Sabtu,  7  Mei 2016

Daftar Peraturan Menteri Keuangan

1666 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2009   tanggal   4 Desember 2009,
  tentang  Perkiraan Alokasi Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
  Jakarta, 2009

  LL
  BN;471.2009
 
  ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - KABUPATEN DAN KOTA - PEMERINTAH PUSAT
  KABUPATEN DAN KOTA - PEMERINTAH PUSAT - ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
  PEMERINTAH PUSAT - ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - KABUPATEN DAN KOTA


  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1667 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2009   tanggal   4 Desember 2009,
  tentang  Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.
  Jakarta, 2009

  LL
  BN;470.2009
 
  DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN - PAJAK PENGHASILAN PS.21 - WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
  PAJAK PENGHASILAN PS.21 - WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI - DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI - DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN - PAJAK PENGHASILAN PS.21

  Status :   Dicabut dengan 209/PMK.07/2010
    Diubah dengan 10/PMK.07/2010

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1668 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2009   tanggal   4 Desember 2009,
  tentang Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
  Jakarta, 2009

  LL
  BN;469.2009
 
  BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - TAHUN ANGGARAN 2010 - PEMERINTAH PUSAT
  PEMERINTAH PUSAT - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - TAHUN ANGGARAN 2010
  TAHUN ANGGARAN 2010 - PEMERINTAH PUSAT - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN


  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1669 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2009   tanggal   4 Desember 2009,
  tentang  Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2010.
  Jakarta, 2009

  LL
  BN;468.2009
 
  ALOKASI DANA BAGI HASIL - TAHUN ANGGARAN 2010 - SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
  SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN - ALOKASI DANA BAGI HASIL - TAHUN ANGGARAN 2010
  TAHUN ANGGARAN 2010 - SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN - ALOKASI DANA BAGI HASIL


  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1670 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.011/2009   tanggal   4 Desember 2009,
  tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA).
  Jakarta, 2009

  LL
  BN;467.2009
 
  ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA - TARIF BEA MASUK - PERUBAHAN
  PERUBAHAN - ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA - TARIF BEA MASUK
  TARIF BEA MASUK - PERUBAHAN - ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA

  Status :   Dicabut dengan 118/PMK.011/2012
    Mengubah 236/PMK.011/2008

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

Ditampilkan 1666 s.d. 1670 dari 1689 Katalog
Awal  Sebelumnya  Selanjutnya  Akhir 



.  Copyright 2013 © Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI