REMUNERASI PEDOMAN - PENETAPAN

2006

PERMENKEU NOMOR  10/PMK.02/2006 TANGGAL 16 FEBRUARI 2006

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM.

ABSTRAK

:

-

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menetri Keuangan tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.

 

 

-

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:

 UU Nomor17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor47, TLN Nomor4286); UU Nomor1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor5, TLN Nomor4355); PP Nomor23 Tahun 2005 (LN Tahun 2003 Nomor 48, TLN Nomor4503); Keppres Nomor20/P Tahun 2005.

 

 

-

Dalam Peraturan Menteri Keuangan diatur tentang:

Pemberian Remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme bagi pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum; Besaran remunerasi untuk pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum berupa imbalan kerja; gaji, hoNomorrarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

CATATAN

:

-

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, besaran remunerasi bagi pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Prusahaan Jawatan yang statusnya beralih menjadi PPK-BLU berdasarkan PP Nomor23 Tahun 2005, yang telah menjabat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, masih dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas sampai dengan ditetapkannya remunerasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

-

Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2006.