PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEBAGIAN HASIL - PEMBAGIAN HASIL

2005

PERMENKEU NOMOR 34/PMK.03/2005  TANGGAL 23 MEI 2005

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

ABSTRAK

:

-

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

 

 

-

Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah:

UU No. 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN No. 3312), jo. UU No. 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 62, TLN No. 3569); UU No. 18 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 114, TLN No. 4134); UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438); PP No. 16 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 36); Keppres No. 42 Tahun 2002  (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4214) , jo. Keppres No. 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 92, TLN No. 4418); Keppres No. 187/M Tahun 2004; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002; Kepmenkeu No. 249/KMK.04/1993; Kepmenkeu Nomor 254/KMK.04/1993; Permenkeu Nomor 606/PMK.06/2004.

 

 

-

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan bangunan; Penerimaan Negara; Perimbangan Hasil Pembagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah;

CATATAN

:

-

Bentuk KP-PHP-PBB, dan SPM-BP-PBB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

-

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing.

 

 

-

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor  82/KMK.04/2000, jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/ 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    -

Peraturan Pelaksanaan yang telah ada di bidang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.

    -

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2005.