Selasa,  21  Pebruari 2017

Daftar Peraturan

1871 dari 1873
INDONESIA. 
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009   tanggal   4 Desember 2009,
  tentang  Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.
  Jakarta, 2009

  LL
  BN;473.2009
 
  PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PERKIRAAN ALOKASI BIAYA - PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
  PERKIRAAN ALOKASI BIAYA - PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
  PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PERKIRAAN ALOKASI BIAYA
  Status : Diubah dengan  224/PMK.07/2010

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1872 dari 1873
INDONESIA. 
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2009   tanggal   4 Desember 2009,
  tentang  Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010.
  Jakarta, 2009

  LL
  BN;472.2009
 
  ALOKASI DANA BAGI HASIL - TAHUN ANGGARAN 2010 - HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
  HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - ALOKASI DANA BAGI HASIL - TAHUN ANGGARAN 2010
  TAHUN ANGGARAN 2010 - HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - ALOKASI DANA BAGI HASIL

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1873 dari 1873
INDONESIA. 
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2009   tanggal   4 Desember 2009,
  tentang  Perkiraan Alokasi Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
  Jakarta, 2009

  LL
  BN;471.2009
 
  ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - KABUPATEN DAN KOTA - PEMERINTAH PUSAT
  KABUPATEN DAN KOTA - PEMERINTAH PUSAT - ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
  PEMERINTAH PUSAT - ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - KABUPATEN DAN KOTA

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1874 dari 1873
INDONESIA. 
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2009   tanggal   4 Desember 2009,
  tentang  Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.
  Jakarta, 2009

  LL
  BN;470.2009
 
  DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN - PAJAK PENGHASILAN PS.21 - WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
  PAJAK PENGHASILAN PS.21 - WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI - DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI - DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN - PAJAK PENGHASILAN PS.21
  Status : Dicabut dengan  209/PMK.07/2010
  Diubah dengan  10/PMK.07/2010

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1875 dari 1873
INDONESIA. 
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2009   tanggal   4 Desember 2009,
  tentang Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
  Jakarta, 2009

  LL
  BN;469.2009
 
  BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - TAHUN ANGGARAN 2010 - PEMERINTAH PUSAT
  PEMERINTAH PUSAT - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - TAHUN ANGGARAN 2010
  TAHUN ANGGARAN 2010 - PEMERINTAH PUSAT - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

Ditampilkan 1871 s.d. 1873 dari 1873 Katalog
Awal  Sebelumnya  Selanjutnya Akhir 

.  Copyright 2013 © Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI