PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH PENGHAPUSAN - TATA CARA

2005

PERMENKEU NOMOR 31/PMK.07/2005 TANGGAL 23 Mei 2006

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USUL, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH DAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

ABSTRAK

:

-

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah Dan Piutang Negara/Daerah;

 

 

-

Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah:

UU No. 49 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156, TLN No. 2104); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400); PP No. 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 31, TLN No. 4488); Keppres No. 187/M Tahun 2004; Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002.

 

 

-

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:

KETENTUAN UMUM : Pengertian tentang Kementerian Negara/Lembaga; Menteri/Pimpinan Lembaga; Pemerintah Daerah; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; Panitia Urusan Piutang Negara Cabang, yang untuk selanjutnya disebut PUPN Cabang; DJPLN; Direktur Jenderal; Kantor Wilayah; Kantor Pelayanan; Perusahaan Negara; Perusahaan Daerah; Direksi Perusahaan Negara/Daerah; Piutang Negara; Piutang Daerah; Piutang Perusahaan Negara; Piutang Perusahaan Daerah; Penanggung Utang Kepada Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang; Penghapusan Secara Bersyarat; Penghapusan Secara Mutlak; PSBDT: Ruang Lingkup; Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak; Asas Umum; KEWENANGAN DAN PERSYARATAN PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/ DAERAH: Persyaratan; PENELITIAN, PENGAJUAN USUL, DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH: Pemberian Pertimbangan; Daftar Nominatif Penanggung Utang; Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM ) untuk Piutang Perusahaan Negara/Daerah: PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/ SECARA MUTLAK ATAS PIUTANG NEGARA/DAERAH: KETENTUAN PERALIHAN: KETENTUAN PENUTUP .

CATATAN

:

-

Penghapusbukuan atas Piutang Negara/Daerah yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini telah diusulkan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2002 tentang Pemberian Pertimbangan Atas Usul Penghapusan Piutang Negara Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara,  namun belum ditetapkan, dapat diusulkan untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 

 

-

Penghapusbukuan atas Piutang Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah yang telah ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan ini diperlakukan sama dengan penetapan Penghapusan Secara Bersyarat, dan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara/Daerah /Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah.

 

 

-

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2002 tentang Pemberian Pertimbangan Atas Usul Penghapusan Piutang Negara Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah Atau Lembaga Negara; dan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 378/KMK.01/2004 tentang Pengurusan dan Penghapusan Piutang Negara pada Instansi Pemerintah berkaitan dengan Otonomi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

-

Ketentuan mengenai prosedur kerja dan bentuk surat yang diperlukan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

 

 

-

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Mei 2005.