ANGGARAN PEMBIAYAAN PERHITUNGAN PENGELOLAAN

2005

PERMENKEU NOMOR 08/PMK.02/2005 TANGGAL 28 JANUARI 2005

PERATURAN MENTERI TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN

ABSTRAK

:

-

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;

 

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah:

UU Nomor 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN No 4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355); UU Nomor 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 66, TLN Nomor 4400); UU Nomor 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438); PP Nomor 21 Tahun 2004  (LN Tahun 2004 Nomor 92, TLN Nomor 4406); Keppres Nomor 42 Tahun 2002  (LN Tahun 2002 Nomor 73, TLN Nomor 4214), jo. Keppres Nomor 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 92, TLN Nomor 4418); Keppres Nomor 187/M Tahun 2004; Kepmenkeu Nomor 371/KMK.01/2002, jo. Kepmenkeu 469/KMK.06/2003; Kepmenkeu No. 302/KMK.01/2004; Permenkeu Nomor 571/PMK.06/2004.

 

 

-

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:

Pengertian Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan; Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; Kewenangan Menteri Keuangan dan Dirjen Perimbangan Keuangan atas pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan; Pagu dan realisasi anggaran tahun berjalan dan anggaran tahun sebelumnya; Usulan kementerian/lembaga atau instansi lainnya; Kebutuhan lain karena adanya kebijakan pemerintah; Kemampuan keuangan Negara; dan Rencana kerja pemerintah.

CATATAN

:

-

Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan untuk permintaan dana anggaran lainnya sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 

 

-

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

 

 

-

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2005.