RESTITUSI PAJAK KELEBIHAN TATA CARA

2005

PERMENKEU NOMOR 05/PMK.03/2005 TANGGAL 27 JANUARI 2005

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

ABSTRAK

:

-

bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu mengatur kembali tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1121/KMK.04/1991 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.04/1995;

 

 

-

bahwa berdaarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak;

 

 

-

Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262), jo. UU No. 16 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 126, TLN No. 3984); UU No. 14 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 27, TLN No. 4286); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); Kepres No. 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4214), jo. Kepres No. 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 92, TLN No. 4418); Kepmenkeu Nomor 615/KMK.00/1989; Kepmenkeu No. 780/KMK.04/1991; Kepmenkeu No. 538/KMK.04/2000; Kepmenkeu No. 587/KMK.01 /2003; Kepmenkeu No. 254/KMK.01/2004; Kepmenkeu No. 302/KMK.01/2004, jo. Kepmenkeu No. 426/KMK.01/2004; Kepmenkeu No. 473/KMK.01/2004, jo. Kepmenkeu No. 519/KMK.01/2003; Permenkeu No. 606/PMK.06/2004.

 

 

-

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:

Pengertian Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Utang Pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda;  Pengembalian kelebihan Pajak kepada wajib pajak; Jangka waktu kelebihan pembayaran pajak 1 (satu) bulan terhitung permohonan pengembalian kelebihan pajak; specimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPKPP dan SPMKP kepada KPPN;

CATATAN

:

-

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

 

 

-

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku :

 

 

 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1121/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Melalui Bank beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

Peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1121/KMK.04/1991 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

 

Terhadap SPMKP yang telah diterbitkan dan belum dicairkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

 

-

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2005.