Jumat,  24  Maret 2017

Daftar Peraturan Menteri Keuangan

11 dari 1679
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017   tanggal   1 Maret 2017,
  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  Jakarta, 2017

  LL 2017
  BN 2017 (360)
 
  KENDARAAN BERMOTOR - PERUBAHAN - PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
  PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH - KENDARAAN BERMOTOR - PERUBAHAN
  PERUBAHAN - PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH - KENDARAAN BERMOTOR

  Status :   Mengubah 64/PMK.011/2014

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

12 dari 1679
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2017   tanggal   1 Maret 2017,
  tentang Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Harmonized System 2017 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017.
  Jakarta, 2017

  LL 2017
  BN 2017 (359)
 
  BARANG IMPOR - PENYESUAIAN POS TARIF - TARIF BEA MASUK
  PENYESUAIAN POS TARIF - TARIF BEA MASUK - BARANG IMPOR
  TARIF BEA MASUK - BARANG IMPOR - PENYESUAIAN POS TARIF


  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

13 dari 1679
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2017   tanggal   27 Pebruari 2017,
  tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
  Jakarta, 2017

  LL 2017
  BN 2017 (347)
 
  KEMITRAAN EKONOMI - TARIF BEA MASUK - SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME
  SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME - KEMITRAAN EKONOMI - TARIF BEA MASUK
  TARIF BEA MASUK - SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME - KEMITRAAN EKONOMI

  Status :   Mencabut 31/PMK.011/2010
    Mencabut 96/PMK.011/2008

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

14 dari 1679
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017   tanggal   27 Pebruari 2017,
  tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
  Jakarta, 2017

  LL 2017
  BN 2017 (346)
 
  KEMITRAAN EKONOMI - PERSETUJUAN - TARIF BEA MASUK
  PERSETUJUAN - TARIF BEA MASUK - KEMITRAAN EKONOMI
  TARIF BEA MASUK - KEMITRAAN EKONOMI - PERSETUJUAN

  Status :   Mencabut 209/PMK.011/2012

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

15 dari 1679
INDONESIA. Kementerian Keuangan
  [Peraturan Perundang-Undangan dsb. ]
  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.010/2017   tanggal   27 Pebruari 2017,
  tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan.
  Jakarta, 2017

  LL 2017
  BN 2017 (345)
 
  PERDAGANGAN PREFERENSIAL - TARIF BEA MASUK - REPUBLIK ISLAM PAKISTAN
  REPUBLIK ISLAM PAKISTAN - PERDAGANGAN PREFERENSIAL - TARIF BEA MASUK
  TARIF BEA MASUK - REPUBLIK ISLAM PAKISTAN - PERDAGANGAN PREFERENSIAL

  Status :   Mencabut 116/PMK.011/2014
    Mencabut 26/PMK.011/2013

  Abstrak :
Peraturan  Menteri Keuangan ROKUM

Ditampilkan 11 s.d. 15 dari 1679 Katalog
Awal  Sebelumnya  Selanjutnya  Akhir 



.  Copyright 2013 © Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI