Senin,  28  Juli 2014

Daftar Peraturan Menteri Keuangan

1 dari 1873
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.06/2014   tanggal   16 Juli 2014,
  tentang  Penetapan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dan Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
  Jakarta, 2014

  LL
  BN;992.2014
 
  BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL - KUALITAS PIUTANG - PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
  KUALITAS PIUTANG - PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) - BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
  PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) - BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL - KUALITAS PIUTANG


  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

2 dari 1873
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014   tanggal   16 Juli 2014,
  tentang  Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
  Jakarta, 2014

  LL
  BN;991.2014
 
  BARANG MILIK NEGARA - PERENCANAAN KEBUTUHAN
  PERENCANAAN KEBUTUHAN - BARANG MILIK NEGARA

  Status :   Mencabut 226/PMK.06/2011

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

3 dari 1873
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.011/2014   tanggal   15 Juli 2014,
  tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2014.
  Jakarta, 2014

  LL
  BN;983.2014
  1900
  PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH - SURAT BERHARGA NEGARA - PASAR INTERNASIONAL
  PASAR INTERNASIONAL - PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH - SURAT BERHARGA NEGARA
  SURAT BERHARGA NEGARA - PASAR INTERNASIONAL - PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH


  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

4 dari 1873
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2014   tanggal   15 Juli 2014,
  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 Tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan
  Jakarta, 2014

  LL
  BN;982.2014
  1900
  PENANGGULANGAN KEMISKINAN - PENDANAAN - PERUBAHAN
  PENDANAAN - PERUBAHAN - PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  PERUBAHAN - PENANGGULANGAN KEMISKINAN - PENDANAAN

  Status :   Mengubah 168/PMK.07/2009

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

5 dari 1873
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2014   tanggal   14 Juli 2014,
  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pada Otoritas Jasa Keuangan.
  Jakarta, 2014

  LL
  BN;979.2014
  1900
  OTORITAS JASA KEUANGAN - PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN - PERUBAHAN
  PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN - PERUBAHAN - OTORITAS JASA KEUANGAN
  PERUBAHAN - OTORITAS JASA KEUANGAN - PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN

  Status :   Mengubah 229/PMK.05/2013

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

Ditampilkan 1 s.d. 5 dari 1873 Katalog
Awal Sebelumnya  Selanjutnya  Akhir 



.  Copyright 2013 © Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI