Rabu,  23  Agustus 2017

Daftar Peraturan Menteri Keuangan

1666 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011   tanggal   4 Januari 2011,
  tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.
  Jakarta, 2011

  LL
  BN;1.2011
 
  ASURANSI - PERUBAHAN - KENDARAAN BERMOTOR
  KENDARAAN BERMOTOR - ASURANSI - PERUBAHAN
  PERUBAHAN - KENDARAAN BERMOTOR - ASURANSI

  Status :   Dicabut dengan 23/PMK.010/2017
    Mengubah 74/PMK.010/2007

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1667 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010   tanggal   31 Desember 2010,
  tentang  Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
  Jakarta, 2010

  LL
  BN;601.2010
 
  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PEJABAT NEGARA - PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
  PEJABAT NEGARA - PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
  PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PEJABAT NEGARA

  Status :   Mencabut 636/KMK.04/1994

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1668 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010   tanggal   31 Desember 2010,
  tentang  Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011.
  Jakarta, 2010

  LL
 
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH - INDUSTRI SEKTOR TERTENTU - IMPOR BARANG DAN BAHAN
  IMPOR BARANG DAN BAHAN - BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH - INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
  INDUSTRI SEKTOR TERTENTU - IMPOR BARANG DAN BAHAN - BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH


  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1669 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010   tanggal   31 Desember 2010,
  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
  Jakarta, 2010

  LL
  BN;689.2010
 
  BADAN USAHA - PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH - PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
  PENJAMINAN INFRASTRUKTUR - BADAN USAHA - PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
  PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH - PENJAMINAN INFRASTRUKTUR - BADAN USAHA

  Status :   Mencabut 38/PMK.01/2006
    Diubah dengan 8/PMK.08/2016

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1670 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010   tanggal   31 Desember 2010,
  tentang  Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan.
  Jakarta, 2010

  LL
  BN;688.2010
 
  JAMINAN - KEPABEANAN
  KEPABEANAN - JAMINAN

  Status :   Mencabut 208/KMK.01/1999
   Mencabut 209/KMK.01/1999
    Mencabut 25/PMK.04/2005
    Mencabut 441/KMK.05/1999
    Mencabut 457/KMK.05/1997
    Mencabut 461/KMK.05/1997
    Mencabut 585/KMK.05/1996

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

Ditampilkan 1666 s.d. 1670 dari 1689 Katalog
Awal  Sebelumnya  Selanjutnya  Akhir 



.  Copyright 2013 © Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI