Minggu,  2  Agustus 2015

Daftar Peraturan Menteri Keuangan

1666 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008   tanggal   31 Desember 2008,
  tentang Petunjuk Pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
  Jakarta, 2008

  LL
 
  ORANG PRIBADI - PEMOTONGAN PAJAK - PETUNJUK
  PEMOTONGAN PAJAK - PETUNJUK - ORANG PRIBADI
  PETUNJUK - ORANG PRIBADI - PEMOTONGAN PAJAK


  Abstrak : 252/PMK.03/2008
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1667 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008   tanggal   31 Desember 2008,
  tentang Penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
  Jakarta, 2008

  LL
 
  BADAN USAHA - BADAN USAHA - PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 - JASA KEUANGAN
  BADAN USAHA - PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 - JASA KEUANGAN - BADAN USAHA
  JASA KEUANGAN - BADAN USAHA - BADAN USAHA - PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
  PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 - JASA KEUANGAN - BADAN USAHA - BADAN USAHA


  Abstrak : 251/PMK.03/2008
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1668 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008   tanggal   31 Desember 2008,
  tentang Besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.
  Jakarta, 2008

  LL
 
  BIAYA JABATAN/PENSIUN - PENGHASILAN BRUTO - PEGAWAI TETAP/PENSIUNAN
  PEGAWAI TETAP/PENSIUNAN - BIAYA JABATAN/PENSIUN - PENGHASILAN BRUTO
  PENGHASILAN BRUTO - PEGAWAI TETAP/PENSIUNAN - BIAYA JABATAN/PENSIUN

  Status :   Mencabut 521/KMK.04/1998

  Abstrak : 250/PMK.03/2008
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1669 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008   tanggal   31 Desember 2008,
  tentang Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu.
  Jakarta, 2008

  LL
 
  BIDANG USAHA TERTENTU - PENYUSUTAN - PENGELUARAN - HARTA BERWUJUD
  HARTA BERWUJUD - BIDANG USAHA TERTENTU - PENYUSUTAN - PENGELUARAN
  PENGELUARAN - HARTA BERWUJUD - BIDANG USAHA TERTENTU - PENYUSUTAN
  PENYUSUTAN - PENGELUARAN - HARTA BERWUJUD - BIDANG USAHA TERTENTU

  Status :   Diubah dengan 126/PMK.011/2012

  Abstrak : 249/PMK.03/2008
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

1670 dari 1689
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.03/2008   tanggal   31 Desember 2008,
  tentang Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu.
  Jakarta, 2008

  LL
 
  AMORTISASI - BIDANG USAHA TERTENTU - HARTA
  BIDANG USAHA TERTENTU - HARTA - AMORTISASI
  HARTA - AMORTISASI - BIDANG USAHA TERTENTU


  Abstrak : 248/PMK.03/2008
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

Ditampilkan 1666 s.d. 1670 dari 1689 Katalog
Awal  Sebelumnya  Selanjutnya  Akhir 



.  Copyright 2013 © Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI