4), 5), 6), 9), 10), dan 11) tidak berlaku untuk konsultan perseorangan,
 
4. Daftar rekanan mampu (DRM) digunakan sebagai persyaratan peserta rekanan dalam      penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud angka 1.
5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah scbagai     berikut :
    a. Keseluruhan dokumen kontrak yang bersangkutan harus disusun sesuai dengan ketentuan yang         berlaku dan/atau ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman luar negeri yang         bersangkutan;
    b. Rekanan yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki reputasi yang balk, antara lain         dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaannya pada kontrak yang lain pada waktu yang lalu, di         departemen/ lembaga/BUMN/BUMD yang bersangkutan atau di tempat pemberi kerja yang         lain;
    c. Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntungkan negara dan        dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan cara pembayaran, valuta pembayaran,        dan ketentuan penyesuaian harga yang mungkin terdapat pada kontrak yang bersangkutan.        Harga yang disepakati telah dibandingkan dengan daftar harga (price list), analisis biaya yang        dikalkulasikan secara keahlian (profesional), harga pasar yang berlaku, perhitungan perencana        (engineers estimate), dan harga kontrak pekerjaan yang sejenis sebelumnya di        departemen/lembaga/ BUMN/BUMD yang bersangkutan atau di tempat pemberi kerja yang        lain;
   d. Kualitas pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan dijamin akan dapat dipenuhi oleh        rekanan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan kontrak.
II. PELELANGAN UMUM
    1. Pendahuluan
        a. Pelelangan umum dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas Rp             50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
        b. Keikutsertaan dalam pelelangan umum dilakukan dengan penawaran tertulis.
        c. Penawaran dilakukan berdasarkan syarat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau             barang yang akan dibeli, dan ketentuan lainnya. Syarat tersebut dapat diketahui oleh para             peminat melalui pengumuman dan penjelasan yang diberikan kepala kantor/satuan perja/             pemimpin proyek/bagian proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Ayat (9), huruf a.
        d. Biaya untuk penyelenggaraan pelelangan dan pembuatan dokumen disediakan pada DIK/             DIP dan dokumen lainnya yang disamakan. Dari para peminat pelelangan dipungut biaya             peserta yang jumiahnya disesuaikan dengan biaya penyediaan dokumen. Biaya tersebut             dipungut pada waktu peminat mengambil dokumen lelang. HasiI pungutan tersebut             merupakan penerimaan negara dan harus disetorkan ke rekening kas negara. Sepanjang             mengenai APBD penerimaan tersebut disetorkan ke rekening kas daerah. Sepanjang             mengenai BUMN penerimaan tersebut disetorkan ke rekening kas BUMN.
        e. Pelelangan dapat dilakukan dalam bagian-bagian dari satu kesatuan (paket) kegiatan :
            (1) yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
            (2) berupa penyerahan barang sejenis pada beberapa tempat;
            (3) yang tidak bermaksud untuk menghindari pelaksanaan pelelangan.
    2. Pembentukan Panitia Pelelangan
        a. Untuk melaksanakan pelelangan umum dibentuk panitia pelelangan yang selanjutnya disebut             panitia oleh kepala kantor/satuan kerja, atau pemimpin proyek/bagian proyek;
        b. Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya lima orang yang terdiri atas unsur:
            (1) perencanaan pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
            (2) penanggung jawab keuangan;
            (3) penanggung jawab perlengkapan/pemeliharaan dari kantor satuan kerja atau                  proyek/bagian proyek yang bersangkutan.
        Untuk hal-ha1 yang bersifat teknis, diikutsertakan pejabat dari instansi leknis yang berwenang;
        c. Kepala kantor/satuan kerja, pemimpin proyek/bagian proyek, pegawai pada badan             pengawasan keuangan dan pembangunan, inspektorat jenderal departemen dan unit             pengawasan lembaga dilarang duduk sebagai anggota panitia dari suatu unit yang menjadi             obyek pemeriksaannya.
        d. Panitia mempunyai tugas:
            1) menyusun dan menetapkan :
                a) rencana kerja dan syarat (RKS) pengadaan barang dan jasa;
                b) tata cara penilaian pelelangan;
                c) syarat peserta pelelangan;
                d) perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional);
                   yang disahkan oleh kepala kantor/satuan kerja, atau pemimpin proyek/bagian proyek;
             2) mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui media                  massa, media cetak dan pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum;
             3) mengundang peserta yang tidak termasuk dalam DRM untuk mengikuti prakualifikasi;
             4) memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang, termasuk RKS, dan membuat berita                  acara penjelasan;
             5) melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan                  dokumen penawaran;
             6) mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara                  hasil pelelangan;
             7) membuat laporan pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan kepada pemberi tugas                  (kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek).
         e. Masa kerja panitia berakhir setelah pemenang pelelangan ditunjuk atau sesuai dengan masa              kerja penugasannya.
    3. Dokumen Lelang
        a. Dokumen lelang terdiri atas RKS, gambar-gambar, dan keterangan lainnya.
        b. RKS sekurang-kurangnya memuat :
            1) syarat umum :
                a) keterangan mengenai pemberi tugas;
                b) keterangan mengenai perencanaan (pembuat desain);
                c) keterangan mengenai direksi;
                d) syarat peserta pelelangan;
                e) bentuk surat penawaran dan cara penyampaiannya.
            2) syarat administratif :
                a) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
                b) tanggal penyerahan pekerjaan/barang;
                c) syarat pembayaran;
                d) denda atas kelambatan;
                e) besarnya jaminan penawaran;
                f) besarnya jaminan pelaksanaan.
            3) syarat teknis :
                a) jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
                b) jenis dan mutu bahan, antara lain bahwa semaksimal mungkin harus menggunakan hasil                     produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional;
                c) gambar detail, gambar konstruksi, dan sebagainya.
        c. Penjelasan mengenai dokumen lelang diberikan pada hari pemberian penjelasan.
    4. Syarat Peserta Pelelangan
        a. Rekanan yang ikut serta dalam pelelangan umum harus mempunyai :
            1) neraca perusahaan terakhir, daftar susunan pemilikan modal, susunan pengurus, dan akta                 pendiriannya beserta perubahan-perubahannya;
            2) Izin usaha dalam bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan                 diserahkan;
            3) cukup pengalaman dalam usahanya;
            4) peralatan yang diperlukan;
            5) surat ketetapan nomor pokok wajib pajak (NPWP);
            6) referensi bank dengan ketentuan bahwa referensi bank luar negeri harus mendapat                 rekomendasi dari Bank Indonesia.
        b. Peserta pelelangan harus menyerahkan surat jaminan penawaran dari bank umum atau             perusahaan asuransi kenrgian, sebesar 1% (satu persen) sampai 3% (tiga persen) dari             perkiraan harga penawaran. Jika peserta berkedudukan di luar negeri, diserahkan surat             jaminan penawaran dari bank devisa di Indonesia atau bank di luar negeri yang             direkomendasikan oleh Bank Indonesia. Surat jaminan penawaran tersebut segera             dikembalikan apabila yang bersangkutan tidak menjadi pemenang dalam pelelangan. Surat             jaminan penawaran menjadi milik negara apabila peserta mengundurkan diri setelah             memasukkan dokumen penawarannya dalam kotak pelelangan.
        c. Dilarang ikut sebagai peserta/penjamin dalam penawaran :
            1) pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara/daerah, dan pegawai bank milik                 pemerintah/daerah;
            2) mereka yang dinyatakan pailit;
            3) mereka yang pengikutsertaannya akan bertentangan dengan tugasnya (conflict of                 interest);
    5. Pengumuman dan Pemberian Penjelasan
        a. Pada pengumuman pclelangan antan lain dimuat :
            1) nama instansi yang akan mengadalian pelelangan;
            2) uraian singkat mengenai pckerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli;
            3) syarat peserta pelelangan;
            4) tempat, hari, dan waktu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta;
            5) tempat, hari, dan waktu untuk memperoleh dokumen lelang dan keterangan lainnya;
            6) tempat, hari dan waktu untuk pemberian penjelasan mengenai dokumen lelang dan                 keterangan lainnya;
            7) tempat, hari, dan waktu pelelangan akan diadakan;
            8) tempat, hari, dan waktu penyampaian penawaran;
            9) alamat tujuan pengiriman dokumen-dokumen penawaran.
        b. Agar para peminat pelelangan mempunyai cukup waktu untuk melakukan persiapan,             tenggang waktu :
            1) antara hari pengumuman dan hari pendaftaran sekurang-kurangnya tiga hari;
            2) antara hari pendaftaran dan hari pengambilan dokumen lelang serta                 kererangan-keterangan lainnya sekurang-kurangnya tiga hari kerja dan tidak melebihi                 lima hari kerja;
           3) antara hari pengambilan dokumen lelang dan hari pemberian penjelasan                sekurang-kurangnya tiga hari kerja dan tidak melebihi empat hari kerja;
           4) antara hari pemberian penjelasan dan hari pemasukan dokumen penawaran                sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja;
           5) bagi proyek yang lingkup pekerjaannya tidak sederhana, ketentuan jadwal waktu proses                pelelangan ditetapkan oleh panitia pelelangan yang tidak lebih dari empat bulan.
       c. Penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat (RKS) pengadaan barang dan jasa, syarat            peserta dan tata cara penilaian pelelangan yang disahkan oleh pemimpin proyek dilakukan di            tempat dan pada waktu yang ditentukan, dengan dihadiri oleh para calon peserta/peminat            pelelangan yang telah mengisi daftar hadir. Penjelasan mengenai dokumen lelang harus            diberikan kepada para peserra/rekanan secara jelas dan lengkap sehingga dapat diikuti dan            dimengerti. Dalam penjelasan tersebut harus diberitahukan juga mengenai kebutuhan            keterangan-keterangan lain yang perlu disampaikan oleh para peserta/rekanan. Dengan telah            diberikannya penjelasan, harus dihindarkan adanya tambahan ketentuan yang timbul            kemudian. Jika diperlukan penjelasan tambahan, penjelasan tambahan tersebut harus            disampaikan kepada semua peserta.
       d. Pemberian penjelasan mengenai dokumen lelang dan keterangan lainnya, termasuk            perubahannya, dibuatkan berita acara. Berita acara penjelasan yang ditandatangani oleh            panitia dan sekurang-kurangnya dua wakil dari calon pcserta/rekanan.
   6. Pengajuan dan Syarat Dokumen Penawaran
       a. Dalam pengajuan penawaran harus disertakan dokumen terasebut pada Nomor II, angka 4,            huruf a, dan huruf b.
       b. Surat penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
           1) bermeterai cukup, bertanggal, ditandatangani, dan diajukan dalam sampul tertutup.
           2) Panitia pelelangan dapat memilih salah satu dari tiga tata cara pemasukan dokumen                penawaran, yaitu dengan sistem :
               a. satu sampul;
               b. dua sampul;
               c. dua tahap.
              Tata cara pemasukan dokumen penawaran yang akan digunakan harus tercantum dengan               jelas dalam dokumen lelang dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan               (aanwijzing)
                a) Sistem Satu Sampul
                    Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul, yang                     mencakup semua persyaratan dan dokumen sebagaimana diminta dalam dokumen                     lelang yang akan dievaluasi oleh panitia pelelangan. Dokumen penawaran ini mencakup                     surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan                     perhitungan harga yang ditandatangani oleh calon rekanan sebagaimana disyaratkan                     dalam dokumen lelang. Kelengkapan dokumen lelang dimaksud serta dokumen lainnya                     yang mutakhir diperlukan oleh panitia pelelangan dalam menilai kualifikasi dan                     menentukan calon pemenang di antara calon rekanan yang bersangkutan.
                b) Sistem Dua Sampul
                    (1) Sampul I (pertama) berisi kelengkapan data administrasi dan teknis yang                           disyaratkan dan pada sampul tertulis Data Administratif dan Teknis.
                    (2) Sampul II (kedua) berisi data perhitungan harga penawaran dan pada sampul                           ditulis Data Harga Penawaran. Sampul I dan II dimasukkan ke dalam satu sampul                           (disebut sampul penutup).
                c) Sistem Dua Tahap Pemasukan dokumen penawaran pada sistem ini dilakukan dalam                     dua tahap dengan dua sampul.
                    (1) Tahap Pertama
                          Pada tahap pertama dimasukkan sampul pertama yang memuat                           persyaratan administratif dan teknis dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana                           disyaratkan dalam dokumen lelang. Dokumen yang disampaikan dalam tahap ini                           mencakup semua persyaratan yang diminta dalam dokumen lelang sepanjang tidak                           mencakup harga. Kelengkapan dokumen lelang dimaksud dan dokumen lainnya                           yang mutakhir diperlukan oleh panitia pelelangan dalam menilai kualifikasi teknis                           dan administralif dari calon rekanan yang bersangkutan.
                    (2) Tahap Kedua
                          Pada tahap kedua, calon rekanan yang telah dinyatakan lulus oleh panitia                           pelelangan pada evaluasi tahap pertama memasukkan penawaran harga dengan                           sampul kedua. Pada tahap ini calon rekanan yang bersangkutan diminta                           memasukkan harga penawaran pada satu tanggal yang telah ditentukan.                           Penawaran harga tersebut dikalkulasikan berdasarkan analisis teknis,administratif,                           dan syarat lainnya yang telah disepakati pada tahap pertama. Harga tersebut                           menjadi dasar pertimbangan panitia pelelangan dalam menentukan calon pemenang                           pelelangan.
                     3) Pada sampul dalam sistem satu sampul dan pada sampul penutup dalam sistem dua                          sampul serta sampul tahap I pada sistem dua tahap hanya dicantumkan alamat                          sesuai dengan Nomor II, angka 5, huruf a, butir 1) butir 2) dan butir 7) yang                          mengadakan pelelangan umum dan kata-kata Dokumen Penawaran Pelelangan ....                          (jenis, hari, tanggal, bulan, tahun, jam, akan diadakan pelelangan).
                     4) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul pada sistem satu sampul atau                          sampul penutup yang berisi sampul I dan sampul II pada sistem dua sampul atau                          sampul pertama pada sistem dua tahap dimasukan dalam satu sampul (disebut                          sampul luar).
                         Sampul luar hanya memuat alamat sesuai dengan Nomor II, angka 5, huruf a, butir                          1) dan butir 7) dan sampul dalam memenuhi syarat tersebut pada angka 6, huruf c                          butir 2) di atas. Pada penerimaan dokumen penawaran melalui pos, sampul luarnya                          diambil dengan diberi catatan tanggal penerimaannya. Dokumen penawaran yang                          diterima setelah pelelangan dilaksanakan tidak diikutsertakan dan dikembalikan                          kepada pengirim.
                     5) Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam                          angka dan huruf. Demikian juga jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai                          dengan jumlah yang tertera dalam huruf.
                     6) Dokumen penawaran dilarang dikirim kepada anggota panitia atau pejabat.
                     7) Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan sekaligus
                         dimasukkan ke dalam kotal tertutup yang terkunci dan disegel, yang disediakan
                         oleh panitia.
                     8) Penawaran dinyatakan gugur pada saat pembukaan sampul penawaran apabila :
                         a) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b titik                              4) dan 5);
                         b) disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf b titik 6);
                         c) disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan.
                     9) Dokumen penawaran yang belum memenuhi ketentuan pada huruf b, bulir 1),                          dapat dipenuhi kckurangannnya pada saat pembukaan pelelangan.
    7. Pembukaan Dokumen Penawaran
        a. Pada waktu yang relah ditentukan, panitia menyatakan dihadapan para peserta lelang bahwa             saat penyampaian dokumen penawaran telah ditutup.
        b. Setelah saat penyampaian dokumen pcnawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima dokumen             penawaran, surat keterangan, dan sebagainya dari para peserta. Perubahan atau susulan             pemberian bahan, demikian pula penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen             penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima, kecuali untuk memenuhi             kekurangan pada meterai, tanggal dan tandatangan. Ketentuan ini berlaku bagi sistem satu             sampul dan dua sampul.
        c. Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut:
            1. Sistem Satu Sampul
                a) Panitia pelelangan membuka kotak dan sampul dokumen Penawaran di hadapan para                     peserta.
                b) Semua dokumen penawaran dan surat keterangan yang berisi data administrarif,                     teknis, dan harga dibaca dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta dan                     kemudian dilampirkan pada berita acara pembukaan surat penawaran.
            2. Sistem Dua Sampul
                a) Panitia membuka kotak dan sampul penutup yang berisi sampul I dan sampul II di                     hadapan peserta.
                b) Sampul I yang berisi data administratif dan teknis dibuka dan data administratif yang                     ada dibaca dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta dan kemudian                     dilampirkan pada berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I.
                c) Sampul II yang berisi data harga disimpan oleh panitia pelelangan dan baru dibuka                     apabila penawar yang bersangkutan dinyatakan lulus evaluasi teknis dan administratif.
            3. Sistem Dua Tahap
                a) Panitia membuka kotak dan sampul I di hadapan peserta.
                b) Sampul I yang berisi data administratif dan teknis dibuka dan data administratif yang                     ada dibaca dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta dan kemudian                     dilampirkan pada berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I.
                c) Sampul II yang berisi data harga baru boleh diserahkan oleh penawar kepada panitia                     pelelangan apabila penawar yang bersangkutan telah dinyatakan lulus evaluasi teknis                     dan administratif, yang merupakan hasil evaluasi dari dokumen yang dimasukkan                     dalam sampul I.
                 d. Dari data administratif yang sudah dibaca, panitia menyatakan mana yang lengkap dan                      mana yang tidak lengkap serta mencantumkannya dalam berita acara.
                 e. Kelainan dan kekurangan yang dijumpai dalam data administratif dinyatakan pula                      dalam berita acara.
                 f. Para peserta yang hadir diberi kesempatan melihat dokumen penawaran yang                     disampaikan kepada panitia.
                 g. Setelah pembacaan dan penetapan lengkap tidaknya dokumen penawaran tersebut,                      panitia segera membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran yang memuat                      hal-hal tersebut di atas dan keterangan lainnya.
                 h. Berita acara, setelah dibaca dengan jelas, ditandatangani oleh panitia yang hadir dan                      oleh sekurang-kurangnya dua orang wakil para peserta yang hadir.
                  i. Pada sistem satu sampul dan sistem dua sampul, panitia pelelangan dapat melakukan                      klarifikasi teknis sepanjang tidak mengubah substansi. Pada sistem dua tahap, panitia                      pelelangan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dengan para peserta yang                      dinyatakan memenuhi persyaratan teknis.
                  j. Hasil evaluasi data administratif dan teknis disampaikan kepada para peserta. Data                      administratif dan teknis yang tidak memenuhi syarat dan tidak dapat                      dipertanggungjawabkan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan. Pada                      sistem dua sampul pengembaliannya disertai dengan sampul II yang berisi data harga                      penawaran yang belum dibuka oleh panitia.
                 k. Pada sistem satu sampul dilakukan analisis harga secara detail bagi peserta yang                      memenuhi syarat administratif dan teknis. Pada sistem dua sampul, peserta yang data                      administratif dan teknisnya memenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan.                      diundang lagi untuk mengikuti pembukaan sampul II yang berisikan harga penawaran.                      Harga penawaran tersebut dinilai secara detail oleh panitia pelelangan. Pada berita                      acara pembukaan sampul II disertakan dokumen penawaran dengan semua                      lampirannya dan surat keterangan serta sampulnya.
                 1. Peserta yang lulus evaluasi tahap 1 diundang lagi untuk menyampaikan sampul tahap                      II yang berisi harga penawaran. Panitia pelelangan tidak melakukan analisis harga                      secara detail. Yang dipertimbangkan sebagai calon pemenang adalah yang                      menawarkan harga terendah.
    8. Penetapan Calon Pemenang
        a. Penilaian penawaran dilakukan dengan penelitian teknis terlebih dahulu. Apabila             persyaratan/ spesifikasi teknis telah dipenuhi sesuai dengan  persyaratan yang ditentukan             dalam dokumen lelang, penilaian dilanjutkan dengan  penelitian harga. Perubahan atau             susulan pcmberian bahan, yang mengubah substansi, demikian pula penjelasan secara lisan             atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan, tidak dapat diterima kecuali             unluk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan sebagaimana             dimaksud pada angka 6, huruf b, butir 1). Ketentuan ini berlaku bagi sistem satu sampul dan             sistem dua sampul.
        b. Apabila harga dalam penawaran telah dianggap wajar, dan dalam batas ketentuan mcngenai             harga satuan (harga standar) yang telah ditetapkan, serta telah sesuai dengan ketentuan,             maka Panitia Pelelangan menetapkan tiga peserta yang telah memasukkan penawaran yang             paling menguntungkan bagi negara dalam arti :
            1) penawaran secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
            2) perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan;
            3) penawaran tersebut adalah yang terendah di antara penawaran-penawaran yang                 memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2);
            4) telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri.
        c. Keputusan mengenai calon pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di             atas diambil oleh panitia dalam suatu rapat yang dihadiri oleh lebih dari dua pertiga dari             jumlah anggota. Apabila pada rapat pertama tidak dicapai kuorum, pada rapat berikutnya             dapat diambil keputusan bilamana dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
        d. Dalam hal dua peserta atau lebih mengajukan harga yang sama, panitia dengan             memperhatikan ketentuan Lampiran I ini memilih peserta yang menurut pertimbangannya             mempunyai kecakapan dan kemampuan yang lebih besar, dan harus dicatat dalam berita             acara.
        e. Calon pemenang pelelangan harus sudah ditetapkan oleh panitia pelelangan,             selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah pembukaan dokumen penawaran sistem satu             sampul, dan pembukaan dokumen penawaran sampul TI pada sistem dua sampul dan pada             sistem dua tahap.
         f. Setelah calon pemenang pelelangan ditetapkan, panitia pelelangan segera membuat berita             acara hasil pelelangan yang memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian,             rumus-rumus yang digunakan dan sebagainya, sampai pada penetapan calon pemenangnya.             Berita acara hasil pelelangan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota panitia.
        g. Panitia membuat laporan kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai             penetapan pemenang yang untuk selanjutnya disebut pejabat yang berwenang. Laporan             tersebut disertai usul serta penjelasan tambahan dan keterangan lain yang dianggap perlu             sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Tembusan laporan dan berita             acara pelelangan disampaikan kepada inspektorat jenderal pada departemen atau unit             pengawasan pada lembaga.
        h. Setelah calon pemenang pelelangan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf g, surat             jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Nomor II, angka 4, huruf b,             dikembalikan kepada peserta yang tidak menjadi pemenang selambat-lambatnya dalam             waktu tiga hari.
    9. Penetapan Pemenang Pejabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai penetapan         pemenang pelelangan untuk selanjutnya disebut pejabat yang berwenang adalah :
        a. kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek untuk pelelangan             yang bernilai sampai dengan Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).
        b. Direktur jenderal atau pejabat yang setingkat untuk pelelangan yang bernilai di atas Rp             2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000, (lima miliar rupiah).
        c. Menteri/ketua lembaga untuk pelelangan yang bernilai di atas Rp 5.000.000.000.- (lima             miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah).
        d. Menteri/ketua lembaga setelah mendapat persetujuan Menteri Koordinator Bidang             Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan unluk pelelangan yang bernilai di atas             Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
        e. Di lingtungan badan-badan usaha milik negara dan milik daerah, pengambilan keputusan             mengenai penetapan pemenang pelelangan ditentukan sebagai berikut :
            1) pimpinan badan usaha milik negara dan milik daerah berwenang mengambil keputusan                 mengenai penetapan pemenang pelelangan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan                 Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah).
            2) Untuk penetapan pemenang pelelangan pengadaan yang bernilai di atas Rp                 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah), badan usaha milik negara dan milik daerah                 mengajukan permohonan persetujuan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang                 Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan, baik dananya bersumber dari                 anggaran perusahaan maupun yang bersumber sebagian atau seluruhnya dari DIP atau                 dokumen yang disamakan, kecuali pengadaan barang dan jasa yang sifatnya                 operasional/eksploitasi Direksi badan usaha milik negara/milik daerah mengambil                 keputusan mengenai penetapan pemenang pelelangan tersebul setelah mendapar                 persetujuan dari Menteri Koordinalor Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan                 Pembangunan.
         f. Di lingkungan pemerintah daerrih pengambilan keputusan mengenai penetapan pemenang             pelelangan yang ditentukan sebagai berikut :
            1) untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD tingkat I:
                a) Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek untuk                     pelelangan yang bernilai sampai dengan Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
                b) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk pelelangan yang bernilai di atas Rp                     2.000.000.000,- (dua milyar rupiaah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima                     milyar rupiah).
                c) Gubernur Kepala Daersrh Tingkat I untuk pelelangan yang bernilai di atas Rp                     5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000, (sepuluh                     milyar rupiah) selelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
                d) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk pelelangan yang bernilsi di atas Rp.                     10.000.000.000.- sepuluh milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri                     Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, Pengajuan                     tersebut dikirimkan langsung kcpada Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan                     dan Pengawasan Pembangunan dengan tembusan kepada Menteri DaIam Negeri.
            2) Untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD tingkat II :
                a) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek untuk                     pelelangan yang bcrnilai sampai dengan Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
                b) Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya untuk pelelangan yang bernilai di                     atas Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,-                     (dua milyar rupiah).
                c) Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya untuk pelelangan yang bernilai di                     atas Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,-                     (lima miliar rupiah) setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
                d) Bupati Kepala Daerah Tingkat 1I/Walikolamadya untuk pelelangan yang bernilai di                     atas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,-                     (sepuluh miliar rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.                     Pengajuan tersebut dikirimkan langsung kepada Menteri Dalam Negeri dengan                     tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
                e) Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya untuk pelelangan yang bernilai di                     atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) setelah mendapat persetujuan                     Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan.                     Pengajuan persetujuan tersebut dikirimkan langsung kepada Menteri Koordinator                     bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan dengan tembusan kepada                     Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Menteri Dalam Negeri.
         g. untuk mendapatkan perselujuan penetapan pelelangan yang bernilai di atas Rp              10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi,              Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, menteri/ketua lembaga/direksi              BUMN/BUMD/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati Kepala Daerah Tingkat              II/Walikotamadya menyampaikan pernyataan mengenai hasil penelitian/ pelaksanaan              /evaluasi lelang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau pejabat setingkat/direksi              BUMN/BUMD/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati Kepala Daerah tingkat              II/Walikotamadya bersangkutan.
    10. Pengumuman Pemenang
          a. Keputusan pejabat yang berwenang tentang penetapan pemenang pelelangan diumumkan               oleh panitia kepada para peserta selambat-lambatnya dua hari keja setelah diterimanya               keputusan tersebut. Penetapan pemenang pelelangan selanjutnya diumumkan secara luas.
          b. Kepada peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang pelelangan diberikan               kesempatan untuk mengajukan sanggahan sccara tertulis kepada atasan dari pejabat yang               berwenang selambat-lambatnya dalam waktu empat hari kerja setelah hari pengumuman               tersebut.
          c. Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap pelaksanaan prosedur pelelangan. Jawaban               terhadap sanggahan diberikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu empat hari               kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut.
          d. Setelah penetapan/pemenang pelelangan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf               a, surat jaminan penawaran segera dikembalikan kepada calon pemenang yang tidak               ditetapkan sebagai pemenang.
    11. Penunjukan Pemenang
          a. Penunjukan pemenang hanya dapat dilakukan setelah ternyata tidak ada sanggahan atau               penolakan atau sanggahan sudah diterima aleh kepala kantor/satuan kerja, atau pemimpin               proyek. Berdasarkan ketentuan penetapan pelelangan sebagaimana diatur dalam Lampiran               I ini, kepala kantor/satuan kerja,pemimpin proyek/bagian proyek menunjuk pemenang               pelelangan sebagai pelaksana pekerjaan/pelaksana penyerahan barang.
          b. Peserta yang menang wajib menerima penunjukan tersebut dan apabila mengundurkan diri               hanya dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dilerima oleh kepala kantor/satuan kerja               atau pemimpin proyek/bagian proyek.Dalam hal demikian jaminan penawaran peserta               yang bersangkutan menjadi milik negara.
          c. Dalam hal pemenang pertama pelelangan mengundurkan diri, pemenang urutan kedua               dapat ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, sepanjang harga               penawarannya tidak melebihi perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian               (profesional).
          d. Dalam hal pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri atau pemenang urutan kedua tidak               bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana, ditunjuk pemenang unrtan ketiga sebagai               pelaksana, sepanjang harga penawarannya tidak melebihi perkiraan harga yang               dikalkulasikan secara keahlian (profesional). Bila pemenang ketiga juga tidak bersedia               untuk ditunjuk sebagai pelaksana, panitia atas permintaan kepala kantor/satuan kerja,               pimpinan proyek/bagian proyek mengadakan pelelangan ulang.
          e. Surat keputusan penunjukan pemenang barns dibuat paling lambat sepuluh hari kerja               setelah pengumuman penetapan pemenang. Surat keputusan penunjukan tersebut segera               disampaikan kepada pemenang.
          f.  Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak termasuk dalam syarat/tujuan               pelelangan semula, walaupun untuk pengadaan barang dan jasa yang sejenis/serupa, harus               diadakan pelelangan tersendiri.
          g. Surat keputusan penunjukan pemenang, keputusan penetapan pemenang pelelangan, berita               acara hasil pelelangan, berita acara pembukaan dokumen penawaran, dan berita acara               pemberian penjelasan serta dokumen pelelangan lainnya merupakan dasar dan bagian tak               terpisahkan dari perjanjian kontrak yang akan diadakan.
          h. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta               rupiah), pemenang yang bersangkutan sebelum menandatangani surat perjanjian kontrak               diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar lima persen dari nilai surat               perjanjian/kontrak, berupa surat jaminan pelaksanaan dari bank umum atau perusahaan               asuransi kerugian. Pada saat jaminan pelaksanaan diterima oleh kepala kantor/satuan kerja               atau pemimpin proyek bagian proyek, jaminan penawaran dari pemenang yang               bersangkutan segera dikembalikan.
           i. Surat keputusan penunjukan disertai berita acara pcmberian penjelasan, berita acara               pembukaan dokumen penawaran, berita acara hasil pelelangan dan surat               perjanjian/kontrak disampaikan kepada :
              1) departemen/lembaga yang bersangkutan;
              2) rekanan (salinan otentik bermeterai);
              3) kantor pelayanan pajak;
              4) instansi lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut sesuai dengan                   keperluannya;
              5) panitia pelelangan (sebagai arsip).
           j. Dalam hal rekanan dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan               pekerjaan/penyerahan barang, jaminan pelaksanaan menjadi milik negara.
          k. Dalam hal rekanan mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak, maka jaminan               pelaksanaan menjadi milik negara. Penunjukan rekanan berikutnya dilaksanakan sesuai               dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor II, angka 11, huruf c, dan d.               Kemungkinan perhitungan/ pembayaran nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan               didasarkan atas hasil penelitian dan penilaian hasil pekerjaan tersebut serta kegunaannya               bagi negara.
           l. Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada rekanan setelah pelaksanaan               pekerjaan/penyerahan barang selesai sesuai dengan surat perjanjian/ kontrak.
    12. Pelelangan Ulang Pelelangan dinyatakan gagal apabila :
          a. harga standar dilampaui;
          b. dana yang tersedia tidak cukup;
          c. harga-harga yang ditawarkan dianggap tidak wajar atas dasar analisis secara tertulis;
          d. sanggahan dari rekanan ternyata benar:
          e. pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang. Dalam hal               pelelangan dinyatakan gagal, panitia pelelangan atas permintaan kepala kantor/satuan               kerja, pemimpin proyek/bagian proyek mengadakan pelelangan ulang.
III. PELELANGAN TERBATAS
      1. Pelelangan terbatas adaiah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh           sekurang-kurangnya lima rekanan yang tercantum dalam daftar rekanan terseleksi (DRT)           yang dipilih di antara rekanan yang tercatat dalam daftar rekanan mampu (DRM) sesuai           dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya atau kualifikasi kemampuannya, dengan           pengumuman secara luas, melalui media massa, media cetak, dan papan pengumuman resmi
          untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha dapat mengetahuinya.
      2. Ketentuan dalam Nomor II (PELELANGAN UMUM) berlaku pula untuk pelelangan           terbatas, sepanjang tidak diatur tersendiri lain.
      3. Syarat yang diperlukan untuk memperoleh DRT bagi rekanan golongan A dan B tidak perlu           dilampirkan pada penawaran pelelangan terbatas.
IV. PEMILIHAN LANGSUNG
      1. Pemilihan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa tanpa melalui pelelangan           umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya           tiga penawar dan melakukan negoisasi balk teknis maupun harga sehingga diperoleh harga           yang wajar dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dari rekanan yang tercatat dalam           daftar rekanan mampu (DRM) sesuai bidang usaha, ruang lingkupnya, atau kualifikasi           kemampuannya.
      2. Untuk pelaksanaan pemilihan langsung, dibentuk panitia pemilihan langsung sesuai ketetapan           yang berlaku pada Nomor II, angka 2, huruf a, b, c, d, dan e, kecuali Nomor II, angka 2,           huruf d, butir 2).
      3. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 15.000.00,00 (lima belas juta           rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara           pemilihan langsung dengan surat perintah kerja (SPK) atau surat perjanjian/kontrak dengan           membandingkan sekurang-kurangnya tiga penawar golongan ekonomi lemah yang tercatat           dalam DRM.
      4. Jenis pengadaan barang/jasa tertentu yang dapat langsung ditunjuk rekanannya adalah           sebagai berikut :
          a. Pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi berhubung dengan telah terjadinya bencana               alam berdasarkan pernyataan gubernur kepala daerah tingkat I bersangkutan.
          b. Pelaksanaan penunjukan sebagaimana dimaksud Pasal 22, Ayat (10), yaitu pemasangan               listrik oleh Perum Listrik Negara/Perusahaan Listrik Daerah, pemasangan telepon oleh PT.               Telekomunikasi, pemasangan gas oleh Perusahaan Gas Negara, pemasangan saluran air               minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pembangunan rumah dinas oleh               Perum Perumnas. Pencetakan oleh Perum Percetakan Negara, penelitian dan pemrosesan               data oleh universitas negeri atau Lembaga Ilmiah Pemerintah.
          c. Untuk pekerjaan lanjutan dari bangunan yang telah ada harga standar dengan               menggunakan satuan harga menurut harga yang berlaku pada tahun anggaran bersangkutan               dan yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang tidak dapat               dipecah-pecah dari pekerjaan terdahulu satu dan lain berdasarkan pendapat unsur teknis               secara tertulis.
          d. Untuk pekerjaan lanjutan dari pekerjaan yang tidak ada harga standarnya, tetapi               sehubungan dengan homogenitasnya perlu dijaga kontinuitas pelaksanaannya, sesuai               dengan pendapat instansi yang kompeten secara tertulis.
          e. Pekerjaan tarnbahan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pengadaan               barang/jasa semula yang tidak lebih dari sepuluh persen dari harga yang tercantum dalam               surat perjanjian kontrak.
           f. Apabila sifat kebutuhannya hanya dapat dipenuhi oleh rekanan tertentu yang menjual               barang-barang bersangkutan (barang-barang spesifik) atau yang dapat melaksanakan               pekerjaan spesifik. Pengadaan barang spesifik harus memenuhi syarat sebagai berikut :
              1) Rekanan yang bersangkutan harus merupakan pabrikan atau agen tunggal yang harus                   dibuktikan dengan perjanjian keagenan dengan pabrikan yang bersangkutan, izin dari                   Departemen Perdagangan serta tersedianya daftar harga/daftar produk barang dan                   jasa/spesifikasi produk dan jasa beserta unit harga penawaran (Price quotation/                   catalog/proforma invoice) dari pabrikan yang bersangkutan.
              2) Departemen/lembaga/BUMN/BUMD/pemerintah daerah yang bersangkutan harus                   membuat analisis dan spesifikasi teknis lengkap yang merupakan dukungan terhadap                   alasan mengapa diperlukan barang spesifik yang bersangkutan. Spesifikasi teknis yang                   dibuat tidak boleh mengarah kepada suatu merek/jenis barang tertentu dengan maksud                   langsung menunjuk kepada rekanan tertentu.
              3) Dalam hal rekanan yang ditunjuk merupakan agen tunggal dari pabrikan di luar negeri,                   pembukaan L/C dari departemen/lembaga/BUMN/BUMD/pemerintah daerah yang                   bersangkutan harus dilakukan langsung kepada pabrikan di luar negeri.
          g. Apabila setelah diadakan satu kali pelelangan ulang, masih dialami kegagalan.
          h. Pelaksanaan pekerjaan yang mendesak untuk menghindarkan kerugian negara yang lebih               besar.
      5. Jenis pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada butir 4.a., 4.f., 4.g., dan 4.h.           diupayakan dengan cara pemilihan langsung.
      6. Pejabat yang berwenang mengambil keputusan pengadaan barang/jasa dengan cara pemilihan           langsung adalah sebagai berikut :
          a. Sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan sesuai dengan               ketenruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Ayat (7), huruf c berdasarkan               penetapan kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek;
          b. Di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,-               (satu miliar rupiah) dilakukan berdasarkan penetapan Direktur Jenderal atau Pejabat yang               setingkat.
          c. Di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima               miliar rupiah) dilakukan berdasarkan penetapan menteri/ketua lembaga bersangkutan.
          d. Di atas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilakukan berdasarkan penetapan               menteri/ketua lembaga bersangkutan setelah mempcroleh persetujuan dari Menleri               Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan.
          e. Di lingkungan badan usaha milik negara dan milik daerah, pengambilan keputusan               mengenai penetapan pemilihan langsung ditentukan sebagai berikut :
              1) Pimpinan badan usaha milik negara dan milik daerah berwenang mengambil keputusan                   mengenai penetapan pemilihan langsung untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan                   Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
              2) Untuk penetapan persetujuan pemilihan langsung pengadaan yang bernilai di atas Rp                   5.000.000.000, (lima miliar rupiah) badan usaha milik negara dan milik daerah                   mengajukan permohonan persetujuan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang                   Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan, balk dananya bersumber dari                   anggaran perusahaan maupun yang bersumber sebagian atau seiuruhnya dari DIP atau                   dokumen yang disamakan, kecuali pengadaan barang dan jasa yang sifatnya                   operasional/eksploitasi. Direksi badan usaha milik negara/milik daerah mengambil                   keputusan mengenai penetapan pemilihan langsung tersebut setelah mendapat                   persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan                   Pembangunan.
           f. Di lingkungan Pemerintah Daerah pengambilan keputusan mengenai penetapan pemilihan               langsung ditentukan sebagai berikut :
              1) untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD tingkat I:
                  a) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek untuk                       pemilihan langsung yang bernilai sampai dcngan Rp 50.000.000.- (lima puluh juta                       rupiah).
                  b) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk pemilihan langsung yang bernilai di atas Rp                       50.000.000.000,(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000.- (satu                       milyar rupiah).
                  c) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk pemilihan langsung yang bernilai di atas Rp                       1.000.000.000.-(satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar                       rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
                  d) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk pemilihan langsung yang bernilai di atas Rp                       5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri                       Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan.                       Pengajuan persetujuan tersebut dikirimkan langsung kepada Menteri Koordinator                       bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan dengan tembusan                       kepada Menteri Dalam Negeri.
              2) untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD tingkat II:
                  a) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek untuk                       pemilihan langsung yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta                       rupiah).
                  b) Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya untuk pemilihan langsung yang                       bernilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp                       500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
                  c) Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya untuk pemilihan langsung yang                       bernilai di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp                       1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala                       Daerah Tingkat I.
                  d) Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya untuk pemilihan langsung yang                       bernilai di atas Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp                       5.000.000.000, (lima miliar rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam                       Negeri. Pengajuan persetujuan tersebut dikirimkan langsung kepada Menteri Dalam                       Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkal I.
                  e) Bupati Kepala daerah Tingkat II/Walikotamadya untuk pemilihan langsung yang                       bernilai di atas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) setelah mendapat persetujuan                       Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan.                       Pengajuan persetujuan tersebut dikirimkan langsung kepada Menteri Koordinator                       bidang Ekonomi,Keuangan dan Pengawasan Pembangunan dengan tembusan                       kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Menteri Dalam Negeri.
          g. Untuk mendapatkan persetujaun pemilihan langsung yang bernilai di atas Rp               5.000.000.000, (lima miliar rupiah)dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan,               dan Pengawasan Pembangunan, menteri/kelua lembaga/direksi BUMN/ BUMD/Gubernur               Kepala daerah Tingkat I/Bupati Kepala daerah tingkat II/ Walikotamadya menyampaikan               pernyataan mengenai hasil penelitian pelaksanaan/ evaluasi pemilihan langsung yang               ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau pejabat setingkat/ direksi UMN/BUMD/               Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Walikotamadya               bersangkutan.
     7. Jaminan Pelaksanaan Untuk pengadaaan barang/jasa, rekanan yang ditunjuk dengan pemilihan          langsung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Nomor IV angka 4, sebelum          menandatangani surat perjanjian kontrak wajib memberikan jaminan pelaksanaan sebesar lima          persen dari nilai surat perjanjian/ kontrak, berupa surat jaminan pelaksanaan dari bank umum          atau perusahaan asuransi kerugian. Jika peserta berkedudukan di luar negeri diserahkan Surat          Jaminan Pelaksanaan dari bank devisa di Indonesia atau bank di luar negeri yang          direkomendasikan oleh Bank Indonesia.
V. PENGADAAN LANGSUNG
     1. Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dari rekanan          golonpan ekonomi lemah tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan          langsung.
     2. Pengadaan langsung dilakukan unluk pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:
         a. sampai dengan Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dilakukan tanpa surat perintah kerja              (SPK).
         b. di atas Rp 5.000.000.- (lima jula rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000.00 (lima belas juta              rupiah) dilakukan dengan surat perintah kerja (SPK) dari satu penawar dari rekanan              golongan ekonomi lemah yang tercantum dalam daftar rekanan golongan ekonomi lemah              yang disusun oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya.
VI.  PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
       Ketentuan pengadaaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan        terbatas, atau pemilihan langsung yang sebagian sumber dananya berasal dari bantuan/        pinjaman/hibah luar negeri sepenuhnya berlaku, kecuali ditentukan lain yang dicantumkan dalam        naskah perjanjian pinjaman luar negeri.
VII. PENGADUAN MASYARAKAT
       Inspektur jenderal departemen/unit pcngawa san pada lembaga di tingkat pusat, gubenur        kepala daerah tingkat I dan bupati/walikotamadya daerah tingkat II. menampung pengaduan        masyarakat mengenai masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan anggaran        pendapatan dan belanja negara, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan        kewenangannya.
KETENTUAN TENTANG
PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

I. KETENTUAN UMUM
   1. Produksi dalam negeri adalah segala jenis barang dan jasa yang dibuat atau dihasilkan di dalam        negeri.
   2. Dalam proses pembuatan produksi dalam negeri baik berupa barang maupun jasa        dimungkinkan penggunaan masukan atau unsur yang tidak berasal dari dalam negeri (impor).
   3. Termasuk di dalam pengertian produksi dalam negeri adalah:
       a. barang:
           1) barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen utama dan                komponen pembantu;
           2) bahan baku, bahan pelengkap dan bahan pembantu.
       b. jasa:
           1) jasa konstruksi, yang meliputi segala kegiatan konstruksi sipil, mesin (mekanikal), listrik                dan sebagainya.
           2) jasa konsultasi:
               a) segala kegiatan penyediaan jasa sebelum konstruksi seperti pekerjaan persiapan                    (survei), perencanaan (feasibility study, master plan), perancangan (design),                    perekayasaan (engineering);
               b) segala kegiatan penyediaan jasa pada saat konstruksi seperti pemasangan, pengelolaan                    proyek, dan pengawasan;
               c) segala kegiatan penyediaan jasa pada tahap operasi bagi upaya peningkatan daya guna                    dan produktivitas seperti pengujian, perawatan, manajemen, akuntansi, pembinaan,                    pendidikan  dan pelatihan;
               d) jasa-jasa yang tidak langsung berhubungan dengan proyek konstruksi, seperti analisis,                    dan evaluasi.
           3) jasa rekayasa dan rancang bangun (design or engineering),
           4) jasa penelitian.
           5) jasa angkutan, jasa pengurusan, jasa asuransi, dan lain-lain.
    4. Kandungan lokal barang adalah tingkat nilai isian lokal barang yang pembuatannya dilakukan         di Indonesia dengan menggunakan bahan baku dan rancang bangun Indonesia.
    5. Kandungan lokal jasa adalah tingkat nilai isian lokal jasa yang dilakukan di Indonesia dengan         menggunakan tenaga ahli dan buah pikiran/perangkat lunak Indonesia.
    6. Rancang bangun adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pendirian         industri/pabrik/ pembangunan proyek prasarana secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
    7. Perekayasaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perabcangan dan pembuatan mesin/         peralatan pabrik dan peralatan lainnya.
    8. Kontraktor adalah badan usaha yang diberi tugas dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan         konstruksi, pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk melalui pelelangan, atau pemilihan         langsung oleh pejabat yang berwenang.
    9. Kontraktor nasional adalah kontraktor yang berbadan hukum Indonesia.
  10. Kontraktor asing adlah kontraktor yang berbadan hukum asing.
II.  LINGKUP
     1. Pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah meliputi pengadaan barang dan jasa          yang dilakukan oleh departemen/lembaga, pemerintah daerah, badan-badan usaha milik          negara dan milik daerah.
     2. Kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah tersebut pada angka I          meliputi kegiatan yang dibiayai dengan APBN/APBD/dana sendiri dan/atau dari dana          bantuan/pinjaman luar negeri.
III. PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIBIAYAI DANA DALAM NEGERI
      1. Setiap departemen/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan milik daerah           yang melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri ataupun dalam rangka           pelaksanaan proyek pembangunan, wajib menggunakan barang dan jasa hasil produksi           dalam negeri dengan menggunakan kontraktor nasional.
      2. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kontraktor nasional bertindak sebagai           kontraktor utama sedangkan kontraktor asing dapat berperan sebagai subkontraktor sesuai           dengan kebutuhan.
      3. Apabila berdasarkan penelitian ternyata bahwa sebagian dari bahan untuk menghasilkan           barang yang dibutuhkan berasal dari impor, wajib dipilih barang dengan kandungan lokal           paling besar.
      4. Apabila sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang dan jasa terlalu besar,atau jenis keahlian           yang dipcrlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh satu kontraklor           nasional, maka dalam tahap pelelangan :
          a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para kontraktor nasional saling bergabung               dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain;
          b. diberikan kesempatan yang memungkinkan kontraktor nasional, atau konsorsium               kontraktor nasional menggunakan tenaga ahli asing, sepanjang hal itu :
              1) diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang benar-benar belum dimiliki;
              2) benar-benar meningkatkan kemampuan teknis untuk menangani kegiatan atau                   pekerjaan.
      5. Dalam hal diberikan kesempatanpenggunaan tenaga ahli asing, dalam dokumen pelelangan           disyaratkan bahwa penggunaan tenaga ahli asing tersebut benar-benar diperlukan untuk           memenuhi jenis keahlian yang belum dimiliki atau belum dapat diperoleh di Indonesia.           Rencana penggunaan tenaga ahli asing tersebut disusun dalam rencana kerja yang           benar-benar dapat secara berdaya guna serta berhasil guna memberikan alih pengalaman,           keahlian, serta kemampuan kepada tenaga Indonesia.
      6. Untuk menunjang usaha sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 dan angka 5, penyiapan           rencana pengadaan barang dan jasa dalam penyusunan kerangka acuan (terms of reference),           dokumen pelelangan, dan perjanjian pengadaan barang dan jasa harus diperhatikan :
          a. hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 di atas;
          b. menggunakan standar nasional Indonesia (SNI) dan/atau standar lain yang setara, yang               ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
      7. Apabila pengadaan tersebut menyangkut barang yang terdiri atas bagian atau komponen           produksi dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus di impor, maka harus           dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
          a. pemecahan atau pembagiannya harns benar-benar mencerminkan bagian atau komponen               yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus               diimpor.
          b. pelaksanaan pekerjaan pemasangan, perakitan, pengujian, dan lainnya sejauh ungkin harus               dilakukan di dalam negeri.
IV. PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIBIAYAI DANA LUAR NEGERI
      1. Dalam mempersiapkan pengadaan barang dan jasa, pada setiap tahap kegiatan perencanaan           dan perumusan perjanjian/kerjasama/pinjaman, perumusan kerangka acuan (terms of           reference)/ dokumen pelelangan/kontrak penugasan perlu diusahakan agar menggunakan           standar nasional Indonesia, spesifikasi dan kualifikssi nasional, serta memperhatikan           kemampuan/potensi nasional.
      2. Dalam pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan internasional harus ditetapkan           keikutsertaan kontraktor nasional seluas-luasnya.
      3. Dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor agar didasarkan atas           persyaratan yang paling menguntungkan negara, yang meliputi harga, teknis, penggunaan           kandungan lokal dan kontraktor nasional.
      4. Dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan kredit komersial diberlakukan           ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas.
      5. Apabila bantuan luar negeri disertai dengan syarat bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan           jasa hanya dapat dilakukan di negara pemberi pinjaman, supaya tetap diusahakan           semaksimal mungkin penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri.
      6. Apabila suatu pekerjaan harus dilaksanakan olch kontraktor asing baik karena pekerjaan           tersebut belum dapat dilaksanakan atau karena persyaratan teknisnya belum dapat dipenuhi           oleh kontraktor nasional, maupun karena scbab lain, maka dalam dokumen pelelangan           disyaratkan :
          a. adanya kerja sama antara kontraktor asing dan kontraktor nasional.
          b. adanya ketentuan yang jelas dan tegas mcngenai keharusan kcrja sama tersebut dan cara               pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan.
          c. sejauh mungkin harus melaksanakan kegiatan pcngolahan data di Indonesia.
V. PREFERENSI HARGA DAN KANDUNGAN LOKAL
     1. Dalam dokumen pelclangan/kontrak diwajibkan membcrikan preferensi harga untuk produksi          dalam negeri dan kontraktor nasional .
     2. Besarnya preierensi harga untuk produksi dalam negeri ditctapkan dengan ketentuan tersendiri          dan secara berkala dapat ditinjau kembali.
     3. Dalam setiap dokumen pelelangan/kontrak diwajibkan mcnctapkan besarnya kandungan          lokal.
     4. Tingkat kandungan lokal produksi dalam negeri yang akan dikontrakkan, ditetapkan dengan          ketentuan tersendiri dan sccara berkala ditinjau kembali disesuaikan dengan kemampuan/          potensi nasional.
VI. PERHITUNGAN TINGKAT KANDUNGAN LOKAL
      1. Tingkat kandungan lokal barang (dalam persen) dihitung sebagai perbandingan antara selisih           harga barang jadi dikurangi harga bahan baku/komponen/perekayasaan yang berasal dari           luar negeri, dengan harga barang jadi.
      2. Tingkat kandungan lokal jasa (dalam persen) dihitung sebagai perbandingan antara selisih           harga jasa yang diperlukan dikurangi harga jasa yang befasal dari luar negeri, dengan harga           seluruh jasa yang diperlukan.
      3. Para peserta ielang pengadaan barang dan jasa menyatakan sendiri berapa besarnya tingkat           kandungan lokal barang dan jasa yang ditawarkan.
      4. Dalam hal pernyataan perhitungan kandungan lokal barang dan jasa seperti dimaksud pada           angka 3 di atas diragukan, diperlukan pernyataan tertulis dari insiansi yang benwenang untuk           memberikan penilaian akhir.
VII. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PENETAPAN TINGKAT        KANDUNGAN LOKAL
       1. Ketentuan penggunann kandungan lokal pengadaan barang dan jasa keperluan pemerintah            dijabarkan lebih lanjut menjadi keputusan yang lebih rinci oleh setiap menteri/ketua            lembaga,direksi badan usaha milik negara dan milik daerah. Ketentuan dimaksud merupakan            petunjuk teknis.
       2. Petunjuk teknis yang dimaksud pada angka 1 merupakan pedoman bagi para pemimpin            proyek dan/atau pelaksana pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada proyek-proyek            pemerintah.
       3. Para menteri/ketua lembaga, direksi badan-badan usaha milik negara dan milik daerah, atas            usulan pemimpin proyek menetapkan pedoman besarnya nilai kandungan loka1 barang dan            jasa di dalam setiap pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada setiap instansinya            masing-masing.
       4. Petunjuk teknis dan penetapan pedoman besarnya kandungan lokal seperti yang dimaksud            dalam pasal ini disampaikan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi,            Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi            (BPPT), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
VIII. PENGAWASAN TINGKAT KANDUNGAN LOKAL PENGADAAN BARANG DAN          JASA KEPERLUAN PEMERINTAH
         1. Para menteri/ketua lembaga, direksi badan-badan usaha milik negara dan milik daerah              melakukan pengawasan terhadap kandungan lokal pengadaan barang dan jasa untuk              keperluan instansi masing-masing.
         2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan              penggunaan kandungan lokal pengadaan barang dan jasa keperluan pemerintah.
         3. Hasil temuan BPKP sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas disampaikan kepada              Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan              dan instansi yang bersangkutan.
         4. Dalam hal hasil temuan BPKP menyatakan adanya penyimpangan besarnya tingkat              kandungan lokal barang dan jasa sebagai akibat kesalahan kontraktor, kontraktor              dikenakan sanksi yang akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.
         5. Pimpinan departemen/lembaga, pemerintah daerah, badan-badan usaha milik negara dan              milik daerah wajib segcra menindak lanjuti hasil temuan BPKP.
KETENTUAN TENTANG PRAKUALIFIKASI
UNTUK CALON REKANAN
BAB I
PENDAHULUAN
1. KETENTUAN UMUM
    a. Prakualifikasi dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan balk yang         berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang usaha pokoknya         ialah melakukan pekerjaan jasa pemborongan, konsultasi, dan pcngadaan barang/jasa lainnya.
    b. Penyelenggaraan prakualifikasi dilaksanakan oleh panitia prakualifikasi pada tingkat daerah         yang diketuai oleh Gubcmur Kcpala Daerah Tingkat I.
    c. Rekanan adalah badan usaha yang telah lulus prakualifikasi untuk melakukan pekerjaan jasa         pemborongan, konsultasi atau pengadaan barang/jasa lainnya.
    d. Konsultan perseorangan adalah tenaga ahli yang mempunyai keahlian langka/khusus untuk         melakukan pekerjaan jasa konsultansi penasihatan.
    e. Prakualifikasi meliputi kegiatan registrasi, klasifikasi, dan kualifikasi, dengan ketentuan bahwa :
        1) registrasi adalah pencatatan dan pendaftaran data perusahaan yang meliputi data             administrasi, keuangan, personalia, peralatan, perlcngkapan. dan pengalaman melaksanakan             pekerjaan.
        2) Klasifikasi adalah penggolongan perusahaan mcnurut bidang, sub bidang, dan lingkup             pekerjaan.
        3) kualifikasi adalah penilaian serta penggolongan perusahaan menurut tingkat kemampuan             dasamya pada masing-masing bidang, sub bidang, dan lingkup pekerjaannya.
     f.  Perusahaan-perusahaan yang lulus prakualifikasi, dicantumkan dalam daftar yang disebut          daftar rekanan mampu, selanjutnya disebut DRM.
     g. DRM tersebut dalam huruf f digunakan dalam pelaksanaan anggaran pembangunan, anggaran          rutin, kegiatan badan usaha milik negara dan kegiatan badan usaha milik daerah.
     h. DRM berlaku untuk masa dua tahun. Panitia prakualilikasi dapat melakukan kegiatan untuk          menyempurnakan DRM sehingga :
        1. rekanan dapat menyampaikan data perusahaan tambahan untuk keperluan penilaian kembali             kualifikasi dan klasifikasi subbidang dan lingkup pekerjaan (bertambah atau berkurang),             perubahan pengurus perusahaan, perubahan alamat perusahaan, dan sebagainya;
        2. perusahaan yang belum menjadi rekanan masih dapat diberikan kesempatan untuk menjadi             rekanan dengan mengikuti ketcntuan prakualifikasi yang berlaku;
        3. rekanan yang ternyata tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai rekanan, atau melakukan             hal-hal yang bertentangan dengnn ketentuan yang berlaku, rekanan tersebut dapat             dikeluarkan dari DRM.
     i. Daftar rekanan terseleksi atau DRT adalah daftar rekanan bidang pemborongan yang tercatat         dalam DRM yang masih mcmiliki sisa kemampuan nyata (SKN) dan perusahaan yang         memenuhi kualifikasi. Pedoman teknis dan isian dalam penyusunan DRM, DRT dan SKN         ditetapkan sebagai pedoman pelengkap lampiran III Kepurusan Presiden ini, yang sclanjutnya         disebut sebagai pedoman pelengkap. Pedoman pelengkap tcrsebut diterbitkan oleh Menteri         Koordinator Bidang Ekonomi, Kcuangan dan Pengawasan Pembangunan. DRT golongan A         disusun dan disahkan oleh menteri teknis yang bersangkutan dan dipergunakan secara nasional         dan dikeluarkan seiiap enam bulan sekali. DRT golongan B disusun dan disahkan oleh kepala         kantor wilayah departemen teknis vertikal di daerah bersama-sama dengan dinas terkait         berdasarkan petunjuk dari menteri yang bersangkutan dan dikeluarkan setiap enam bulan         sekali. DRT golongan C disusun oleh panitia pelelangan berdasarkan pcrhitungan SKN yang         dibuat sendiri oleh rekanan yang disahkan olch pemimpin proyek/kepala kantor/satuan         kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek.
     j. Departemen Pekerjaan Umum melalui Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum di         setiap propinsi menyiapkan sistem informasi dalam bidang jasa kontraktor dan jasa         konsultansi. Departemen Perdagangan melalui Kantor Wilayah Departemen Perdagangan         menyiapkan sistem informasi dalam bidang pengadaan barang/jasa lain.
    k. Agar pengaturan dan pembinaan rekanan dapat dilakukan dcngan baik, penentuan klasifikasi         dan kualifikasi rekanan di daerah harus benar-benar didasarkan pada kemampuan yang              nyata-nyata dimiliki. Dengan demikian pada daerah tingkat I tertentu, ridak harus selalu               memiliki rekanan untuk semua klasifikasi dan kualifikasi secara lengkap. Dalam hal tidak                terdapat rckanan yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan, dalam                 pelelangan terbatas dapat diikutsertakan rekanan dari dati I lainnya dengan mengikuti pedoman         pelengkap.
    1. Nilai pekerjaan adalah nilai kontrak pekerjaan yang tercantum di dalam kontrak/surat         perjanjian kerja.
   m. Perusahaan cabang adalah perusahaan setempat apabila memenuhi syarat sebagaimana         tersebut dalam Pasal 23 Ayat (3) Keputusan Presiden ini. Perusahaan cabang dapat         dimasukkan dalam DRM setelah mengikuti ketentuan prakualifikasi yang berlaku dan diatur         sebagai berikut :
        1) Perusahaan dengan status cabang hanya diperbolehkan memiliki kualifikasi sama atau satu             tingkat di bawah kualifikasi dari kantor pusatnya dan tidak diizinkan memiliki kualifikasi C;
        2) Perusahaan dengan status cabang hanya diizinkan memiliki satu kualifikasi.
2. TANDA DAFTAR REKANAN (TDR)
     Para calon rekanan yang lulus dalam prakualifikasi diberi sertifikat tanda lulus prakualifilrasi      disebut tanda daftar rekanan (TDR) yang memuat hal-hal sebagai berikut :
     a. nama dan alamat perusahaan;
     b. nama pemimpin perusahaan;
     c. nomor pokok wajib pajak perusahaan (NPWP);
     d. bidang/sub bidang lingkup pekerjaan dengan kualifikasinya;
     e. pasfoto terakhir penanggung jawab pcrusahaan;
      f. nilai kekayaan bersih.
3. BUKU INDUK REKANAN MAMPU DAN DRM
    a. Sctelah kegiaran prakualifikasi selesai, panitia prakualifikasi harus menyiapkan buku induk         rekanan mampu (yang memuat data perusahaan yang lulus prakualifikasi) dan DRM.
    b. buku induk rekanan mampu untuk setiap jenis usaha rekanan adalah seperti contoh formulir         BI/P, BI/K, BI/B pada pedoman pelengkap.
    c. DRM disusun atas dasar wilayah daerah tingkat II kabupaten/kotamadya dan subbidang         lingkup pekerjaan. Formulir DRM setiap bidang seperti contoh formulir DR/P, DR/K dan         DR/8 pada pedoman pelengkap.
    d. Daftar rekanan golongan ekonomi lemah (GEL) disusun bupati/walikotamadya atas dasar         wilayah daerah tingkat II kabupaten/kotamadya dan subbidang pckerjaan. Formulir daftar         rekanan GEL setiap bidang seperti contoh formulir DRG/P, DRC/K dan DRG/B pada         pedoman pelengkap.
4. PENYUSUNAN DAFTAR REKANAN TERSELEKSI (DRT)
    DRT disusun bcrdasarkan prakualifikasi tersendiri dan/atau DRM dan SKN
    a. SKN ditetapkan dengan memperhatikan:
        1) peralatan dan perlengkapan yang sesuai untuk pelaksanaan proyek;
        2) tenaga teknis yang berpengalaman untuk ditugaskan secara penuh (full time) di lokasi             proyek;
        3) modal kerja tersisa yang cukup untuk menangani proyek yang bersangkutan.
    b. Untuk mengikuti pelelangan bidang pemborongan para rekanan golongan C menghitung SKN         dengan bcrpcdoman pada kctentuan yang ditetapkan pada pcdoman pelcngkap. Para rekanan         yang masih memiliki SKN dicantumkan dalam DRT yang disusun oleh panitia pelelangan dan         disahkan olch kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pcmimpin bagian proyek.
    c. Untuk pelelangan bidang pemborongan di antara rekanan golongan B dan A, panitia         pelelangan menggunakan DRT yang ditetapkan masing-masing oleh kepala kantor wilayah         departemen teknis yang terkait dan menteri teknis yang bersangkutan.
        Departemen teknis dalam menyusun DRT memperhatikan hal -hal sebagai berikut :
        1) Pengalaman rekanan Rekanan harus pernah mclaksanakan pekcrjaan yang sama atau             sejenis dengan hasil baik sesuai dengan persyaratan kontrak/ketentuan yang berlaku.
        2) Tenaga teknik Rekanan harus dapat menyediakan tenaga teknik yang kualifikasi dan             jumlahnya sesuai dengan kebutuhan proyek sejenis.
        3) Peralatan Rekanan harus mampu menyediakan pcralatan yang jumlah dan jenisnya sesuai             dengan kebutuhan proyek sejenis.
        4) Keuangan Rekanan harus dapat membuktikan mampu menyediakan modal kerja yang             dibutuhkan.
    d. Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek harus         menyampaikan rekanan Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat perjanjian (kontrak) dengan         rekanan golongan A dan B kepada Kanwil Departemen teknis yang bersangkutan         selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah SPK/Kontrak ditandatangani.
5. KUALIFIKASI
    a. Kualifikasi rekanan bidang usaha jasa konsultansi adalah golongan A, B dan C.
    b. Kualifikasi rekanan bidang usaha jasa pemborongan dan pengadaan barang/jasa lainnya adalah         golongan A. B, C1, dan C2.
    c. Nilai pekerjaan untuk rekanan bidang usaha jasa konsultansi adalah sebagai berikut :
        1) kualifikasi A, apabila dapat menangani pekerjaan dengan nilai di atas Rp 100 juta;
        2) kualifikasi B, apabila dapat menangani pekerjaan dengan nilai di atas Rp 50 juta sampai             dengan Rp 100 juta;
        3) kualifikasi C, apabila dapat menangani pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp 50 juta.
    d. Nilai pekerjaan unluk rekanan bidang usaha jasa pemborongan dan pengadaan barang/jasa         lainnya adalah sebagai berikut :
        1) kualifikasi A, apabila dapat menangani pekerjaan dengan nilai diatas Rp 1 miliar.
        2) kualifikasi B, apabila dapat mcnangani pekerjaan dengan nilai diatas Rp 500 juta sampai             dengan Rp 1 miliar.
        3) kualifikasi C1, apabila dapat menangani pekerjaan dengan nilai diatas Rp 200 juta sampai             dengan Rp 500 juta.
        4) kualifikasi C2 apabila dapat menangani pekerjaan dengan nilai di atas Rp 15 juta sampai             dengan Rp 200 juta.
6. PENGGUNAAN DRM DAN DRT DALAM PELELANGAN
    a. Dalam pengadaan barang dan jasa DRM digunakan sebagai acuan persyaratan bagi peserta.
    b. Dalam pelelangan terbatas diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
        1) Untuk bidang jasa pemborongan DRT dipergunakan sebagai acuan pemilihan peserta             pelelangan. Pelelangan tersebut dapat dilaksanakan apabila peserta paling sedikit lima             rekanan.
        2) Untuk bidang jasa konsultasi dan pengadaan barang dan jasa lainnya, DRM dipergunakan             sebagai acuan pemilihan peserta pelelangan. Pelelangan tersebut dapat dilaksanakan apabila             rekanan yang menyampaikan/memasukan penawaran berjumlah paling sedikit tiga rekanan             untuk jasa konstruksi dan lima rekanan untuk pengadaan barang dan jasa lainnya.
    c. Dalam pelelangan umum DRT dan rekanan lainnya yang memenuhi kualifikasi dipergunakan         sebagai acuan pemilihan peserta pelelangan.
7. ASISTENSI DAN PEMANTAUAN
    a. Dalam rangka asistensi pelaksanaan prakualifikasi dan penggunaan DRM dibentuk sekretariat         asistensi dan pemantauan.
    b. Sekretariat asistcnsi dan pemantauan bertugas :
        1) membantu persiapan dan pelaksanaan prakualifikasi olch panitia prakualifikasi dengan             memberikan pcnjelasan/penataran mengenai penggunaan pedoman prakualifikasi,             pelaksanaan teknis pfakualifikasi dan penyusunan serta penggunaan DRM dan DPT;
        2) memantau hasil pelaksanaan prakualifikasi;
        3) menyelenggarakan koordinasi dan mengadakan pcmbahasan serta evaluasi mengcnai             pelaksanaan penggunaan pedoman prakualifikasi dan pcnyusunan DRM dan DRT bersama             instansi lain yang diperlukan;
       4) sekretariat asistensi dan pemantauan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator            Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan.
BAB II
TATACARA PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI
1. PENETAPAN PANITIA PRAKUALIFIKASI
    Panitia prakualifikasi dibentuk oleh gubernur kepala daerah tingkat I untuk masa kerja tiga tahun.
2. SUSUNAN DAN TU'GAS PANITIA PRAKUALIFIKASI
    a. Tugas dan wewenang panitia prakualifikasi adalah sebagai berikut :
        1) mengumumkan seluas-luasnya tentang airan diadakannya prakualifikasi melalui antara lain             radio, media cetak (surat kabar. majalah) dan papan pengumuman resmi untuk penerangan             umum, KADIN setempat serta asosiasi profesi terkait;
        2) menetapkan calon rekanan yang akan masuk dalam DRM;
        3) menyebarluaskan DRM yang ditetapkan;
        4) menerima, meneliti, dan melakukan tindak lanjut atas sanggahan terhadap DRM;
        5) mengeluarkan dari DRM rckanan yang tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai rekanan             atau yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan             mencantumkannya dalam daftar hitam seperti contoh dalam dokumen pelengkap.
        6) mengeluarkan DRM yang discmpurnakan setiap awal Januari.
    b. Susunan panitia prakualifikasi adalah sebagai berikut
        1) Ketua : Gubcrnur Kepala Dacrah Tk.I
        2) Sekretaris : Asisten II Sekwilta Tk. I Bidang Pembangunan.
        3) Ketua Bidang
            a) Ketua Bidang Sipil dan Bidang Konsultansi merangkap Anggota : Kakanwil Departemen                 Pekerjaan Umum.
            b) Ketua Bidang Mekanika1 dan Elektrikal dan Bidang Logam, Kayu, dan Plastik                 merangkap Anggota: Kanwil Departemen Perindustrian.
            c) Ketua Bidang Telekomunikasi dan Instrumentasi merangkap Anggota : Kakanwil                 Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
            d) Ketua Bidang Pertanian merangkap anggota : Kakanwil Departemen Pertanian.
            e) Ketua Bidang Pertambangan Umum dan Bidang Pcrtambangan Minyak, Gas Bumi dan                 Panas Bumi merangkap Anggota : Kakanwil Departemen Pertambangan dan Energi.
             f) Ketua Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya merangkap Anggota Kakanwil                 Departemen Perdagangan.
         4) Anggota:
             a) Anggota : para kepala instansi dacrah otonom yang diperlukan.
             b) Anggota : pejabat dari Kadin daerah dan asosiasi profesi yang tcrkait.
             c) Untuk membantu panitia prakualifikasi dibentuk tim teknis untuk bidang pekerjaan yang                  diketuai oleh ketua bidang sebagaimana tersebut pada butir 2, huruf b, angka 3) di atas                  yang beranggotakan:
                 1) unsur Kanwil Departemen terkait
                 2) unsur Kanwil Departemen lainnya
                 3) unsur Dinas Tk. I terkait
                 4) unsur Dinas Tk. I lainnya jika diperlukan.
             d) Tim Teknis bertugas sebagai berikut:
                  1) melaksanakan registrasi para calon rekanan yang mengikuti prakualifikasi;
                  2) melakukan penelitian atas kebenaran data;
                  3) melaksanakan kualkifikasi yaitu menggolongkan menurut sub bidang dan lingkup                       pekerjaan dari para calon rekanan yang megikuti prakualifikasi dan telah memenuhi                       persyaratan administrasi;
                  4) melaksanakan kualifikasi yaitu menilai tingkat kemampuan dasar untuk setiap sub                       bidang dan lingkup pekerjaan dari calon rekanan;
                  5) menyusun DRM;
                  6) mempersiapkan dan melaksanakan penyempurnaan DRM, menerima dan meneliti                       laporan dari pemimpin proyek mengenai data rekanan sebagai salah satu bahan                       pertimbangan bagi penyempurnaan DRM.
    e. Atas petunjuk gubernur, bupati/walikotamadya membantu panitia prakualifikasi untuk         menyerahkan dan menerima kembali dokumen prakualifikasi dari calon rekanan di setiap dati         II dan mengirimkan kembali dokumen tersebut kepada panitia prakualifikasi. Untuk membantu         kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, di setiap dati II jika diperlukan dibentuk sekretariat         alur dokumen prakualifikasi yang dikepalai oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala         Dinas Perdagangan sebagai Ketua dan Wakil Ketua.
     f. Prosedur pelaksanaan prakualifikasi digambarkan pada "bagan alur dokumen" yang         memperlihatkan aliran dokumen dari Dati I, Dati II, dan calon rekanan, seperti tercantum         dalam pedoman pelengkap.
3. PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
    a. Pengumuman akan diselenggarakannya prakualifikasi untuk tahun berikutnya dilakukan oleh         panitia prakualifikasi antara lain melalui media massa, media cetak (surat kabar dan majalah)         dan papan pengumuman serta Kadin setempat dan asosiasi profesi terkait agar dapat diketahui         secara luas, tepat, dan cukup waktunya bagi dunia usaha.
    b. Pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat :
        1) Jadwal pelaksanaan prakualifikasi atau pembaharuan klasifikasi dan kualifikasi dari rekanan             yang ingin mengadakan perubahan.
        2) Alamat dan tempat pengambilan dokumen prakualifikasi.
        3) Biaya pengambilan dokumen prakuaIifikasi sebcsar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu             rupiah).
        4) Biaya tambahan pada saat pengambilan TDR sebcsar Rp 100.000,- (scratus ribu rupiah)             untuk kualifikasi B dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kualifikasi A, sedangkan             kualifikasi C tidak dipungut biaya tambahan.
        5) Butir 3, huruf b, angka 3) dan 4) merupakan pendapatan asli daerah (PAD) dan disetor ke             rekening kas daerah.
4. PENYIAPAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
    Panitia P rakualifikasi menyiapkan dokumen prakualifikasi. Dokumen prakualifikasi berisi     formulir-formulir isian sebagai berikut.
    
    a. Untuk Jasa Pemborongan Kode Formulir
        1) FIP-01                  : Permohonan Jadi Rekanan
        2) F1P-02                 : Data Adminislrasi
        3) FIP-03                  : Data Keuangan
        4) FIP-04                  : Data Personalia
        5) FIP-05                  : Data Peralatan
        6) FIP-06                  : Data Pengalaman
    b. Untuk Jasa Konsultansi Kode Formulif
        1) FIK-01                 : Permohonan Jadi Rekanan
        2) FIK-02                 : Data Administrasi
        3) FIK-03                 : Data Keuangan
        4) FIK-04                 : Data Personalia
        5) FIK-05                 : Data Peralatan
        6) FIK-06                 : Data Pcngalaman
    c. Untuk Pcngadaan Barang/Jasa Lain Kode Formulir
       1) FIB-O1                 : Permohonan Jadi Rckanan
       2) FIB-02                  : Data Administrasi
       3) FIB-03                  : Data Keuangan
       4) FIB-04                  : Data Personalia
       5) FIB-05                  : Data Pcralatan
       6) FIB-06                  : Data Pengalaman
5. PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
    Calon rekanan yang berminat untuk mengikuti prakualifikasi dan rekanan yang akan mengadakan     perubahan klasifikasi dan kualilikasi dapat mengambil dokumcn prakualifikasi berupa     formulir-formulir isian dan penjelasan: untuk ibu kota propinsi di panitia prakualifikasi, sedangkan     untuk dati II di kantor dinas PU dan Pcrdagangan.
6. PENGEMBALIAN DOKUMEN
    Calon rekanan yang telah menelaah dan mcngisi dokumen prakualifikasi mengembalikan sesuai     dengan jadwal yang telah ditetapkan kcpada panitia prakualifikasi melalui kantor pos Dinas PU     dan Dinas Perdagangan Dati II.
7. PEMERIKSAAN DOKUMEN
    Tim teknis mengadakan pemeriksaan atas kebenaran dan kclcngkapan dokumen secara teknis     ataupun administratif. Kepala dinas PU dan Perdagangan tingkat II membantu tim teknis di dalam     memeriksa kelengkapan dan kebenaran data dan kemudian disampaikan kepada tim teknis untuk     dinilai dan ditentukan ]ebih lanjut klasifikasi dan kualifikasinya.
8. PENILAIAN DOKUMEN
    Penilaian dan penentuan klasifikasi dan kualifikasi calon rekanan sesuai dengan bidangnya
    dilaksanakan oleh tim teknis.
9. PENGESAHAN PENILAIAN DOKUMEN
    Panitia Prakualifikasi mengadakan pengesahan atas hasil penilaian tim teknis.
10. PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI
      Pantia Prakualifikasi menetapkan hasil prakualifikasi berupa DRM.
11. PEMBERIAN KODE REKANAN
      Kepada rekanan yang telah terdaftar dalam DRM diberikan kode rekanan sesuai dengan       petunjuk yang telah ditetapkan pada pedoman pelengkap.
12. TANDA DAFTAR REKANAN (TDR)
      a. Kepada calon rekanan yang tercantum dalam DRM diberi TDR yang ditandatangani oleh           gubemur selaku ketua panitia prakualifikasi.
      b. Kewenangan menandatangani tanda daftar rekanan dapat di limpahkan secara tertulis kepada           Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum untuk Bidang jasa Pemborongan dan konsultasi dan           Kanwil Departemen Perdagangan untuk pengadaan barang/jasa lainnya.
      c. Penyampaian TDR kepada rekanan di dati II dilakukan oleh bupati/walikotamadya Dati II           yang bersangkutan
13. PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI REKANAN.
      Kepada rekanan diberikan kesempatan untuk mengubah klasifiliasi dan kualifikasi dengan cara       mengambil dokumen prakualifikasi, mengisi serta menyampaikan data terakhir perusahaan       secara lengkap kepada panitia prakualifikasi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan .       Petunjuk perubahan klasifikasi dan kualifiliasi dapat dilihat pada pedoman pelengkap.
BAB III
PEKERJAAN JASA PEMBORONG
1. REGISTRASI PERUSAHAAN PEMBORONG
    a. Para calon rekanan yang akan mengikuti prakualifikasi, di minta untuk menyampaikan data         perusahaan kepada panitia prakualifikasi dengan surat permohonan dan pernyataan tentang         kebenaran data yang bermeterai cukup. Formulir tersebut adalah :
       1) FIP 02 tentang data administrasi yang meliputi :
           a) nama perusahaan
           b) akta/surat pendirian perusahaan/akta perubahan terakhir.
           c) alamat perusahaan yang jelas dan nyata
           d) status perusahaan (induk/pusat atau cabang)
           e) nama dan alamat pengurus perusahaan
           f) alamat pemilik/pemimpin perusahaan
           g) surat pernystaan bahwa pemilik/pimpinan perusahaan tidak berstatus pegawai negeri.
           h) bagi perusahaan cabang harus disertai dengan akta notaris pendirian serta surat kuasa                pengelolaan perusahaan cabang dari kantor pusat kepada kantor cabang (yang                dituangkan dalam bentuk akta notaris).
           i) surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK)
           j) keanggolaan KADIN atau asosiasi proresi terkait.
       2) FIP 03 tentang data keuangan yang meliputi
           a) nomor pokok wajih pajak
           b) susunan pemilik saham dan modal usaha
           c) kekayaan bersih perusahaan
          d) referensi bank neraca perusahaan terakhir
       3) FIP 04 tentang data personalia yang meliputi
           a) nama karyawan, pengurus dan bidang keahliannya;
           b) riwayat pekerjaan dan pendidikan tenaga pimpinan;
          c) riwayat pekerjaan dan pendidikan tenaga teknis/ahli dengan disertai bukti rekaman ijazah.
       4) FIP 05 tentang data peralatan yang dimiliki oleh perusahaan, yang meliputi :
           a) jenis;
           b) jumlah;
           c) kapasitas/output peralatan lapangan;
           d) merk dan tipe dan nomor mesin/peralatan;
           e) tahun pembuatan;
           f) keadaan (baik/rusak);
           g) lokasi sekarang;
           h) harga sekarang.
       5) FIP 06 tentang data pengalaman pekerjaan yang meliputi :
          a) jenis pekerjaan yang pernah dilaksanakan;
          b) lokasi;
          c) pemberi tugas;
          d) nomor dan tanggal kontrak/surat penunjukkan;
          e) nilai kontrak/penunjukkan;
          f) tanggal penyelesaian menurut kontrak dan tanggal menurut berita acara penyerahan                         pekerjaan terakhir.
    b. Formulir isian bagi calon rekanan disediakan oleh panitia prakualifikasi
    c. Kelengkapan dan sahnya data administrasi dan data keuangan sifatnya mutlak sehingga hanya         perusahaan yang data administrasi dan data keuangannya lengkap, jelas dan sah seperti         dimaksud butir I, huruf a, angka 1) dan 2) di atas yang dapat dinilai lebih lanjut.
2. KLASIFIKASI PERUSAHAAN JASA PEMBORONGAN
    a. Kegiatan klasifikasi ialah kegiatan menggolongkan perusahaan jasa pemborongan menurut         bidang pekerjaan sebagai berikut :
       1) sipil;
       2) mekanikal, elektrikal;
       3) telekomunikasi dan instrumentasi;
       4) logam, kayu, plastik;
       5) pertanian:
       6) pertambangan umum:
       7) pertambangan minyak, gas bumi dan panas bumi;
   b. Setiap bidang pekcrjaan di atas dibagi menurut subbidang pekerjaan sebagai berikut :
       1) Sipil
           a) drainase dan jaringan pengairan;
           b) jalan, jcmbatan, landasan dan lokasi pengeboran darat; c) jalan, jembatan kereta api;
           d) gedung dan pabrik;
           e) bangunan pengolahan air bersih dan air limbah;
            f) reklamasi dan pengerukan;
           g) dermaga, penahanan gelombang dan tanah (break water dan talud);
           h) pengeboran air tanah;
            i) bangunan bawah air;
            j) pertamanan;
           k) perumahan dan permukiman;
            l) pencetakan sawah dan pembukaan lahan:
          m) pembukaan areal/transmigrasi;
           n) bendung dan bendungan;
           o) perpipaan;
           p) interior;
           q) pekerjaan sipil lainnya.
       2) Mekanikal, elektrikal
           a) kelistrikan dan pembangkit;
           b) tata udara/AC;
           c) pekerjaan mekanikal;
           d) transmisi kelistrikan;
           e) pabrikasi platform, quarter, SBM, DBM, structure & pile;
            f) pabrikasi vessel, heat-excharger, beaters, boilers. Tanks & tubular goods;
           g) pemasangan alat angkut;
           h) pemasangan fasilitas produksi dan fasilitas lepas pantai.
       3) Radio, Telekomunikasi, dan Instrumentasi
           a) meteorologi dan geofisika:
           b) radio, tclekomunikasi, sarana bantu navigasi laut, rambu sungai, peralatan SAR dan                navigasi udara;
           c) sinyal dan telekomunikasi kereta api;
           d) sentral telekomunikasi;
           e) jaringan telekomunikasi;
            f) pemasangan instrumentasi,
           g) pos, telekomunikasi, dan instrumentasi lain.
       4) Logam, kayu, plastik
           a) pembangunan kapal dan reparasi;
           b) pengangkatan kerangka (salvage) kapal;
           c) pembesituaan kapal (scrapping);
           d) karoseri, peti kemas, dan lain-lain;
           e) pengecoran dan pembentukan.
       5) Pertanian :
           a) proses pembibitan/pembenihan:
               tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan.
           b) reboisasi/penghijauan.
       6) Pertambangan umum :
           a) pengeboran:
           b) pengupasan;
           c) penggalian/penambangan.
       7) Pertambangan minyak, gas bumi dan panas bumi :
           a) pengeboran;
           b) pengeboran berarah;
           c) pcngukuran kemiringan sumur:
           d) pengeboran inti:
           e) pekerjaan pancing;
            f) mud logging;
           g) weel logging dan perforatingr,
           h) penyemenan sumur;
            i) pengujian lapisan bawah tanah;
           j) pengujian produksi sumur;
           k) stimulasi sumur dan penambangan sekunder;
           1) perawatan sumur;
          m) pengeboran hidraulik unit;
           n) pekerjaan ulang/work over;
           o) pengetoran seismik;
           p) pelayanan casing dan tubing:
           q) mud engineering;
            r) perawatan fasilitas produksi;
            s) pertambangan minyak, gas bumi, dan panas bumi lain.
            Rekanan yang memiliki kualifikasi C2 hanya diperkenankan memilih empat subbidang             pekerjaan, untuk kualifikasi C1 hanya diperkenankan memilih enam subbidang pekerjaan,             dan  untuk kualifikasi B hanya diperkenankan memilih delapan subbidang pekerjaan,             sedangkan kualifikasi  A hanya diperkenankan memilih sepuluh subbidang pekerjaan.             Subbidang  pekerjaan tersebut dapat dipilih dari subbidang pekerjaan yang terdapat pada             ketujuh bidang pekerjaan pada butir 2, huruf b, angka 1) sampai dengan 7)
   c. Daftar yang memuat bidang pekerjaan dan subbidang pekerjaan disediakan oleh panitia        prakualifikasi dan diberikan kepada calon rekanan.
3. PENETAPAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN JASA PEMBORONGAN
    (KONTRAKTOR)
    a. Kegiatan kualifikasi kontraktor ialah kegiatan penilaian serta penggolongan kontraktor menurut         tingkat kemampuan dasamya, pada setiap bidang dan sub bidang pekerjaan. Kemampuan         dasar adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan satu pekerjaan         tertentu.
    b. Penilaian dan penggolongan kontraktor menurut tingkat kemampuan dasarnya dilakukan         mengingat
        a) Pekerjaan yang mampu diselesaikan deflgan balk oleh kontraktor tersebut dalam waktu             yang ditetapkan.
        b) Kemampuan peralatan, tenaga, dan penguasaan teknologi yang dibutuhkan oleh proyek dan             dimiliki oleh perusahaan.
    c. Penggolongan kualifikasi rekanan jasa pemborongan dilaksanakan sebagai berikut.
        1) Golongan kontraktor dengan kemampuan tinggi
            A : Rekanan yang mampu mclaksanakan perbaikan dan pembagunan dengan persyaratan                   teknis tinggi atau sangat tinggi, bernilai di atas Rp 1 miliar.
         2) Golongan kontraktor dengan kemampuan madya
             B : Rekanan yang mampu melaksanakan perbaikan dan pembangunan dengan persyaratan                   teknis madya pcrsyaratan teknis tinggi bemilai di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1                   miliar.

        3) Golongan kontraktor C1 dan C2
            CI : Rekanan yang mampu melaksanakan pekcrjaan perbaikan sederhana dan                    pembangunan dengan persyaratan teknis sederhana/madya bernilai diatas Rp 200 juta                    sampai dengan Rp 500 juta.
           C2 : Rekanan yang mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan/perbaikan ringan dan                    pembangunan dengan persyaratan teknis sederhana, bernilai
    d. Penetuan klasifikasi kontraktor dilakukan dengan memperhatikan :
        1) kemampuan keuangan;
        2) kemampuan personalia;
        3) kemampuan peralatan;
        4) pengalaman perusahaan.
     e. Penilaian kemampuan keuangan kontraktor dilakukan terhadap kekayaan bersih perusahaan          berdasarkan neraca keuangan perusahaan tahun terakhir dan laporan keuangan lainnya          dengan mengikuti rumus sebagai berikut: Kekayaan Bersih = (a+b+c) - (d+e) dalam hal ini:
         a = aktiva lancar
         b = aktiva tetap
         c = aktiva lainnya
         d = utang jangka pendek
         e = utang jangka panjang
     f. Penilaian kemampuan personalia dilakukan terhadap tenaga ahli tetap dari perusahaan. Tenaga         ahli digolongkan sebagai berikut:
        1) sarjana teknik;
        2) sarjana muda teknik atau pendidikan teknik setingkat seperti misalnya tamatan politeknik             dan lain-lain;
        3) STM atau pendidikan teknik yang setingkat;
        4) tenaga pendukung lainnya seperti tenaga pembukuan, administrasi;
            Persyaratan pengalaman dan ekivalensi dari tenaga ahli dapat dilihat pada pedoman             pelengkap.
     g. Penilaian kemampuan peralatan milik sendiri dilakukan terhadap:
         1) jenis/macam alat.
         2) jumlah
         3) kapasitas dan output peralatan
         4) merek, tipe dan noor mesin/peralatan
         5) tahun pembuatan
         6) keadaan/kondisi alat
         7) lokasi sekarang
         8) harga sekarang.
        Calon rekanan dengan kualifikasi C1 dan C2. peralatan dapat dimiliki sendiri atau disewa.
    h. Penilaian terhadap pengalaman perusahaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah        diselesaikan selama tiga tahun terakhir yang telah dilakuka melalui
       1) SPK/kontrak pcmborongan;
       2) berita acara penyelesaian pekerjaan.
    i. Cara dan kriteria penilaian dari kemampuan keuangan, kemampuan personalia, kemampuan        peralatan dan pengalaman pekerjaan dilaksanakan dengan sistem blok dengan persyaratan        seperti diuraikan dalam pedoman pelengkap.
    j. Dengan sistem blok. kualifikasi perusahaan ditetapkan sesuai dengan tcrcapainya persyaratan        terendah dari keseluruhan persyaratan kemampuan yang dimiliki.
   k. Beberapa kondisi yang mungkin dihadapi untuk menentukan kualifikasi rekanan, khususnya        yang berhubungan dengan kurangnya pengalaman yang dimiliki suatu rekanan dapat dilihat        dalam pedoman pelengkap. Pada prinsipnya rekanan dengan kekayaan bersih di atas Rp 500        juta tidak diizinkan memiliki kualifikasi lebih rendah dari pada B.
BAB IV
PEKERJAAN JASA KONSULTASI
1. REGISTRASI PERUSAHAAN JASA KONSULTASI
    a. Para calon rekanan yang akan mengikuli prakualifikasi diminta untuk menyampaikan data         perusahaan kepada panitia prakualifikasi yang disertai dengan surat permohonan dan         pernyataan tentang kebenaran data yang bermeterai cukup, dan terdiri atas hal berikut :
        1) FlK - 02        tentang data administrasi, yang meliputi :
            a) nama pcrusahaan;
            b) akta/surat perrdirian perusahaan;
            c) alamat kantor perusahaan yang jelas dan nyata;
            d) status perusahaan (induk/pusat atau cabang):
            e) nama pengurus perusahaan:
             f) alamat pemilik/pimpinan perusahaan;
            g) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik/pemimpin perusahaan dan                 tidak berstatus pegawai negen. Bagi pimpinan perusahaan cabang diperlukan surat kuasa                 dalam bentuk Akta notaris dari pimpinan pusat/induknya; h) surat izin usaha jasa                 konstruksi (SIUJK).
      2) FIK - 03 tentang data keuangan, yang meliputi
          a) nomor pokok wajib pajak;
          b) susunan pemilik modal;
          c) kekayaan bersih perusahaan;
          d) referensi bank;
          e) neraca perusahaan terakhir.
      3) FIK - 04 tentang data personalia yang meliputi
          a) nama tenaga pimpinan dan tenaga ahli serta bidang keahliannya;
          b) riwayat pekerjaan dan pendidikan tenaga pimpinannya dan tenaga ahli;
          c) daftar tenaga teknisi/nonteknisi menurut pendidikan dan masa kerjanya.
      4) FIK - 05 tentang data peralatan dan perlengkapan, milik sendiri :
          a) jenis/macam;
          b) jumlah;
          c) kapasitas/output;
          d) merek&tipe;
          e) tahun pembuatan;
          f) keadaan (baik/rusak);
          g) lokasi sekarang;
          h) harga sekarang;
      5) FIK - 06 tentang data pengalaman pekerjaan yang meliputi :
          a) pekerjaan yang pernah dilaksanakan;
          b) lokasi;
          c) pemberi tugas;
          d) nomor dan tanggal kontrak/surat penunjukkan;
          e) nilai kontrak/penunjukkan;
          f) tanggal penyelesaian menurut berita acara penyerahan pekerjaan yang terakhir;
   b. Seluruh formulir isian disediakan oleh panitia prakualifikasi.
   c. Kelengkapan dan sahnya data administrasi dan data keuangan sifatnya mutlak sehingga hanya        perusahaan yang data administrasinya dan keuangannya lengkap, jelas, dan sah seperti        dimaksud butir 1,huruf a, angka I)dan 2)di atas, yang bisa dinilai lebih lanjut.
2. KLASIFIKASI PERUSAHAAN JASA KONSULTASI
    a. Kegiatan klasifikasi ialah kegiatan menggolongkan perusahaan jasa konsultasi menurut bidang,         sub bidang dan lingkup pekerjaan.
    b. Klasifikasi menurut bidang dan subbidang pekerjaan meliputi :
        1) BidangPekerjaan Umum
            a) bangunan gedung dan bangunan pabrik;
            b) tekniklingkungan;
            c) jalan dan Jembatan;
            d) jaringan;
            e) bendung danwaduk;
             f) sungai rawadan pantai;
            g) perumahan dan permukiman.
        2) Bidang Transportasi
            a) sarana transportasi darat
            b) sarana transportasi laut
            c) saranatransportasi udara;
            d) saranatransportasijalan baja;
            e) saranatransportasi sungai dan penyeberangan;
             f) prasaranatransportasi laut;
            g) prasaranatransportasi udara;
            h) prasaranatransportasi sungai dan penyeberangan;
             i) prasaranajalan danjembatan;
             j) sistemterminal transportasi;
            k) angkutan barang/muatan.
        3) Bidang Pariwisata, Pos dan Teiekomunikasi
            a) teknologiposdan telekomunikasi;
            b) sistem pos dan telekomunikasi;
            c) pariwisatadan perhotelan;
            d) lain-lain.
        4) Bidang Pertanian
            a) perkebunan tanaman keras;
            b) pertaniantanaman pangan;
            c) peternakan;
            d) perikanan;
            e) kehutanan;
             f) konservasidan penghijauan;
            g) lain-lain.
        5) Bidang Perindustrian
            a) industrimesin danlogam;
            b) industri kimia;
            c) industrihasil pertanian;
            d) industri elektronika;
            e) industribahan bangunan;
             f) lain-lain.
        6) Bidang Pertambangan dan energi
            a) perminyakan;
            b) penambahan umum;
            c) mineral;
            d) pembangkitan tenaga;
            e) distribusi dan transmisi;
             f) lain-lain.
        7) Bidang lain.
            a) asuransi, perbankan, keuangan;
            b) kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia, kependudukan;
            c) hukum, penerangan;
            d) lain-lain.
    c. Klasifikasi menurut lingkup pekejaan, terdiri atas
        1) Perencanaan Umum
        2) JasaServei.
        3) Studi Kelayakan.
        4) Perencanaan Teknik
        5) Pengawasan
        6) Manajemen
        7) Penelitian
    d. Para calon rekanan dapat memilih bidang, subbidang dan lingkup pekerjaan yang diminati         tanpa pembatasan jumlah.
3. KUALIFIKASI PENETAPAN PERUSAHAAN JASA KONSULTASI (KONSULTAN)
    a. Kegiatan kualifikasi konsultan ialah penilaian serta penggolongan konsultan menurut tingkat         kemampuan dasarnya paada setiap bidang, sub bidang, dan lingkup pekerjaan.
    b. Penilaian kemampuan dasar/profesionalisme konsultan didasarkan pada hal berikut.
        1) Pengalaman
            Penilaian terhadap pengaIaman konsultan dilakukan pada setiap bidang, subbidang dan             lingkup pekejaan dalam periode waktu lima tahun terakhir, dengan kriteria penilaian sebagai             berikut :
            a) golongan 1 (bobot = 15); konsultan golongan 1 adalah konsultan yang pernah                 melaksanakan pekejaan menurut bidang/subbidang pekerjaan dengan cara dan hasil balk,                 sebanyak tiga konsultansi yang masing-masing bernilai diatas Rp 50.000.000,- (lima                 puluh juta rupiah).
            b) golongan dua (bobot = 10); konsultan golongan dua adalah konsultan yang pernah                 melaksanakan pekerjaan menurut bidang/sub bidang pekerjaan, dengan cara dan hasil                 baik sebanyak tiga konsultasi yang masing-masing bernilai sampai dengan Rp                                50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
            c) golongan 3 (bobot = 5); konsultan kualifikasi 3 adalah kon-sultan yang belum                 berpengalaman.
        2) Peralatan dan perlengkapan
            Penilaian terhadap peralatan dibatasi peralatan pokok (peralatan yang mutlak diperlukan             untuk melakukan pekerjaan yang bersangkutan) sesuai dengan kebutuhan setiap bidang,             sub-bidang dan lingkup pekerjaan dengan menilai daftar peralatan milik perusahaan secara             perkiraan. Penilaian terhadap perlengkapan dilakukan berdasarkan persyaratan minimal dari             ruang kantor dan perlengkapannya dan berlaku untuk semua bidang, subbidang dan lingkup             pekerjaan, dengan kriteria pen,ilaian sebagai berikut.
            a) Golongan 1 (bobot = 5); konsultan kualifikasi 1 adalah calon rekanan yang memiliki                 peralatan dan perlengkapan dalam kondisi baik, sebagaimana tertera di bawah ini.
                Peralatan : peralatan pokok lengkap. Perlengkapan : ruang kantor
                (1) ruang staf/administrasi : 150 meter persegi
                (2) ruang gambar audio = 150 meter persegi (khusus untuk konsultasi teknik).
                (3) meja gambar : 10 buah (khusus untuk konsultan teknik)
                (4) mesin ketik : 3 buah
                (5) mesin foto kopi : 1 buah
            b) Golongan 2 (bobot = 4) calon rekanan golongan 2 adalah calon rekanan yang memiliki                 dan perlengkapan dalam kondisi balk, sebagaimana tertera di bawah ini.
                Peralatan : peralatan pokok cukup Perlengkapan : ruang kantor
                (1) ruang staf/administrasi : 100 meter persegi
                (2) ruang gambar audio = 100 meter persegi (khusus untuk konsultasi teknik).
                (3) meja gambar :6 buah (khusus untuk konsultan teknik)
                (4) mesin ketik : 2 buah
            c) Golongan 3 (bobot = 3); konsultan golongan 3 adalah calon rekanan yang memiliki                 peralatan dan perlengkapan dalam kondisi baik sebagaimana tertera di bawah ini.
                Peralatan : kurang disyaratkan Perlengkapan : ruang kantor
                (1) ruang staf/administrasi : 50 meter persegi
                (2) ruang gambar audio = 50 meter persegi (khusus untuk konsultasi teknik).
                (3) mesin ketik : 1 buah.
        3) Tenaga Ahli :
            Ahli kepala : 100
            Ahli utama : 75
            Ahli muda : 30
            Teknisi : 10
            Dalam buku pedoman pelengkap dijelaskan hubungan antara pendidikan formal dan             pengalaman profesional untuk dapat menetapkan tingkat.
            misal: Sarjana dengan dua tahun pengalaman profesional dalam bidangnya dapat disebutù                      sebagai ahli muda.
                     Tamatan STM dengan 18 tahun pengalaman profesional dalam bidangnya dapat                      disebut sebagai ahli utama.
                     Jumlah nilai yang diperoleh konsultan adalah jumlah tenaga ahli/teknisi yang sudah                      dikalikan dengan nilainya masing-masing. Konsultan atas dasar jumlah tenaga ahlinya                      digolongkan sebagai berikut.
             Konsultan yang digolongkan pada :
             Golongan 1 bila jumlah nilai di atas 1.000
             Golongan 2 bila jumlah nilai di antara 700 dan 1.000
             Golongan 3 bila jumlah nilai diantara 50 dan 669.
             Calon rekanan yang dapat digolongkan pada :
             golongan 1 diberi bobot 75;
             golongan 2 diberi bobot 60;
             golongan 3 diberi bobot 45.
        4) Keuangan
    c. Konsultan digolongkan atas A, B, dan C yang ditentukan atas dasar jumlah bobot yang dapat         dikumpulkan.
        Penetapannya adalah sebagai berikut :
        A 89 - 100
        B 68 - 88
        C 56 - 67
    d. Penggolongan niiai pekerjaan jasa konsultasi yang dapat dilaksanakan oleh tiap-tiap kualifikasi         adalah sebagai berikut.
        Kualifikasi : Nilai Pekejaan
        A di atas Rp 300juta
        B di atas Rp 50 sampai dengan Rp 100 juta.
        C sampai dengan Rp 50 juta.
BAB V
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA
1. REGISTRASI PERUSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA.
    a. Para calon rekanan yang akan mengikuti prakualifikasi, diminta untuk menyampaikan data         perusahaan kepada panitia prakualifikasi yang disertai dengan surat permohonan (Form         FIB-O1) dan pernyataan tentang kebenaran data serta bermeterai cukup, serta terdiri atas.
       1) FIB - 02 tentang data administrasi yang meliputi
           a) nama perusahaan;
           b) akta pendirian perusahaan/akta perubahan;
           c) alamat kantor perusahaan yang jelas dan nyata;
           d) statusperusahaan (pusatataucabang);
           e) nama perusahaan;
           f) alamat pemilik/pemimpin perusahaan;
           g) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik/pimpinan perusahaan dan tidak                berstatus pegawai negeri, bagi perusahaan cabang diperlukan surat kuasa dalam bentuk                akta notaris dari pimpinan pusat/induknya.
            i) surat izin usaha perdagangan;
            j) surat izin atau keterangan lainnya yang diperlukan dari instansi teknis yang berwenang.
       2) FIB - 03 tentang data keuangan yang meliputi :
           a) nomorpokokwajib pajak;
           b) susunan pemilikmodal;
           c) kekayaan bersihperusahaan;
           d) referensi bank.
       3) FIB - 04 tentang data personalia yang meliputi :
           a) nama pimpinan/pengurus/karyawan dan bidang keahliannya;
           b) riwayat pekerjaan dan pendidikan tenaga pimpinan.
       4) FIB - 05 tentang data peralatan dan perlengkapan yang dimiliki sendiri meliputi :
           a) jenis;
           b) jumlah;
           c) kapasitas;
           d) merk dan tipe;
           e) tahun pembuatan;
            f) keadaan (baik/rusak);
           g) lokasi sekarang.
       5) FIB - 06 tentang data pengalaman pekerjaan yang meliputi:
           a) pengadaan barangljasa lain yang pemah dilaksanakan/diserahkan;
           b) lokasi;
           c) pemberi tugas;
           d) nomor dan tanggal kontrak/surat penunjukan;
           e) nilai kontrak/penunjukan;
           f) tanggal penyelesaian menurut kontrak dan tanggal menurut berita acara penyerahan               pekerjaan yang terakhir.
    b. Seluruh formulir isian bagi calon rekanan disediakan oleh panitia prakualifikasi.
    c. Kelengkapan dan sahnya data administrasi dan data keuangan sifatnya mutlak, sehingga hanya         perusahaan yang data administrasi dan data keuangannya lengkap, jelas, dan sah seperti         dimaksud butir 1,huruf a, angka l)dan 2)di atas, yang dapat dinilai lebih lanjut.
2. KLASIFIKASI PERUSAHAAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA
    a. Kegiatan klasifikasi ialah kegiatan menggolongkan perusahaan menurut bidang dan sub bidang         pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya sebagai berikut.
        1) Bidang pengadaan barang terdiri atas sub bidang :
            a) alat/peralatan/suku cadang tulis, barang cetakan, kantor, pergudangan, dan perlengkapan                 pegawai;
             b) alat/peralatan/suku cadang teknik mekanikal, elektrikal, ukur, survei laboratorium, dan                  timbangan khusus;
             c) alat/peralatan suku cadang radio, pos, telekomunikasi, navigasi, elektronika,                  meteorologi, geofisika, klimatologi dan hidrologi;
             d) alat/peralatan/suku cadang teknik pendidikan, peragaan, visualisasi, olahraga, dan                  kesenian;
             e) alat/peralatan/suku cadang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan                  kehutanan;
             f) alat/peralatan/suku cadang kesehatan kedokteran dan farmasi ;
             g) alat /peralat an/perabot rumah tangga;
             h) alat/peralatan/suku cadang konstruksi (alat-alat besar, kompresor, generator dan                  lain-lain, bahan bangunan dan logam);
              i) alat/peralatan/suku cadang kendaraan bermotor dan pengujian (termasuk untuk kereta                  api, pesawat terbang, dan kapal laut);
             j) alat/peralatan/suku cadang keselamatan angkutan darat/ laut/udara (termasuk peralatan                 untuk SAR);
            k) alat/peralatan/suku cadang instalasi/distribusi zat cair dan gas;
            1) alat/peralatan/suku cadang keselamatan keja dan pemadam kebakaran;
           m) alat/peralatan/suku cadang senjata api dan amunisi;
            n) alat/peralatan/suku cadangkomputer;
            o) bahan bakar, pelumas, minyak dan cat;
            p) bahan makanan ternak, pestisida, obat pertanian, dan pupuk;
            q) bahan pangan;
             r) bahan kimia, bahan baku obat dan obat jadi;
             s) bibit dan usaha pertanian, petemakan, perikanan, dan kehutanan;
             t) bahan kemasan; u) lain-lain.
         2) Bidang jasa lainnya terdiri atas subbidang :
             a) percetakan;
             b) pemeliharaan/perbaikan alat/peralatan kantor;
             c) pemeliharaan/perbaikan alatlperalatan angkutan darat, laut dan udara;
             d) pemeliharaan/perbaikan pustaka (termasuk pemeliharaan/pengawetan barang-barang                  awetan flora, fauna dan lain- lain);
             e) jasa pembersih (cleaning service), pest control, termite control dan fumigasi;
             f) pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang darat, laut dan udara;
             g) penjahit/konfeksi;
             h) jasa boga (catering);
              i) jasa importir/eksportir;
              j) perawatan komputer, alat/peralatan elektronik dan telekomunikasi;
             k) iklan/reklame, film, dan pemotretan;
             1) jasa penulisan dan penerjemahan;
            m) penyediaan tenaga kerja;
             n) penyewaan alat angkutan darat, laut dan udara;
            o) penyewaan peralatan kerja, produksi, dan konstruksi;
            p) jasa penyelaman/pekerjaan bawah air;
            q) jasa asuransi
             r) lain-lain
        3) Bidang pertambangan minyak, gas bumi dan panas bumi.
            a) alat/peralatan/suku cadang pemboran dan produksi;
            b) alat/peralatan/suku cadang dan mesin-mesin;
            c) alat/peralatan/suku cadang angkutan dan paking;
            d) kelengkapan mesin dan instrumentasi;
            e) alat/peralatan/suku cadang bangunan, tangki dan peralatan bengkel;
            f) pipa katup, sambungan dan paking;
            g) alat-alat kerja;
            h) lain-lain
    b. Calon rekanan diberi kesempatan memilih subbidang pekerjaan yang diingini         sebanyak-banyaknya dua buah.
    c. Kelengkapan sahnya data administrasi dan data keuangan sifatnya mutlak sehingga hanya         perusahaan yang data administrasinya dan data keuangannya lengkap jelas dan sah seperti         dimaksud butir 1, huruf a, angka 1) dan 2) dapat dinilai lebih lanjut.
3. KUALIFIKASI PERUSAHAAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA (PEMASOK)
    a. Kegiatan kualifikasi pemasok ialah kegiatan penilaian dasarnya untuk masing-masing bidang         dan sub bidang pekerjaan. Kemampuan dasar perusahaan di bidang pekerjaan pengadaan         barang/jasa lainnya adalah kemampuan perusahaan untuk melaksanakan penyerahan barang         atau penyelesaian pekerjaan/jasa lainnya dengan baik, lengkap dan dalam waktu tertentu yang         ditetapkan/diperjanjikan.
    b. Penilaian kemampuan dasar berdaarkan hal berikut.
        1) Kemampuan Permodalan.
            Yang dimaksud dengan kemampuan permodalan adalah kekayaan bersih perusahaan              dengan memperhatikan seluruh nilai kekayaan perusahaan berupa nilai barang dan              uang/modal perusahaan dikurangi utang-utang perusahaan. Perhitungan kekayaan bersih              didasarkan pada penilaian pada penilaian neraca keaunagan perusahaan tahun terakhir dan              laporan-laporan keuangan lainnya serta dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut.              Kekayaan Bersih : (a+b+c) - (d+e) Yang dalam hal ini:
             a. = aktivalancar;
             b. = aktiva tetap;
             c. = aktiva lainnya;
             d. = utang jangka pendek;
             e. = utangjangka panjang.
        2) Personalia Pada bidang pengadaan barang, pemasok mempunyai sekurang-kurangnya tiga             personalia terdiri atas :
            a) pimpinan;
            b) tatausaha;
            c) pemegang buku/keuangan Khusus pada bidang pekerjaan pengadaan jasa lainnya syarat                 di atas ditambah dengan sekurang-kurangnya satu tenaga terampil yang sesuai dengan                 bidang jasa yang ditentukan.
        3) Peralatan dan Perlengkapan. Pemasok diminta untuk melampirkan daftar peralatan dan             perlengkapan kantor serta peralatan lainnya yang mendukung kelancaran kegiatan usaha,             seperti alat-alat pengangkut.
        4) Pengalaman Perusahaan. Penilaian terhadap pengalaman perusahaan didasarkan pada             referensi dari instansi pemerintah atau dari pihak swasta yang cukup diketahui dan dikenal             benafiditasnya.
    c. Kualifikasi pemasok adalah sebagai berikut.
        1) Kualifikasi A
            Yang termasuk kualifikasi ini adalah pemasok yang mempunyai kekayaan bersih Rp 2000             juta atau lebih. Rekanan dengan kualifikasi A dapat mengikuti pelelangan barang/jasa lain             dengan nilai di atas Rp 1 milyar.
        2) Kualifikasi B.
            Yang termasuk kualifikasi ini adalah pemasok yang mempunyai kekayaan bersih Rp 100              juta sampai Rp 200 juta. Rekanan dengan kualfifikasi B dapat mengikuti pelelangan              pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 milyar.
        3)  Kualifikasi C1
             Yang termasuk kualifikasi ini adalah pemasok yang mempunyai kekayaan bersih Rp 25 juta               sampai Rp 100 juta. Rekanan dengan kualifikasi Ct dapat mengikuti pelelangan pengadaan               barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta.
        4) Kualifikasi C2
            Termasuk kualifikasi ini adalah calon rekanan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp             5 juta sampai dengan Rp 25 juta. Rekanan dengan kualifikasi C2 dapat mengikuti             pelelangan pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 15 juta sampai             dengan Rp 100 juta.
BAB VI
TATA CARA PENILAIAN KUALIFIKASI DALAM RANGKA PELELANGAN UMUM BAGI CALON REKANAN YANG TIDAK MASUK DALAM DRM
1. KETENTUAN UMUM
    a. Penilaian kualifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan sesaat, baik         yang berbentuk badan hukum, maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang usaha         pokoknya ialah melakukan pekerjaan jasa pemborongan, konsultasi dan pengadaan         barang/jasa lainnya dan yang belum termasuk dalam DRM.
    b. Penyelenggaraan penilaian kualifikasi ini dilaksanakan oleh panitia pelelangan.
    c. Dalam hal dilaksanakan penilaian kuaifikasi awal (prakualifikasi) perusahaan-perusahaan yang         lulus kualifikasi ini akan langsung diundang sebagai peserta lelang.
    d. Dalam hal tidak dilaksanakan penilaian kualifikasi akhir (pasca kualifikasi),         perusahaan-perusahaan yang mendaftar langsung menyampaikan isian dokumen kualifikasi dan         dokumen penawaran lelang.
2. PENYUSUNAN DAFTAR UNDANGAN
Daftar undangan pelelangan disusun berdasarkan hasil kualifikasi ini dan ditetapkan dengan memperhatikan status, kemampuan serta kondisi terakhir perusahaan tersebut. Dalam meneliti dan menyusun status, kemampuan dan kondisi terakhir memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Peralatan dan perlengkapan yang sesuai untuk pelaksanaan proyek.
b. Tenaga teknis yang berpengalaman untuk ditugaskan secara penuh (waktu) di lokasi proyek     dengan kualifikasi dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan proyek.
c. Modal Kerja tersisa yang cukup untuk menangani proyek yang bersangkutan.
d. Pengalaman rekanan, rekanan harus pernah melaksanakan pekerjaan yang sama atau sejenis     dengan hasil baik sesuai dengan persyaratan kontrak/ketentuan yang berlaku.
