Minggu,  28  Agustus 2016

Daftar Peraturan

1871 dari 1873
INDONESIA. 
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009   tanggal   5 Maret 2009,
  tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.
  Jakarta, 2009

  LL
 
  BARANG KENA PAJAK - TATA CARA PENGAWASAN - KAWASAN BEBAS
  KAWASAN BEBAS - BARANG KENA PAJAK - TATA CARA PENGAWASAN
  TATA CARA PENGAWASAN - KAWASAN BEBAS - BARANG KENA PAJAK
  Status : Mencabut  393/KMK.03/2004
  Mencabut  583/KMK.03/2003
  Mencabut  61/PMK.03/2005
  Mencabut  02/PMK.011/2009
  Mencabut  16/PMK.03/2005
  Dicabut dengan  62/PMK.03/2012
  Diubah dengan  240/PMK.03/2009

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1872 dari 1873
INDONESIA. 
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009   tanggal   5 Maret 2009,
  tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
  Jakarta, 2009

  LL
 
  ANGGARAN - RENCANA BISNIS - BADAN LAYANAN UMUM
  BADAN LAYANAN UMUM - ANGGARAN - RENCANA BISNIS
  RENCANA BISNIS - BADAN LAYANAN UMUM - ANGGARAN
  Status : Mencabut  66/PMK.02/2006
  Dicabut dengan  92/PMK.05/2011

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1873 dari 1873
INDONESIA. 
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009   tanggal   4 Maret 2009,
  tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010.
  Jakarta, 2009

  LL
 
  STANDAR BIAYA UMUM - TAHUN ANGGARAN 2010
  TAHUN ANGGARAN 2010 - STANDAR BIAYA UMUM

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1874 dari 1873
INDONESIA. 
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009   tanggal   3 Maret 2009,
  tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu.
  Jakarta, 2009

  LL
 
  PAJAK PENGHASILAN - USAHA TERTENTU - PENGHASILAN PEKERJA
  PENGHASILAN PEKERJA - PAJAK PENGHASILAN - USAHA TERTENTU
  USAHA TERTENTU - PENGHASILAN PEKERJA - PAJAK PENGHASILAN
  Status : Diubah dengan  49/PMK.03/2009

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1875 dari 1873
INDONESIA. 
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2009   tanggal   2 Maret 2009,
  tentang Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009.
  Jakarta, 2009

  LL
 
  PEMBANGUNAN DAERAH - PENGGUNAAN DANA - PENETAPAN ALOKASI
  PENETAPAN ALOKASI - PEMBANGUNAN DAERAH - PENGGUNAAN DANA
  PENGGUNAAN DANA - PENETAPAN ALOKASI - PEMBANGUNAN DAERAH

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

Ditampilkan 1871 s.d. 1873 dari 1873 Katalog
Awal  Sebelumnya  Selanjutnya Akhir 

.  Copyright 2013 © Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI