KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 277/KMK.00/1993

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN ATAS

IMPOR POLIETILENA UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI KABEL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran produksi industri kabel dalam negeri, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk dan bea masuk tambahan atas polietilena yang diimpor oleh perusahaan kabel di dalam negeri.
Mengingat : 1. Indische Tariefwet, Stbl. 1873 Nomor 35 , sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Rechten Ordonantie, Stbl. 1931 Nomor 471 , sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3384);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1986 tentang Bea Masuk Tambahan Atas Barang Impor (Lembaran Negara Tahun 1986 No.: 69);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1305/KMK.00/1988 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN ATAS IMPOR POLIETILENA UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI KABEL.

Pasal 1

Terhadap polietilena yang diimpor untuk keperluan industri kabel diberikan keringanan bea masuk dan pembebasan bea masuk tambahan, sehingga besarnya bea masuk menjadi 5% (lima persen) dan bea masuk tambahan menjadi sebesar 0% (nol persen).

Pasal 2

Keringanan bea masuk dan pembebasan bea masuk tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini hanya diberikan terhadap impor polietilena oleh perusahaan-perusahaan serta dengan jumlah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menko Ekuin dan Wasbang;

3. Menteri Perindustrian;

4. Menteri Perdagangan;

5. Menteri Muda Keuangan;

6. Menteri Muda Sekretaris Kabinet;

7. IRJEN/Para DIRJEN dalam lingkungan Departemen    Keuangan;

8. Sekretariat Tim Teknis Tarip Bea Masuk;

9. Yang bersangkutan untuk diketahui.