PT TASPEN - DANA APBN PERTANGGUNGJAWABAN

2008

PERMENKEU NOMOR 65/PMK.02/2008 TANGGAL 29 APRIL 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN YANG KEGIATANNYA DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO)

ABSTRAK

:

-

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008, telah dialokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembayaran penyelenggaraan Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero); bahwa dalam rangka penggunaan dana APBN untuk pembayaran penyelenggaraan Program Pensiun PNS tersebut, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana APBN tersebut; berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero);

 

 

-

Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan ini adalah:

 

 

 

UU No. 11 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No. 42, TLN No. 2906); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4287); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 45 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 66, TLN No. 4400); Keppres No. 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN 4212), jo. Keppres No. 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 92, TLN No. 4418); Keppres No. 20/P Tahun 2005; Perpres No. 105 Tahun 2007; Kepmenkeu No. 478/KMK.06/2002; Permenkeu No. 08/PMK.02/2005; Permenkeu No. 134/PMK.06/2005: Permenkeu No. 131/PMK.01/2006, jo. Permenkeu No. 54/PMK.01/2007; Kepmenkeu No. 46/KMK.01/2007; Permenkeu No. 80/PMK.05/2007.

 

 

-

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur:

 

 

 

PT Taspen (Persero) mengajukan kebutuhan dana pembayaran Belanja Pensiun, Unfunded Liability Tabungan Hari Tua, Cadangan Perubahan Sharing dan Biaya Cetak Dapem setiap tahun kepada Menteri Keuangan. Alokasi dana pos Belanja Pensiun, Unfunded Liability Tabungan Hari Tua, Cadangan Perubahan Sharing dan Biaya Cetak Dapem ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun berkenaan. Berdasarkan alokasi dana tersebut, Direktur Jenderal Anggaran memberitahukan pagu alokasi dana tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan kepada PT Taspen (Persero). Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengajukan permintaan penyediaan dana untuk pos Belanja Pensiun, Cadangan Perubahan Sharing, Unfunded Liability Tabungan Hari Tua dan Biaya Cetak Dapem kepada Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan dari PT Taspen (Persero). Untuk keperluan perencanaan anggaran, PT Taspen (Persero) menyusun laporan realisasi penyerapan dana yang terinci sesuai jenis penerima pensiun, meliputi Pensiun Pejabat Negara, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pensiun Anggota TNI/Polri Lama dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

CATATAN

:

-

Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.

 

 

-

Dalam hal pos Belanja Pensiun, Unfunded Liability Tabungan Hari Tua, Cadangan Perubahan Sharing, dan Biaya Cetak Dapem masih dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan ini masih berlaku sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

-

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 April 2008.

 

 

-

Peraturan Menteri ini ditetapkan tanggal 29 April 2008.