3. PENYIAPAN DOKUMEN KUALIFIKASI
    Panitia pelelangan menyiapkan dokumen kualifikasi. Dokumen kualifikasi berisi formulir-formulir     isian sebagai berikut :
    a. Untuk jasa konstruksi dengan kode formulir :
        1) FIP-01 : data administrasi
        2) FIP-03 : data keuangan
        3) FIP-04 : data personalia
        4) FIP-05 : data peralatan
        5) FIP-06 : data pengalaman
b. Untuk jasa konsultasi dengan kode formulir :
    1) FIK-02: data administrasi
    2) FIK-03: data keuangan
    3) FIK-04: data personalia
    4) FIK-05: data peralatan
    5) FIK~06: data- pengalaman
c. Untuk pengadaan barang/jasa lain dengan kode formulir :
    1) FIB-02 : data administrasi
    2) FIB-03 : data keuangan
    3) FIB-04: data personalia
    4) FIB-05 : data peralatan
    5) FIB-06 : data pengalaman.
4. PENGAMBILAN DOKUMEN KUALIFIKASI
    Peserta yang berminat untuk mengikuti kualifikasi pelelangan umum dapat mengambil dokumen     kualifikasi berupa formulir-formulir isian dan penjelasan pada alamat yang telah ditentukan pada     pengumuman lelang. Dalam hal kualifikasi akhir, dokumen kualifikasi diambil bersama-sama     dengan dokumen lelang.
5. PENGEMBALIAN DOKUMEN
    Peserta yang telah menelaah dan mengisi dokumen kualifrkasi mengembalikan sesuai dengan     jadwal yang telah ditetapkan kepada panitia pelelangan.
6. PEMERIKSAAN DAN EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI
    Panitia pelelangan mengadakan pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan dokumen secara     teknis maupun administratif dan selanjutnya dilakukan evaluasi untuk menentukan kualifikasi dari     peserta.
7. PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI.
    Panitia pelelangan menetapkan hasil kualifikasi. Yang lulus persyaratan kualifikasi dicantumkan     dalam daftar peserta yang diundang.
8. PEKERJAAN JASAKONSTRUKSI
    Isian detail dokumen kualifikasi
    a. FIP 02 tentang data administrasi yang meliputi :
     
       1) nama perusahaan
       2) akta/surat pendirian perusahaan/akta perusahaan terakhir.
       3) alamat perusahaan yangjelas dan nyata.
       4) status perusahaan (induk/pusat atau cabang);
       5) nama dan alamat pengurus perusahaan.
       6) alamat pemilik/pemimpin perusahaan.
       7) surat pemyataan bahwa pemilik/pimpinan perusahaan tidak berstatus pegawai negeri bagi            perusahaan non BUMN/BUMD.
       8) bagi perusahaan cabang barns disertai dengan akte notaris pendirian serta surat kuasa            pengelolaan perusahaan cabang dari kantor pusat kepada kantor cabang (yang dituangkan            dalam bentuk akta notaris).
       9) menjadi anggota perusahaan sejenis.
   b. FIP03 tentangdatakeuangan yangmeliputi
       1) nomorpokokwajib pajak
       2) susunan pemilik saham dan modal usaha
       3) kekayaan bersih perusahaan
       4) referensi bank
       5) neraca perusahaan terakhir yang dapat menunjukkan kemampuan keuangan.
   c. FIP 04 tentang data personalia yang meliputi :
       1) nama karyawan, pengurns dan bidang keahliannya yang diperlukan untuk menangani            pekerjaan yang diminati.
       2) riwayat pekerjaan dan pendidikan tenaga pimpinan.
       3) riwayat pekejaan dan pendidikan tenaga teknis/ahli yang diperlukan dengan disertai bukti            rekaman ijazah.
   d. FIP 05 tentang data peralatan yang disediakan atau dapat dimobilisasi oleh perusahaan, yang        diperlukan untuk menangani pekkerjaan yang diminati, meliputi :
       1) jenis
       2) jumlah
       3) kapasitas/output peralatan lapangan
       4) merk & type dan nomor mesin/peralatan
       5) tahun pembuatan
       6) keadaan(baik/rusak)
       7) lokasi sekarang
       8) harga sekarang.
   e. FIP 06 tentang data pengalaman pekerjaan yang sejenis dan setara biayanya, yang meliputi :
       1) jenis pekerjaan yang pernah dilaksanakan
       2) lokasi
       3) pemberi tugas
       4) nomor dan tanggal kontrak/surat penunjukkan
       5) nilai kontrak/penunjukkan
       6) tanggal penyelesaian menurut kontrak dan tanggal menurut berita acara penyerahan            pekejaan terakhir.
    f. Formulir isian bagi calon rekanan disediakan oleh panitia pelelangan berbentuk dokumen        kualifikasi.
9. PENETAPAN KUALIFIKASI PESERTA
    a. Penilaian peserta dilakukan dengan mengingat :
        1) pekerjaan yang mampu diselesaikan dengan baik oleh peserta tersebut dalam waktu yang             ditetapkan.
        2) kemampuan peralatan, tenaga dan penguasaan teknologi yang dibutuhkan untuk             melaksanakan pekerjaan yang diminati dan dimiliki oleh perusahaan.
    b. Penentuan kualifikasi calon rekanan dilakukan dengan memperhatikan :
        1) kemampuan kuangan
        2) kemampuan personalia
        3) kemampuan peralatan
        4) pengalaman perusahaan
    c. Penilaian kemampuan keuangan peserta dilakukan terhadap kekayaan bersih perusahaan         berdasarkan neraca keuangan perusahaan tahun terakhir dan laporan-laporan keuangan         lainnya dengan mengikuti rumus sebagai berikut :
       1) Kekayaan Bersih = (a+b+c)- (d+e) di mana :
           a = aktiva lancar
           b = aktiva tetap
           c = aktiva lainnya
           d = hutang jangka pendek
           e = hutang jangka panjang
       2) Likuiditas keuangan dinyatakan dengan rumus : Jumlah dana yang dapat dimobilisasi -            hutang lebih besar atau sama dengan 30% dari jumlah anggaran pelaksanaan pekejaan.
   d. Penilaian kemampuan personalia/tenaga ahli yang diperlukan. Tenaga ahli digolongkan sebagai        berikut :
       1) sarjana teknik
       2) sarjana muda teknik atau pendidikan teknik setingkat seperti misalnya tamatan politeknik            dan lain-lain.
       3) STMataupendidikan teknikyangsetingkat.
       4) tenaga pendukung lainnya seperti misalnya tenaga pembukuan, administrasi dan lain-lain.        Persyaratan pengalaman dan ekivalensi dari tenaga ahli dapat dilihat pada buku pedoman        pelengkap.
   e. Penilaian kemampuan peralatan milik sendiri atau yang dapat dimobilisasi untuk keperluan        penanganan pekerjaan yang diminati, meliputi :
       1) jenis/macam alat
       2) jumlah
       3) kapasitas dan output peralatan
       4) merek, type dan nomor mesin/peralatan
       5) tahun pembuatan
       6) keadaan/kondisi alat
       7) lokasi sekarang
       8) harga sekarang
    f. Penilaian terhadap pengalaman sejenis dan pembinaan yang setara dari pekerjaan yang diminati        dilakukan terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan selama tiga tahun terakhir melalui
       1) kontrak pemborongan
       2) berita acara penyelesaian pekejaan.
   g. Cara dan kriteria penilaian dari kemampuan keuangan, kemampuan personalia, kemampuan        peralatan dan pengalaman pekejaan dilaksanakn dengan sistem blok dengan persyaratan        seperti diuraikan dalam buku pedoman pelengkap.
   h. Dengan sistem blok, kualifikasi perusahaan ditetapkan sesuai dengan tercapainya persyaratan        terendah dari keseluruhan persyaratan kemampuan yangdimiliki.
10. PEKERJAAN JASA KONSULTASI
      a. Para calon rekanan jasa konsultasi yang akan mengikuti kualifikasi diminta untuk           menyampaikan data perusahaan kepada panitia pelelangan, dan terdiri dari :
          1) FIK 02 tentang data administrasi, yang meliputi :
              a) nama perusahaan.
              b) akta/surat pendirian perusahaan.
              c) alamat kantor perusahaan yang jelas dan nyata.
              d) status perusahaan (induk/pusat atau cabang).
              e) namapengurus perusahaan. f) alamat pemilik/pimpinan perusahaan.
              g) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik/pimpinan perusahaan dan                   tidak berstatus pegawai negeri, bagi perusahaan non BUMNIBUMD, pimpinan cabang                   dengan kuasa dalam bentuk akte notaris dari pimpinan pusat/induknya.
         2) FIK 03 tentang data keuangan, yang meliputi :
             a) nomorpokokwajib pajak.
             b) susunan pemilikmodal.
             c) kekayaan bersihperusahaan.
             d) referensi bank.
             e) neraca perusahaan terakhir yang mampu menunjukkan kemampuan keuangannya untuk                  menangani pekerjaan yang dimin ati :
         3) FIK 04 tentang data personalia yang meliputi
             a) nama tenaga pimpinan dan tenaga ahli serta bidang keahliannya yang diperlukan untuk                  menangani pekerjaan yang diminati.
             b) riwayat pekerjaan dan pendidikan tenaga pimpinannya dan tenaga ahli.
             c) daftar tenaga teknisi/non teknisi menurut pendidikan dan masa kerjanya yang diperlukan.
        4) FIK 05 tentang data peralatan dan periengkapan yang diperlukan, yang meliputi :
            a) jenis/macam.
            b) jumlah
            c) kapasitas/output
            d) merk&type
            e) tahun pembuatan
             f) keadaan(baik/rusak)
            g) lokasi sekarang
            h) harga sekarang.
         5) FIK 06 tentang data pengalaman pekerjaan sejenis dan setara anggaran biayanya, yang              meliputi :
             a) pekerjaan yang pernah dilaksanakan
             b) lokasi.
             c) pemberi tugas.
             d) nomor dan tanggal kontrak/surat penunjukan.
             e) nilai kontrak/penunjukan
             f) tanggal penyelesaian menurut berita acara penyerahan pekerjaan yang terakhir.
      b. Seluruh formulir isian disediakan oleh panitia pelelangan.
11. KUALIFIKASI PERUSAHAAN JASA KONSULTASI
      a. Penilaian kemampuan peserta didasarkan pada :
          1) Pengalaman calon rekanan
              Penilaian terhadap pengalaman peserta untuk pekerjaan yang sejenis dalam periode waktu               lima tahun terakhir.
          2) Penilaian terhadap peralatan dibatasi peralatan pokok (yaitu peralatan yang mutlak               diperlukan untuk melakukan pekejaan yang bersangkutan).
          3) Tenaga ahli.
              Tenaga ahli dengan pengalaman sesuai dengan kebutuhan tenaga ahli untuk melaksanakan               pekerjaan yang diminati dinilai dengan pedoman/kriteria sebagai berikut : ahli utama 75 ahli               50 ahli muda 50 teknisi 10 Dalam buku pedoman pelengkap dijelaskan hubungan antara               pendidikan formal dan pengalaman Profesional untuk dapat menetapkan tingkat tenaga               kerja.
              Misal: Sarjana dengan 2 tahun pengalaman profesional dalam bidangnya dapat disebut                         sebagai ahli muda.
                        Tamat STM dengan 18 tahun pengalaman profesional dalam bidangnya dapat                         disebut sebagai ahli utama.
              Jumlah nilai yang diperoleh peserta adalah jumlah tenaga ahli/ teknisi yang sudah dikalikan               dengan nilaijya masing-masing.
          4) Keuangan. Penilaian kemampuan keuangan peserta melalui penilaian kekayaan bersih dan               tingkat likuiditas perusahaan.
              a) Perhitungan kekayaan bersih didasarkan pada penilaian neraca keuangan peserta tahun                   terakhir dan laporan-laporan keuangan lainnya dengan berpedoman pada                   rumusan-rumusan sebagai berikut :
                  Kekayaan Bersih = (a+b+c)- (d+e)
                  di mana :
                  a = aktivalancar
                  b = aktiva tetap
                  c = aktiva lainnya
                  d = hutangjangka pendek
                  e = hutang jangka panjang.
              b) Likuiditas perusahaan menangani pekejaan yang diminati, dihitung dengan rumus :
                  Dana yang dapat dimobilisasi - hutang lebih besar atau sama dengan tiga puluh persen                   dari jumlah rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan pekerjaan.
12. PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA.
      a. Para calon rekanan yang akan mengikuti kualifikasi, diminta untuk menyampaikan data           perusahaan kepada panitia pelelangan, serta terdiri dari :
            1) FIB 02 tentang data administrasi yang meliputi :
                a) nama perusahaan
                b) akte pendirian perusahaan/akte perubahan terakhir;
                c) alamat kantor perusahaan yangjelas dan nyata;
                d) statusperusahaan (pusatataucabang);
                e) alamat pemilik/pemimpin perusahaan;
                f) surat pemyataan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik/pimpinan perusahaan dan                    tidak berstatus pegawai negeri, bagi perusahaan non BUMN/BUMD. Perusahaan                    cabang diperlukan surat kuasa dalam bentuk akte notaris dari pimpinan pusat/induknya;
               g) surat izin usaha perdagangan;
               h) surat izin atau keterangan keterangan lainnya yang diperlukan dari instansi teknis yang                    berwenang.
          2) FIB 03 tentang data keuangan yang meliputi :
              a) nomorpokokwajib pajak;
              b) susunan pemilikmodal;
              c) kekayaan bersihperusahaan;
              d) referensi bank;
              e) neracaperusahaan terakhir.
          3) FIB 04 tentang data personalia yang meliputi :
              a) nama pimpinan/pengurus/karyawan dan bidang keahliannya;
              b) riwayat pekerjaan dan pendidikan tenaga pimpinan;
         4) FIB 05 tentang data peralatan dan perlengkapan yang dimiliki sendiri/yang dapat              dimobilisasi meliputi :
             a) jenis;
             b) jumlah;
             c) kapasitas;
             d) merk&type;
             e) tahun pembuatan;
             f) keadaan (baik/rusak);
             g) lokasi sekaang;
             h) pemilik (miliksendiri).
         5) FIB 06 tentang data pengalaman pekerjaan sejenis dan setara yang meliputi :
             a) pengadaan barang/jasa lain yang pernah dilaksanakan diserahkan
             b) lokasi;
             c) pemberi tugas;
             d) nomor dan tanggal kontrak/surat penunjukan
             e) nilai kontrak/penunjukan;
             f) tanggal penyelesaian menurut kontrak dan tanggal menurut berita acara penyerahan               pekerjaan yang terakhir.
      b. Seluruh formulir isian bagi calon rekanan disediakan oleh panitia pelelangan.
13. KUALIFIKASI PESERTA PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA
      a. Kemampuan peserta rekanan dinilai oleh panitia pelelangan berdasarkan :
          1) Kemampuan permodalan. ialah kekayaan bersih perusahaan dengan memperhatikan               seluruh nilai kekayaan perusahaan berupa nilai barang dan uang/modal perusahaan               dikurangi hutang-hutang perusahaan. Perhitungan kekayaan bersih didasarkan pada               penilaian pada penilaian neraca keuangan penrsahaan tahun terakhir dan laporan-laporan               keuangan lainnya serta dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :
              Kekayaan Bersih = (a+b+c)- (d+e)
              di mana :
              a = aktiva lancar;
              b = aktiva tetap;
              c = aktiva lainnya;
              d = hut ang jangka pendek;
              e = hutang jangka panjang.
          2) Personalia, pada bidang pengadaan barang, peserta mempunyai sekurang- kurangnya tiga               personalia terdiri atas :
              (1) pimpinan;
              (2) tatausaha;
              (3) pemegang buku/keuangan.
              Khusus pada bidang pekerjaan pengadaan jasa lain, syarat di atas ditambah dengan               sekurang-kurangnya satu tenaga terampil yang sesuai dengan bidang jasa yang ditentukan.
          3) Peralatan dan perlengkapan, peserta diminta untuk melampirkan daftar peralatan dan               perlengkapan kantor serta peralatan lainnya yang mendukung kelancaran kegiatan usaha               seperti alat-alat pengangkut dan sebagainya.
          4) Pengalaman perusahaan, penilaian terhadap pengalaman perusahaan yang sejenis               didasarkan pada referensi dari instansi pemerintah atau dari pihak swasta yang cukup               diketahui dan dikenal bonafiditasnya.
BAB VII
PENUTUP
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang prakualifikasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan.