Selasa,  17  Januari 2017

Daftar Peraturan Menteri Keuangan

61 dari 1564
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.01/2016   tanggal   27 Desember 2016,
  tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
  Jakarta, 2016

  LL 2016
  BN 2016 (2036)
 
  JABATAN FUNGSIONAL - PEGAWAI - KEMENTERIAN KEUANGAN
  KEMENTERIAN KEUANGAN - JABATAN FUNGSIONAL - PEGAWAI
  PEGAWAI - KEMENTERIAN KEUANGAN - JABATAN FUNGSIONAL


  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

62 dari 1564
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2016   tanggal   27 Desember 2016,
  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  Jakarta, 2016

  LL 2016
  BN 2016 (2035)
 
  KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI - UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG - TARIF LAYANAN BLU
  TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI - UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
  UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG - TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

  Status :   Mencabut 52/PMK.05/2015

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

63 dari 1564
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.01/2016   tanggal   27 Desember 2016,
  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan.
  Jakarta, 2016

  LL 2016
  BN 2016 (2034)
 
  PELAKSANA TUGAS - PENUNJUKAN - PERUBAHAN
  PENUNJUKAN - PERUBAHAN - PELAKSANA TUGAS
  PERUBAHAN - PELAKSANA TUGAS - PENUNJUKAN

  Status :   Mengubah 98/PMK.01/2015

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

64 dari 1564
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2016   tanggal   27 Desember 2016,
  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016.
  Jakarta, 2016

  LL 2016
  BN 2016 (2033)
 
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH - INDUSTRI TERTENTU - PERUBAHAN
  INDUSTRI TERTENTU - PERUBAHAN - BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
  PERUBAHAN - BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH - INDUSTRI TERTENTU

  Status :   Mengubah 273/PMK.010/2015

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

65 dari 1564
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2016   tanggal   27 Desember 2016,
  tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
  Jakarta, 2016

  LL 2016
  BN 2016 (2032)
 
  ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH - PENYESUAIAN - JABATAN FUNGSIONAL
  JABATAN FUNGSIONAL - ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH - PENYESUAIAN
  PENYESUAIAN - JABATAN FUNGSIONAL - ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH


  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

Ditampilkan 61 s.d. 65 dari 1564 Katalog
Awal  Sebelumnya  Selanjutnya  Akhir 



.  Copyright 2013 © Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI