Jumat,  23  Juni 2017

Daftar Peraturan Menteri Keuangan

1666 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2010   tanggal   20 Desember 2010,
  tentang  Alokasi Dana Otonomi Khusus Dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.
  Jakarta, 2010

  LL
  BN;634.2010
 
  ALOKASI DANA - PROVINSI PAPUA BARAT - INFRASTRUKTUR - OTONOMI KHUSUS
  INFRASTRUKTUR - OTONOMI KHUSUS - ALOKASI DANA - PROVINSI PAPUA BARAT
  OTONOMI KHUSUS - ALOKASI DANA - PROVINSI PAPUA BARAT - INFRASTRUKTUR
  PROVINSI PAPUA BARAT - INFRASTRUKTUR - OTONOMI KHUSUS - ALOKASI DANA


  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1667 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2010   tanggal   20 Desember 2010,
  tentang  Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.
  Jakarta, 2010

  LL
  BN;633.2010
 
  ALOKASI SEMENTARA - PPH PASAL 21 - WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
  PPH PASAL 21 - WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI - ALOKASI SEMENTARA
  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI - ALOKASI SEMENTARA - PPH PASAL 21


  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1668 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010   tanggal   20 Desember 2010,
  tentang  Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
  Jakarta, 2010

  LL
  BN;632.2010
 
  PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH - PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN
  PELAKSANAAN - PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH - PERTANGGUNGJAWABAN
  PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN - PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

  Status :   Diubah dengan 237/PMK.05/2011

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1669 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.011/2010   tanggal   20 Desember 2010,
  tentang  Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.
  Jakarta, 2010

  LL
  BN;631.2010
 
  PEMBERIAN PINJAMAN - PUSAT INVESTASI PEMERINTAH - PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
  PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) - PEMBERIAN PINJAMAN - PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
  PUSAT INVESTASI PEMERINTAH - PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) - PEMBERIAN PINJAMAN


  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1670 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2010   tanggal   17 Desember 2010,
  tentang  Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Untuk Tahun Anggaran 2010
  Jakarta, 2010

  LL
  BN;614.2010
 
  PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH - PASAR INTERNASIONAL - SURAT BERHARGA NEGARA
  PASAR INTERNASIONAL - SURAT BERHARGA NEGARA - PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
  SURAT BERHARGA NEGARA - PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH - PASAR INTERNASIONAL


  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

Ditampilkan 1666 s.d. 1670 dari 1689 Katalog
Awal  Sebelumnya  Selanjutnya  Akhir 



.  Copyright 2013 © Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI